cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
Published by Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK SEKURITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS Indra Jaya Wiranata
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.291 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.23-36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan IMAs dan bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap IMAs dengan menggunakan konsep pengungsi dan sekuritisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama dianggap terdapat ancaman yang nyata dari isu tersebut. Jadi apabila isu itu dipandang ancaman oleh aktor maka aktor dapat melakukan sekuritisasi. Besarnya arus pengungsi yang terus-terusan berupaya masuk ke Australia membuat pemerintah Australia resah. Pada tahun 2004 hanya terdapat 61 imigran, namun pada akhir tahun 2013 angka tersebut melonjak menjadi 25.173 jiwa. Pemerintah Australia menganggap peningkatan jumlah imigran tersebut menjadi beban dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Australia. Atas dasar ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan tersebut membuat pemerintahan Australia mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk ke para imigran tersebut ke Australia.
PELUANG DAN HAMBATAN UPAYA REUNIFIKASI KOREA PADA ERA KIM JONG UN Rafika Arsyad
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.043 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.76-92

Abstract

Reunifikasi Korea merupakan isu yang tidak kunjung memperlihatkan hasil yang signifikan. Kendati demikian, Kim Jong Un sebagai pemimpin generasi ketiga Korea Utara mulai memperlihatkan itikad baik untuk meneruskan upaya reunifikasi melalui jalur perdamaian. Paper ini ditulis untuk turut meramaikan isu literatur terkait reunifikasi Korea terkhusus pada masa kepemimpinan Kim Jong Un yang oleh para pengamat Korea Utara sebagai pemimpin yang akan membawa Korea Utara pada masa keruntuhan rezim. Tulisan menggunakan metode study pustaka dengan sumber data yang didapat melalui berbagai buku, berita, artikel, jurnal, serta data lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil yang didapatkan adalah tawaran reunifikasi Kim Jong Un yang membawa janji denuklirisasi, adalah satu hal yang menimbulkan dua perkiraan, uakni tawaran dan upaya reunifikasi yang dilakukan Kim Jong Un merupakan satu hal yang serius atau hanya strategi lain dari untuk mengelabui dan memperdaya. Selain itu, masalah lain yang akan ditemui yakni melemahnya posisi tawar Korea Utara, reaksi masyarakat Korea Selatan yang tidak lagi seantusias pada masa beberapa tahun lalu, disaat kelompok muda Korea Selatan enggan untuk melakukan reunifikasi. Di samping itu pula, kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang sangat jauh berbeda akan menjadi masalah serius lain setelah terwujudnya reunifikasi Korea. Untuk menyelesaikan hal tersebut, tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama guna mengejar perbedaan yang jauh tersebut dan juga tidak mudah maupun murah
POLITICAL ECONOMY ANALYSIS IN NON-COMPLIANCE INDONESIA TOWARDS FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Hijra Nasir
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.2 KB) | DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.42-60

Abstract

This research attempts to analyze the reason or consideration of Indonesian government to not ratify Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yet, in political economy analysis comprises interest of many actors, limitations of capacity of state, the influence of ratification towards Indonesian tobacco trade, FCTC implementation among the Parties, and projection of Indonesia’s possibility to comply with this regulation. FCTC has a number of instruments in tobacco control which was arranged by World Health Organization since 1999. This research become necessary due to Indonesia as only one a country in Asia which have not ratified yet, whereas Indonesia has been the fifth biggest of tobacco consumer in the world. It is a qualitative research, where data were collected through interview technique to the certain sources, and other supporting data from books and publication document. It has been analyzed using Chayes concept about compliance and non-compliance with international regulatory agreement consist of ambiguity and lack of capacity, interests, norms, and efficiency. In observing this issue, we can clarify that different interests of actors have become major consideration of Indonesian government to not comply with this convention regarding on the differences priority within ministry, the existence of business actors to influence the decision maker, employment, tobacco farmers, and social cultural aspects. In the forthcoming, there is a possibility that Indonesia will ratify FCTC due to Tobacco Roadmap which is arranged by Ministry of Industry of Indonesia in long-term planning assert that health aspect will be the main priority more than state revenues and employment. In addition, there are a lot of regencies and cities in Indonesia which have been implementing tobacco control regulation. This research, eventually, is expected to provide input analysis to the government in accordance with FCTC.
Elastisitas Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Iraq, Suriah Dan Isis Ibnu Zulian
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.706 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.119-134

Abstract

AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Pragmatisme politik juga mempermasalahkan bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara mekanisme pencapaiannya.Tidak mengejutkan apabila inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang bersifat elastis.Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, penulis membahas Elastisitas Politik Luar Negeri AS terhadap ISIS dengan kebaruan kajian tentang Inkonsistensi Kebijakan dengan menggunakan teori Pragmatisme dan melacak faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS melalui tipologi strategi politik luar negeri dari buku John. P. Lovell, yang model strategi ini dicetus oleh William D. Coplin.Inkonsistensi berkaitan dengan pragmatisme yang merupakan the way of life bangsa Amerika. Dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS, serta gaya kepemimpinan yang diterapkansangat berpengaruh sekali terhadap Elastisitas Politik Luar Negeri AS itu sendiri.
Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina Muh. Novan Prasetya; Aulia Srifauzi
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.274 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.179-193

Abstract

Berjuang untuk kemerdekaan Palestina adalah sebuah janji Indonesia saat menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama di Bandung tahun 1955. 29 Negara peserta yang hadir pada saat itu, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan. Maka dari itu, Indonesia sangat gencar menyuarakan kepentingan tentang kemerdekaan Palestina dari dulu hingga masa kini. Untuk Indonesia, Palestina bukan hanya persoalan agama begitu juga dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya tentang kepentingan Indonesia. Maka karena itu, seluruh upaya dalam mendukung Palestina untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaannya bukan hanya merupakan kepentingan Indonesia tapi seluruh pemangku kepentingan di dunia internasional. Dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina menunjukkan pentingnya keadilan untuk kemanusiaan di dunia ini. Terkait dukungan tersebut, Indonesia sendiri telah melakukan beragam upaya diplomasi untuk menggalang kekuatan internasional dalam membela serta memperjuangkan hak Palestina untuk merdeka. Saat Konferensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Presiden Joko Widodo menyampaikan 6 poin usulan sikap seluruh negara anggota OKI terhadap Amerika Serikat yang mendeklarasikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam tulisan ini penulis berusaha menyampaikan bahwa luka palestina ada duka dunia.
KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG) Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.597 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.173-184

Abstract

Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan:  1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan Pemerintah sub-nasional di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kewenangan pada Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan hubungan luar negeri, kerjasama Sister City dengan Kota Penang adalah MoU yang telah disepakati bersama belum mengalami pembaharuan sejak tahun 1984, hal tersebut menunjukan adanya stagnansi pada hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang. Selain MoU yang tidak mengalami perubahan sejak disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua, yaitu External Government Issues dan Internal Government Issues.
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA ERA JOKOWI Ali Maksum
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.886 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.01-22

Abstract

Following the leadership succession in the post Presidential Election in 2014 from the 6th Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to the 7th Indonesian President Joko Widodo (Jokowi), the Indonesian migrant workers became one of the priorities of the new government. The reason is simple, there are still many Indonesian workers especially in Malaysia who are involved in various problems and cases. The issue of protection of Indonesian citizens abroad became the primary agenda of Jokowi’s administration including protection on migrant workers. To be sure, the various issues of migrant workers eventually impact on the relationship between the two brotherhod countries, Indonesia and Malaysia. On the other hand, both countries were obviously gained so many advantages from the influx of Indonesian migrant workers in Malaysia. For Indonesian government for instance, the migrant workers is one of the largest revenue contributors from their remittance. As for Malaysia, the presence of Indonesian migrant workers were highly contributed to the national economy amid of the local people are lack of interested to such kind of dirty jobs. Therefore, this article would like to invite readers into a deep discussion comprehensively on the issues of migrant workers and their implications on the Indonesia-Malaysia relations especially in the first half of Jokowi’s tenure of presidency.
The Thought of Developing Halal Maritime Tourism Destination Towards Indonesia's Vision as a World Maritime Axis Anita Afriani Sinulingga; Silsila Asri; Sofia Trisni
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.954 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.103-113

Abstract

Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia merupakan peluang bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kawasan sub-nasional. Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimilikinya merupakan modal utama untuk mencapai visi tersebut. Wisata bahari khususnya wisata pantai dan pesisir merupakan salah satu prioritas program kerja Indonesia menuju visi 2030. Di sisi lain, perkembangan tren pariwisata halal di dunia merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan wilayah baharinya sebagai destinasi wisata halal bahari. Pada tahun 2016, Indonesia memperoleh penghargaan sebagai pemenang dalam World Halal Tourism Award 2016. Sejalan dengan penghargaan tersebut, Indonesia menetapkan Sumatera Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Pemerintah sub-nasional memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Tulisan ini memusatkan perhatian pada peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi domestik yang mendapat pengaruh sangat besar dari kecenderungan perkembangan ekonomi politik kawasan dan global. Peran aktor sub-nasional dalam hal ini dijelaskan dengan eksplorasi konsep pariwisata halal, strategi glocalization dan Entrepreneurial City. Pariwisata Halal merupakanindustri pariwisata yang memenuhi konsep halal berdasarkan ajaran hukum Islam. Ide wisata halal bahari di Sumatera Barat merupakan sebuah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu wilayah dalam sektor pariwisata Halal. Ide tersebut sejalan dengan dengan strategi glocalizationyang mempromosikan rekonsentrasi pertumbuhan industri dan investasi infrastruktur dalam ekonomi regional dan wilayah perkotaan yang strategis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun serangkaian strategi sebagai Entrepreneurial Cityyang mampu mengakomodir ide wisata halal bahari dalam bidang kebijakan, tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat daerah.
Rasionalitas Riyadh dalam Dinamika Hubungan Saudi dan Amerika Ahmad Anwar
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.216 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.1.2016.1-12

Abstract

Aliansi antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat merupakan bukti nyata perilaku Negara dalam pertimbangan kebijakan. Bagi Arab Saudi, Amerika Serikat adalah aliansi utama untuk mempertahankan kekuatanya melawan lawan politik dalam wilayah. Namun, melihat dinamikanya, perubahan perilaku kerajaan Arab Saudi terhadap Washington sejalan dengan masalah strategis. Dengan menggunakan pendekatan Rational Choice, tulisan ini mengindikasikan bahwa ketertarikan Arab Saudi dipercayai merupakan sebuah pertimbangan keadaan tertentu
PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN (STUDI KASUS: KECAMATAN MEDAN BELAWAN) Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.982 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.93-108

Abstract

Indonesia merupakan Negara maritim yang luas wilayahnya terbesar di kawasan ASEAN. Kecamatan Medan Belawan memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di Pulau Sumatera, dengan posisi yang berada pada jalur lintas perdagangan internasional berpotensi memberikan peluang bagi kemajuan perekonomian khususnya dari penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia. Untuk melihat pengaruhnya maka dilakukan penelitian ini. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari pengumpulan data diperoleh bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 369 responden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85,1% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 14,9% adalah perempuan dan 100% beragama islam. Usia rata-rata responden di atas 17 tahun, yakni sebesar 85% dengan pengalaman bekerja sebagai nelayan selama lebih dari lima tahun sebesar 67,2%. Sebagian besar responden sudah mengetahui penerapan MEA (58%) dan mendapatkan pemberitahuan resmi oleh lembaga/pemerintah. Tingkat kepercayaan responden terhadap penerapan MEA juga cukup tinggi, diatas 50%.

Page 1 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): PIR Februari 2023 Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022 Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022 Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 More Issue