cover
Contact Name
Andi Patta Yusuf
Contact Email
pattayusuf@unmus.ac.id
Phone
+6281248131455
Journal Mail Official
mjpafisip@unmus.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99600
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Journal of Public Administration
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26226499     EISSN : 2622917X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles 17 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023" : 17 Documents clear
Perilaku Memilih Masyarakat Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Yamen Soni Aprizandra; Ria Ariyani; Bakaruddin RA
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.4521

Abstract

Studi perilaku memilih mulai menjadi trend di Indonesia paska reformasi 1998 dengan diberlakukannya pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada secara langsung. Perilaku memilih itu sendiri yaitu aktivitas pemberian suara. Dalam penelitian ini hal yang menarik adalah hasil pemilihan legislatif di Kota Bukittinggi sangat dinamis. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh identifikasi kepartaian, kualitas calon dan evaluasi ekonomi terhadap perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku memilih yakni pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Untuk pencarian data digunakan pendekatan kuantitatif yakni metode survey dengan memakai jenis penelitian eksplanatory. Variabel penelitian terdapat tiga item , skala pengukuran yang digunakan adalah nominal dan ordinal, dengan uji hipotesis menggunakan chi-square ,koefisien kontingensi dan multinominal logistic regression. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling Probability Sampling dengan jumlah 400 orang sampel tersebar di Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh ,Guguak Panjang dan Mandiang Koto Salayan. Dari deskripsi dan penjelasan mengenai perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ternyata, terdapat pengaruh identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih Masyarakat terutama pada tingkat pemilihan anggota DPRD Kota dan DPR RI. Pada tingkat DPRD Provinsi tidak terdapat pengaruh identifikasi kepartaian. Selanjutnya terdapat pengaruh kualitas calon terhadap perilaku memilih Masyarakat dilihat dari pemilihan anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Sementara itu, untuk evaluasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengambarkan bahwa untuk tingkat pemilihan anggota DPRD Kota variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat yaitu identifikasi kepartaian dan untuk tingkat pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI variabel yang berpengaruh yaitu kualitas calon. Hanya saja variabel yang berpengaruh ini memiliki kekuatan hubungan yang lemah.
Implementation of Determination of Families Recipients of Direct Cash Assistance Through Village Funds (DCA-VF) in Nagrak Village, Sukabumi Regency in 2022 M Rijal Amirulloh; Fanisya Dewi Rahmalia; Risma Sri Mulyani Sundari
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5265

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Direct Cash Assistance program implementation starting from the socialization of RT/RW and Musdesus to the implementation of the program. This study uses qualitative methods and determines the informants used to obtain information for the correctness of the data and validation of the data. Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the theory of Miles and Huberman. This study uses the implementation theory approach of the George Edwards III model. The success of this theory is measured by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study showed that several obstacles occurred in the program, namely (1) several beneficiary families did not meet the program's criteria. (2) there are some invalid KPM data. In this case, the village government as the executor of the DCA-VF Program is looking for solutions and alternatives to overcome these problems so that the Village Fund Direct Cash Assistance Program can be implemented in Nagrak Village, namely, the Village government is more thorough in recording KPM criteria. It is necessary to re-emphasize socialization to the local RT/RW regarding the direct village fund cash assistance program (DCA-VF) as an effort to minimize social jealousy among the people of Nagrak Village, Cisaat District, Sukabumi Regency.
Konsep dan Penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK pada Pelayanan Sektor Pubik di Indonesia Ismail Nurdin; Nadrah Izahari; Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5301

Abstract

Sikap dan perilaku yang dijunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini pegawai pemerintah merupakan cerminan budaya kerja pegawai. Oleh karena itu pemahaman terhadap budaya kerja yang kuat merupakan salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep, kedudukan hukum, penerapan dan evaluasi penerapan budaya kerja di Indonesia. Metode yang digunakan adalah systematic literatur review dengan merujuk pada berbagai hasil penelitian baik itu yang berasal dari jurnal dan dokumen-dokumen karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja di Indonesia termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sebagai konstitusi, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan yang paling akhir adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core Values ASN yaitu BerAKHLAK (BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sedangkan employer branding yaitu "Bangga Melayani Bangsa". Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa budaya kerja secara tekstual disimpulkan sebagai integritas dan profesionalisme, yaitu konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya. Ketepatan dan kecepatan, yaitu adanya kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finasial yang dibutuhkan. Prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman adalah semakin cepat semakin baik. Prinsip pelayanan yang harus dikembangkan dalam suatu institusi adalah pelayanan prima yang berbasis kecepatan dan ketepatan. Kebersamaan dan dinamika kelompok, yaitu mendorong agar cara kerjanya tidak bersifast individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan. Rasionalitas dan kecerdasan emosi, yaitu keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional. Dalam pelaksanaannya penguatan nilai-nilai budaya kerja di Indonesia belum maksimal dan masih hanya sebatas branding dan simbol namun belum memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan bebas korupsi di Indonesia
Konsep Dan Terapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM) Komedi Komedi; John Ferianto
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5317

Abstract

Sumber Daya Manusia adalah dimensi yang dinamis dan unik dibandingkan dengan manajemen sumber daya yang memiliki sifat, karakter, motif, dan emosi yang berbeda Oleh karena itu diperlukan Penggunaan/ manajemen yang berbeda untuk masing-masing pribadi Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki setiap manusia sebuah organisasi di mana orang bertindak sebagai penggerak dan pemimpin sarana lain. Oleh karena itu tanggung jawab Organisasi memperoleh, memotivasi, dan mengelola sumber daya manusia mencapai kemajuan organisasi secara efektif, meninggalkan birokrasi dalam organisasi publik seperti Pemerintah Kabupaten Semarang harus dikelola dengan baik optimal dalam konteks bentuk birokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk target Penelitian ini merupakan data primer dari wawancara sumber dan informasi. Analisis data dilakukan dengan penyajian reduksi data informasi dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa BPSDM Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menerapkan manajemen kepegawaian pejabat dalam kerangka bentuk birokrasi yang merupakan bagian dari penataan sistem. Perekrutan karyawan, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, penetapan standar Kompetensi kerja, evaluasi individu berbasis kompetensi, implementasi sistem penilaian kinerja pribadi, pembentukan/pengembangan database karyawan dan Pengembangan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menuju Birokrasi Modern Rina Parlina; Sigit Wijatmoko; Roby Syafutra
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5321

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai birokrasi modern dan menganalisis strategi pengembangan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menuju birokrasi modern meliputi perubahan budaya organisasi, reformasi struktural, pengembangan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta perubahan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang disarankan meliputi komunikasi yang efektif dan pendidikan kepada pegawai untuk memperkenalkan konsep birokrasi modern, serta melibatkan seluruh pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, diharapkan birokrasi modern dapat diwujudkan, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat.
Efektifiktas Penilaian Kinerja Pegawai Sektor Publik di Indonesia Ismail Nurdin; Fesal Musaad; Yunita Mustika Putri; Dyan Airlangga
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5324

Abstract

Penilaian kinerja pegawai di sektor publik adalah elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah mengukur pencapaian target kerja dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Namun, penilaian kinerja di sektor publik memiliki tantangan pengukuran objektif dan bias penilai. Untuk mengatasi ini, diperlukan perencanaan yang matang, kolaborasi, kompetensi penilai, dan penggunaan instrumen yang tepat. Dasar hukum yang relevan meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah. Metodologi Literature Review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks penilaian kinerja pegawai di sektor publik, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi, antara lain subjektivitas dan bias penilai, ketidakjelasan standar dan kriteria penilaian, pengukuran kinerja yang tidak memadai, kurangnya umpan balik dan pembinaan, serta kurangnya keterlibatan dan kepuasan pegawai. Berdasarkan analisis temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling mendekati teori adalah kurangnya umpan balik dan pembinaan. Temuan menunjukkan bahwa umpan balik yang konstruktif dan pembinaan yang efektif sangat penting dalam penilaian kinerja pegawai di sektor publik. Masalah ini memiliki kesesuaian tertinggi dengan temuan dalam tinjauan pustaka.
Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi Musa Musa; Muhani Muhani
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5401

