cover
Contact Name
Dodi Faedlulloh
Contact Email
dodi.faedlulloh@fisip.unila.ac.id
Phone
satriaadhipradana2701@gma
Journal Mail Official
administrativa@fisip.unila.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lantai 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 27147673     DOI : https://doi.org/10.23960/administrativa
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Administrativa merupakan jurnal ilmiah periodik yang mengkaji pelbagai gagasan, diskursus dan praktik birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik kontemporer dari multi-disipilin ilmu. Administrativa dikelola oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ruang lingkup Administrativa menyangkut problem-problem yang berkaitan dengan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran/gagasan konseptual maupun ide dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang birorkasi, kebijakan dan pelayanan publik. Cakupan yang lebih luas adalah pengembangan studi administrasi, otonomi dan birokrasi daerah, aparatur sipil negara, desentralisasi, administrasi pembangunan, manajemen publik, pemberdayaan masyarakat dan ilmu sosial yang mencakup perkembangan isu-isu sosial dan konteks permasalahan publik.
Articles 87 Documents
Penerapan Teknologi Industri 4.0 dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi Pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan) Handika Pramana Putra; Noverman Duadji; Eko Budi Sulistio
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.14

Abstract

Teknologi Industri 4.0 merupakan sebuah sistem teknologi ke empat yang ditandai dengan munculnya terobosan antara lain kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), internet of things (IoT) , Percetakan 3 Dimensi. Berdasarkan pengertian tentang teknologi industri 4.0 ini maka merujuk pada Peraturan Persiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik peraturan ini telah menjadikan acuan bagi pemeritah khususnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tepat sasaran, cepat serta hemat biaya bagi masyarakat harus berbasiskan teknologi baik itu teknologi industri maupun teknologi informasi agar mendorong pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. selain itu dengan era yang maju sekarang maka pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan ditutut untuk melayani masyarakat dengan baik dan berbasis online serta mudah
Efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam Menciptkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame M Syafei; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.15

Abstract

Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu. Dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentu diperlukan suatu cara dalam penyelesaian masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Sukarame adalah membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dengan cara melibatkan berbagai stakeholders dalam rangka menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame yang masuk ke dalam zona merah daerah rawan tindak kejahatan pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai upaya pemecahan masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Kelurahan Sukarame dengan menggunakan teori efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analaisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame berjalan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang cukup tercapai dalam menekan tindak kejahatan di Kelurahan Sukarame, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM setelah diadakan sosialisasi serta masyarakat yang tergabung di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Kendala dalam menjalankan Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame yaitu tidak konsisten dalam hal pasrtisipasi kegiatan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
Peranan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya di Kabupaten Lampung Barat Bima Novian; Yulianto Yulianto; Intan Fitri Meutia
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.18

Abstract

Kabupaten Lampung Barat memiliki kekayaan nilai budaya yang berakar dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dan masih berkembang hingga saat ini. Namun saat ini, nilai-nilai tersebut terkesan mulai luntur karena modernisasi. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teori formulasi kebijakan terhadap Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses formulasi kebijakan terkait Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat telah terpenuhi, yakni official actors dan unofficial actors. Pemerintah daerah berperan aktif dalam merealisasikan kebijakan publik berwawasan budaya yang telah dirumuskan oleh Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.
Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019) Nico Kresna Wibowo; Rahayu Sulistiowati; Eko Budi Sulistio
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.20

Abstract

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Setiap pemilu yang ada di Indonesia pasti ada kendalanya salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Untuk menganggulangi permasalahan tentang pemutakhiran data pemilih ini diperlukannya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih ini dapat menjadi strategi pengembangan tahap pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih tetap saat pemilu berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran setiap stakeholder, koordinasi antar stakeholder, dan faktor penghambat koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung tahun 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, koordinasi yang terjalin antar stakeholder sudah berjalan dengan baik namun dalam faktor penghambat koordinasi antar stakeholder masih terjadi hal yang sangat urgent seperti anggota stakeholder tidak terjun langsung ke lapangan dan kurang partisipasinya masyarakat dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini sehingga koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih ini jadi terhambat dan mengakibatkan beberapa kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap.
Efektivitas Program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Ani Laraswati; Dian Kagungan; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.22

Abstract

The problem of poverty in rural areas is quite complex and require the intervention all off part together. The Indonesian government has done various effort for diminish destitution in rural area. One of the effort is Prukades Program (Featured Product Of Rural Area). This research is purpose to analysis the effectiveness Prukades Program in Jatibaru Village Tanjung Bintang Sub-District South Lampung Regency as effort poverty breakthrough problem in rural area with apply effectiveness theory. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Data has been collected by means of Interview, observation and documentation. Data analysis has been done with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The Effectiveness Prukades Program In Jatibaru Village Tanjung Bintang Sub-District South Lampung Regency is dieficient effective. The indicator effectiveness is achieving goals wich not yet maximally, there was no increase in the quantity and quality of human resources after the socialization and training and the village society was still unable for adapt to technological sophistication. The constraints in carrying out the Prukades Program In Jatibaru Village, Tanjung Bintang Sub-District, South Lampung Regency are the optimal not yet society of participation, the budget of village fund is inadequate and the facilities and infrastructure are inadequate.
Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Outari Diah Paramitha; Dian Kagungan; Nana Mulyana
Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.24

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang patut diperhitungkan, karena mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan wilayah didaerah sekitar obyek wisata. Kabupaten Tanggamus memiliki banyak potensi wisata alam yang mampu meningkatkan perekonomian daerah, seperti Air Terjun Way Lalaan dan Pantai Terbaya. Penelitian ini dilakukan di obyek wisata Air Terjun Way Lalaan, Pantai Terbaya, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada empat faktor yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan pariwisata Air Terjun Way Lalaan dan Pantai Terbaya. Keempat faktor tersebut adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dengan keterlibatan kelompok masyarakat yang sadar wisata sebagai pelaku utama dalam pengelolaan obyek wisata. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis keempat faktor tersebut dihasilkan 4 strategi yaitu strategi SO, Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT maka strategi yang paling tepat digunakan pada kedua pariwisata ini adalah strategi SO dan strategi WO karena strategi tersebut cukup efektif untuk kedua obyek wisata yang berbasis pada masyarakat.
Mendorong Kawasan Ramah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Lampung Timur Dian Suci Pratiwi; Syamsul Maarif
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.468 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.1

Abstract

Public policies are implemented in various fields, including human rights-friendly zoning policies. The policy is written in the Regulations of East Lampung Regent Number 48 of 2016 concerning Friendly District Human Rights. Where the policy is an effort to fulfill human rights to the community. East Lampung regency through understanding of the District / City bearing the first Human Rights Friendly Area in Lampung Province, in addition because it has a stigma of social conflict. This research is a descriptive study with a qualitative approach that focuses on the Practices of the Implementation of Human Rights Friendly Areas in East Lampung.. Based on the analytical framework, this study uses data analysis with the process of reducing, presenting, and verifying data, obtained from interviews, observation and documentation. Regarding the Implementation of the Policy for Human Rights-Friendly Areas in East Lampung, overall the implementation of policies has been carried out well. it's just that the implementation of funding resources has not been maximally fulfilled, thus reducing the effectiveness of implementation and implementation has added value from the communication variable.
Pengarusutamaan Gender Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Putri Rahayu; Eko Budi Sulistio
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.319 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.10

Abstract

Gender issues have now become regional commitment, nationally, and internationally. Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming, pressed the importance of mainstreaming gender in order to realize a good governance.Employees are an important asset at any Tax Services Office, due to the growing development of the agencies depend on the performance of its officers. Directorate General of Taxes as one of the organizations under the auspices of the Ministry of Finance also participate in this support PUG, namely by applying the concept of Gender Responsive. This concept is also applied throughout the organization under the auspices of the Directorate General of taxation including Tax Services Office Pratama Tanjung Karang. In this study the researchers wanted to know what are the programs, how the implementation and what are the factors supporting and restricting in Mainstreaming Gender in the KPP Pratama Tanjung Karang. The theory used in this study is gender theory and the theory of Justice. This research is a descriptive research with qualitative approach by taking data from 22 informant through interviews, observation and the documentation. From this research it is achieved that mainstreaming gender in KPP Pratama Tanjung Karang already can be seen from the aspects of political support, policy, institutional, information systems and human resources. But there are some things that should be fixed, namely toilet for taxpayers as well as a smoking area and a woman parking should be eliminated.
Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Heni Nur Efendi; Yulianto Yulianto; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.38 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.2

Abstract

This study aims to determine and analyze how the role of civil society as a non-State actor and publik sphere in environmental governance in Bandarlampung. This research is motivated by the amount of environmental pollution and the inportance of the role of a civil society. This study focuses on 4 main issues concerning the role of civil society thich are of concern to researchers namely the collection and dissemination of information about the environment, assessment and monitoring of the environment; advocacy for environmental justice and the community has full rights to every public activity. The result of this study are the implementation of the role of civil society going well but there are several indicators that are not optimal in carryng out their role to cooperate with the community in maintaining environmental conditions. The researcher’s suggestion for the role of civil society as a non-State actor and public sphere in environmental governance is that it is often best to conduct socialization and discussion related to environmental issues with the community and increase public access through community empowerment so that the community will be more active and aware of their environmental potential.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut Irma Ayu Sundari; Dian Kagungan
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.319 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.3

Abstract

Pisang Island is a tourist destination object that is a mainstay in the coastal region, is West Coastal District. There is an exotic and natural tourist destination. However, the facilities found in the Pisang Island area have not been able to support the superiority of tourism in it. This is caused by the absence of electricity to Pisang Island. Therefore, the Pesisir Barat District Government enthusiastically built the electricity network installation on Pisang Island. This research aims to find out how the impact of the construction of an underwater electricity network on Pisang Island. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. To predict the impact that will occur from the construction of an undersea power grid on Pisang Island, considering that the development has not been fully realized by seeing the positive and negative impacts that will be caused, seen from three aspects is: (1) Social and cultural aspects, predicted to support development and introducing culture in Pisang Island, improving the quality of education, and predicted a negative impact, is the existence of socio-cultural changes to the community (2) Economic Aspects, predicted to increase economic income, increase tourism population and facilitate development to be carried out on Pisang Island, the negative impact is power shortages in other regions (3) Environmental aspects, the possibility is that there will be no damage to the marine ecosystem if the construction is in accordance with what has been determined. For this reason, it is necessary to do a number of things, is: 1. Conduct a more in-depth socialization policy with the community, 2. Make improvements/ developments related to the crossing mechanism to Pisang Island.