cover
Contact Name
Baiq Santi Rengganis
Contact Email
santirengganis@gmail.com
Phone
+6282144788015
Journal Mail Official
lppm@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar Jln. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya, Mataram-NTB
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar
ISSN : 20868960     EISSN : 27145611     DOI : -
Jurnal AVESINA diterbitkan mulai tahun 2009 dengan frekuensi 2 (dua) kali setahun oleh Universitas Islam Al-Azhar, berisi hasil penelitian dan ulasan ilmiah dalam bidang Teknik, Ekonomi Pertanian, Hukum, MIPA, Kesehatan, Biomedik, Kedokteran dan Pendidikan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina" : 6 Documents clear
Akibat Hukum Pengunduran Diri oleh Pekerja/Buruh Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ahmad Rifai
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya antara rakyat dengan rakyat atau antara individu dengan individu dehingga hubungan dapat tercipta dengan baik, terutama dalam menyangkut hubungan hukum dansalah satunya hubungan kerja hubungan kerja ini akan dapat terjadi dengan suatu perjanjian baik perjanjian kerja yang permanen atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja waktu tidak tertentu akan tetapi terkadang hubungan tersebut dapat putus baik dengan sendirinya, diputuskan atau meutuskan sendiri sehingga dalam hal ini diambil judul akibat hukum pengunduran diri oleh pekerja/buruh sebelum berakhirnya perjanjian kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dan mengambil rumusan masalah Apakah akibat hukum bagi pekerja/buruh yang memutuskan hubungan kerja dengan mengundurkan diri sebelum habisnya masa kerja dalam staus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tujuannya untuk mengetahui akibat hukum dan metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian normatif kemudian dalam pembahasan membahas tentang PHK menurut undang undang kemudian PHK dari pihak pekerja dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengunduran diri tersebut adapun akibat hukum dari pengunduran diri pekerja PKWT tersebut akan berakibat pada ganti kerugian oleh pekerja namu begitu juga pekerja akan tetap memperoleh haknya seperti uang pesangn, penggantian hak dan uang pisah.
Analisis Tingkat Respon Petani Terhadap Perubahan Industri 4.0 Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB Herdiana Herdiana; Yudi Hermawan
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi memang sangat menentukan dan mempengaruhi kehidupan manusia dan daan memegang peran penting dalam proses perkembangan zaman. Revoulsi industri 4.0 di bidang pertanian seperti dibidang Pertanian pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia secara tradisional dapat dimudahkan dengan mesin industri otomotif yang terhubung dengan internet. Contohnya konversi data tentang suhu, curah hujan, serangan hama, kecepatan angin kemudian data tersebut digunakan untuk mengotomatisasi teknik pertanian yang mengakibatkan adanya peningkatan kualitas dan kelebihan dapat dikelola, dapat diperbaiki. Revolusi Industri 4.0 bidang pertanian berdampak juga pada proses produksi, perubahan di sector pertanian menjadi subjek revolusi 4.0 yaitu melalui tahapan industry yang menggunakan pertukaran data sebagai basis utama dalam proses produksi sehingga menimbulkan persaingan dalam produsen mesin pertanian dengan teknologi pertanian yang semakin canggih. Pada revolusi industry pertanian 4.0 efisiensi bisa mengarah ke produktifitas karena ketika petani bisa mengandalkan biaya produksi, tentu mereka akan mendapatkan tambahan keuntungan kemudian tambahan laba itu bisa digunakan untuk ekspansi bisnis lagi. Revolusi pertanian 4.0 berbasis teknologi canggih mulai dari hulu ke hilir sehingga hasilnya maksimal dan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani. Adanya penelitian ini dapat digambarkan dan diketahui seberapa besar dampak perubahan sosial ekonomi petani yang akan ditimbulkan dari adanya penerapan Revolusi Industri 4.0. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat respon petani terhadp adanya perubahan industri pertanian 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah deskiriptif kualitatif melalui FGD dan wawancara mendalam dengan responden. Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Mei 2021-Desember 2021 di di Desa Bonder yang memiliki 16 dusun dimana responden diambil secara sengaja masing-masing 3 orang responden disetiap dusun dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk memperoleh data yang valid serta FGD dilakukan untuk mengetahui tanggapan langsung dari petani dan stakeholders dan alat bantu skala likert.
Perlindungan Terhadap Perdagangan Manusia Khususnya Pada Wanita Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Novie Afif Mauludin
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perdagangan manusia khususnya pada wanita dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan bagaimana peranan wanita dalam konteks sosial, politik, budaya dan patriarkis wanita. Untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perdagangan manusia khususnya pada wanita dihubungkan dengan perlindungan Has Asasi Manusia: a. Undang-undang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Teorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime); dan UU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan terutama Perempuan dan Anak, b. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan, c. Undang-Undang Tahun 2005 Tentang Pornografi dan Pornoaksi telah disusun dan masuk dalam Proglenas Prioritas, d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU – KUHP, e. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, f. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, g. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya peranan wanita dalam konteks sosial, politikk, budaya dan patriarkis wanita kedudukan wanita berdasarkan berbagai konensi membuat perwujudan dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mengandung persamaan hak - hak antara wanita dan pria dalam meliputi nilai - nilai budaya, adat istiadat serta norma - norma yang berlaku luas dimasyarakat Indonesia dimana: a. Globalisasi (Neoliberalisme) yakni Negara melepas tanggung jawabnya dari pemenuhan hak -hak asasi rakyat dan melempar pada pasar (market) dan swasta (private), b. Seksualitas: Objektivikasi Perempuan yakni pembangunan dimulai di bidang kelembagaan dengan menampilkan citra istri dan keibuan sebagai acuan yang harus dianut. Dalam ini bertujuan mendapat gamabaran keadaan hukum dan perempuan Indonesia de jure dan de facto dan mana menjadi sebagai acuan mengenai kedudukan wanita dalam berbagai peraturan Indonesia yang mana hal tersebut sudah banyak.
Identifikasi Kawasan Kumuh Desa Sigar Penjalin Dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Yunita Aprilina; Sri Maulin Noviyanthi
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduknya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk ini maka semakin tinggi pula kebutuhan lahan di wilayah tersebut, sehingga tingkat kepadatan di suatu wilayah cenderung lebih tinggi. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 80.953 ha, terletak diantara laut dan deretan pegunungan. Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, kabupaten Lombok Utara akan menghadapi permasalahan yang umum dijumpai oleh wilayah, yaitu munculnya kawasan permukiman- permukiman kumuh. Desa Sigar Penjalin (1&2),dan desa Sokong merupakan desa yang terletak di kecamatan Tanjung. Desa-desa tersebut termasuk dalam kawasan strategis kabupaten dalam pertumbuhan ekonomi. Desa Sigar Penjalin merupakan kawasan strategis dalam bidang pariwisata, karena lokasinya yang berada di jalur Sira-Medana dan desa Sokong yang termasuk dalam kawasan strategis dalam bidang perdagangan dan jasa. Hal tersebut menyebabkan desa-desa tersebut cukup berkembang sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam perkembangan kawasan pemukiman. Kategori penilaian dalam tingkat kekumuhan dalam penelitian ini didasarkan atas 6 kategori yaitu vitabilitas non ekonomi, vitabilitas ekonomi kawasan,status kepemilikan tanah, keadaan prasarana dan sarana, komitmen pemerintah kabupaten/kota, dan kedekatan dengan wilayah strategis. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SPSS. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa Desa Sigar penjalin (1&2), dan desa Sokong tergolong dalam kawasang kumuh sedang dengan nilai indikator berturut-turut 46,48 dan 47. Permasalahan yang dihadapi adalah masalah sanitasi yang tidak memadai, drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya, serta permasalahan limbah dan sampah.
Pengujian Kuat Tekan Beton Ringan dengan Penggantian Agregat Kasar Batu Apung pada Variasi Lama Perendaman Dhiafah Hera Darayani
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berat bangunan mempengaruhi tingkat kerusakan yang akan terjadi, semakin berat suatubangunan maka kerusakan yang akan terjadi juga semakin besar, sebaliknya jika semakin ringansuatu bangunan maka kerusakan yang akan terjadi juga semakin kecil. Salah satu cara untukmengurangi berat sendiri bangunan yaitu dengan cara mengurangi beban mati. Beban matistruktural yang lebih kecil ini juga dapat memberikan keuntungan dalam pengurangan ukuranpondasi yang diperlukan. Untuk mengurangi beban mati dapat dilakukan dengan cara menggunakanbeton ringan. Jumlah penggunaan beton ringan yang banyak dalam konstruksi mengakibatkanpeningkatan kebutuhan material beton ringan. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasimasalah tersebut yaitu dengan memanfaatkan batu apung sebagai pengganti agregat kasarnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kuat tekan pada betonringan yang menggunakan agregat kasar batu apung dengan variasi lama waktu perendaman. Hasildari penelitian ini kuat tekan terbesar diperoleh pada waktu perendaman 56 hari yaitu sebesar15.192 MPa. Semakin lama waktu perendaman, maka semakin besar kuat tekan yang dihasilkan.
Implementasi Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Antoni Gerhan; Risdiana Risdiana; Awaludin Awaludin; Tri Laksono Kurniawan
AVESINA: MEDIA INFORMASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR Vol 15 No 2 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual,Implementasi kedudukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dilakukan melalui tindakan Pencegahan, pendampingan dan pelayanan, yaitu:mengadu/ melaporkan kasusnya dengan secara langsung Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres;Pendampingan kepada korban disaat melakukan assessment pada saat pemeriksaan psikososial; Penanganan Korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu/ terintegrasi agar mendapatkan penyelesaian secara optimal;P2TP2A menghadirkan tenaga ahli/ psikolog/ petugas bimbingan rohani UPPA serta petugas terkait lainnya dalam penanganan korban sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban;Pemeriksaan selanjutnya bila diperlukan oleh korban, dapat dilakukan oleh P2TP2A dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk kepentingan terbaik korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 6