cover
Contact Name
Maryuliyanna
Contact Email
maryuliyanna@gmail.com
Phone
+6285321043550
Journal Mail Official
hermeneutikapascaugj@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon, 45132
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 23376368     EISSN : 26154439     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika
Core Subject : Social,
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Rismawati, Shinta Dewi; Thoha, Irham Baihaqi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.787 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i1.1117

Abstract

Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,kepercayaan, kesimbangan hak dan kewajiban, kehalalan, pertanggungjawaban dan lainsebagainya di dalam sebuah transaksi bisnis fair dan adil bagi produsen dan konsumen.Warisan nilai spritualitas Islam juga mempengaruhi konsep perlindungan konsumen diIndonesia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka. Sebagai masyarakatterbuka yang bercorak Theisdemokratis maka pembangunan sistem hukum di Indonesiamemberikan kesempatan yang sama bagi semua system hukum sebagai sumberreferensinya. Islam adalah rahmatan lil alamin, tak terkecuali adalah konsumen sebagaipenguna akhir produk barang dan jasa. paper ini akan melacak serta mengungkapkanwarisan nilai-nilai spritualitas Islam dalam memberikan perlindungan konsumen dalamregulasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan risetmenunjukkan bahwa nilai-nilai spritualitas perlindungan konsumen Islami ternyatamenjadi pijakan dasar serta diadopsi dalam teks normative UU Perlindungan Konsumen.Ini merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut hukumIslam bersifat universal, karena mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan dalamtransaksi bisnis demi kemaslahatan bersama.
PROBLEMATIKA HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN PEMALANG Hartati, Suci; Mustika, Yuli
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.816 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1568

Abstract

Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak kosntitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu yang harus diperhatikan yaitu kepemilikan hak atas tanah. Peran Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat penting. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan pendekatan hukum normatif memandang hukum sebagai norma tertulis dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang menyangkut pelanggaran kepemilikan tanah absentee dapat dilakukan terlebih dahulu mengetahui penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee diakibatkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan disebabkan oleh kemiskinan, alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penertiban admnisitrasi serta penertiban norma hukum yang berlaku untuk ditegakan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di BUMDES Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon) Khotimah, Husnul
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.05 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2596

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bumdes dalam mengembangkan usaha. 2) Untuk mengetahui apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.? 2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yang berdasarkan Implementasi serta kendala-kendala hukum dalam pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum dokrinal atau penelitian hokum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-undngan, teori hokum dan hasil karyailmiah para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dipandang masih perlu adanya sebuah evaluasi terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan usaha yang kemudian di topang dengan control dari pemerintah guna tercapainya tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa.
KEBIJAKAN FORMULASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Sugali, Sugali
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.633 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2004

Abstract

Adil atau tidak, benar atau salah suatu putusan pengadilan, terletak di tangan hakim. Sering kali, dalam menangani suatu perkara sampai pada putusan akhir, hakim tidak cermat dalam melihat berbagai hal terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi penjatuhan sanksi pidana minimum dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan kebijakan formulasi sanksi pidana minimum oleh hakim dalam penjatuhan putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian paradigma postpositivisme, yuridis normatif, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier, penelitian empiris melalui pengisian kuisioner, teknik wawancara. Hasil penelitian kebijakan formulasi penjatuhan sanksi pidana minimum dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penerapan penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus dalam kasus tindak pidana korupsi oleh hakim ternyata ada dan pertimbangannya adalah karena kerugian negara tidak terlalu besar.
AKIBAT HUKUM DOKTER LAYANAN PRIMER DALAM PERANNYA SEBAGAI GATE KEEPER UNTUK SISTEM RUJUKAN BERJENJANG Sutrisno, Endang; Lambok, Betty Dina; Sugiarti, Taty; Mulyono, Paulus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.269 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1563

Abstract

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah mereformasi sistem pelayanan kesehatan. Dokter Layanan Primer yang seharusnya berperan sebagai gate keeper di Fasilitas Kesehatan Primer belum menjalankan fungsinya dengan optimal. Fasilitas Kesehatan Primer yang seharusnya dapat menangani penyakit-penyakit dasar dengan tuntas kerapkali mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit, sehingga gate keeper concept dan sistem managed care tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kajian pada budaya hukum dokter layanan primer perannya sebagai gate keeper dalam sistem rujukan berjenjang dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Pendekatan penelitian socio legal research, sebab berkaitan rendahnya kesadaran hukum, pengetahuan hukum, sikap dan perilaku hukum. Budaya hukum yang berupa sikap, anggapan, persepsi, gagasan yang apatis, pragmatis kurang mendukung terlaksananya gate keeper concept dengan baik, dibutuhkan kepatuhan hukum dokter layanan primer melalui pengetahuan hukum dan komunikasi hukum dengan cara sosialisasi, edukasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TRAFFICKING Kamudin, Kamudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.857 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1960

Abstract

This thesis discusses about the trying to aborting the trafficking indonesian works especially the women in Indramayu district. Due to in regional or international. The victim of trafficking or slavition, so many policy that made by government to fail the trafficking of women and children, basicly the decissions are relativly comprehensivly, since the Costitution 1945 to the rules below it.The problem about the trafficking to women workers in Indramayu district and act with regional government try in minimallizing of trafficking actions of women works in Indramayu district, analysis that done for failing the trafficking of women workers with a few rules about it.In this thesis discussions, the phenomenas are existing to basic problem that will be mixed with conseptual librariation and the mindset that developed for getting the datas of real using the yuridic and empiric. With the theory for determinating of observations. The thesis is using kualitatif with observation and interview.It is can be summaried that factors are causing the trafficking of women workers in Indramayu district, in regional or international fasilities caused by : poority, low education, the minority of job opportunity and the lifestyle the traffickers joining the nearest people of the living environment, the activities of goverments organitations to non government organitations are followed to minimizing the traffickers actions of women workers in Indramayu district.
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Sayidatusiap, Abu; Sutarih, Ayih; Waluyadi, Waluyadi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.684 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2602

Abstract

Metode penelitian yang digunankan adalah yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagainorma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis-Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hokum normatif penegakan hukum peraturan daerah bagi pedagang kaki lima di jalan sukalila kota Cirebon tidak berjalan efektif dikarenakan pedagang kaki lima masih berjualan disepanjang trotoar pemerintah kota Cirebon tidak memberikan penetapan lokasi berjualan maupun memberikan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum daerah yaitu satuan polisi pamong praja  serta kurangnya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima dan akibat hukum bagi pelanggaran peraturan daerah bagi pedagang kali lima sesuai dengan peraturan daerah kota Cirebon yang tertuang dalam pasal 34 setiap PKL yang melanggar pearaturan daerah dikenakan sanksi adminitratif yang berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis sarta pencabutan tanda daftar usaha dalam dalam pasal 37 ketentuan pidana bagi pelanngaran PKL yang dengan sengaja memperjualbelikan tempat usaha dan membangun membangun tempat usaha secara permanen sanksi pidana bagi PKL tersubut maksimal kurungan tiga bulan.
POLITIK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN Sugiarti, Taty
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.274 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i1.1119

Abstract

Dinamika proses bekerjanya hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, kerapkalibersinggungan dengan non hukum (meta yuridis), pembebanan kewajiban hukummelalui konstistusi untuk pembangunan kesehatan guna mengejawantahkanmaksimaliasasi penyelenggaraan kesehatan melalui metode pengadaan barang danjasa Pemerintah di bidang kesehatan. Kajian ini menitikberatkan pada upaya yangdilakukan Pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, dengan metodedoktrinal pendekatan yuridis normatif. Titik singgung persimpangan norma hukum danrealitas sosial kebutuhan tampak ke permukaan dalam pengadaan barang dan jasapemerintah di bidang kesehatan, kontinum pergerakan terjadi saat penyelenggaraankesehatan memerlukan responsivitas dan progresivitas norma terkendala oleh kekakuanadministrasi birokrasi hukum, penunjukan langsung menjadi alternatif solusi.Pemegang kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa menegasikan norma sertaprosedur yang ada untuk tujuan keselamatan jiwa manusia, fenomena tersebut berujungpada tuntutan pidana sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat) Sutrisno, Endang; Sulastri, Tuty; Sheilla, Ayu Feby
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.245 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1955

Abstract

Persoalan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat krusial untuk negeri ini, perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dengan pendekatan anthroposentrisme-nya telah menyampingkan kepentingan yang lebih besar yaitu kebajikan untuk mengindahkan kepentingan lingkungan hidup. Titik berat pembangunan yang sifatnya konvensional telah memberikan kontribusi pada masalah lingkungan untuk negara berkembang semisal Indonesia yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dalam pemahaman peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain telah terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh. Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai salah satu aset sumberdaya alam harus diperhatikan dalam ranah penerapan kebijakan yang lebih bersifat biosentrisme, sebuah pendekatan dalam hukum lingkungan yang sifatnya integral-komprehensif-holistik, reasoning-nya menyangkut posisi strategis dari keberadaan taman nasional tersebut untuk menjaga kualitas lingkungan dan perspektif pembangunan yang lebih mengedepankan adanya keseimbangan pengelolaan, sebuah penerapan kebijakan dari produk hukum di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan harus lebih merespon kepentingan-kepentingan tersebut.
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJAPELAYANAN PUBLIK Kastiyah, Kastiyah; Sutrisno, Endang
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.684 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2597

Abstract

Penelitian ini merupakan penilaian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan kewajiban, hak dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil di LPP RRI Cirebon khususnya urusan SDM RRI Cirebon yang diterapkan dalam kedisiplinan kerja sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal research untuk menegtahui sejauh mana penegakan terhadap pegawai sipil yang melanggar peraturan disiplin. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Penyiaraan Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Cirebon. Motivasi Pegawai Negeri Sipil yang rendah terlihat dari rendahnya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila kita membandingkan data penajatuhan hukuman disiplin dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil RRI Cirebon yang seluruhnya berjumlah 60 orang, maka dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebanyak 17%. Persentasi tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran bahawa kebijakan dalam aturan perlu mempertimbangkan antar reward dan vonishment, menghilangkan budaya ?like? dan ?dislike?.

Page 3 of 21 | Total Record : 201