cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)" : 14 Documents clear
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia Imadasari, Rheza
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.146 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2163

Abstract

Life insurance companies offer protection to human life that aims to provide security and comfort as well as provide the right solution to overcome the risks. Ease in settlement of insurance claims also be featured each company. The purpose of this study was to determine the settlement of insurance claims according to claim AIA Ex-Gratia in Semarang and Financial Agency to determine the basis for determining the amount of compensation on claims administration Ex-Gratia in AIA Financial Agency Semarang. The approach used in this study is a socio-juridical. Data collection techniques are interviews with the validity of the technique of triangulation. The results showed that the AIA Financial Agency Semarang still provide compensation to the heirs, although conditions in the settlement of claims less fulfilled and not guaranteed in the policy. Granting compensation is based on the good faith of the company in light of the internal SOP where companies have to maintain a good reputation in doing business in the area of ??insurance. Conclusions from this research that the insurance companies are still giving money compensation to the heirs of 50% of the total premi paid by the insured during his lifetime as well as the good faith of the insurance company to maintain customer confidence.
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia Imadasari, Rheza
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2163

Abstract

Life insurance companies offer protection to human life that aims to provide security and comfort as well as provide the right solution to overcome the risks. Ease in settlement of insurance claims also be featured each company. The purpose of this study was to determine the settlement of insurance claims according to claim AIA Ex-Gratia in Semarang and Financial Agency to determine the basis for determining the amount of compensation on claims administration Ex-Gratia in AIA Financial Agency Semarang. The approach used in this study is a socio-juridical. Data collection techniques are interviews with the validity of the technique of triangulation. The results showed that the AIA Financial Agency Semarang still provide compensation to the heirs, although conditions in the settlement of claims less fulfilled and not guaranteed in the policy. Granting compensation is based on the good faith of the company in light of the internal SOP where companies have to maintain a good reputation in doing business in the area of ??insurance. Conclusions from this research that the insurance companies are still giving money compensation to the heirs of 50% of the total premi paid by the insured during his lifetime as well as the good faith of the insurance company to maintain customer confidence.
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK RELOKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN Indah Yati, Eka Nur
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.115 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2239

Abstract

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari data monografi Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola ole
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK RELOKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN Indah Yati, Eka Nur
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2239

Abstract

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari data monografi Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola ole
Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang (Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan) Putri, Elsa Yunita
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.299 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2269

Abstract

Penerapan dan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu alternatif yang sedang dirintis eksistensinya saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di BRI Cabang Pekalongan, (2) hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, (3) upaya penyelesaian dari BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang jika mengalami hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan, Koperasi Makmur Jaya, Koperasi KOPTANI, dan DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Pekalongan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : (1) dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dilakukan secara bertahap, (2) ada tiga hambatan yang dialami oleh pihak kreditur dalam pemberian kredit, (3) upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak kreditur terus berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberian kredit resi gudang, agar hambatan yang pernah terjadi tidak terulang lagi kepada calon debitur yang akan mengajukan kredit. Simpulan dalam penelitian ini, dalam pemberian kredit resi gudang ada resi gudang yang dijadikan jaminan kredit dan pemberian kredit yang melalui beberapa tahap tersebut sudah tepat. Penulis juga menyarankan kepada semua pihak, baik dari BRI Cabang Pekalongan, Pemerintah Pekalongan, dan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi sebagai calon debitur bekerja sama dalam perkembangan resi gudang ini, agar perkembangan resi gudang dan kredit resi gudang bisa berkembang di Pekalongan.
Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang (Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan) Putri, Elsa Yunita
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2269

Abstract

Penerapan dan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu alternatif yang sedang dirintis eksistensinya saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di BRI Cabang Pekalongan, (2) hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, (3) upaya penyelesaian dari BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang jika mengalami hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan, Koperasi Makmur Jaya, Koperasi KOPTANI, dan DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Pekalongan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : (1) dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dilakukan secara bertahap, (2) ada tiga hambatan yang dialami oleh pihak kreditur dalam pemberian kredit, (3) upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak kreditur terus berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberian kredit resi gudang, agar hambatan yang pernah terjadi tidak terulang lagi kepada calon debitur yang akan mengajukan kredit. Simpulan dalam penelitian ini, dalam pemberian kredit resi gudang ada resi gudang yang dijadikan jaminan kredit dan pemberian kredit yang melalui beberapa tahap tersebut sudah tepat. Penulis juga menyarankan kepada semua pihak, baik dari BRI Cabang Pekalongan, Pemerintah Pekalongan, dan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi sebagai calon debitur bekerja sama dalam perkembangan resi gudang ini, agar perkembangan resi gudang dan kredit resi gudang bisa berkembang di Pekalongan.
Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Tambunan, Fransiska Hildawati
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.261 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2270

Abstract

Perkembangan  zaman menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing atau intercountry adoption merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan tersebut tidak terlepas padaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan yuridis nomatif dengan tujuan mengetahui proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) di Indonesia serta akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak tersebut. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anakWarga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melaluiLembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administatif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.
Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Tambunan, Fransiska Hildawati
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2270

Abstract

Perkembangan  zaman menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing atau intercountry adoption merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan tersebut tidak terlepas padaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan yuridis nomatif dengan tujuan mengetahui proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) di Indonesia serta akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak tersebut. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anakWarga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melaluiLembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administatif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.
Peralihan Hak Atas Rumah KPR melalui Jual Beli di Bawah Tangan Jewel, Sonang Nimrot
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.287 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2271

Abstract

Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status peralihan hak atas rumah KPR melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan; dan penyelesaian masalah hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dilakukan dibawah tangan tetap sah asalkan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, jual beli yang dilakukan tetap sah juga karena telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang akan memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik sah tanah dan bangunan.
Peralihan Hak Atas Rumah KPR melalui Jual Beli di Bawah Tangan Jewel, Sonang Nimrot
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2271

Abstract

Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status peralihan hak atas rumah KPR melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan; dan penyelesaian masalah hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dilakukan dibawah tangan tetap sah asalkan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, jual beli yang dilakukan tetap sah juga karena telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang akan memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik sah tanah dan bangunan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14