cover
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan Habib Ismail
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1722.643 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.15

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Permasalahan yang terjadi pada harta wakaf seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, disana tejadi peristiwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang pada awalnya wakaf untuk pondok pesantren diambil kembali oleh wakif untuk di wakafkan kembali untuk dijadikan pasar. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif didesa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Hukum Islam sudah jelaslah bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena para Imam Madzhab berpendapat kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas wakaf itu. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh wakif, namun dalam kasus Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan harta wakaf belum di daftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka secara hukum tanah tersebut masih milik orang yang namanya tertulis di dalam surat tanah tersebut.
Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Qu'ran dan Hadis Zakki Abdillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1502.797 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.23

Abstract

Makalah ini memfokuskan pembahasan tentang keadilan dalam khazanah pemikiran Islam. Adil dan keadilan selalu menjadi pembincangan yang menarik seiring semakin banyaknya perspektif keilmuan era kontemporer ini. Sedangkan artikel ini tetap fokus menggali epistimologi keadilan dari sumber ajaran Islam, Al-quran dan Hadis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai referensi utama untuk menggali makna adil yang tersirat maupun tersurat di dalamnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keadilan tidak adanya keperpihakan kepada salah satu pihak yang berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, makna keadilan bukanlah memberikan sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dikatakan sebagai definsi keadilan, akan tetapi, ia merupakan aplikasi dari sifat adil, yang pada suatu saat ia dapat berubah sesuai dengan problem yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan modern, adil tidak hanya diserahkan kepada individu-individu. Ia harus diatur dengan norma-norma yang mengikat, khususnya kepada para pemimpin agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Maka, keadilan itu termasuk norma dan nilai ajaran Islam yang perlu ditegakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Abstract This paper focuses on the discussion of justice in the treasures of Islamic thought. Fair and justice has always been an interesting discussion as more and more scientific perspectives of this contemporary era. While this article remains focused on exploring the epistemology of justice from sources of Islamic teachings, the Qur'an and Hadith. These two sources serve as the main reference to explore the meaning of fair that is implied or explicit in it. In this research, it is known that justice is not in favor of one party which means it is not biased. Thus, the meaning of justice is not giving an equal part or giving rights to those who are entitled. These two things cannot be said as the definition of justice, however, they are applications of fairness. Which at one time he can change according to the problem at hand. In the context of modern government, justice is not only left to individuals. It must be regulated by binding norms, especially to leaders so that they cannot do whatever they want. Thus, justice includes norms and values ​​of Islamic teachings that need to be upheld in the life of society and the state.
Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur’an hariyun sagita; Abd Rahman
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1482.186 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.41

Abstract

Artikel ini hendak mengupas tentang hukum perebutan kekuasaan dalam perspektif Islam, yakni digali dari Al-Quran. Para ulama memiliki pandangan tersendiri terhadap beberapa ayat yang memiliki kaitan dengan tema perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, ayat yang menjadi sorotan yakni ayat 54-55 dari Surat Yusuf yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf meminta suatu jabatan untuk mengurusinya. Hal ini dijadikan hujjah sebagai dibolehkanya meminta kekuasaan dengan syarat memiliki kompetensi dan memiliki sifat-sifat yang baik untuk menjadi pemimpin. Maka, dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa memperebutkan kekuasaan itu merupakan sesuatu yang boleh dan sudah menjadi bagian kordat alamiah dalam kehidupan manusia. Meski demikian, dalam beberapa ayat dan hadis juga menegaskan agar kandidat yang memperebutkan kekuasaan itu memiliki persyaratan lain yang dinilai cukup menjadi penguasa. Syarat-syarat lain itu bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan yang dimiliki tidak disalahartikan dan disalahgunakan. Abstrac The article is going to explore the law of power struggles in an Islamic perspective, that is excavated from the Koran. The scholars have their own views on several verses that have links with the theme of the struggle for power. In this case, the highlighted verse is verses 54-55 of the Letter of Joseph which tells about the Prophet Joseph asking for a position to take care of it. This is used as hujjah as allowed to ask for power on condition that they have competence and have good qualities to be leaders. So, in this study it can be concluded that fighting for power is something that is permissible and has become part of the natural cord in human life. However, in a number of verses and traditions it is also emphasized that candidates who fight for power have other requirements that are considered sufficient to be rulers. The other conditions are intended to ensure that the power held is not misinterpreted and misused.
Kontribusi maslahah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer Zulfa Hudiyani
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.63 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.45

Abstract

Abstrak Artikel ini ingin mendongkrak lebih aktif tentang argumen para sarjana hukum Islam yang mengatakan bahwa al-Thufi merupakan seorang ulama yang dipandang ‘nyeleneh’ dalam menggunakan mashlahah mursalah dalam istinbath hukum. Pemikirannya tentang maslahah dikenal oleh sebagian peneliti hukum Islam sebagai pemikiran yang bias. Karena menurutnya, apabila terjadi pertentangan antara nash yang qath’i dengan kemaslahatan didalam subutut dilalah, maka maslahah harus didahulukan dan menangguhkan nash. Lantas, bagaimana sebenarnya al-Thufi dengan konsep mashlahahnya? Dan Bagaimana aplikasi mashlahah mursalah al-Thufi dan kontribusinya di era kontemporer?. Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan interpretasi dalam rangka memahami pemikiran seorang tokoh melalui karya-karyanya dan pendekatan fenomenologi. Dengan pendekatan library research terhadap literatur-literatur terkait, kajian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pemikiran Al-Thufi tentang maslahat sungguh relevan pada era sekarang. Dengan konsepnya yang paling mendasar, yaitu kemaslahatan manusia juga termasuk tujuan syariat Islam. Kata Kunci: Najamuddin Al - Thufi, Maslahah Mursalah, Istinbath Hukum. Abstrac This article wants to jack up more actively about the arguments of Islamic law scholars who say that al-Thufi is a scholar who is considered "eccentric" in using mashlahah mursalah in istinbath law. His thoughts about maslahah are known by some Islamic law researchers as bias thinking. Because according to him, if there is a conflict between the texts that are qath'i with the benefit in sub knees, then the issue must take precedence and suspend the texts. So, how exactly is al-Thufi with the concept of mashlahah? And how does the application of mashlahah mursalah al-Thufi and its contribution in the contemporary era?. The approach used in this study is the interpretation approach in order to understand the thoughts of a character through his works and the fenomenological approach. With a library research approach to related literatures, this study concludes that the contribution of Al-Thufi's thoughts about the maslahat is really relevant in the current era. With the most basic concept, namely the benefit of humans is also included in the purpose of Islamic law. Keywords: Najamuddin Al - Thufi, Maslahah Mursala h , Istinbath of Law
Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan persfektif fiqhul Islam Asrizal Saiin; Pipin Armita; Afriadi Putra; Bashori Bashori
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.995 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.47

Abstract

Dalam tulisan ini akan sedikit membahas mengenai sumbangan yang diberikan ketika hajatan pernikahan. Sehingga dapat digambarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menganggap penting diterapkan tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Mengenai tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi ini dapat dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.
Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum Maylissabet Maylissabet
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1543.724 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.51

Abstract

Abstrak Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak. Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam, yang berisi pembahasan tentang ahli waris dan bagian warisan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pembaharuan hukum waris yang belum ada pada masa sebelumnya, seperti pembagian harta waris untuk anak angkat, orang tua angkat, dan ahli waris non-muslim. Hal ini menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kacamata filsafat hukum. Hukum Kewarisan Indonesia menggunakan mazhab hukum sosiologi. Mazhab hukum sosiologi sesuai dengan keadaan masyarakat karena sangat mempertimbangkan adat yang ada di masyarakat. Kata kunci: Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum. Abstrac Islamic Inheritance Law is a law that regulates heritage treasure someone who has passed away and given to the beneficiary. Indonesia has set the Compilation of Islamic Law Islamic law of inheritance, such as heirs and inheritance. In the Compilation of Islamic Law, there are several updates to the law of inheritance that do not have in the past, such as the division of the estate for the adopted child, the adoptive parents, and non-Muslim heirs. It makes the writer feel compelled to study deeper the Islamic law of inheritance in Islamic Law Compilation by using glasses philosophy of law. Indonesian Inheritance Law uses a school of sociology law. The school of sociology law is in accordance with the conditions of the community because it takes into account the existing customs in the community. Keywords: Law of Inheritance, Islamic Law Compilation, Philosophy of Law.
Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia Al Mahfuz
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.311 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.52

Abstract

Fokus kajian dalam Artikel ini perihal Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antar umat beragama. Tulisan ini beranjak dari fenomena sosial kenegaraan pascareformasi yang masih menimbulkan konflik herizontal di kalangan masyarakat. Eksalasi konflik ini banyak menggunakan agama sebagai sebagai dasarnya. Dari telaah pada tulisan ini, dapat diketahui bahwa Nilai dasar dan filosofi yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya sudah memuat tentang paradigma berpikir yang humanis. Muatan yang terkandung dalam butir-burtir dan nilai-nilai ajar Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama, sehingga akan dapat terwujud masyarakat Indonesia meskipun berbeda agama dan kepercayaan namun bersatu dalam persatuan dan kesatuan sebagaimana tertuang dalam sila persatuan Indonesia, guna menuju kejayaan bangsa dan negara. Dari kajian ini pula dapat diketahui bahwa perlu kajian yang lebih mendalam lagi untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma kerukunan. The focus of the study in this article is about Pancasila as a paradigm in inter-religious life. This paper moves from the social phenomena of post-reform statehood which still cause horizontal conflict in the community. Exalting this conflict uses religion as its basis. From the study in this paper, it can be seen that the basic values ​​and philosophies contained in Pancasila actually already contain the paradigm of humane thinking. The content contained in the principles and teaching values ​​of Pancasila requires that citizens always live in harmony and respect each other among religious adherents, so that Indonesian people will be able to realize even though different religions and beliefs, but united in unity and unity as enshrined in the principle of unity Indonesia, in order to achieve the glory of the nation and state. From this study it can also be seen that a deeper study is needed to embody the values ​​of Pancasila as a paradigm of harmony.
Sumbangan Sheikh Sa’id Hawwa (1935-1989): sorotan awal proses tazkiyah al-nafs sebagai wadah pembersihan jiwa Nur Zainatul Nadra Zainol
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.452 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.61

Abstract

Tazkiyah al-nafs is a method of purification of the human soul in the form of internal purification and external formation in order to suppress desires and bad habits that lead to mental health and behavioral disorders. Sufism figures have introduced the method of purification of the soul, including Sheikh Sa'id Hawwa, which further explains Imam al-Ghazali's method of purification of the soul. This article aims to highlight the contribution of this figure in this field and analyse the approach presented by Sheikh Sa'id Hawwa in the method of tazkiyah al-nafs. This study is a qualitative study with content analysis design. The results show that Sheikh Said Hawwa has highlighted the method of tazkiyah al-nafs that is able to educate the human soul to avoid mental health and behavioral disorders. This study can provide early guidance and highlights on the method of purification of the soul based on the Quran and al-sunnah
Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru) Zulfan Efendi
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2 No 01 (2020)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1030.616 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v2i01.62

Abstract

Pada Putusan Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas IA Kota Pekanbaru memutuskan dan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni: hak asuh anak (Hadhanah) diserahkan kepada Penggugat. Kajian ini lebih menelaah kepada proses pelaksanaan ek-sekusi hak asuh anak yang dilakukan di lapangan atas putusan tersebut. Dalam kajian dini di ketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hingga penyelesaian akhir telah dilaksanakan sudah sesuai dengan pertimbangan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ketika proses eksekusi itu di lakukan di kediaman Tergugat, keempat orang anak yang telah diputuskan Hakim hak asuhnya jatuh kepada Ayahnya (Penggugat) mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk di eksekusi, dan tetap memilih untuk ikut bersama ibunya (Tergugat). Sehingga penyelesaikan akhir dalam perkara tersebut pelaksanaan eksekusi hak asuh anak ditunda sampai setelah anak tersebut mumayyiz dan di serahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dari kajian ini, perlunya kejelasan norma hukum yang menjadi acuan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak bagi Pengadilan Agama, agar tidak menimbulkan kontradiksi yang berkelanjutan.
Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang Aris Bintania
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2 No 01 (2020)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.782 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v2i01.68

Abstract

Penelitian ini berjudul “KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG.”. Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang dan bagaimana mekanisme dan prioritas penyaluran zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan di Baznas Kota Tanjungpinang didapatkan keterangan bahwa sejak tahun 2016 kegiatan pengelolan berupa aktifitas pengumpulan dan penyaluran zakat sudah mulai berlangsung, dalam masa kerja lebih dari 2 tahun. Di antara pengalaman para komisioner Baznas Kota Tanjungpinang dalam mengelola, mensosialisasikan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah mereka jalani, Tidak kurang berbagai persoalan terkait dengan berbagai bentuk persoalan ekonomi umat yang telah mereka terima dan fasilitasi, dalam upaya memberikan solusi nyata bagi para mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang berbagai upaya telah mereka lakukan, ini juga sangat terkait dengan persoalan sosialiasi dalam rangka mengarahkan masyarakat Kota Tanjungpinang ke arah terbentuknya masyarakat sadar zakat guna menghimpun dana zakat yang memadai.

Page 1 of 4 | Total Record : 34