cover
Contact Name
SYARIATI
Contact Email
jurnalsyariati@gmail.com
Phone
+6285643277998
Journal Mail Official
jurnalsyariati@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
ISSN : 24599778     EISSN : 25991507     DOI : https://doi.org/10.32699/syariati
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum" : 10 Documents clear
Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Hanik Rosyida
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1729

Abstract

Interpretation on the Qur’an has faced stagnation for using textual paradigm in exploring the meaning of the Qur’an. Since then, the developing social problems can’t find the solutions from the Qur’an, even those are forced to apply the meaning of the Qur’an interpreted in classical context. In contemporary era, there is shifting paradigm in interpretation, which is not merely focused on textual meaning, but has started to seek for textual meaning of the Qur’an by using hermeneutics. However, a number of theories on hermeneutics show their subjectivism in relation with the ideas developed by contemporary Muslim scholars. This comes from their distinguished social and intellectual conditions, especially their concern in looking at their surrounding condition. Most of scholars in hermeneutics offered new theories focused on method of interpretation. Here, Khaled M. Abou El Fadl, an exponent on hermeneutics, offered his hermeneutical thought in criticizing the concept of authority in interpreting the Qur’an. This study aims to explain the ideas of Khaled M. Abou El Fadl in Hermeneutics and Islamic Law, his social and intellectual context as the background of his idea.
Pandangan Rasyid Ridha tentang Riwayat Isrâ`iliyyât Sawaun Sawaun
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1733

Abstract

Rasyịd Ridȧ merupakan salah seorang pembaharu yang paling berpengaruh, setelah Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh, di kalangan muslim moderat. Secara umum, ide-ide pembaharuan Rasyịd Ridȧ merupakan proyek lanjutan tentang ide pembaharuan yang digagas oleh kedua gurunya tersebut. Proyek besar dari idenya adalah membangkitkan kembali keterpurukan yang dialami oleh umat Islam selama berabad-abad dalam berbagai bidang. Rasyịd Ridȧ merupakan salah seorang pemikir modern yang menjadi motor bagi pergerakan pembaharuan di dunia Islam. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah banyaknya riwayat isrȧịliyyȧt yang berdar dalam tradisi keilmuan Islam. Riwayat isrȧịliyyȧt merupakan salah satu hal yang disorot oleh Rasyịd Ridȧ karena dianggap memiliki andil dalam terbentuknya mitos-mitos yang menyebar di masyarakat. Kisah dan tradisi yang bersumber dari agama Yahudi dan Nasrani ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab hadis dan tafsir al-Qur`an, terutama berkaitan dengan kisah-kisah masa lampau. Artikel ini berusaha mengkaji pandangannya terhadap riwayat isrȧịliyyȧt yang ia tuangkan dalam tulisan-tulisannya, baik dalam Tafsir al-Manȧr maupun dalam artikelnya di Majalah al-Manȧr. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Ridȧ menolak dengan tegas eksistensi isrȧịliyyȧt, baik dalam tradisi tafsir maupun hadis. Penolakannya terlihat dari kritikan yang banyak tujukan kepada tokoh-tokoh isrȧịliyyȧt, seperti Ka`b al-Akhbȧr dan Wahb ibn Munabbih, meskipun kedua tokoh tersebut dianggap siqat oleh para kritikus hadis.
Covid-19 dalam Perspektif Teologis, Fiqh dan Sains Eka Mahargiani; Ahmad Nur Afnan; Sumarjoko Sumarjoko
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1847

