cover
Contact Name
SYARIATI
Contact Email
jurnalsyariati@gmail.com
Phone
+6285643277998
Journal Mail Official
jurnalsyariati@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
ISSN : 24599778     EISSN : 25991507     DOI : https://doi.org/10.32699/syariati
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum" : 10 Documents clear
Politik Hukum Di Balik Sukses UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Akmal Bashori
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1105

Abstract

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dari ketiganya secara objektif dinilai kedepan hukum Islam lebih berpeluang memeberi amsukan bagi pembentukan hukum nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adanya hubungan yang cukup baik anatara umat Islam dan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, mempunyai implikasi yang baik. Maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsif bahkan memarginalkan hukum Islam, sedikit semi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No. 7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan di undangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Interaksi antara hukum nasional dan hukum Isla, telah menjadikan positivisasi UU No. 21 tahun 2008 menarik untuk di dalami. Sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.
Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1870) Arif Al Wasim
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1106

Abstract

The number of people consumtions and needs of meet increses day by day. In order to gain a safe and legal (halal) meat, it is important to attend the slaughatering procces of the animal. The book of Nazam Tzkiyah is a guide book in animal slaughatering written by K.H, Ahmad Rifa'i in 1269 hijria (1852 CE). The study of the book is necessary to reveal the thought contribution of the Scholar of Nusantara in life practical aspect is meat safety and hygiene of hazardous material and germs, their inner aspect is meat legality and halal. Ethically, a person should not slaughter an animal before he or she understand the provisions of the shari`a and the procedures of slaughter, moreover animal slaughthering is carried out in order to worship by constantly seeking halal and avoiding haram. Integration of religious aspects and food quality control system should be pursued in order to improve the safety assurance animal origin foods system efficiency.
Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Investasi Mila Fursiana Salma Musfiroh
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1103

Abstract

Asuransi ibarat lilin dan generator yang berfungsi sebagai pengganti listrik. Asuransi memiliki fungsi sebagai pengganti sumber nafkah, jika terjadi musibah. Asuransi dapat mengurangi dampak finansial dari risiko yang terjadi. Fungsi Asuransi Syariah di samping sebagai alat proteksi untuk memeberikan perlindungan financial atas risiko yang mungkin terjadi, juga mengandung unsure investasi. Pada prinsipnya Asuransi Syariah harus terbebas dari unsur maisir, ghsrar dan riba. Dan pada praktiknya Asuransi Syariah merupakan pengembangan dari prinsip tolong menolong melalui dana tabarru', dan memasukkan unsur investasi dengan akad bagi hasil. Sebagai alat pengembangan dana investasi dapat didibaratkan menanam pohon. Pohon yang baru ditanam perlu diberi pupuk dan disiram terus menerus agar dapat tumbuh dengan baik. Selain, itu, pohon juga perlu dilindungi, diberi pagar agar tidak terganggu oleh binatang atau ulah iseng manusia. Seperti itulah asuransi melindungi investasi, seperti pagar yang melindungi tanaman dari gangguan. Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi dan investasi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal.
Legal Reasoning Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1104

Abstract

Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai bentuk kepastian hukum dalam Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang diketuk pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu memang telah mnyelesaikan problem dualisme penyelesaian sengketa secara litigasi di Peradilan Agama sebagai babak baru penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Setelah adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dadang Achmad sebagai penafsiran terhadap supreme of law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, rechtstaat adalah kepastian hukum. Ekonomi syariah di Peradilan Agama adalah merupakan bentuk dari implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya.
Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Patungan (Joint Venture) Hary Mulyadi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1102

Abstract

Penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung (direct invesment) maupun secara tidak langsung (indirect invesment). PMA secara langsung dapat ditempuh melalui penanaman modal 100% asing dan joint venture (usaha patungan). Berdasarkan pengertian modal bersama dalam perusahaan joint venture, alih teknologi di dalamnya seharusnya dapat berjalan secara otomatis dan tidak tanggap sebagai "cost" yang timbul dari pengelolaan perusahaan joint venture. Dalam praktek PMA joint venture ternyata alih teknologinya tidak berjalan secara otomatis. Pengalihan teknologi tersebut harus dibayar dengan mahal melalui kontrak teknologi, yaitu lisensi paten. Untuk memahami problematika implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture, diajukan tiga permasalahan pokok dalam makalah yang bertjudi "Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture". Permasalahan tersebut meliputi : pertama, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi; kedua, implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalan rangka alih teknologi. Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam makalah ini, dipecahkan melalui penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif-induktif-verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan terhadap beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan penanaman modal asing dan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi (BKPMD, Depkeh dan HAM, Depperindag) dan 3 (tiga) perusaan joint venture Indonesia yang menggunakan kontrak lisensi paten yaitu PT IK, PT IS dan PT IR. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, Alih teknologi dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgent. Kedua, pengaturan lisensi paten yang rinci dan spesifik mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dan penyalahgunaan (mis-use) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketiga secara yuridis normatif, lisensi paten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu : lemabaga pembuat peraturan (DPR-Presiden, WTO, WIPO), lembaga penerap sanksi (BKPMD, Dep Keh dan HAM, dan Depperindag), pemegang (licensee dan licensor), serta dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal. Melalui analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor tersebut adalah : kedudukan para pihak; budaya hukum para pihak; motivasi perilaku bisnis para pihak; budaya hukumnya serta peran pemerintah.
Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Dalam Instrument Internasional Herman Sujarwo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1100

Abstract

Penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku. Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan banyaknya instrumen HAM yang menfokuskan oada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dialkukan atas dasar belas kasih dan hormat atas martabat korban seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan. setiap korban pelanggaran HAM berhak untuk mendapatkan hak untuk tau, hak atas keadilan hak atas reparasi. Keseluruhan dari hak korban tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Dalam instrumen hukum HAM internasional sudah banyak instrumen yang mencantumkan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM.
Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis Aksamawanti Aksamawanti
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1101

Abstract

Nowdays, muslim in the world are starting to realize the\at the development of science and technology has led to the problem of determination halal food and beverage products become simple. Demands clarity halal staus of a food product has become part of a global issue. It is not because of the Islmaic view of the halal statuse issue has broad implications covering various aspect of life. Thus, eating halal food products become sosial problems in the community as well as a responsibility of the state and the rights of citizens guaranteed by the Constitution of 1945 on the basis of the same idea, namely the insurance of halal products. The purpose of this stydy was to determine whether the regulations set by the goverment, al ready provide proctection to consumers to consume halal food products? In this study used normative juridical method with descriptive nature. Based on the research result and in the accordance with the issues that have been outlined, the regulations set bay goverment is still pasrtial, sectoral and overlap, so it didi not provide consumer protection on food labeled as halal.
Menjaga Kemaluan (Hifzul Furuj) Dalam Al Qur'an Studi Tafsir Tematik ahmadiy ahmadiy
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1098

Abstract

Hifzul Furuj has meaning an implication that adequately extends and reasonably to be observed. Hifzul Furuj contains several moral consequences, that it everlasting being looked after, petted from conduct thhat prohibitted by God as: porn, fee intercourse, free sex, prostitution, and another insult conducts. Hifzul furuj must be comprehended as an inspiration that every person as a creature of perfection and respondent of glory have to ever think up what does exist in universe with their mind comprises cling on themselves. That thing is really an absolute one to be done by regular awakes it human life congruity and universe in stirred convnient one and poised.
Konsep Tafsir, Ta`wil dan Hermeneutika: Pradigma Baru Menggeli Aspek Ahkam dalam Penafsiran Al-Qur`an Muhamad Ali Mustofa Kamal
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1099

Abstract

The concept of interpretation (tafsir), exegesis (ta`wil) and hermeneutics as part of the art of understanding texts in the studi of the Qur`an gave birth to a new paradigm in undertsanding the Quur`anic text. Tafsir and ta`wil departure from Islamic tradition, while hermeneutic depart from the Wastern traditional. The development theory of inteerpretation and exegesis is essentially in order to development of hermeneutics as the theory of text interpretation is generally used as a tool to understand the text of holy Qur'an. This is no defferen from the interpretation (tafsir) and exegesis (ta`wil), it just that this hermeneutic is actually a development of the exegesis theory, as part of a philosophical theory, the theory of thinking to build a preu-understanding. The combination of the concept of interpreting and understanding the Qur`an wich `salihun li kulli zaman wa makan`.
Memahami Ayat-Ayat Kewarisan Dengan pendekatan Integrasi-Interkoneksi Reni Nur Aniroh
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1097

Abstract

Problematika yang timbul di dalam perhitungan warisan yang salah satunya masih ganjil ialah mengenai masalah raad dan `aul. Dalam keadaan tertentu pewaris (orang yang meninggal) mungkin meninggalkan konstelasi ahli waris tentunya yang semua adalah ahl al fara`id, tetapi ketika mereka diberi fard masing-masing, hasilnya kurang dari seratus persen atau sebaliknya lebih dari seratus persen.Mengkritisi kembali konsep raad dan `aul dalam kewarisan Islam, untuk kemudian mencari solusi lain dengan mengintegrasikan dan mengkoneksikan sains moderen dalam membaca ayat-ayat kewarisan, merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Hal ini tidak lain ialah agar hukum kewarisan Islam tidak kehilangan relevansinya dan agar dapat menjawab problem-problem kewarisan yang ada. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan ayat-ayat kewarisan itu sendiri dalam tradisi kewarisan Islam masa lau, yakni pertama, karena pada dasarnya hasil pemahaman manusia (mufassir) terhadap ayat-ayat kewarisan merupakan wilayah profan yang seharusnya setiap waktu terbuka untuk menerima kritikan, pengembangan, perubahan, bahkan dapat ditumbangkan dengan penemuan-penemuan baru lebih konteks dengan zaman yang sedang dihadapi, kedua, hasil penafsiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi hukuk waris Islam yang terbentuk jauh setelah Rasul wafat. Konteks ruang dan waktu, keadaan ilmiah objektif pada waktu itu , serta kepentingan-kepentingan politik juga diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris tersebut. Kesenjangan tersebut dapat dijembatani dengan mengintegrasikan dan mengkoneksikan berbagai keilmuan untuk memahami ayat-ayat kewarisan. dimana hasil pemahamannya ketika diaplikasikan selain jumlah tital warisan yang telah dibagikan kepada masing-masing pihak tidak akan melebihi ataupun kurang dari 100%, juga memecahkan isu gender didalamnya, dan kita dapat melihat bahwa ayat-ayat tersebut hanya memberi batasan-batasan untuk membuat kaidah-kaidah hukum waris yang dinamis.

Page 1 of 1 | Total Record : 10