Unnes Law Journal
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Articles
241 Documents
<![CDATA[TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK RELOKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Indah Yati, Eka Nur]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.115 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2239
<![CDATA[Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari data monografi Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola ole]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang (Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Putri, Elsa Yunita]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.299 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2269
<![CDATA[Penerapan dan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu alternatif yang sedang dirintis eksistensinya saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di BRI Cabang Pekalongan, (2) hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, (3) upaya penyelesaian dari BRI Cabang Pekalongan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang jika mengalami hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pekalongan, Koperasi Makmur Jaya, Koperasi KOPTANI, dan DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Pekalongan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : (1) dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan dilakukan secara bertahap, (2) ada tiga hambatan yang dialami oleh pihak kreditur dalam pemberian kredit, (3) upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak kreditur terus berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberian kredit resi gudang, agar hambatan yang pernah terjadi tidak terulang lagi kepada calon debitur yang akan mengajukan kredit. Simpulan dalam penelitian ini, dalam pemberian kredit resi gudang ada resi gudang yang dijadikan jaminan kredit dan pemberian kredit yang melalui beberapa tahap tersebut sudah tepat. Penulis juga menyarankan kepada semua pihak, baik dari BRI Cabang Pekalongan, Pemerintah Pekalongan, dan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi sebagai calon debitur bekerja sama dalam perkembangan resi gudang ini, agar perkembangan resi gudang dan kredit resi gudang bisa berkembang di Pekalongan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) ]]>
<![CDATA[Tambunan, Fransiska Hildawati]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.261 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2270
<![CDATA[Perkembangan zaman menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing atau intercountry adoption merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan tersebut tidak terlepas padaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan yuridis nomatif dengan tujuan mengetahui proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) di Indonesia serta akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak tersebut. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anakWarga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melaluiLembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administatif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.]]>
<![CDATA[Peralihan Hak Atas Rumah KPR melalui Jual Beli di Bawah Tangan ]]>
<![CDATA[Jewel, Sonang Nimrot]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.287 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2271
<![CDATA[Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status peralihan hak atas rumah KPR melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan; dan penyelesaian masalah hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dilakukan dibawah tangan tetap sah asalkan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, jual beli yang dilakukan tetap sah juga karena telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli rumah dibawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang akan memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik sah tanah dan bangunan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Simamora, Junita]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.667 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2272
<![CDATA[Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang Pos Express dengan masyarakat pengguna jasa tersebut, maka terjadi suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.yang didasarkan oleh adanya perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen. Selain itu, masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Trianggulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah (1) Hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang ada tiga, dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Pelaku Usaha yaitu kelalaian dari karyawan dan akibat kesalahan teknis dalam transportasi dan teknologi, dari pihak Konsumen yaitu adanya Konsumen yang kurang beritikad baik dan hambatan lain seperti alamat yang tidak jelas serta tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. (2) Perlindungan terhadap Pelaku Usaha atas tindakan Konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang tidak beritikad baik yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Resi dan SOP pengiriman barang. Payung hukum sudah mengatur tetapi masih memungkinkan terjadinya sengketa antara Pelaku Usaha dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen.. Karena payung hukum hanya memberikan perlindungan secara represif, sedangkan bentuk perlindungan preventif akan mampu memberikan perlindungan tanpa harus adanya sengketa. Saran dari hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Seharusnya Konsumen secara jujur dan terbuka pada saat transaksi pengiriman barang. (2) Adanya mekanisme/prosedur pengiriman barang yang melindungi para pihak sebagai bentuk tindakan preventif sebelum terjadi sengketa. Semisal pembungkusan barang ditempat atau pada saat transaksi pengiriman barang dihadapan petugas kantor Pos.]]>
<![CDATA[Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll ]]>
<![CDATA[Khoironi, Iffan Alif]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.365 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2273
<![CDATA[Usaha home industry eggroll waluh saat ini banyak bermunculan dan berkembang di daerah Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Perkembangan dan kemajuan home industry eggroll waluh ini memiliki kaitan erat dengan merek dagang produk mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai penerapan pendaftaran merek pada home industry eggroll waluh di Kelurahan Ngroto dan hambatan yang dialami dalam pendaftaran merek serta cara untuk menyelesaikan hambatan pendaftaran merek tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek serta prosedur pendaftarannya, jangka waktu pendaftaran yang terlalu lama, serta kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan. Penyelesaian hambatan tersebut dengan cara penyuluhan di tingkat provinsi dan pemberian berbagai fasilitas berupa pendaftaran merek secara gratis oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan semangat para UKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA ]]>
<![CDATA[Wandasari, Shandra Lisya]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.86 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2274
<![CDATA[Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang kebencanaan dalam konteks pengurangan resiko bencana. Hasil penelitian menunjukan, bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana penting dilakukan, baik secara sosiologis yang meliputi sektor ekonomi, sosial, dan budaya maupun secara empiris yang menunjukan ketahanan masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan kajian tingkat risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat; serta urgensi secara normatif antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Adapun model sinkronisasi peraturan perundang-undang dalam sector pengelolaan bencana yang tepat adalah model sinkronisasi secara vertikal berdasarkan sinkronisasi terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi juga sinkronisasi terkait dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengurangan Resiko Bencana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Hakim, Ikhsan Al]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.401 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2275
<![CDATA[Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan tehnik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia dari Hakim, Panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syari’ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Putra, Bagus Bintara]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.419 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2276
<![CDATA[Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukumdan hambatan muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam sistem pendaftaran yang tidak melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, Serta lamannya proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta sendiri.]]>
<![CDATA[Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Dilaga, Auria Patria]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.293 KB)
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2897
<![CDATA[The purpose of study to determine what the facts are revealed when expert testimony presented in the trial of corruption cases and to find out how the experts position to influence the judge in the decision of conviction corruption cases. Research in writing is a juridical sociological method is a qualitative approach. With the data source is primary data and secondary data. Data collection techniques used are: 1) The study of literature, 2) Observation, 3) Interview. The results of this research are: 1) The fact revealed when expert testimony presented at the hearing was related to its particular expertise so get persesuian with other evidence to assist the judge in settling cases. 2) Position the experts as well as other evidence, but it has a function in making light of the case as presented expert testimony from the trial court gave the judge his expertise gained an understanding of the whole case. The conclusions of this research are: 1) The fact that is expressed in the form of expert opinions that can help judges resolve cases duntuk because experts have different skills and competencies delivered testimony also differed among the experts. 2) Position the experts in corruption cases be generalized to other evidence, but the Criminal Code has the role of expert testimony to clarify or make light of a case.]]>