Abstract

Konsep negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyatnya sangat variatif (tidak tunggal). Bahwa tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus sesuai kemaslahatan umat. Secara otoritatif pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat. Didukung dengan logika agama “tasharraf al-Imami ‘ala ar-ra’iyati manuuthun bi al-mashlahati”. Begitu juga ketika terjadi wabah pandemi covid-19. Melalui kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan social distancing, phsycal distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimungkinkan memberikan dampak buruk pada aktifitas sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal serta Nasional. Meskipun demikian demi penyelamatan kemanusiaan (bangsa) dari kepunahan, pemerintah mengeluarkan kebijkan-kebijakan tersebut. Pada sisi lain, masyarakat juga dihadapkan berbagai persoalan kehidupan yang bertumpu pada wilayah agama. Ragam interpretasi yang muncul terkait dengan doktrin pertahanan diri (survival) dari pandemi yang berbeda-beda. Pertama, interpretasi teologis akan mengantarkan pada ketidaktakutan pada pandemi sehinga masih melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana sebelumnya. Namun pandangan ini akan kontra produktif dengan protokol pemerintah dan kurikulum medis yang menganjurkan, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua, intepretasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Logika fiqh ini lebih menekankan pentingnya mempertahankan diri untuk mencapai kesejahteraan jasmani (kesehatan)dalam melindungi jiwa tanpa menghilangkan nilai-nilai keimanan (esoterik) manusia kepada Khaliq. Interpretasi keagamaan yang rasional progesif inilah yang akan tepat menjadi solusi bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai pandemi covid -19.
Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Eka Nurfiyani; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1848

Abstract

Langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Islam, zakat adalah salah satu intrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Zakat perlu dikelola oleh lembaga yang kredibel salah satunya BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik. BAZNAS akan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui dana zakat yang diterima dari para muzzaki melalui berbagai program yang diinisiasi BAZNAS maupun masyarakat. Salah satu programnya adalah program ekonomi, karena ini menjadi pintu masuk di dalam pengentasan kemiskinan dan jerat rentenir. Salah satu program tersebut ialah BAZNAS Microfinance Desa. BAZNAS Microfinance Desa merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah (mustahiq) dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. Salah satu wujud BAZNAS Microfinance Desa berada di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang terdapat 30 mustahiq dan setiap mustahiq mendapatkan 2.000.000 rupiah. Implementasi program kerja BAZNAS Microfinance Desa menggunakan akad yang mengikat para pihak baik itu mustahiq maupun BAZNAS. Akad tersebut ialah akad syirkah mudharabah (hybrid contract). Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kehidupan lebih baik dan meningkat menjadi muzzaki.
Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Laila Dyah Rachmawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1849

Abstract

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai pengguna bahkan kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Begitu juga ketika anak menggunakan barang haram itu sendiri pasti akan terjerat hokum pidana. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Hal ini menjadi problematika hukum jika perbuatan yaang dilakukan itu adalah extra ordinary crime tindak pidana narkotika dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana yang berat sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.
Al-Qur’an dalam Pemahaman Muslim Kontemporer M. Elfan Kaukab
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1850

Abstract

Al Qur`an dan umat Islam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi umat Islam, ajaran etis Al Qur`an bersifat mutlak dan bisa diaplikasikan di segala ruang dan waktu (shâlih li kull zamân wa makân) Tapi fenomena dewasa ini telah menunjukkan sebaliknya, relevansi Al Qur`an mulai digugat dan dipertanyakan. Bahkan dalam beberapa kasus, ajaran etis Al Qur`an dijadikan sebagai justifikasi terhadap tindakan yang bersifat destruktif. Polemik ini kemudian menggugah para intelektualis muslim untuk lebih intens pada pengkajian Al Qur`an. Penyimpangan, dalam arti perbedaan, sebenarnya tidak dapat dihindarkan, tetapi mengikuti secara mutlak otoritas pendapat tradisionalis yang sangat tekstualis dalam memahami suatu teks juga tidak akan menjawab persoalan. Bagaimana Al Qur`an dipahami saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, mengeksplorasi penafsiran isi etika-hukum Al Qur`an, sambil mempertimbangkan sifat perubahan dunia modern. Saeed mengeksplorasi perdebatan terkini seputar interpretasi Al Qur`an dan dampaknya terhadap pemahaman kontemporer tentang teks suci ini. Membahas relevansi teks dengan isu-isu modern tanpa mengkompromikan keseluruhan kerangka Al-Qur'an serta keyakinan dan praktik intinya, ia mengusulkan pendekatan baru, yang mempertimbangkan konteks penafsiran historis dan kontemporer. Menginspirasi debat yang sehat, buku ini adalah bacaan penting bagi siswa dan cendekiawan yang mencari pendekatan kontemporer untuk penafsiran teks Al Qur`an.
Paradigm Of National Income in Islamic Economy Hery Purwanto; Siswahadi Siswahadi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1851

Abstract

Economic growth and development are macroeconomic problems in the long run. Every country has the opportunity to realize economic growth because the factors of the production increase from one period to another and therefore national income can be increased. National income is one of the important variables in macroeconomic discussions. The term national income is a translation of national income (in full, National Income Accounts). National income does not only calculate national income but also calculates expenditures, even for goods and products nationally. These calculations are performed periodically, usually in annual or quarterly units of time. Since national income can mean all income, all expenditure, or all production of goods and services, the calculation can be made based on the type of economic activity. In Islamic economics, national income is measured by the parameter Falah, namely true welfare and welfare. The sources of national income according to Islam are zakat, fai, and ghanimah. In a literal sense, Falah is glory and victory in life. For the life of the world, Falah includes three definitions, namely survival, freedom of desire, and strength and honor. As for the hereafter, Falah includes the meaning of eternal life, prosperity and eternal glory, and eternal knowledge.
Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aṣ-Ṣadr dalam Iqtiṣâdunâ Laila Sabrina
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1854

Abstract

Tulisan ini berpijak pada maraknya upaya masyarakat melawan praktik riba yang mana secara ortodoks pelaku riba memang layak diperangi karena dia memerangi Allah dan Rasul-Nya. Secara tekstual, pengharaman riba sudah jelas (jâliy), hanya saja kontestasi pendapat masih berkutat pada pengharaman bunga bank (interest). Indonesia salah satu Negara dengan mayoritas Muslim yang berambisi mensyariahkan dunia perekonomiannya tidak dapat menghususkan pendapat ulama sunni semata. Sosok ulama syi`ah yang layak dijadikan pijakan dalam perekonomian Islam sekaligus dikaji pemikirannya dalam artikel ini adalah Bāqir Sadr. Menariknya, Bȧqir Sadr yang lahir dari kalangan Syi`ah yang masyhur dalam dunia keilmuan dan teknologi (rasionalist) justru mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank dimana bank merupakan sarana ekonomi yang masyhur di era modern saat ini . Pendapatnya ini mengimbagi pendapat kaum tekstualis dan menselisihi pendapat kontekstualis. Dengan demikian, penelitian terhadap Bāqir Sadr menjadi patut diusung demi memperoleh sisi novelty dari buah pikirnya yang memungkinakan kaum kontekstualis modern menerima celah tekstualitas dalam pengharaman bunga bank. Dengan mengkaji pandanganya dalam kitabnya, Iqtishaduna, Peneliti menemukan beberapa poin menarik yang berbeda dengan beberap ulama lain yang juga memiliki sudut pandang teologis dengan pendekatan tentang tekstulis atas pengharaman bunga bank yaitu: (1) Bunga bank termasuk kategori Riba; (2) Kadar Keimanan dan perilaku konsumsi riba; (3) Konsep kepemilikan; (4) Konsep Kekayaan; (5) Konsep kerja; dan (6) Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba.
Kontribusi BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal Nur Listia Ayu Apriliani
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1857

Abstract

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat dengan BP4 merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementrian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Disisi lain, BP4 bukan lagi lembaga yang berwenang memutuskan perkara pernikahan. BP4 hanya sekedar mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengkata dalam perkawinan. Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Melalui BP4 perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak akan menghasilkan keputusan akhir, yaitu melanjutkan rumah tangganya kembali dalam kata lain batal bercerai atau melanjutkan ke tahap pengadilan. Pembentukan BP4 sendiri bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, BP4 pada lembaga Kantor Kementerian Agama memiliki kontribusi yang penting untuk menekan angka perceraian, khususnya perceraian yang terjadi pada kalangan pegawai.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Zaenal Mutaqin; Imam Ariono
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 1 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dah Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i1.1859

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (asy-syabâb) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Islam mengatur dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Di Kabupaten Wonosobo tepatnya di Kecamatan Sukoharjo pernah terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut muncul karena terjadi sebuah pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga mereka telah hamil diluar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir premature atau kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara. Atas dasar kasus tersebut, mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, Kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan mengacu kepada Fiqh dan KHI Pasal 100. Namun lebih mengutamakan Fiqh sebagai dasar utama untuk menetukan wali nikah tersebut. Menurut Fiqh Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

Page 1 of 1 | Total Record : 10