Abstract

Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah meningkatkan sumberdaya manusia yaitu ASN sebagai sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS dan PPPK. Sayangnya PPPK yang dianggap sebuah inovasi kebijakan ini menimbulkan banyak kerancuan. Munculnya istilah PPPK sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan dan diskusi kritis di kalangan pemangku kebijakan, pengelola kepegawaian, akademisi, dan masyarakat. Tulisan ini akan melihat sejauhmana efektivitas skema perekrutan PPPK dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam pemerintahan. Apakah sudah cukup hanya dengan menambahkan skema perekrutan PPPK sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang muncul saat perekrutan menggunakan skema CPNS. Metodologi penulisan ini menggunakan Literature Review, dengan mendeskripsikan data dan temuan dilapangan dengan apa adanya serta merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan terkait sumber daya manusia. PPPK hanya merupakan salah satu tahap dalam sistem merit sebagai upaya mendapatkan SDM yang professional. PPPK sebagai skema perekrutan untuk mendapatkan calon pegawai dengan kompetensi terbaik dan meminimalisir beberapa permasalahan yang timbul pada perekrutan CPNS. Data yang disajikan menunjukkan belum sepenuhnya wilayah Indonesia yang dapat menerapkan sistem merit dengan optimal. Maka penambahan skema perekrutan PPPK belum cukup signifikan untuk mendorong efektifitas skema PPPK dalam memenuhi kebutuhan SDM profesional birokrasi
Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Adhitia Presetiyo Sudaryanto; Stevy Hanny
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5402

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor publik dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Seiring dengan kemajuan teknologi AI, organisasi sektor publik dihadapkan pada tantangan baru dalam mengelola SDM mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana manajemen SDM di sektor publik dapat menghadapi kemajuan kecerdasan buatan. Penelitian ini melibatkan studi literatur dan analisis kebijakan terkait implementasi AI dalam sektor publik serta implikasi manajemen SDM yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik, seperti otomatisasi tugas rutin, analisis data yang cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, kemajuan AI juga menimbulkan beberapa tantangan dalam manajemen SDM sektor publik. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi SDM dengan perubahan yang diakibatkan oleh implementasi AI. Organisasi sektor publik perlu mempersiapkan pegawai mereka dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan dalam mengoperasikan dan mengelola sistem AI. Selain itu, aspek-etika AI juga menjadi perhatian penting, di mana organisasi perlu memastikan bahwa penggunaan AI dalam pengambilan keputusan tidak menyebabkan bias atau diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa manajemen SDM sektor publik perlu mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi kemajuan kecerdasan buatan. Ini melibatkan pembangunan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan AI. Selain itu, perlu juga adanya kebijakan yang mengatur penggunaan dan pengelolaan AI dalam sektor publik, termasuk kerangka kerja etika yang jelas. Dalam kesimpulannya, manajemen SDM sektor publik perlu mengakui potensi dan tantangan yang dibawa oleh kemajuan kecerdasan buatan. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi sektor publik dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa implementasi AI harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan memperhatikan implikasi sosial yang mungkin timbul.
Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia Riezka Novia Bewinda; R Fauzy; Restuardy Daud
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem merit dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik di Indonesia. Manajemen SDM yang berkualitas dan efisien sangat penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Namun, sektor publik di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan SDM, seperti birokrasi kompleks, kurangnya transparansi, dan kecenderungan nepotisme atau favoritisme. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sistem merit muncul sebagai solusi yang relevan dan berpotensi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen SDM. Sistem merit adalah pendekatan di mana penghargaan, pengakuan, dan kemajuan karier didasarkan pada kinerja dan kompetensi individu, bukan pada faktor subjektif atau hubungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal terdahulu terkait sistem merit di sektor publik di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem merit memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen SDM di sektor publik di Indonesia.
Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia Melalui Rekruitmen Smart Asn Berakhlak Di Era 4.0 Agus Mulyadi; Teuku Ardi Dwisasti; Chenris Rahmanasari
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5412

Abstract

Agenda Reformasi Birokrasi dengan cita-cita mewujudkan birokrasi berkelas dunia hadir di tengah revolusi industri 4.0 yang membawa berbagai disrupsi. Tulisan ini dilatarbelakangi fakta disrupsi atau perubahan besar yang tak henti-henti di lingkungan eksternal birokrasi menjadi tantangan sekaligus threat atau ancaman terhadap birokrasi jika refleksi diri dari penyelenggara tidak dilakukan secara seksasama. Ancaman tersebut bukan sekedar meningkatkan gap kemampuan adaptasi khususnya dunia birokasi dengan sektor bisnis maupun masyarakat, namun sesungguhnya disrupsi yang hadir bersamaan dengan revolusi industri 4.0 meningkatkan ancaman terhadap kearifan para aparatur. Pada konteks ini penulis coba mengurai bahwa SMART ASN dan core values Ber-AKHLAK sebagai konsep dan nilai dapat menjadi titik temu yang positif dalam upaya mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Rekruitmen SMART ASN BerAKHLAK sebagai agenda kunci perlu memperhatikan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu identifikasi kebutuhan, employer branding sebagai upaya menarik talenta yang dibutuhkan, serta seleksi yang objektif, akuntabel, dan transparan.

Page 1 of 2 | Total Record : 17