cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
signjurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Muh. Jufri No. 1 Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90215
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SIGn Jurnal Hukum
Published by CV. Social Politic Genius
ISSN : 26858614     EISSN : 26858606     DOI : https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIGn Jurnal Hukum adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Menggunakan sistem peer-review untuk publikasi artikel. SIGn Jurnal Hukum menerima artikel penelitian baik studi empiris maupun studi dogtrinal dan relevan dengan bidang Hukum, dengan syarat belum pernah dipublikasikan sebelumnya di tempat lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa Husen, La Ode; Salle, Salle; Syalman, Arri Abdi; Muzakkir, Abd. Kahar
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari empat aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.
Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance Zulkifli, Suhaila; Meidina, Luthvia; Dhalimunthe, Shalihin Hernata; Ginting, Intan Carolyn
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi di dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor; hal-hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim; serta tanggungjawab PT Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga dipertajam dengan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Pan Pacific Insurance sama halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya dalam pengaplikasian asuransi, dimana menawarkan prinsip subrogasi sebagai salah satu dasar dalam pengaplikasian asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri maupun pihak tertanggung. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim ganti rugi, sesuai dengan nilai limit nominal pertanggung. Dengan demikian, maka sisa kekurangan dari biaya perbaikan terhadap objek asuransi ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya bersama pihak tertanggung.
Marine Pollution Ditinjau dari Perbandingan Praktik Negara Terhadap Instrumen Hukum Internasional Yuni, Neneng
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai strategi beberapa negara, serta menganalisis keberlakuan instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana jenis dan sumber data yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara menelaah sumber ataupun bahan hukum tertulis. Hasil telaah tersebut diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sistematis, gramatikal, dan, teleologis. Hasil penelitian menguraikan bahwa strategi dalam menyikapi marine pollution, terdiri dari empat negara, antara lain Australia memilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan di laut. Indonesia memilih untuk membuat payung hukum serta mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal. Amerika memilih untuk memprioritaskan peraturan perundang-undangan, antara lain Public Law Nomor 92-500 Tahun 1972 tentang Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 dan Public Law Nomor 109-449 Tahun 2006 tentang Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act. Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup memilih untuk melakukan pembersihan di lautan, serta memberlakukan kepada masyarakat terkait daur ulang sampah. Lebih lanjut, instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution, antara lain Protocol 1996 dan UNCLOS, serta Protocol MARPOL. Protocol 1996 dan UNCLOS saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, namun sebagian belum meratifikasi Protocol MARPOL sebagai bagian dari pelaksana Protocol 1996. Adapun saran-saran dalam menyikapi marine pollution secara umum, antara lain pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat internasional agar membentuk kepeduliannya terhadap lingkungan laut. Kedua, meratifikasi instrumen hukum internasional terkait marine pollution sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, strategi mengatasi marine pollution dapat diatasi melalui keterhubungan antara perbandingan praktik negara dan instrumen hukum internasional.
Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lazuardi, Glery
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.64

Abstract

This study aims to analyze the status of dual citizenship in terms of Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is research conducted by conducting a study of statutory regulations, namely Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, whether it is relevant to be applied to a legal problem. The legal problem in this study is the citizenship status of Gloria Natapradja. In 2016, Gloria Natapradja was dismissed as an official of the Heirloom Flag raiser after having French citizenship, who followed the citizenship of her biological father. After conducting research, it is known, the state has an obligation to protect the rights of citizens. The state should pay attention and protect citizens regarding the status of citizens. The problems experienced by Gloria Natapradja, because citizenship status can be seen as not yet the maximum role of the government to protect citizens. The issue of citizenship in Gloria Natapradja requires the government to review the regulation of citizenship status as regulated in Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia.
Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Harefa, Naomi Sari Kristiani; Manik, Gabriel Kevin; Marpaung, Indra Kevin Yonathan; Batubara, Sonya Airini
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, melalui sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga memiliki koherensi dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; studi kepustakaan (library research), dan studi dokumen (document research). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa.
Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms Budify, Alyatama; Manurung, Jelitamon Ayu Lestari; Hariandja, Satria Braja
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pemberi hibah yang melakukan pembatalan hibah; akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah; serta untuk menganalisis kesesuaian Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki beberapa hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1669, Pasal 1671, dan Pasal 1672 KUHPerdata. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah ialah pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdata, dan disertai putusan yang berketetapan hukum tetap. Adapun mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Bachmid, Fahri
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep kedaulatan rakyat. pendekatan normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Adapun penerapan sistem khususnya pada Pemilu 2024, patut mempertimbangkan sistem Campuran sebagai alternatif dari sistem Representasi Proporsional yang selama ini diterapkan pada Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara 0%). Hal ini akan menjadi jalan tengah atas kebutuhan pencapaian proporsionalitas sistem Pemilu, sebagai bentuk akomodasi suara pemilih serta kepastian hukum atas kedaulatan rakyat, serta kebutuhan menciptakan sistem Presidensialisme yang semakin efektif di masa yang akan datang
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Basri, Hasan
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain Suhyana, Fina Agustina; Suseno, Sigid; Ramli, Tasya Safiranita
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia Fitrah, Farrel Alanda
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut civil law system sebagai warisan dari Belanda. Akan tetapi, tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law system atau common law system. Perpaduan antara civil law system dan common law system di Indonesia disertai pula dengan perpaduan antara unsur hukum agama dan hukum adat. Hal ini dapat diketahui dari aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court dirumuskan dalam Pasal 302-325 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari common law system. Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Tindak pidana delik santet dirumuskan dalam Pasal 252 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Olehnya itu, disarankan agar peran perbandingan hukum dalam menelaah proses pembaharuan hukum harus terus dilakukan, sehingga sistem hukum di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Page 2 of 12 | Total Record : 112

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2: Oktober 2023 - Maret 2024 Vol 5 No 1: April - September 2023 Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023 Vol 4 No 1: April - September 2022 Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022 Vol 3 No 1: April - September 2021 Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021 Vol 2 No 1: April - September 2020 Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 Vol 1 No 1: April - September 2019