cover
Contact Name
Andi Patta Yusuf
Contact Email
pattayusuf@unmus.ac.id
Phone
+6281248131455
Journal Mail Official
mjpafisip@unmus.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99600
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Journal of Public Administration
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26226499     EISSN : 2622917X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles 46 Documents
Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Partai Politik Paul Adryani Moento; Berly Sampai Angin; Welem Levi Betaubun
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i1.2995

Abstract

Pembinaan terhadap partai politik merupakan perwujudan dari demokrasi pancasila yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial politik yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan terhadap partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan yang dipakai adalah proses wawancara langsung dilapangan. Dari hasil dalam penelitian menunjukan bahwa pembinaan terhadap partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke berbentuk program bantuan keuangan atau Dana Hibah yang setiap tahun rutin diberikan kepada masing-masing partai politik, sesuai dengan jumlah perolehan suara yang sah. Kemudian, mekanisme pemberian bantuan keuangan tersebut di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah itu, diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke. Program bantuan keuangan ini diharapkan dapat dioperasionalkan untuk pendidikan politik serta untuk memenuhi kebutuhan partai politik.
Pengaruh Budaya, Perilaku Dan Status sosial Etnis Tionghoa Terhadap Kerukunan Masyarakat Fitriani Fitriani; Alexander Phuk Tjilen; Vinsenco R Serano
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i1.3008

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya, perilaku dan status sosial etnis tionghoa terhadap kerukunan masyarakat di Kabupaten Merauke, dengan penelitian kuantitatif atau penelitian survey yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian metode cluster sampling. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa H1 ditolak dan disimpulkan bahwa budaya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kerukunan masyarakat di Kabupaten Merauke. hasil uji F F-hitung> F-tabel sehingga H0 di tolak dan Ha diterima, variable budaya, perilaku dan status sosial secara simultan berpengaruh terhadap kerukunan masyarakat.
Peran Komunikasi Dalam Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Berly Sampai Angin; Fitriani Fitriani; Nur Jalal
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i1.3009

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komunikasi dalam kepemimpinan situasional kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru di SMP Negeri Urumb Kabupeten Merauke. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan komunikasi yang dijalankan oleh pimpinan sudah berjalan dengan baik dikarenakan prosesnya dengan membangun komunikasi selalu terbuka, paralel antara bapak ibu guru, sehingga guru tidak segan untuk menyampaikan pendapat, ide maupun gagasan kepada pimpinan.Kepemimpinan situasional yang diterapkan oleh kepala sekolah selaku pimpinan sudah baik. Dalam hal profesionalisme guru proses belajar mengajar selalu tepat waktu, namun ada beberapa guru yang belum menyiapkan perangkat untuk mengajar sebelum masuk kelas. Namun pimpinan selalu menghimbau, selalu tegur dan menghimbau untuk guru tersebut segera membuatnya dan menyadari bahwa perangkat mengajar merupakan senjata buat guru. Dan hasilnya muridpun berprestasi dengan bukti pernah mengikuti kegiatan lomba-lomba ditingkat Kabupaten dan mendapat juara satu lomba penelitian karya ilmiah. Untuk itu pimpinan selalu menghimbau untuk selalu bekerja sama membangun dan meningkatkan mutu pengajaran di SMPN Urumb Merauke.
Pemberian Penghargaan (Reward) Sebagai Suatu Inovasi Baru Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Meyland SF Wambrauw
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i1.3039

Abstract

Pemberian reward atau penghargaan kepada seseorang dari masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah adalah bagian dari inovasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena menjadi motivasi bagi seseorang dalam terus berkarya, dan juga dapat mempengaruhi lingkungannya untuk terus berprestasi. Banyak penghargaan yang telah di dapat oleh pemerintah maupun pimpinan atau kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota tetapi sebaliknya memberikan kepada masyarakat atau warga non birokrat yang ikut terlibat aktif dalam bidang Pendidikan, kesehatan, budaya, sosial, ekonomi, agama dan lain-lain masih sangat minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pemerintah baik tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Papua pernah memberikan reward (penghargaan) kepada masyarakat sebagai bagian dari manajemen SDM dan apakah hal tersebut juga dapat meningkatkan prestasi dari yang menerima reward tersebut. Tulisan ini melihat bahwa memberikan penghargaan atau reward merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah atau kepala daerah, seperti yang telah dilakukan Kabupaten Nabire dan Merauke. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan studi literatur yang lokasinya dibatasi hanya pada Provinsi Papua. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena dari 28 Kabupaten hanya diambil 10 Kabupaten yang pernah mendapatkan penghargaan dari kementerian atas prestasi yang diperoleh, sehingga masih membutuhkan penelitian lebih jauh untuk daerah-daerah lainnya. Dari hasil survey, didapati bahwa banyak daerah yang mendapatkan penghargaan tingkatan nasional atas prestasi daerahnya. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pemberian penghargaan (reward) merupakan bagian dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan berpengaruh langsung terhadap prestasi kerja. Reward menjadi penting dan diperlukan untuk memotivasi seseorang, tetapi juga menimbulkan rasa kepercayaan/trust dari masyarakat terhadap pemerintah dan juga sebagai pendekatan yang lebih mudah untuk memahami bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pembangunan di Papua.
Organizational Communication Patterns In Disaster Management Fitriani Fitriani
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i1.3040

Abstract

The research objective is to find out the right communication patterns used in disaster management by organizations. This research uses descriptive qualitative research methods with literate data collection techniques. The results of this study indicate that organizations can use star communication patterns and chain communication patterns, Star communication patterns are used to communicate in general, where superiors directly communicate with subordinates and subordinates directly communicate to superiors without intermediaries from others. For the chain pattern in the organization is used to provide information that is announcement from one division to all employees that must be submitted through the division. Communication from superiors to subordinates in the form of work or task instructions. Communication from subordinates to superiors is communication in the form of work reports, information about disasters and advice.
Women's Participation In Administration Processes In Education And Culture Sultan Sultan; Fitriani Fitriani
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1984

Abstract

The purpose of this study was to determine the participation of women in the administrative process at the Office of Education and Culture in Merauke Regency. Researchers use a qualitative approach. while the data analysis technique, the authors used three stages: Condensation of data, presentation of data, and drawing conclusions from the results of this study the authors found that women's participation in the administration process went well, but there were still flaws and found other factors namely education, insight intellectual, and responsibility, Based on the results of the study showed that the factors of Coverage, Equality and partnership, Transparency, Equality and authority, Equality of responsibility and empowerment. Women's Participation in the Administration Process in the Office of Education and Culture in Merauke Regency which can be seen from these indicators has been going well the above has been going well, but in the process there are still some shortcomings, and obstacles in doing work that is still and obstacles in doing employment, namely that there are still many women who do not yet have adequate quality in carrying out and carrying out work, but these problems can be minimized to carry out the process of women's participation in administration at the Merauke Regency Education and Culture Office.
Good Governance Dalam Pemerintahan Paul Adryani Moento; Firman Firman; Andi Patta Yusuf
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1985

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk ditindak lanjuti.
Kapitalisasi Agama Menuju Pasar, Komodifikasi Dan Komersialisasi “Agama” Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1986

Abstract

Perkembangan pasar produk halal dan Syariah yang banyak menembus telah mengalami badai besar di pasar yang mempengaruhi pergeseran pemasaran produk. Tujuan kajian ini untuk melihat apakah yang dimaksud oleh Greg Fealy sebagai komodifikasi agama benar-benar menjadi fenomena konsumsi yang mendukung penyebaran dan memudahkan hidup sebagai seorang muslim dalam pergeseran produk halal dan syariah terhadap ekonomi pasar global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup konsumerisasi mencerminkan dan mengintersepsi sistem kapitalism yang dipandang sebagai sesuatu yang dulunya berbeda satu sama lain tetapi sekarang memiliki cadangan dan mengembangkan sistem satu sama lain untuk akumulasi modal pasar. Pembeli muslim mengidentifikasi produk untuk mencari iman dan pengakuan itu, sementara produk menggunakan simbol islam dan mengatakan untuk mendapatkan keuntungan.
Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Dapot Pardamean Saragih; Andi Patta Yusuf; Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1987

Abstract

Pengawasan proses melestarikan Sumber Daya Alam menemui beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke sudah optimal yang dilihat dari segi waktu pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pengawasan Preventif yang menunjukkan bahwa para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya; 2) Pengawasan Berkala yang menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dalam hal memberikan pengawasan secara berkala sudah berjalan dengan baik; 3) Pengawasan Mendadak sudah dilakukan BKSDA guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada; 4) Pengawasan Melekat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di BKSDA, dan 5) Pengawasan Saat Proses Dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh atasan kepada bawahanya guna melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan ditutupi. Penegakan hukum yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala BKSDA dan diberlakukanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tupoksi BKSDA.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Rino Bahari Adi Pradana
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1990

Abstract

Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk. Tujuan dari penelitan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencana dalam menekan laju tingkat pertumbuhan penduduk dalam megatasi jarak angka kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Lokasi penelitian di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan informan dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi program keluarga berencana dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk belum maksimal diterapkan. Hal ini terlihat sejak diberlakukan program tersebut masih banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang realif muda yakni ada 18-19 yang melahirkan anak karena menikah usia muda yang seharusnya usia kelahiran bagi seorang ibu yakni 20 sampai 30 tahun dan juga jarak kelahiran anak yang terjadi rata-rata 2 tahun lebih pada hal secara ideal dengan adanya program ini menghendaki jarak kelahiran anak paling minimal 3 tahun. Disisi lain jumlah anak dari masing-masing ibu melebihi apa yang diharapkan dalam program ini yakni 2 orang anak saja, namun yang terjadi jumlah anak yakni 4 sampai 5 orang anak. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari instansi terkait untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan keluarga berancana sangat kurang.