cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+627361654-58
Journal Mail Official
pkn.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Ged. K Lt.3, Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan, Banten
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 27152553     DOI : https://doi.org/10.31092/
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) is a place for publishing research results with the scope of taxation (central and local government taxes), finance (economy, accounting, business, management, and valuation), and state finance (public policy, public sector accounting, public sector management, and public sector audit).
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 110 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH Andriana, Nina
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i2.793

Abstract

 The purpose of this study is to investigate the Fund Budget andCapital Expenditure on Regional Independence. The sample ithis study was taken by purposive sampling from 150districts/cities within four years-period. The study uses paneldata. Data is taken from the official website of the DirectoratGeneral of Fiscal Balance. The author uses multiple regressiowith the fixed effect method that is processed with STATA. Thresults showed that: (1) the General Allocation Fund does nosignificantly influence regional independence. (2) SpeciaAllocation Fund has a significant influence on regionaindependence. (3) Revenue Sharing Fund does not significantinfluence on regional independence. (4) Capital expenditure haa positive coefficient but does not significantly affect regionaindependence. (5) General Allocation Fund, Special AllocatioFund, Revenue Sharing Fund and Capital Expenditursimultaneously have a significant influence on regionaindependence.Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruhdana perimbangan dan Belanja Modal terhadapKemandirian Daerah. Sampel dalam penelitian inidiperoleh secara purposive sampling dari 150kabupaten/kota dalam jangka waktu 4 tahun. Penelitianmenggunakan data panel. Data diambil dari situs resmiDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penulismenggunakan regresi berganda dengan fixed effect methodyang diolah dengan STATA. Hasil penelitian menunjukkanbahwa: (1) Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruhterhadap kemandirian daerah. (2) Dana Alokasi Khususmempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.(3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikanterhadap kemandirian daerah. (4) Belanja Modal mempunyaikoefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhikemandirian daerah. (5) Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal secara simultanmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandiriandaerah. 
PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL Mukiwihando, Rynalto
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i2.794

Abstract

Indonesia has embarked fiscal decentralization policy for more than 20 years. While the results are still varying across the regions, governance seems to be one of the causes of existing condition. The study analyze the impact of governance to the link between General Allocation Fund (DAU) and Gross Domestic Product (GDP). Employing governance indicator from kemitraan in 2012, this research compares the relationship within good governance province (east Java) and bad governance provinces (Papua and West Papua). This study results argue that governance matters in achieving fiscal decentralization objectives. Another result also confirm that education level has positive connection fiscal decentralization outcomes only in province with good governance indicator. Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dengan hasil yang masih bervariasi belum sesuai di berbagai daerah. Beberapa studi mengindikasikan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh faktor tata kelola dari masing-masing pemerintahan daerah. Studi ini menganalisis pengaruh dari tata kelola terhadap hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Bruto(PDB). Menggunakan data indeks tata kelola dari kemitraan.or.id pada tahun 2012, penelitian ini menguji pengaruh variabel tata kelola pada daerah dengan indeks tata kelola baik (Jawa Timur) dan daerah dengan tata kelola buruk (Papua dan Papua Barat). Hasil studi menunjukkan bahwa tata kelola memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Hasil yang yang lain juga mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan bagi PDB hanya pada daerah yang memiliki tata kelola yang baik.
Measuring Government Tax Effort: Value Added Tax Elasticity and Buoyancy Risdiawan, Hanafi; nurhidayati, nurhidayati
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.817

Abstract

Value Added Tax (VAT) elasticity and buoyancy calculations can help identify weaknesses in the tax structure and formulate better tax strategies. The concept of tax elasticity and buoyancy also produces estimates of the efficiency of the tax system, namely the ability to be able to mobilize tax revenue with or without changes in tax policy. In calculating tax buoyancy, this research used linear regression and dummy variable method was used to measure tax elasticity. Based on this study, VAT is inelastic but relatively buoyant. The coefficient of elasticity of VAT revenue is less than one. This explains that VAT revenue growth is not responsive to the growth of the tax base.Elastisitas dan bouyansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam struktur pajak dan merumuskan strategi pajak yang lebih baik. Konsep elastisitas dan daya apung pajak juga menghasilkan perkiraan efisiensi sistem pajak, yaitu kemampuan untuk dapat memobilisasi pendapatan pajak dengan atau tanpa perubahan kebijakan pajak. Dalam menghitung pajak apung, penelitian ini menggunakan regresi linier. dan Metode variabel dummy digunakan untuk mengukur elastisitas pajak. Berdasarkan penelitian ini, PPN tidak elastis tetapi relatif ringan. Koefisien elastisitas pendapatan PPN kurang dari satu. Ini menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan PPN tidak responsif terhadap pertumbuhan basis pajak
ANALISIS NILAI EKONOMI PERIKANAN SETU PATOK DESA SETU PATOK, KECAMATAN MUNDU, KABUPATEN CIREBON Fadilla, Fany Noor
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.861

Abstract

Setu Patok is a small lake located in Setu Patok Village, Mundu Sub District, Cirebon Districts, West Java Province. Currently it is used as a source of agricultural irrigation, fishing ground, and tourism object. However, all these uses have not been carried out optimally. In this study, the benefits studied were only devoted to fishery utilization in order to find out the Setu Patok Fisheries Economic Value (NEP). The study uses the Production Function Approach or Market Based Aproach method, which measures the value of environmental goods and services based on market value. The study used primary data through direct interviews with fishermen. As a result, it was found that the Setu Patok NEP was IDR 421,494,000/year.Setu Patok adalah sebuah danau kecil yang berada di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian, perikanan tangkap dan objek wisata. Namun, semua pemanfaatan tersebut belum dilakukan secara optimal. Dalam penelitian ini, manfaat yang diteliti dikhususkan hanya pada manfaat langsung khususnya perikanan tangkap dengan tujuan untuk mengetahui Nilai Ekonomi Perikanan (NEP) Setu Patok. Penelitian menggunakan metode Production Function Approach atau Market Based Aproach yaitu mengukur nilai barang dan jasa lingkungan berdasarkan nilai pasar. Penelitian menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan para nelayan. Hasilnya, didapat bahwa NEP Setu Patok adalah sebesar Rp 421.494.000/tahun.
MEMAJAKI TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS DI INDIA, PERANCIS, DAN AUSTRALIA Suwardi, Suwardi .; Budiandri, Alan; S., Cinthya; A., Ghifri N.
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.971

Abstract

The digital tax is imposed on the transaction of goods and services carried out with Domestic Taxpayers or with Foreign Taxpayers without a physical presence in Indonesia. To date, the existing regulatory framework makes it impossible for Indonesia to tax those transactions. Digital taxation concepts that can be applied by Indonesia include the Income Tax and Value Added Tax. Digital tax can also be done by using a new concept specifically regulating digital tax. Indonesia introduced VAT for the foreign supplier in the mid-2020. Data were obtained through a literature review of countries that had applied taxes on digital economic transactions before Indonesia. This paper is expected to provide input for the Government of Indonesia in taxing digital transactions.Pajak digital merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi pertukaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh sesama Subjek Pajak Dalam Negeri maupun dengan Subjek Pajak Luar Negeri yang keberadaan fisiknya tidak ada di Indonesia. Alternatif pemajakan digital yang dapat diterapkan oleh Indonesia diantaranya menggunakan konsep Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dapat pula dilakukan dengan menambahkan jenis pajak baru khusus mengatur pajak digital. Indonesia baru mengenakan pajak untuk jenis PPN atas transaksi digital pada pertengahan tahun 2020. Data diperoleh melalui tinjauan literatur atas negara-negara yang telah menerapkan pajak atas transaksi ekonomi digital sebelum Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam memajaki transaksi digital.
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Rahmansyah, Wildan; Qadri, Resi Ariyasa; Sakti, RTS Ressa Anggia; Ikhsan, Syaiful
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.995

Abstract

This study aims to investigate the problem mapping on social aid distribution in Indonesia for COVID-19 handling. The administration of social assistance program by the Government has been executed for 6 months yet confusing and slow to be accepted by the society. This research implemented the literature and social media review as methodology of research by giving a meaning towards secondary data. The result of this study provided a problem mapping and unveiling the problem root cause cause regarding various social assistance programs conducted by the Government. The result of this study suggested that there are several social assistance problems identified consisting of the issues of budget allocation in different ministries, unintegrated recipient data issues, and problems of the social assistance distribution system. This study implies that the government should take cooperation, coordination and harmonization between the central government, the district, and private institutions to be precise, effective and efficient and supported by a good system, integrated, transparent and accountability in the distribution of the social aid. . Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan selama 6 bulan tetapi terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, yaitu metode riset yang berorientasi pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru. Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.
ALTERNATIF SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (STUDI KASUS GEMPA LOMBOK) Ramadhan, Vicky; Wijaya, Suparna
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.996

Abstract

One of the expenses that can become costs in the commercial income statement is the cost of donations. In the accounting, donations in any amount and form issued by the private sector can become a burden so that they can be deducted from gross income. Besides, donation costs can be charged as an expense as a tax deduction from gross income. However, there are specific rules that define the types of donations and the conditions that must be met to become a fiscal expense. One of the donations that can be borned on a fiscal basis is a contribution in the context of national disaster management. The status of a natural disaster to become a national disaster is stipulated by a Presidential Regulation (Peraturan Presiden). If a natural disaster is not declared a national disaster, private parties who wish to make a contribution and make it a fiscal burden can record it as another contribution expense by the Income Tax Law. The purpose of this research is to analyze the cost of donations of natural disasters with a case study of the earthquake in Lombok. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the cost of this contribution could be recorded as the cost of building social infrastructure and/or donating educational facilities. Salah satu pengeluaran yang dapat menjadi biaya di dalam laporan laba rugi komersial adalah biaya sumbangan. Di dalam ilmu akuntansi, sumbangan dengan jumlah dan bentuk apapun yang dikeluarkan oleh pihak swasta dapat menjadi beban sehingga dapat dikurangkan dari pendapatan kotor. Selain itu, biaya sumbangan dapat dibebankan menjadi biaya sebagai pengurang penghasilan bruto secara pajak. akan tetapi, terdapat aturan khusus yang menjelaskan jenis sumbangan dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi biaya secara fiskal. Salah satu sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Status bencana alam menjadi bencana nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika suatu bencana alam tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pihak swasta yang ingin memberi sumbangan dan menjadikannya sebagai beban secara fiskal, dapat mencatatnya sebagai biaya sumbangan lain sesuai dengan UU PPh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembebanan biaya sumbangan bencana alam dengan studi kasus gempa di Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya sumbangan tersebut dapat dicatat sebagai biaya pembangunan infrastruktur sosial dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan. 
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBALIAN PPN (VAT REFUND) DI BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING DI INDONESIA Aribowo, Irwan; Ardiana, Gede Angga
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.998

Abstract

ABSTRACTThis research was conducted to find out the role of the Tax Return policy in order to increase the number of tourist visits in Indonesia and to study not olny any aspects related to the implementation of the Tax Return policy in Indonesia but also the solutions to overcome it. This research is established as a concern on the government's target to reach 20 million tourist arrivals to Indonesia in 2019. To achieve this target, additional strategies are needed, one of which is the VAT refund policy for foreign tourists. This money refund is made as an incentive for foreign tourists in order to make them interested on visiting Indonesia. A qualitative approach is used in this study, precisely by using case studies. The results of the study show that VAT refund policy in Indonesia is not effective enough to increase the number of tourist visits to Indonesia. It can be derived by the minimum amount submitted for refunding foreign money. ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan VAT Refund di Indonesia  terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia dan untuk lebih mengetahui tentang masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pengembalian PPN di Indonesia serta solusi-solusi untuk mengatasinya. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah adanya target dari pemerintahan sekarang  agar dapat memenuhi target 20 juta  wisatawan asing  pada tahun 2019 berkunjung ke  Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan berbagai strategi ekstra diantaranya adalah melalui kebijakan pengembalian PPN atau yang sering dikenal dengan isntilah VAT Refund khususnya bagi wisatawan asing. Pengaturan terkait VAT Refund ini dibuat sebagai insentif bagi wisatawan asing agar tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian berkaitan dengan Pengembalian PPN di Indonesia yang belum cukup efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia.. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah wisatawan asing yang mengajukan permohonan pengembalian.
ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PT GARUDA INDONESIA TBK TAHUN 2017 -2019 Irawan, Ferry; Manurung, Nico Yudha
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.999

Abstract

PT Garuda Indonesia Tbk was one of the state-owned corporation that have go public on Bursa Efek Indonesia (BEI). As a public company, PT Garuda Indonesia should create a good financial performance to attract financier (investor or creditor). The purpose of this study were to measure the financial performance by Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA). The result of this study is the company get a negative EVA in 2017 until 2019 which mean the company was not able to create value added for financier. In 2017 and 2018, MVA get a negative value which mean the company was not able to create value added for investor. In 2019, MVA get a positive value because the company’s stock price increased 73% from previous year.PT Garuda Indonesia Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai perusahaan terbuka, PT Garuda Indonesia Tbk harus menciptakan kinerja keuangan yang baik untuk menarik pemodal (investor atau kreditur). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan dengan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). Hasil penelitian ini adalah perusahaan memperoleh nilai EVA yang negatif pada 2017-2019 yang berarti perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi para pemodal. Pada 2017 dan 2018, MVA memperoleh nilai yang negatif yang berarti perusahaan gagal menciptakan nilai tambah pagi para investor. Pada 2019, MVA memperoleh nilai yang positif karena harga saham perusahaan yang meningkat sebesar 73% dari tahun sebelumnya.
ANALISIS PERBANDINGAN NILAI ENTITAS, KINERJA KEUANGAN DAN POTTER FIVE FORCES ANALYSIS PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI: STUDI KASUS AKUISISI PT HOLCIM INDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK Irawan, Ferry; Dwijayanti, Silsilia Sindy
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.1003

Abstract

 This research aims to explain changes in profitability and financial performance, and compare entity values of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk before and after the acquisition of PT Holcim Indonesia Tbk. The profitability was measured by profitability ratio in the form of gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, EBITDA margin, return on equity, and return on assets. The financial performance was measured by liquidity ratio (current ratio), solvability ratio (liabilities to assets, liabilities to capital, and liabilities to equity), activity ratio (account receivable turnover, account receivable collection period, inventory turnover, and fixed assets turnover), and profitability ratio (gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, EBITDA margin, return on equity, and return on assets). The entity value was determined by approaches in business valuation in the form of income approach with discounted cash flow method and market-based approach with guideline company method. This research used literature review as its research method with some data from www.idx.co.id, Bloomberg, and Damodaran. This research concluded that generally there was some decline in the profitability and financial performance of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, but there was increase in its entity value at the same time. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan profitabilitas dan kinerja keuangan, serta membandingkan nilai entitas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan setelah akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk selesai dilaksanakan. Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan rasio profitabilitas berupa marjin laba bruto, marjin laba usaha, marjin laba bersih, marjin EBITDA, return on equity, dan return on assets. Kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan rasio likuiditas (rasio lancar), rasio solvabilitas  (liabilitas terhadap aset, liabilitas terhadap kapital, dan liabilitas terhadap ekuitas), rasio aktivitas (perputaran piutang, periode pengumpulan piutang, perputaran persediaan, dan perputaran aktiva tetap), serta rasio profitabilitas (marjin laba bruto, marjin laba usaha, marjin laba bersih, marjin EBITDA, Return on Equity, dan Return on Assets). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka dengan data yang berasal dari www.idx.co.id, Bloomberg, dan Damodaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum terjadi penurunan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan, namun terjadi kenaikan nilai entitas perusahaan di saat yang bersamaan. 

Page 3 of 11 | Total Record : 110

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023) Vol 4 No 2 (2023) Vol 4 No 1 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 4 No 1S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA