cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)" : 14 Documents clear
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG Aruminingtyas, Dyah
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.375 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4537

Abstract

Model Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan kunci penting dalam pembangunan yang dalam skripsi ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu suatu metode yang mengacu pada kaedah-kaedah hukum yang ada, dan juga melihat kenyataan yang ada. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kota Semarang telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kendala penyelenggaran model partisipasi masyarakat di Kota Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB, serta Terbatasnya sarana menunjang partisipasi masyarakat berkaitan dengan IMB. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB yaitu Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung.Community participation is community participation in the identification of problems and potential that exists in the community, and making decisions about the selection of an alternative solution to solve the problem , the implementation of efforts to overcome problems, and community involvement in the process of evaluating the changes that occur. Implementation Issuance of Building Permit (IMB) is an important key in the development of this mini thesis is devoted to the publication of the IMB in the city of Semarang. Issues raised is How a model of community participation in the Semarang City Government building permit issuance by the general principles of good governance, as well as constraints and efforts made Semarang City Government in implementation of the model of public participation in the permit issuance. The method used is the juridical sociology is a method that refers to the rules of existing law, and also the fact that there. Implementation of the service function of government in the issuance of building permit has been based in Semarang Semarang Regional Regulation No. 5 of 2009 on Building and general principles of good governance in order to achieve the welfare of the people of Semarang. Constraints model of community participation of Semarang  city is caused by two factors, namely thelow level of awareness and lack of compliance with laws relating to public awareness of Semarang apply for building permit, as well as the limited means of supporting public participation related to the IMB. Efforts made Semarang City Government in the implementation model of public participation in the permit issuance is Holding a Community Socialization of law Number 5 of 2009 on Building and Following Complaints and Feedback from Community Direct .  
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG Aruminingtyas, Dyah
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4537

Abstract

Model Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan kunci penting dalam pembangunan yang dalam skripsi ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu suatu metode yang mengacu pada kaedah-kaedah hukum yang ada, dan juga melihat kenyataan yang ada. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kota Semarang telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kendala penyelenggaran model partisipasi masyarakat di Kota Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB, serta Terbatasnya sarana menunjang partisipasi masyarakat berkaitan dengan IMB. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB yaitu Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung.Community participation is community participation in the identification of problems and potential that exists in the community, and making decisions about the selection of an alternative solution to solve the problem , the implementation of efforts to overcome problems, and community involvement in the process of evaluating the changes that occur. Implementation Issuance of Building Permit (IMB) is an important key in the development of this mini thesis is devoted to the publication of the IMB in the city of Semarang. Issues raised is How a model of community participation in the Semarang City Government building permit issuance by the general principles of good governance, as well as constraints and efforts made Semarang City Government in implementation of the model of public participation in the permit issuance. The method used is the juridical sociology is a method that refers to the rules of existing law, and also the fact that there. Implementation of the service function of government in the issuance of building permit has been based in Semarang Semarang Regional Regulation No. 5 of 2009 on Building and general principles of good governance in order to achieve the welfare of the people of Semarang. Constraints model of community participation of Semarang  city is caused by two factors, namely thelow level of awareness and lack of compliance with laws relating to public awareness of Semarang apply for building permit, as well as the limited means of supporting public participation related to the IMB. Efforts made Semarang City Government in the implementation model of public participation in the permit issuance is Holding a Community Socialization of law Number 5 of 2009 on Building and Following Complaints and Feedback from Community Direct .  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I Suwandoko, Suwandoko
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.113 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4538

Abstract

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun penerimaan pajak. Sebagaimana telah diketahui, peran penerimaan pajak dalam mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Berkaitan hal tersebut maka di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melaksanakan reformasi birokrasi baik dari lingkungan internal maupun ekternal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1). Untuk mengetahui alasan diperlukannya reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (2). Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (3). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang lebih difokuskan penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum yaitu membahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang reformasi birokrasi dan bagaimana realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan artikel ini, bahwa alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Hambatan yang dialami yaitu terkait kedisplinan kerja pegawai dan penguasaan pengoperasian teknologi informasi yang kurang optimal, serta terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan pelaporan pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi pada diri pegawai dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang perpajakan, teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan pegawai dengan menyelenggarakan diklat, serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan himbauan dan konseling, serta penegakan hukum. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya pelatihan di luar ruangan (out bound) mengenai nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan pegawai, meningkatkan perangkat dan sistem pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling, serta penyelenggaran sosialisasi, workshop dan asistensi atau konseling harus dilakukan secara rutin dalam bidang perpajakan.Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I has the main task is to collect tax revenue. As is well known, the role of tax revenue in cash to fill state budget (state budget) in the framework of national development is very important and very strategic. Relating these conditions, the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I implement bureaucratic reform from both internal and external environment in order to increase tax revenues. The purpose of this study, namely (1). To find out why we need to reform the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (2). To determine the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (3). To know the obstacles that arise and an attempt to overcome these obstacles in the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. But in this study uses empirical juridical method more focused research on the effectiveness of the implementation of the law which discusses how the applicable legislation on the reform of the bureaucracy and how the legislation's implementation of reality in the implementation of the reform of the bureaucracy in the Office of The Directorate General of Taxation, Central Java I in order to increase tax revenues. The results of research in the writing of this article, that the reason needed reform of the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation , Central Java I is a basic principle of good corporate governance , weaknesses in the administration of tax revenue , prevent incidents of corruption , bureaucratic reforms implemented in the organizational structure , human resources ( HR ) , business processes , and information communication technology , infrastructure , services to taxpayers , so as to increase tax revenues significantly. Barriers experienced are related to employee discipline and mastery of information technology operations that are less than optimal , and related tax compliance and reporting in paying taxes . Efforts to do is hold the internalization of the code of ethics and values ​​in the self- organization of employees and increase the capabilities of staff in the areas of taxation , information technology through employee training and development by organizing training , as well as to improve tax compliance by providing appeal and counseling , as well as enforcement law . The advice given in this paper is the need for training outdoors (out-bound) on the values ​​of the organization and discipline of employees, improving reporting systems perangakat and annual tax returns via e - Filling , and organizing dissemination , workshops and assistance or counseling should be done routine in the field of taxation .
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I Suwandoko, Suwandoko
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4538

Abstract

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun penerimaan pajak. Sebagaimana telah diketahui, peran penerimaan pajak dalam mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Berkaitan hal tersebut maka di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melaksanakan reformasi birokrasi baik dari lingkungan internal maupun ekternal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1). Untuk mengetahui alasan diperlukannya reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (2). Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (3). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang lebih difokuskan penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum yaitu membahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang reformasi birokrasi dan bagaimana realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan artikel ini, bahwa alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Hambatan yang dialami yaitu terkait kedisplinan kerja pegawai dan penguasaan pengoperasian teknologi informasi yang kurang optimal, serta terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan pelaporan pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi pada diri pegawai dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang perpajakan, teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan pegawai dengan menyelenggarakan diklat, serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan himbauan dan konseling, serta penegakan hukum. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya pelatihan di luar ruangan (out bound) mengenai nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan pegawai, meningkatkan perangkat dan sistem pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling, serta penyelenggaran sosialisasi, workshop dan asistensi atau konseling harus dilakukan secara rutin dalam bidang perpajakan.Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I has the main task is to collect tax revenue. As is well known, the role of tax revenue in cash to fill state budget (state budget) in the framework of national development is very important and very strategic. Relating these conditions, the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I implement bureaucratic reform from both internal and external environment in order to increase tax revenues. The purpose of this study, namely (1). To find out why we need to reform the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (2). To determine the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (3). To know the obstacles that arise and an attempt to overcome these obstacles in the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. But in this study uses empirical juridical method more focused research on the effectiveness of the implementation of the law which discusses how the applicable legislation on the reform of the bureaucracy and how the legislation's implementation of reality in the implementation of the reform of the bureaucracy in the Office of The Directorate General of Taxation, Central Java I in order to increase tax revenues. The results of research in the writing of this article, that the reason needed reform of the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation , Central Java I is a basic principle of good corporate governance , weaknesses in the administration of tax revenue , prevent incidents of corruption , bureaucratic reforms implemented in the organizational structure , human resources ( HR ) , business processes , and information communication technology , infrastructure , services to taxpayers , so as to increase tax revenues significantly. Barriers experienced are related to employee discipline and mastery of information technology operations that are less than optimal , and related tax compliance and reporting in paying taxes . Efforts to do is hold the internalization of the code of ethics and values ​​in the self- organization of employees and increase the capabilities of staff in the areas of taxation , information technology through employee training and development by organizing training , as well as to improve tax compliance by providing appeal and counseling , as well as enforcement law . The advice given in this paper is the need for training outdoors (out-bound) on the values ​​of the organization and discipline of employees, improving reporting systems perangakat and annual tax returns via e - Filling , and organizing dissemination , workshops and assistance or counseling should be done routine in the field of taxation .
PERUBAHAN FUNGSI DAN STRUKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 Panggabean, Sriayu Arita
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.939 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4539

Abstract

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa Cagar Budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan. Namun beberapa diantaranya kini telah dialihfungsikan dan dirubah strukturnya baik sebagian maupun secara keseluruhan.Hasil penelitian didapatkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan Cagar Budaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sebagai tindakan revitalisasi bangunan tetapi dengan tidak merubah bentuk asli luar dari bangunan Cagar Budaya tersebut. Dan proses perizinan dilakukan dengan mendapakan kajian dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Setelah itu, Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang akan berunding dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengeluarkan keterangan rencana kota serta Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Ketika bangunan akan difungsikan maka BPPT akan mengeluarkan H.O (Ijin Gangguan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).In accordance with the mandate of the Act No. 11 of 2010 Concerning the heritage that heritage should be preserved and managed appropriately through the protection, development, and utilization in order to promote national culture for the greatest prosperity of the people because it has an important value for the history, science, education, religion, and / or culture in a sustainable manner. However, some of which have now been converted and changed its structure either partially or keseluruhan.Hasil showed that Semarang government action to change the function and structure of the heritage buildings are in accordance with Act No. 11 Year 2010 on Heritage is a revitalization of the building but the action does not change the original shape of the building outside the Cultural Heritage. And assigned the licensing process is done with the study of the Old City Area Management Board (BPK2L). After that, the Department of Urban Planning and Housing Semarang will negotiate with the Heritage Preservation Board Semarang and NGOs to issue a City planning and building permit issued by the Integrated Licensing Service Agency (BPPT). When building will function then BPPT will issue HO (Disturbance Permit) and License (Trading License).
PERUBAHAN FUNGSI DAN STRUKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 Panggabean, Sriayu Arita
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4539

Abstract

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa Cagar Budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan. Namun beberapa diantaranya kini telah dialihfungsikan dan dirubah strukturnya baik sebagian maupun secara keseluruhan.Hasil penelitian didapatkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan Cagar Budaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sebagai tindakan revitalisasi bangunan tetapi dengan tidak merubah bentuk asli luar dari bangunan Cagar Budaya tersebut. Dan proses perizinan dilakukan dengan mendapakan kajian dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Setelah itu, Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang akan berunding dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengeluarkan keterangan rencana kota serta Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Ketika bangunan akan difungsikan maka BPPT akan mengeluarkan H.O (Ijin Gangguan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).In accordance with the mandate of the Act No. 11 of 2010 Concerning the heritage that heritage should be preserved and managed appropriately through the protection, development, and utilization in order to promote national culture for the greatest prosperity of the people because it has an important value for the history, science, education, religion, and / or culture in a sustainable manner. However, some of which have now been converted and changed its structure either partially or keseluruhan.Hasil showed that Semarang government action to change the function and structure of the heritage buildings are in accordance with Act No. 11 Year 2010 on Heritage is a revitalization of the building but the action does not change the original shape of the building outside the Cultural Heritage. And assigned the licensing process is done with the study of the Old City Area Management Board (BPK2L). After that, the Department of Urban Planning and Housing Semarang will negotiate with the Heritage Preservation Board Semarang and NGOs to issue a City planning and building permit issued by the Integrated Licensing Service Agency (BPPT). When building will function then BPPT will issue HO (Disturbance Permit) and License (Trading License).
KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Saragih, Desran Joko Wagularsih
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.723 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012, memahami Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakatdan perlindungan masyarakat serta menganalisis formulasi modifikasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dalam penelitian ini (1) Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bertujuan pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan pelaku. RUUKUHP 2012 bertujuan pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat, memasyarakatkan kembali terpidana, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana; (2)Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. sebab terpidana harus menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, sebab hakim hanya berorientasi pada persamaan penderitaan; (3) Kebijakan pidana penjara seumur hidup Indoneisa tertinggal dari negara lain. sebab tidak ada modifikasi pemidanaan sebagaiperlindungan individu terpidana. Simpulan (1) KUHP berorientasi pada perlindungan masyarakat sedangkan RUU KUHP 2012  berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; (2) Pidana penjara seumur hidup hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat; (3) Modifikasi pemidanaan merupakan bentuk perlindungan individu terpidana.The objective of this research is to understand the policy of life imprisonment in the KUHP and RUU KUHP 2012, understanding the policy of life imprisonment for the prisoners and his family from the point of view of social welfare and social defense and to analyze formulation and modification of life imprisonment for the purpose of penalty. The method used is the qualitative research with legal sociologocal approach. The of this research (1) the objective of the policy of life imprisonment in the KUHP is to give the punishment equally, to give tranquality to the society and to give wary to the prisoners. RUU KUHP 2012 is used to prevent criminal act, finishing conflict, recovering stabiliness and to give tranquality to the society, socializing the prisoners, and to free the prisoners from the committing errors feel. (2) thispolicy of live improsonment to the prisoners and his family orientated from the social defense. Because the prisoners have to through the imprisonment of his life. The tranquility of the society is not happening, because the Judge is just orientating from the punishment equally. (3) thepolicy of life imprisonment in Indonesia is left behind from the other country, because there is no modofication of imprisonment as the defence of the prisoners individuality. Conclusion (1) KUHP orientating from the social defense, whereas RUU KUHP 2012 orientating from the social and individual protection (2) life imprisonment is just orientating from the social defense. (3) modification of imprisonment is an act to defence prisoner individuality. .
KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Saragih, Desran Joko Wagularsih
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012, memahami Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakatdan perlindungan masyarakat serta menganalisis formulasi modifikasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dalam penelitian ini (1) Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bertujuan pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan pelaku. RUUKUHP 2012 bertujuan pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat, memasyarakatkan kembali terpidana, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana; (2)Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. sebab terpidana harus menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, sebab hakim hanya berorientasi pada persamaan penderitaan; (3) Kebijakan pidana penjara seumur hidup Indoneisa tertinggal dari negara lain. sebab tidak ada modifikasi pemidanaan sebagaiperlindungan individu terpidana. Simpulan (1) KUHP berorientasi pada perlindungan masyarakat sedangkan RUU KUHP 2012  berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; (2) Pidana penjara seumur hidup hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat; (3) Modifikasi pemidanaan merupakan bentuk perlindungan individu terpidana.The objective of this research is to understand the policy of life imprisonment in the KUHP and RUU KUHP 2012, understanding the policy of life imprisonment for the prisoners and his family from the point of view of social welfare and social defense and to analyze formulation and modification of life imprisonment for the purpose of penalty. The method used is the qualitative research with legal sociologocal approach. The of this research (1) the objective of the policy of life imprisonment in the KUHP is to give the punishment equally, to give tranquality to the society and to give wary to the prisoners. RUU KUHP 2012 is used to prevent criminal act, finishing conflict, recovering stabiliness and to give tranquality to the society, socializing the prisoners, and to free the prisoners from the committing errors feel. (2) thispolicy of live improsonment to the prisoners and his family orientated from the social defense. Because the prisoners have to through the imprisonment of his life. The tranquility of the society is not happening, because the Judge is just orientating from the punishment equally. (3) thepolicy of life imprisonment in Indonesia is left behind from the other country, because there is no modofication of imprisonment as the defence of the prisoners individuality. Conclusion (1) KUHP orientating from the social defense, whereas RUU KUHP 2012 orientating from the social and individual protection (2) life imprisonment is just orientating from the social defense. (3) modification of imprisonment is an act to defence prisoner individuality. .
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH MAKAM DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) BERGOTA KOTA SEMARANG Widodo, Ragil
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.229 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4544

