Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NEGARA DAN KEADILAN

negkea
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 23027010 EISSN : 27219801 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 94 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR: 1719/PDT.G/2018/PA.BWI DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA POLIGAMI ABDUR ROHMAN
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dapat dideskripsikan, bahwa pelaksanan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian sama antara suami dan para istri, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ditetapkan harta bersama dalam perkara ijin poligami, adalah demi kemaslahatan dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang baru tidak mengklaim harta bersama tersebut dengan menerapkan 3 pilar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumKata kunci: kepastian hukum, poligami, perkawianan It can be described, that the distribution of the gono-gini assets in the polygamy marriage is the same as the distribution of the gono-gini assets in a monogamous marriage, where each pair gets an equal share between husband and wife, as intended in Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 Compilation of Islamic Law. Determined joint property in the case of a polygamy permit, is for the benefit and protection of Assets with the Petitioner and Respondent, so that the new wife does not claim the joint property by applying the 3 pillars of legal objectives namely justice, expediency and legal certainty Keywords: legal certainty, polygamy, marriage

MEKANISME PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Undang-undang Narkotika tidak ada mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkotika, baik orang itu sebagai residivis tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Kata kunci: Rehabilitasi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika. Abstract The Narcotics Law does not regulate the number of times the State must bear someone to be rehabilitated because the cost has already been charged to the Government, because, whether a person is a victim of narcotics abuse or recidivism, the Government is still obliged to cover all his costs. To be rehabilitated, a person must be an addict and victim of narcotics abuse who first entered the rehabilitation program. As for recidivism, it is best to be subject to criminal penalties so as not to commit similar crimes which can result in losses to the State’s finances sourced from the State Budget.Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI Zainul Fanani
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebutKata kunci: harta Bersama, poligami, pembagian Abstract Article 94 paragraph (1) compilation of Islamic law mentions joint property of marriage of more than one spouse, separate and independent, paragraph (2) mentions the joint ownership of marriage of husband of more than one spouse at the time of the second, third and fourth marriages. Thus the momentum of the marriage exercise is a very important factor in the determination of common property in polygamous marriage. This would be a hindrance in the sharing of common property, especially with regard to the issue of proof of the common propertyKeywords: Shared property, polygamy, subdivision

EFEKTIVITAS PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Yaoma Tertibi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Pelaksanaan pasal 66 undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum bejalan efektif karena ada kendala-kendala sebagai berikut: masalah regulasi, ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dan adanya kerancuan pos anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa, Pengelolaan PAD Tidak Maksimal dan perbedaan pengelolaan tanah kas desa/bengkok, visi dan misi kepala tidak mengakomodir peningkatan SDM perangkat desa, Beban pengeluaran sosial yang besar dan terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran penghasilan tetap dan tunjanganKata kunci, Desa, Penghasilan TetapAbstractThe implementation of Article 66 of Law Number 6 of 2014 has not been effective because there are constraints as follows: regulatory problems, insufficient budget availability and ambiguity of village officials' salary and allowance budget posts, Not Maximum PAD Management and differences in village cash management / crooked, the vision and mission of the head do not accommodate the increase in village device HR, the burden of large social expenditures and being trapped in banking transactions due to the delayed payment of fixed income and benefits Keywords, Village, Fixed Income.

KEDUDUKAN KAWIN PAKSA DALAM KAJIAN ISLAM DAN HAM muzaki muzaki
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dari aspek hukum Islam maupun hak asasi manusia, pemilihan pasangan bagi yang hendak menikah atau melangsungkan perkawinan diakuinya sebagai hak. Sedangkan perberdaanya, kalau dalam hukum Islam, setiap pemilihan pasangan oleh lelaki maupun perempuan, ada rambu-rambu yang menentukannya, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ada batasan. Artinya diserahkan secara bebas pada masing-masing calon. Dalam kajian Islam, masih ada perbedaan dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam memilih calon, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ditentukan, atau siapapun dan tanpa paksaaan dan alas an apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.Kata kunci: hak asasi manusia, kawin, Islam From the aspect of Islamic law and human rights, the selection of partners for those who want to get married or hold a marriage is recognized as a right. Whereas the regulation, if in Islamic law, every pair selection by men or women, there are signs that determine it, while in human rights studies, there are no restrictions. This means that they are left freely to each candidate. In Islamic studies, there are still differences in determining who is most entitled to choose a candidate, whereas in a human rights study, it is not determined, or whoever and without any compulsion and reasons, each candidate has the right to determine who his potential life partner is. Keywords: human rights, marriage, Islam

PANCASILA DALAM KONSTRUKSI SISTEM HUKUM NASIONAL Sulistyani Eka Lestari
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Ketika banyak produk norma yuridis dipermasalahkan atau diuji oleh banyak, maka salah satu pihak yang seharusnya merasa digugat keseriusan dalam membentuk atau memproduksinya adalah badan legislatif. Banyaknya norma yuridis yang dieksminasi ini juga mengindikasikan terjadi kelemahan konstruksi sistem hukum nasional. Pembatalan sejumlah produk Peraturan Daerah dan banyaknya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menerima permohonan judicial review, juga mengindikasikan kebenaran kalau produk peraturan perundang-undangan mengandung kelemahan serius. Oleh sejumlah ahli, kelemahan ini tidak leps dari kurangnya mempertimbangkan Pancasila sebagai sumber rujukan utama dalam pembentukannya.Kata kunci: sistem hukum, badan legislatif, pembatalan Abstract When many juridical norm products are questioned or tested by many, one of the parties who should feel sued for their seriousness in forming or producing them is the legislature. The large number of juridical norms that have been exploited also indicates a weakness in the construction of the national legal system. The cancellation of a number of products in the Regional Regulations and the number of Constitutional Courts (MK) in accepting applications for judicial review also indicated the truth that the product of legislation contained serious weaknesses. By a number of experts, this weakness does not leps from the lack of considering Pancasila as the main source of reference in its formation.Keywords: legal system, legislative body, cancellation

