Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Jurnal Administrativa merupakan jurnal ilmiah periodik yang mengkaji pelbagai gagasan, diskursus dan praktik birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik kontemporer dari multi-disipilin ilmu. Administrativa dikelola oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ruang lingkup Administrativa menyangkut problem-problem yang berkaitan dengan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran/gagasan konseptual maupun ide dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang birorkasi, kebijakan dan pelayanan publik. Cakupan yang lebih luas adalah pengembangan studi administrasi, otonomi dan birokrasi daerah, aparatur sipil negara, desentralisasi, administrasi pembangunan, manajemen publik, pemberdayaan masyarakat dan ilmu sosial yang mencakup perkembangan isu-isu sosial dan konteks permasalahan publik.
Articles
107 Documents
<![CDATA[Penerapan Teknologi Industri 4.0 dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi Pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan) ]]>
<![CDATA[Handika Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Noverman Duadji]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.14
<![CDATA[Teknologi Industri 4.0 merupakan sebuah sistem teknologi ke empat yang ditandai dengan munculnya terobosan antara lain kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), internet of things (IoT) , Percetakan 3 Dimensi. Berdasarkan pengertian tentang teknologi industri 4.0 ini maka merujuk pada Peraturan Persiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik peraturan ini telah menjadikan acuan bagi pemeritah khususnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tepat sasaran, cepat serta hemat biaya bagi masyarakat harus berbasiskan teknologi baik itu teknologi industri maupun teknologi informasi agar mendorong pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. selain itu dengan era yang maju sekarang maka pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan ditutut untuk melayani masyarakat dengan baik dan berbasis online serta mudah]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam Menciptkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame ]]>
<![CDATA[M Syafei]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.15
<![CDATA[Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu. Dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentu diperlukan suatu cara dalam penyelesaian masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Sukarame adalah membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dengan cara melibatkan berbagai stakeholders dalam rangka menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame yang masuk ke dalam zona merah daerah rawan tindak kejahatan pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai upaya pemecahan masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Kelurahan Sukarame dengan menggunakan teori efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analaisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame berjalan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang cukup tercapai dalam menekan tindak kejahatan di Kelurahan Sukarame, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM setelah diadakan sosialisasi serta masyarakat yang tergabung di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Kendala dalam menjalankan Program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame yaitu tidak konsisten dalam hal pasrtisipasi kegiatan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).]]>
<![CDATA[Peranan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya di Kabupaten Lampung Barat ]]>
<![CDATA[Bima Novian]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.18
<![CDATA[Kabupaten Lampung Barat memiliki kekayaan nilai budaya yang berakar dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dan masih berkembang hingga saat ini. Namun saat ini, nilai-nilai tersebut terkesan mulai luntur karena modernisasi. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teori formulasi kebijakan terhadap Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses formulasi kebijakan terkait Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat telah terpenuhi, yakni official actors dan unofficial actors. Pemerintah daerah berperan aktif dalam merealisasikan kebijakan publik berwawasan budaya yang telah dirumuskan oleh Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.]]>
<![CDATA[Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Nico Kresna Wibowo]]>;
<![CDATA[Rahayu Sulistiowati]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.20
<![CDATA[Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Setiap pemilu yang ada di Indonesia pasti ada kendalanya salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Untuk menganggulangi permasalahan tentang pemutakhiran data pemilih ini diperlukannya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih ini dapat menjadi strategi pengembangan tahap pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih tetap saat pemilu berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran setiap stakeholder, koordinasi antar stakeholder, dan faktor penghambat koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung tahun 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, koordinasi yang terjalin antar stakeholder sudah berjalan dengan baik namun dalam faktor penghambat koordinasi antar stakeholder masih terjadi hal yang sangat urgent seperti anggota stakeholder tidak terjun langsung ke lapangan dan kurang partisipasinya masyarakat dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini sehingga koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih ini jadi terhambat dan mengakibatkan beberapa kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ]]>
<![CDATA[Ani Laraswati]]>;
<![CDATA[Dian Kagungan]]>;
<![CDATA[Simon Sumanjoyo Hutagalung]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.22
<![CDATA[The problem of poverty in rural areas is quite complex and require the intervention all off part together. The Indonesian government has done various effort for diminish destitution in rural area. One of the effort is Prukades Program (Featured Product Of Rural Area). This research is purpose to analysis the effectiveness Prukades Program in Jatibaru Village Tanjung Bintang Sub-District South Lampung Regency as effort poverty breakthrough problem in rural area with apply effectiveness theory. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Data has been collected by means of Interview, observation and documentation. Data analysis has been done with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The Effectiveness Prukades Program In Jatibaru Village Tanjung Bintang Sub-District South Lampung Regency is dieficient effective. The indicator effectiveness is achieving goals wich not yet maximally, there was no increase in the quantity and quality of human resources after the socialization and training and the village society was still unable for adapt to technological sophistication. The constraints in carrying out the Prukades Program In Jatibaru Village, Tanjung Bintang Sub-District, South Lampung Regency are the optimal not yet society of participation, the budget of village fund is inadequate and the facilities and infrastructure are inadequate.]]>
<![CDATA[Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus ]]>
<![CDATA[Outari Diah Paramitha]]>;
<![CDATA[Dian Kagungan]]>;
<![CDATA[Nana Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.24
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang patut diperhitungkan, karena mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan wilayah didaerah sekitar obyek wisata. Kabupaten Tanggamus memiliki banyak potensi wisata alam yang mampu meningkatkan perekonomian daerah, seperti Air Terjun Way Lalaan dan Pantai Terbaya. Penelitian ini dilakukan di obyek wisata Air Terjun Way Lalaan, Pantai Terbaya, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada empat faktor yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan pariwisata Air Terjun Way Lalaan dan Pantai Terbaya. Keempat faktor tersebut adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dengan keterlibatan kelompok masyarakat yang sadar wisata sebagai pelaku utama dalam pengelolaan obyek wisata. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis keempat faktor tersebut dihasilkan 4 strategi yaitu strategi SO, Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT maka strategi yang paling tepat digunakan pada kedua pariwisata ini adalah strategi SO dan strategi WO karena strategi tersebut cukup efektif untuk kedua obyek wisata yang berbasis pada masyarakat.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance ]]>
<![CDATA[Ichwan Nurutdin Machruf]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.25
<![CDATA[Bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang meresahkan masyarakat, karena dampaknya yang dapat menyebabkan beragam kerusakan dan korban jiwa. Upaya pra bencana harus dapat dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari kejadian bencana alam. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana alam terutama bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu di Kabupaten Lampung Selatan menyisakan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat akan adanya ancaman bencana alam tsunami di kemudian hari. Upaya kolaboratif akan sangat membantu untuk dapat memaksimalkan upaya-upaya pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan konsep collaborative governance yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi dalam upaya pra bencana alam tsunami telah dilakukan, mulai dari kesiapan anggaran, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Aktor-aktor kebencanaan seperti BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat dan lembaga usaha telah berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana guna mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana alam tsunami yang dapat terjadi kapan saja di Kabupaten Lampung Selatan.]]>
<![CDATA[Analisis Kemitraan dalam Program Dance4life untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Hana Soraya]]>;
<![CDATA[Rahayu Sulistiowati]]>;
<![CDATA[Meiliyana Meiliyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.26
<![CDATA[Kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program Dance4Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja telah berlangsung sejak tahun 2011 dan masih terjalin hingga sekarang. Pihak yang bermitra mempunyai alasan yang sama dalam membangun kerjasama yaitu memandang pentingnya pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja. Kemitraan yang terjadi antara lembaga swadaya masyarakat dan institusi pendidikan ini merupakan suatu bentuk kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung penerapan Good Governance untuk proses pembangunan suatu negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil data yang diamati dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program Dance4Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja termasuk ke dalam pola kemitraan Linear Collaborative of Partnership, menurut Sulistiyani yang didasarkan pada fenomena-fenomena hubungan kerjasama. Namun dalam kemitraan ini, terdapat kendala-kendala yang menjadi sebuah tantangan untuk dihadapi bersama yaitu perbedaan perspektif tentang pentingnya sex education, jumlah target dari sasaran program, serta memorandum of understanding yang tidak mengalami pembaruan selama program masih berjalan. Dengan demikian, peneliti menyarankan agar melakukan focus group discussion, memperluas cakupan kemitraan, pembaruan memorandum of understanding, dan pelatihan untuk guru-guru pendamping dari sekolah mitra.]]>
<![CDATA[Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Utara ]]>
<![CDATA[Alfis Syahrin]]>;
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>;
<![CDATA[Nana Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.27
<![CDATA[Intensification (PBB-PP) is a policy implemented by the North Lampung Regency (BPPRD) to maximize revenue from the local tax sector. This study uses the concept indicators of the implementation of the intensification process of PBB-PP collection and inhibiting and supporting factors in the intensification process of PBB-PP collection in North Lampung Regency to produce optimal realization outcomes. The method used in this study is a type of descriptive research with a qualitative approach. This study aims to determine and examine what factors make the realization of PBB-PP revenue in North Lampung Regency optimal. Based on research conducted, the results obtained are the implementation of this intensification has been going well. This research is said to have been very good because Implementation of the intensification program made by BPPRD in the context of maximizing PBB-PP revenue are arguably quite maximal related to revenue (PBB-PP) in North Lampung. The main factor that greatly influences the optimal acceptance of PBB-PP in North Lampung Regency is the Fiscus Performance in carrying out services, supervision and collection running well because it is supported by the quality of professional human resources and supported by the use of a technology -based progress system so that taxpayers who feel the way to pay taxes are to develop a sense of awareness of their obligations to pay taxes. Keywords: Intensification, Collection, Realization, Tax.]]>
<![CDATA[Membangun Partnership Pengelolaan Layanan Informasi Publik (Studi Kerja Sama Dinas Kominfo Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara) ]]>
<![CDATA[Erik Lionar]]>;
<![CDATA[Noverman Duadji]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.28
<![CDATA[Pelayanan informasi publik oleh pemerintah diwujudkan melalui diseminasi informasi. Pelaksanaan diseminasi informasi yang maksimal tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan sendirinya, melainkan perlu adanya keterlibatan dari pihak lain baik swasta maupun masyarakat. Konsep partnership merupakan salah satu cara untuk menggapai tingkat efisiensi birokrasi yang tinggi. Oleh sebab itu, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara bekerja sama untuk pelaksanaan diseminasi informasi publik. salah satu faktor kesuksesan dalam hubungan partnership adalah tahapan membangun partnership itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang tahapan membangun partnership yaitui : inisiasi, persiapan, penataan, pengintegrasian, pelaksanaan kerja sama, pemeliharaan partnership, resourching, dan interaksi antar aktor. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai tahapan membangun partnership Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara tersebut.]]>
