cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
Published by Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH NORMA HAM DI DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP FENOMENA REFORMASI 1998 DI INDONESIA Ardli Johan Kusuma
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.881 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.16-28

Abstract

Tulisan ini membahas terkait peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Dimana ketika itu rakyat Indonesia menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih menghargai HAM. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun data-data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data “librarian research”, dimana data diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, koran, majalah, dokumen laporan, serta sumber-sember yang berasal dari internet. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah adanya relasi antara peristiwa reformasi di Indonesia dengan perkembangan norma HAM di dunia internasional. Indonesia beradaptasi dengan nilai yang berkembang di dunia internasional melalui peristiwa reformasi untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan apa yang sedang berkembang di dunia internaional yaitu terkait perkembangan norma HAM itu sendiri, melalui sebuah mekanisme yang disebut Process of Norms Socialization (proses sosialisasi norma). dengan kata lain peristiwa reformasi di Indonesia telah dipengarui oleh perkembangan norma HAM di dunia internasional.
PELAKSANAAN FUNGSI TEKNIS BADAN PANGAN DAN PERTANIAN DUNIA (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) DALAM PEMBERDAYAAN SAGU MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN DI KABUPATEN KONAWE Agung Sentosa; Muhammad Basri; Dian Trianita Lestari
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.023 KB) | DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.01-15

Abstract

Kabupaten Konawe merupakan pusat daerah hutan sagu terluas di Sulawesi Tenggara dengan lebih dari 5.000 hektar berada di dalamnya, lahan sagu ini sebagian besar berisikan tanaman sagu liar yang tidak sepenuhnya dikembangkan. Selain itu, produksi sagu yang ada di kabupaten Konawe sendiri masih dilakukan dengan proses tradisional yang tergolong sederhana, tanpa memperhatikan nilai kualitas pangan yang dihasilkan. Diversifikasi pangan sagu juga masih belum dimaksimalkan jika dilihat dari produksi sagu di Kabupaten Konawe yang hanya sebatas memproduksi pati sagu basah saja. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Konawe bergegas menerapkan kebijakan program pemberdayaan sagu di Kabupaten Konawe melalui bantuan teknis Badan Pangan dan Pertanian Dunia dalam mewujudkan langkah diversifikasi pangan yang dinilai dapat memastikan terwujudnya ketahanan pangan sagu, serta menjaga wilayah tanaman sagu dari indikasi konversi lahan besar-besaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa library research disertai survei dan dokumentasi dari berbagai literatur serta data instansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua fase pada pelaksanaan fungsi teknis FAO, termasuk pada pendirian pabrik pengolahan sagu terintegrasi di Desa Labela, program pembinaan kelompok pangan sagu “Sagu Meambo Food”, pelatihan budidaya sagu dan pelestariannya, serta kerjasama FAO terkait program diversifikasi pangan sagu yang dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi teknis Badan Pangan dan Pertanian Dunia dalam pemberdayaan sagu melalui diversifikasi pangan di Kabupaten Konawe dapat dijalankan sesuai dengan Good Agricultural Practice (GAP).
Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society Muhammad Novan Prasetya
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.586 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.176-187

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah, terbentang dalam gugusan kepulauan yang terdiri tidak kurang dari 17.000 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama, dan ribuan kilometer garis pantai. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (UN) dan Negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia pernah dikenal sebagai Negara Maritim karena budaya kelautan yang sangat maju di zaman dahulu, seperti suku Bugis yang dikenal juga dengan suku pelaut yang menjelajah hingga ke mancanegara, atau armada laut Sriwijaya dan Majapahit yang perkasa. Selain kebudayaan Maritim, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang termasuk paling besar di dunia, karakter topografi laut Indonesia yang sangat beragam karena terletak di batasan garis lempeng tektonik menjadikannya unik dibandingkan negara-negara lain, Namun, seiring berjalannya waktu, dengan kekayaan yang melimpah tersebut, identitas Maritim negara ini seperti terlupakan. Dewasa ini semakin menyadarkan kita, bahwa Indonesia semakin kehilangan kebanggaannya. Bait lagu “Nenekku seorang pelaut” bak lantunan yang sumbang. Berbagai permasalahan maritim kian lama kian menumpuk. Menjadi fakta pahit yang menyedihkan ketika pulau sipadan dan ligitan terkelupas dari Indonesia, dua pulau yang memiliki keindahan dan kekayaan hayati. Belum lagi pulau ambalat yang mempunyai cadangan minyak mentah yang melimpah masih menjadi sengketa. Saat ini Budaya Maritim Indonesia sama seperti sebuah kapal yang tak bernahkoda, jika kesadaran Maritim tidak segera diciptakan/dibangun kembali. Dalam Tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sinergitas peran Negara dan Civil Society dalam membangun kembali kebudayaan Maritim yang telah memudar atau bahkan mulai menghilang.
Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Nori Oktadewi; Wahyu Wahyu
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.718 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.132-146

Abstract

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam melaksankan hubungan luar negeri tentunya didasarkan pada asa kesamaan derajat yang saling menguntungkan dan menghormati serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat dalam UUD 1945. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang disajikan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai buku, artikel, jurnal, ringkasan dosen, website dan surat kabar terkait Soal. Teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Orientasi UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri di Indonesia lebih mengarah pada Outward, Policy maker bersifat Non-Hirarki, proses ratifikasi/ legalitas Domestic Component dan aktor yang di atur dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri di Indonesia adalah State Diplomat.
Kebudayaan Dan Perannya Dalam Pembentukan Moral Menurut Perspektif Konstruktivis Dwi Ardiyanti
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.23 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.1.2016.37-50

Abstract

Budaya dan pendidikan adalah dua faktor penting untuk membentuk nilai moral sebaagi manusia. Pandangan konstruktivis tentang pendidikan dan budaya adalah sebuah hal penting bagi kaum muda, karena mereka dilihat sebagai pemimpin di masa depan.  Ada banyak hal yang bisa dianalisa dalam melihat budaya dan pendidikan sebagai dasar utama nilai moral bagi semua penduduk, khususnya dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Seeprti yang kita ketahui bahwa globalisasi membuka akses terjadinya transfer antar budaya \, yang mamp mengubah atau mentranformasi budaya asli yang juga merupakan identitas sebuah bangsa. Tulisan ini menganalisa alasana dan  apa yang akan terjadi terhadap nilai moral kaum muda dengen keterbukaan akses terhadap pendidikan dan budaya dalam era globalisasi dilihat dari pandangan konstruktivisme. Dalam hal ini diplomasi memaikan peran pentingnya sebagai penguatan para akum muda. Seperti diketahui, pendidikan dan budaya sangat muda diterima oleh kaum muda. Pada saat yang sama, perubahan melalui pendidikan dan budaya dengan mudah diterima di seluruh dunia. Budaya dan pendidikan adalah dua media penting dalam diplomasi public. Pandangan konstruktivis adalah yang paling penting unuk menganalisa pendidikan dan budaya sebagai media diplomasi publik.
ANALISA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENARIK INVESTASI ASING KAWASAN FREE TRADE ZONE BINTAN Ady Muzwardi
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.423 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.126-139

Abstract

Nilai Investasi yang besar merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sampai sekarang pengelolaan investasi di Indonesia belum dapat dikelola secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengelolaan investasi yang masih lemah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar organisasi (collaborative governance) di dalam sistem pengorganisasian dalam pengembangan investasi di Kawasan Free Trade Zone Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jejaring koordinasi dengan kajian terhadap 3 aspek yaitu struktur pemerintahan, karaketristik pelayanan, interaksi operasional pada level kabupaten/ kota. Hasil analisis menemukan bahwa koordinasi antar organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih cukup optimal. koordinasi secara horizontal maupun secara vertikal cukup terjalin secara optimal.
MIGRANT CRISIS: OPEN DOOR POLICY ANALYSIS Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.22 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.50-69

Abstract

This paper aims to explain migrant crisis that happen in Germany because Open Door Policy implemented by Germany under governmental Chancellor Angela Merkel in 2015. Since, Germany has issued various policies that serve as protection regime in dealing with migrant. In its application, it is ineffective until cause in significant and different impacts in every aspect since. Implementation of Open Door Policy to deal with the migrant crisis that occurred at Europe, a new hope in Germany to boost Germany's positive image. The conclusions obtained in the analysis of this study that some Germans hope this positive image will help remove some stains in the past against Germany reputation. Germany has become home to migrants where Germany once made hundreds of thousands of people migrants. Germany appears to have drastically curtailed its open-door policy for migrants. therefore Open-door policy has resulted in the disintegration of countries in the EU region. There are four risks that will be experienced by the European Union, namely the north-south divide on migrants by rethinking and suspension of the agreement called the Schengen system. This study uses literature study as a method and in the data analysis uses descriptive qualitative.
KORELASI IDENTIFIKASI APATISME POLITIK DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK KOTA MEDAN Dwi Ardiyanti; Ibnu Zulian
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.848 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.29-53

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan penting di Indonesia, yaitu bagaimana sebuah apatisme politik masyarakat berkorelasi dengan efektifitas kebijakan publik. Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota dengan tingginya golput (golongan putih) dalam partisipasi poltitik, kajian ini sangat menarik karena membahas apatisme masyarakat dalam pemilihan kepada daerah Sumatera Utara dan kaitannya dengan efektifitas kebijakan publik. Kasus korupsi telah menjadi fakta dalam kepemipinan kepala daerah di propinsi Sumatera Utara. Bagi sebagian besar masyarakat, apatisme terhadap partisipasi politik merupakan hal yang biasa. Dalam penelitian ini dibahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan sikap apatis itu terjadi, diantaranya politik identitas, minimnya sosialisasi atas parpol, kekerasan struktural, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap proses politik itu sendiri. Penelitian ini menyajikan data dan teori sebagai konsep yang digunakan dalam melihat secara objektif fenomena apatisme terhadap partisipasi politik yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisa penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) yang disebabkan oleh sikap apatis masyarakat Kota Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya, hasil wawancara, buku, artikel koran, berita, website, jurnal, dan beberapa sumber resmi lainnya. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingginya angka golput akibat sikap apatis berpengaruh terhadap kebijakan publik di kota Medan, Sumatera Utara.
PENGAGENDAAN ISU PANGAN SEBAGAI ISU PANGAN PADA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) : STUDI PADA KEBIJAKAN FOOD ESTATE Ardila Putri
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.271 KB) | DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.16-31

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang proses pengagendaan isu pangan menjadi Isu kemanan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model deskriptif-analisis. Proses pengagendaan isu pangan sebagai isu keamanan pada masa pemerintahan SBY dijelaskan dengan menggunakan konsep sekuritisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa referent object dari sekuritisasi isu pangan adalah krisis pangan. Sedangkan secutizing actornya adalah pemerintah, birokrat, dan sektor swasta. Veto actornya adalah gerakan sosial akar rumpur dan veto coalitionnya adalah lembaga-lembaga internasional yang mendukung dan menolak kebijakan pangan skala luas. Penelitian menyimpulkan bahwa kesuksesan pengagendaan isu pangan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu keberadaan isu yang memang mengancam, keinginan politik aktor dalam sekuritisasi, bayangan keuntungan masa depan yang akan didapat, juga jejaring lokal dan nasional yang dibangun untuk mendukung proses tersebut. Sedangkan faktor yang memperlemah sekuritisasi adalah kondisi politik yang kerap berubah seiring bergantinya kebijakan juga kekuatan yang dimiliki oleh veto actors dalam membangun jejaring untuk menentang sekuritisasi
Menajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti Dumping/Dumping Dalam Perdagangan Internasional Laode Muhamad Fathun
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.225 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.153-175

Abstract

Sejak munculnya rezim ekonomi seperti GATT yang sekarang WTO adalah tujuannya untuk menciptakan pola perdagangan yang kompetitif dan adilserta terbuka.Lembaga tersebut sebagai rule driven yang merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi internasional di harapkan bisa meredam terjadinya ketidak adilan pasar.Akan tetapi justru adanya sejumlah kebijakan tersebut memperlihatkan pragmatism aturan yang disatu sisi menjadi insturmen melegalkan prilaku curang dalam perdagangan, disisi lain sebagai pengontrol untuk menciptakan pasar yang lebih baik. Salah satu maasalah yang timbul dalam sengketa dagang adalah prilaku dumping oleh sejumlah negara dalam perdagangan internasional.Data WTO dari tahun 1995-2012 menunjukan prilaku dumping sselalu meningkat dari tahun –ketahun.Dumping adalah aktivitas pasar dimana ekportir melakukan diskriminasi harga dengan menjual barang di pasar domestik atau pasar luar negeri dengan harga di bawah harga normal.Aktivitas melawan dumping disebut anti dumping sebagai tindakan melawan kecurangan prilaku dagang.Dumping dan anti dumping sudah di atur dalam artikel GATT /WTO namun akrivitasnya menjadi sumber sengketa dagang internasional dalam konteks ekonomi politik internasional.Brazil adalah negara yang menerima tuduhan dumping dari AS dalam eksport jus orange.AS menerapkan kebijakan anti dumping zeroing untuk menekan masuknya produk Brazil di AS.Sengketa tersebut kemudian di sidangkan WTO sebagai inetrvensionis peace maker untuk mempertemukan kedua pihak beserta sejumlah anggota lainya sebagai peninjau dalam konteks negosiasi internasional. Dalam interval negosiasi dari tahun 2008 dengan prosedur penyelesaian sengketa sesuai pasal 3 DSB akhirnya pada tahun 2011 sengketa tersebut berakhir dan keputusan bahwa AS bersalah menerapkan anti dumping terhadap ekport jus orange Brazil.

Page 3 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): PIR Februari 2023 Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022 Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022 Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 More Issue