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT NEW YORK AGREEMENT 1962 DALAM HAL PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA Mukti Stoffel
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

abstrakImplementasi Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) berdasarkan New York Agreement 1962 dalam kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia pada tahun 1969 berusaha menggerakkan pembangunan dengan meminggirkan pengalaman dan nilai-nilai social budaya rakyat Papua. Ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat yang diperkuat dengan adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendukung hasil Pepera menyebabkan muncullah kelompok-kelompok masyarakat Papua yang pro dan kontra terhadap pembangunan. Apabila menginginkan Papua ini menjadi wilayah yang aman pemerintah harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat Papua bisa hidup sejahtera, memiliki rasa aman dan meminimalisir kesenjangan antar daerah/wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan hidup didambakan oleh semua pihak. Bila hidup sejahtera dan aman maka pergolakan akan berkurang. Kata kunci: New York Agreement 1962, Pepera 1969, HAM di Tanah Papua abstractThe results of this study indicate that the Implementation of the Results of the Decision of the People's Opinion (PEPERA) based on the 1962 New York Agreement in relation to the Enforcement of Human Rights in Papua shows that the Indonesian Government in 1969 sought to mobilize development by marginalizing the experiences and social cultural values of the Papuan people. The imbalance of the social life of the community which is reinforced by the existence of several community groups that do not support the results of the Act of Free Choice has led to the emergence of Papuan groups that are pro and contra to development. If you want Papua to be a safe area the government must think about how all Papuans can live in prosperity, have a sense of security and minimize gaps between regions / regions in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Life welfare is coveted by all parties. If life is prosperous and safe, the upheaval will decrease. Keywords: New York Agreement 1962, February 1969, Human Rights in the Land of Papua

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN heru wahyono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Dalam penulisan ini, penulis menelaah secara kritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ), terutama kekhususan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan seringkali menuai berbagai masalah khususnya dalam kasus perkara praperadilan, di mana pemahaman dan kesesuaian penerapan aturan tentang kewenangan, batasan serta cakupan dari hakim dalam memutus perkara praperadilan dalam tindak pidana perpajakan sering menimbulkan dampak yang berakibat menjadi terhambatnya proses penyelesaian dari tindakan penegakan hukum bagi penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa putusan hakim adalah bersifat final dan mengikat, sehingga sudah seharusnya batasan, kewenangan serta cakupan materi praperadilan dipatuhi bersama.Kata kunci: pajak, investigasi, penegakan hukum Abstract In this legal research, will be critically examined the legal basis of the criminal coverage in the General Provision and Tax Procedures Law ( UU KUP) (Law No. 6/1983 which lastly amended by Law No. 16/2009), mainly with regard to exclusivity of tax criminal conduct. Law enforcement for tax crime has been frequently confronting various issues especially in pretrial case in which understanding and congruence of regulation implementation of autonomy and limitations as well as scope of the judges to make decision on pretrial case in tax criminal conduct often result in delayed completion of law enforcement actions performed by the civil servant investigators (PPNS) of the Directorate General of Taxes. The verdict is final and binding, so that limitations, authority and scope of pretrial materials have to be respected by all parties.Keywords: Tax, Investigation, Pretrial, Law Enforcemen

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Alifah Ratnawati
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama Tinggi Agama Jawa Timur. Data ini menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah setiap tahun selalu menerima kasus perkara ekonomi syari’ah sedangkan Pengadilan Agama lain Belum pernah menerima pengaduan tentang ekonomi syari’ah. Demikian ini memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasikan keadaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.Kata kunci: ekonomi syari’ah, sengketa, kasus AbstractMalang Regency Religious Court is included in the scope of the High Religion Religious Court of East Java. This data shows that in the Malang District Religious Court every year they have always received cases of Shari'ah economic cases while other Religious Courts have never received complaints about the Shari'ah economy. Thus, this gives an illustration of the problems that can be identified as the state of shari'ah economic dispute resolution in the Malang District Religious Court by referring to the implementation of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts. Keywords: syari'ah economy, dispute, case

KORBAN KEJAHATAN PERBANKKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN VIKTIMOLOGIS Indra Trinugraha Herlambang
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Penjahat perbankkan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit. Penjahat perbankkan merupakan sosok pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi (economical right) orang lain. Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus fraud yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar.Kata kunci: kejahatan perbankkan, hukum, viktimologis AbstractBank criminals are included in the category of criminals who provide not small losses. Bank criminals are the perpetrators of crimes that result in a lot of unrest in the community. Who is the culprit is labeled as the economical right of other people. According to data obtained by Bank Indonesia (BI), each year the banking crime rate has increased significantly. In May 2012 there were 1009 cases of fraud that occurred with a loss of 2.37 billion. Keywords: banking crime, law, victimism

Page 1 of 10 | Total Record : 94

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Muhibbin

Contact Email mih.pps@unisma.ac.id

Phone +6282198932510

Journal Mail Official riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA