cover
Contact Name
SYARIATI
Contact Email
jurnalsyariati@gmail.com
Phone
+6285643277998
Journal Mail Official
jurnalsyariati@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
ISSN : 24599778     EISSN : 25991507     DOI : https://doi.org/10.32699/syariati
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum" : 10 Documents clear
Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah Inngamul Wafi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1347

Abstract

In recent years Islamic financial institution industry is developing so rapidly, as weel as Islamic banking in Indonesia which is developing significantly. The development of Islamic banking must be accompanied by good governance sothat sharia is not only tag line for the Islamic financial institutions. SOP of Islamic banking must be carried out correctly based on sharia principles. Therefore, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI 2009 concerning the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The five principles are: Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness or equity. Good Corporate Governance (GCG) is a banking management system designed to improve compliance with laws and regulations of applicable moral ethics. According to Chapra the application of Good Corporate Governance is a requirement for Islamic banks to develop well and healthily. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banking is expected to create a healthy, conducive, transparent and efficient business.
Islamicity Performance Index dan Faktor Determinan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Nadia Wulandari; Kurniawati Mutmainnah; M. Elfan Kaukab
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1536

Abstract

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem keuangan di Indonesia. Fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trust). Salah satunya bank syari’ah. Bank syari’ah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Islamicity performance index dan determinan lain seperti intellectual capital, biaya intermediasi, dan financing to deposit ratio terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 7 bank sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS Statstics v.23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan biaya intermediasi, Islamicity performance index, dan financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana Laila Dyah Rachmawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1541

Abstract

Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, diantaranya pembenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur peradilan pada umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, dan biaya mahal. Kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara sederhana melalui mekanisme khusus semakin mendesak. Gugatan sederhana merupakan mekanisme alternatif di Pengadilan Negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara secara efektif dan mudah untuk diakses. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court). Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang gugatan sederhana dalam rangka upaya dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi secara modern dan memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik bagi setiap warna negara dalam mencari keadilan. Akan tetapi secara substansial terdapat beberapa perbedaan diantara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bertolak dari hal tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai substansi dari Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta relevansinya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Transformasi Strategi Sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu Endro Wibowo Aji
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1542

Abstract

Pasca jatuhnya rezim orba, antusias masyarakat Indonesia dalam kegiatan pengawasan pemilihan umum naik drastis. Menelisik pergerakannya, kegiatan pemantauan pemilu, khususnya setelah pemilu tahun 1999, dirasa mengalami kemerosotan. Apalagi negara Indonesia bisa dikatakan sebagai laboratorium raksasa yang tengah berevolusi. Sejak Republik ini berdiri, tidak heran jika Indonesia memilih menggunakan sistem demokrasi. Pemilu secara langsung menentukan siapa pemimpinnya dan ruang bagi keterlibatan rakyat diajang kontestasi politik lima tahunan. Tetapi harus diimbangi dengan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam aktivitas pemantauan pemilu yang diakukan oleh masyarakat. Diantaranya ialah, pertama, pesan yang disampaikan ke pemilih belum maksimal tentang pentingnya pengawasan publik disetiap tahapan-tahapan pemilu. Kedua, menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat jarak tahapan dengan jangkauan pemilih. Ketiga, faktor keterbukaan informasi kepemiluan sebagai catatan penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Peran publik dituntut untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas serta control guna menciptakan proses pemilu yang bersih dan kredibel. Dari sinilah penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang transformasi strategi sebagai model keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui jenis penelitian studi literatur. Hasilnya partisipasi dalam kegiatan pengawasan harus dilakukan dengan mudah bagi pemilih. Demi menciptakan mekanisme check and balance sehingga masyarakat dapat terlibat langsung melalui lembaga yang disediakan oleh bawaslu atau pengawas pemilu.
Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maṣlaḥah Gusti Hanifah; Nurma Khusna Khanifa; Imam Ariono
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1543

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah korelasi labal halal produk kosmetik terhadap minat beli perspektif maṣlaḣah. Penelitian ini menggunakan metode mix meṭod percampuran kuantitatif dengan kualitatiif. Hasil penelitian korelasi label halal terhadap minat beli menunjukan bahwa: Pertama, hasil uji instrumen membuktikan valid dan reliabel. Kedua statistik deskriptif menunjukan hasil nilai rata-rata nilai variabel label halal lebih besar dibanding nilai variabel rata-rata minat beli yaitu 19.97 > 15.63. Ketiga, hasil uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas membuktikan data itu normal. Keempat, hasil uji korelasi product moment yang berarti label halal berpengaruh dengan minat beli sebesar 36.5%. Kelima, uji hipotesis membuktikan bahwa label halal berpengaruh terhadap minat pembelian sebesar 3.89 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05. Sementara hasil penelitian perspektif maṣlaḣah label halal dapat dikategorikan sebagai maṣlaḣah taḣsiniyah karena keberadaanya penyempurna yang dibutuhkan oleh manusia terutama kaum hawa. Termasuk jenis maṣlaḣah al-mu’tabarah yaitu, kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Serta maṣlaḣah aṡ-ṡâbitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Label halal merupakan maṣlaḣah al-‘âmmah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi penggunaan maṣlaḣah itu selama tidak bertentangan dengan nash yang qaṭ’î, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan ummat, menurut hemat penulis boleh dijadikan salah satu metode ijtihad untuk menetapkan hukum.
Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Herman Sujarwo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1544

Abstract

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak yang menderitaa kibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHAP) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam Undang-Undang. Ada beberapa macam perlindungan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan juga pemberian bantuan. Tanggung jawab perlindungan bukan hanya pada Negara untuk melindungi korban tindak pidana namun juga ada peran dari pelaku dan juga mesyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan akan membatu meringankan beban derita korban yang selama ini belum begitu diperhatikan. Sehingga kedudukan korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan. Pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan. padahal masalah keadilandan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan.
Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup Nila Amania
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1545

Abstract

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 Undang-Undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketika disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa Undang-Undang tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal permasalahan lingkungan masih menjadi permaslahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Hal ini bisa berpeluang menimbulkan permasalahan hukum dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Apalagi terdapat perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab iti peneliti merespon permasalahan tersebut berusaha menganalisis Pasal Pasal yang dianggap bermasalah antara Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.
Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sarno Wuragil
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1547

Abstract

Bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum ialah penjelasan rumusan Pasal 1 ayat (3) pemilihan umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas tanpa tekecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara. Pada konteks ini pemilu merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam dimensi hukum. Pemilihan umum sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya terlaksananya pemilihan umum didasarkan pada asas kebebasan wajib dijamin oleh negara. Termasuk kandidat narapidana korupsi yang uji materinya dikabulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bersifat constitusional bersyarat. Penetapan MK terhadap permohonan uji materi ini tidak lain Pasal 4 ayat (3) PKPU terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta Putusan MK membatalkan PKPU yang menyatakan larangan koruptor berpartisipasi menjadi calon legislatif dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain. Merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi dari putusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyesuaian isi putusan MK dengan PKPU. Penyesuaian dilakukan dengan merevisi PKPU terhadap Pasal yang membatalkan larangan mantan terpidana rasuah mencalonkan diri menjadi kandidat calon legislatif.
Operasional Bank Syariah di Pesantren: Sebuah Investigasi Empiris Novita Kurniasari; M. Elfan Kaukab
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1550

Abstract

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan bank syariah dalam dua dasawarsa terakhir telah memberikan alternatif baru bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Penelitian ini akan mengarah pada usaha menemukan fakta mengenai seberapa besar pengaruh persepsi, preferensi, religiusitas, dan perilaku masyarakat pesantren terhadap penggunaan perbankkan syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Pesantren Al-Asy’ariyyah Kabupaten Wonosobo 2019 yang masih menjadi mahasiswa di Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo sejumlah 86 mahasiswa. Analisis dilakukan dengan metode regresi berganda dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi, preferensi, tingkat religiusitas, dan perilaku masyarakat pesantren berpengaruh positif terhadap penggunaan perbankkan syariah. Uji determinasi sebesar 0,548 artinya 54,8% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Disarankan pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, karena pada penelitian ini lingkup sampel masih sempit yaitu hanya pondok pesantren Al-Asy’ariyyah di Kabupaten Wonosobo.
Hak Keperdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kedu Temanggung Alfin Hidayat; Muh. Baehaqi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1563

Abstract

Konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dari perkawinan ini memunculkan hak keperdataan ketika terjadi perceraian. Hak keperdataan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Realita di masyarakat masih banyak anak yang terlantar diakibatkan hak keperdataannya tidak dipenuhi oleh ayahnya setelah bercerai dengan ibunya. Dalam fiqh, memenuhi hak keperdataan anak disebut ḣaḍânah, yaitu penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu. Begitu juga seorang istri terabaikan hak keperdataannya setelah berpisah. Padahal Undang-Undang sudah mengaturnya. Seperti halnya Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sering kali seorang ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai dengan istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak diberikanya hak keperdataan bagi anak dan istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, hukum Islam dan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum terpenuhinya hak keperdataan baik ditinjau dari yuridis normatif, hukum Islam, dan sosiologi. Alasan dominan tidak diberikanya hak keperdataan tersebuat adalah cerai gugat dan kurangnya pengetahuan hukum. Sedangkan pelaksanaanya juga belum sesuai dengan hukum Islam, hukum positif dan sudut pandang sosial.

Page 1 of 1 | Total Record : 10