cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)" : 12 Documents clear
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA Wandasari, Shandra Lisya
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.86 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2274

Abstract

Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang kebencanaan dalam konteks pengurangan resiko bencana. Hasil penelitian menunjukan, bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana penting dilakukan, baik secara sosiologis yang meliputi sektor ekonomi, sosial, dan budaya maupun secara empiris yang menunjukan ketahanan masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan kajian tingkat risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat; serta urgensi secara normatif antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Adapun model sinkronisasi peraturan perundang-undang dalam sector pengelolaan bencana yang tepat adalah model sinkronisasi secara vertikal berdasarkan sinkronisasi terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi juga sinkronisasi terkait dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengurangan Resiko Bencana.
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA Wandasari, Shandra Lisya
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2274

Abstract

Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang kebencanaan dalam konteks pengurangan resiko bencana. Hasil penelitian menunjukan, bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana penting dilakukan, baik secara sosiologis yang meliputi sektor ekonomi, sosial, dan budaya maupun secara empiris yang menunjukan ketahanan masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan kajian tingkat risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat; serta urgensi secara normatif antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Adapun model sinkronisasi peraturan perundang-undang dalam sector pengelolaan bencana yang tepat adalah model sinkronisasi secara vertikal berdasarkan sinkronisasi terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi juga sinkronisasi terkait dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengurangan Resiko Bencana.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Hakim, Ikhsan Al
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.401 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2275

Abstract

Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan tehnik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia dari Hakim, Panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syari’ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Hakim, Ikhsan Al
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2275

Abstract

Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan tehnik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia dari Hakim, Panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syari’ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM Putra, Bagus Bintara
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.419 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2276

Abstract

Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukumdan hambatan muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam sistem pendaftaran yang tidak melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, Serta lamannya proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta sendiri.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM Putra, Bagus Bintara
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2276

Abstract

Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukumdan hambatan muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam sistem pendaftaran yang tidak melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, Serta lamannya proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta sendiri.
PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Rakasiwi, Figur
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.198 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4541

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district/ city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction city​​minimum wageKHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.
PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Rakasiwi, Figur
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4541

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district/ city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction city​​minimum wageKHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG DILARANG UNTUK DITAYANGKAN Farah, Hani Aisah
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.176 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dan mengetahui perlindungan konsumen terhadap pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dilakukan oleh dua lembaga negara yakni Lembaga Sensor Film melakukan pengawasan sebelum pariwara ditayangkan dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan setelah pariwara ditayangkan, selain dua lembaga negara tersebut terdapat pula suatu badan asosiasi yang melakukan pengawasan terhadap pariwara yakni Badan Pengawasan Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut belum memberikan perlindungan kepada konsumen karena konsumen masih memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Terdapat perbedaan regulasi antar lembaga yang melakukan pengawasan dan kinerja yang kurang maksimal dari lembaga yang melakukan pengawasan merupakan faktor dari belum terlindunginya konsumen terhadap tayangan pariwara oleh lembaga penyiaran televisi.This study is purposed to identify the monitoring mechanism of advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent and consumer protection from advertisements which are not allowed to be broadcasted. This study uses qualitative research design with sociological juridical approach. The result of this study shows that monitoring mechanism towards advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent is run by two national agents. They are Lembaga Sensor Film who monitors advertisements before being broadcasted and Komisi Penyiaran Indonesia who monitors advertisements after being broadcasted, beside those two national agent, there is also an association named Badan Pengawas Periklanan Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.The monitoring run by those national agents is assumed as not totally successful and does not really protect consumers advertisements which are actually not allowed to be broadcasted. The different Regulation between the agents and the duties which are not maximum in monitoring advertisements is the causing factor of unprotected consumers towards advertisements which are not allowed tobe broadcasted by television broadcasting agent.  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG DILARANG UNTUK DITAYANGKAN Farah, Hani Aisah
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dan mengetahui perlindungan konsumen terhadap pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dilakukan oleh dua lembaga negara yakni Lembaga Sensor Film melakukan pengawasan sebelum pariwara ditayangkan dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan setelah pariwara ditayangkan, selain dua lembaga negara tersebut terdapat pula suatu badan asosiasi yang melakukan pengawasan terhadap pariwara yakni Badan Pengawasan Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut belum memberikan perlindungan kepada konsumen karena konsumen masih memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Terdapat perbedaan regulasi antar lembaga yang melakukan pengawasan dan kinerja yang kurang maksimal dari lembaga yang melakukan pengawasan merupakan faktor dari belum terlindunginya konsumen terhadap tayangan pariwara oleh lembaga penyiaran televisi.This study is purposed to identify the monitoring mechanism of advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent and consumer protection from advertisements which are not allowed to be broadcasted. This study uses qualitative research design with sociological juridical approach. The result of this study shows that monitoring mechanism towards advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent is run by two national agents. They are Lembaga Sensor Film who monitors advertisements before being broadcasted and Komisi Penyiaran Indonesia who monitors advertisements after being broadcasted, beside those two national agent, there is also an association named Badan Pengawas Periklanan Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.The monitoring run by those national agents is assumed as not totally successful and does not really protect consumers advertisements which are actually not allowed to be broadcasted. The different Regulation between the agents and the duties which are not maximum in monitoring advertisements is the causing factor of unprotected consumers towards advertisements which are not allowed tobe broadcasted by television broadcasting agent.  

Page 1 of 2 | Total Record : 12