Articles
112 Documents
<![CDATA[Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Begem, Sarah Sarmila]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>;
<![CDATA[Baharuddin, Hamza]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.251 KB)
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.28
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.]]>
<![CDATA[Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ]]>
<![CDATA[Suherman, Andi]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.752 KB)
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.29
<![CDATA[Independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala interfensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif. Bahkan terbebas dari tekanan dari unsur-unsur kelompok pengekang dari masyarakat, Ormas-Ormas, LSM, media sekalipun. Independensi Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara melalui peradilan-peradilan negara telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya benar-benar dapat mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.]]>
<![CDATA[Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.842 KB)
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.32
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Pratama, Widhy Andrian]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.321 KB)
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.34
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.]]>
<![CDATA[Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Mahmud, Yohan]]>;
<![CDATA[Akili, Rustam H. S.]]>;
<![CDATA[Kadir, Yusrianto]]>;
<![CDATA[Moonti, Roy Marthen]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.37 KB)
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.37
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto dan Hambatan-Hambatan Penerapan Retorative Justice Dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Lbto. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep keadilan restorative justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam putusan hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto karena terdakwa dalam hal ini mau untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban dan korbanpun dalam hal ini tidak dirugikan. Kemudian dari sisi hambatan yang dialami yaitu hambatan dari segi social dan hambatan dari segi politik hokum pidana di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila ]]>
<![CDATA[Lestari, Putri]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.54
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang berdasarkan Pancasila adalah dengan menjungjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya.]]>
<![CDATA[Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Mafulah, Hanim]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.55
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang bagaimana pengaturan persaingan usaha dan pemberian Lisensi Wajib dalam pelaksanaan Paten untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Paten/inventor dengan kepentingan masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Kesimpulannya berdasarkan kasus Perjanjian Supply Agreement 2007 antara PT. Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) atas pelaksanaan Paten zat aktif Amlodipine Besylate dan Pasal 31 huruf k TRIPs Agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada Lampiran 25 serta Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan Lisensi Wajib Paten yang diberikan untuk memperbaiki praktik persaingan usaha tidak sehat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi dan paten dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga pelaksanaan Paten dan lisensinya yang diduga mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi objek pengawasan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).]]>
<![CDATA[Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v2i1.59
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi, terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami ]]>
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>;
<![CDATA[Kamran, Muhammad]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.60
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Hariyadi, Hasdi]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.61
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab restrukturisasi utang Perseroan Terbatas yang tidak diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menyelamatkan perusahaannya apabila restrukturisasi utang tidak tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) dimana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, dan ditunjang dengan wawancara kurator dimana advokat sebagai narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.]]>