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang yang terus meningkat menyebabkan ketersediaan akan lahan pemukiman semakin terbatas. Pemerintah Kota Semarang menerapkan sistem sewa tanah makam mengingat lahan pemakaman yang terbatas. Dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian perjanjian sistem sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang dengan sinkroisasi peraturan Pemerintah Kota Semarang terkait pemakaman. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode yuridis empiris dengan sumber data penelitian mempergunakan sumber data primer dan  data sekunder. Pelaksanaan perjanjian sistem sewa tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang terbagi atas tiga macam sistem sewa, yaitu perjanjian ijin sewa menggunakan tanah makam, ijin sewa tanah makam tumpang, dan ijin sewa tanah makam cadangan. Pelaksanaannya sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota masih belum terlaksana dengan maksimal dan masih terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan yang ada dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mengerti akan peraturan terkait pemakaman di Kota Semarang. Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang perlu secara intensif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui website bagi masyarakat di sekitar Bergota maupun masyarakat Kota Semarang.The increase of population of Semarang is constantly rising residential land availability will be more limited. Semarang City Government introduced a system of land rent as land burial tombs limited. With the aim of knowing the implementation of the system and the suitability of the land lease agreement at the tomb of General Cemetery ( TPU ) with sinkroisasi Bergota Semarang Semarang government regulations related to the funeral. This type of research is qualitative juridical method of empirical research with the data source using the primary data source and secondary data. The implementation of the land lease agreement in place systems Public Cemetery ( TPU ) Bergota Semarang divided into three kinds of rental system, which permits the lease agreement to use the land tombs, tombs overlapping land lease permits, leases and licenses of land reserves tomb. Implementation of land lease tomb at General Cemetery ( TPU ) Bergota still not done with the maximum and still occurring mismatches between the existing implementation with the Semarang City Regulation No. 9 of 2010. This is because people do not fully comprehend and understand the relevant regulations in the cemetery Semarang. Governments therefore need intensive Semarang to socialize either directly or through the website for the community and society around Bergota Semarang .
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH MAKAM DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) BERGOTA KOTA SEMARANG Widodo, Ragil
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4544

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang yang terus meningkat menyebabkan ketersediaan akan lahan pemukiman semakin terbatas. Pemerintah Kota Semarang menerapkan sistem sewa tanah makam mengingat lahan pemakaman yang terbatas. Dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian perjanjian sistem sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang dengan sinkroisasi peraturan Pemerintah Kota Semarang terkait pemakaman. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode yuridis empiris dengan sumber data penelitian mempergunakan sumber data primer dan  data sekunder. Pelaksanaan perjanjian sistem sewa tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang terbagi atas tiga macam sistem sewa, yaitu perjanjian ijin sewa menggunakan tanah makam, ijin sewa tanah makam tumpang, dan ijin sewa tanah makam cadangan. Pelaksanaannya sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota masih belum terlaksana dengan maksimal dan masih terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan yang ada dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mengerti akan peraturan terkait pemakaman di Kota Semarang. Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang perlu secara intensif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui website bagi masyarakat di sekitar Bergota maupun masyarakat Kota Semarang.The increase of population of Semarang is constantly rising residential land availability will be more limited. Semarang City Government introduced a system of land rent as land burial tombs limited. With the aim of knowing the implementation of the system and the suitability of the land lease agreement at the tomb of General Cemetery ( TPU ) with sinkroisasi Bergota Semarang Semarang government regulations related to the funeral. This type of research is qualitative juridical method of empirical research with the data source using the primary data source and secondary data. The implementation of the land lease agreement in place systems Public Cemetery ( TPU ) Bergota Semarang divided into three kinds of rental system, which permits the lease agreement to use the land tombs, tombs overlapping land lease permits, leases and licenses of land reserves tomb. Implementation of land lease tomb at General Cemetery ( TPU ) Bergota still not done with the maximum and still occurring mismatches between the existing implementation with the Semarang City Regulation No. 9 of 2010. This is because people do not fully comprehend and understand the relevant regulations in the cemetery Semarang. Governments therefore need intensive Semarang to socialize either directly or through the website for the community and society around Bergota Semarang .

Page 1 of 2 | Total Record : 14