Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
103 Documents
<![CDATA[PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017) ]]>
<![CDATA[Kartono Kartono]]>;
<![CDATA[Ferry Anka Sugandar]]>;
<![CDATA[Abdul Azis]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.555 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5327
<![CDATA[Tangerang Selatan dari segi geografis, merupakan daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari segi penyanggah lintas Sumatra maupun menuju Bandara Internasional Sukarno Hatta, sehingga pengamanan wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya quick response atau mobilitas tinggi yang ditopang oleh sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai. Ada dua permasalahan mendasar yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana peranan dan upaya-upaya strategi Polres dalam mencegah kejahatan di wilayah kota Tangerang Selatan. Kedua, hambatan-hambatan dan tantangan dalam upaya mencegah kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dikuatkan dengan data-data empiris. Jenis data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sejak dibentuknya, Polres Tangerang Selatan berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi Polres sesuai arah kebijakan dalam renstra.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA PADA JASA TRANSPORTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.095 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2847
<![CDATA[Abstract This research emphasizes Today the company engaged in digital is very rapidly developing, one of them is a digital company in the field of transportation. Drivers of online transportation generally carry out professions in the informal sector through partnership with companies. The relationship that arises between the driver and the company that is not based on work relations has implications for the non-enactment of Law No. 13 of 2003 concerning Labor, This research provides a deeper understanding of how social security legal protection is accepted by online drivers. The research method in this study is normative with a case approach. The results of this study show first, the partnership-based Transportasi service company has not provided social security protection for its partner workers. Second, the regulation in partnership-based labor social security is not clearly regulated in the legislation so that the reason is used as the basis of the online transfortation company to not implement social security workers.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Aan Handriani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (710.382 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5434
<![CDATA[Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dalam prakteknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan kreditur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua (debitur) sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada didalamnya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI SECARA EX GRATIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[RA Diah Irianti Permana Sari]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.881 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5337
<![CDATA[Asuransi adalah perjanjian tanggung menanggung dimana penanggung bersedia memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian terhadap objek pertanggungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul, penanggung berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari tertanggung yang disebut dengan premi. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung di tuangkan dalam suatu akta tertulis yang disebut polis. Polis asuransi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika timbul sengketa antara para pihak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian klaim secara ex gratia tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut,sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak jika cara ini yang ditempuh.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ]]>
<![CDATA[Ny. Ayni Suwarni Herry]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.544 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5323
<![CDATA[Dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu tata cara seseorang dalam memperoleh hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Perjanjian jual beli, merupakan jenis perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dari sejak dulu hingga sampai pada saat ini. Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan. PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Adanya akta PPAT yang bermaksud membuat akta perjanjian pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan jika akta peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun tersebut sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI ]]>
<![CDATA[Heru Suyanto]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>;
<![CDATA[Surahmad Surahmad]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.438 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2843
<![CDATA[Abstract The Financial Services Authority (OJK) is an institution that has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate. In addition OJK also has the duty and authority to protect consumers throughout the financial services sector. In the task of protecting consumers regulated in article 28 of Law No. 21 of 2011, includes providing information and education to the public on the characteristics of the financial services sector, services and products; ask the Financial Services Institution to stop its activities if the activity has the potential to harm the community; and other actions deemed necessary in accordance with the provisions of legislation in the financial services sector]]>
<![CDATA[PENGATURAN DELIK ADAT DALAM RANCANGAN KUHP SEBAGAI BAGIAN DARI IUS CONSTITUENDUM ]]>
<![CDATA[Siti Chadijah]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.98 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5427
<![CDATA[Makna dari hukum pidana yakni perbuatan itu harus dapat diberi sanksi berupa pidana serta larangan atas perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Sedangkan definisi dari hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan pada pandangan masyarakat adat sehingga terjadinya delik adat adalah apabila terdapat tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. Mengatasi kelemahan hukum pidana modern, khususnya terkait kapasitas lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara di pengadilan perlu memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodir berlakunya hukum adat dan mengurangi keabsolutan asas legalitas.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ]]>
<![CDATA[Rinaldi Chandra]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.354 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5328
<![CDATA[Metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisanya. Penulis menggunakan jenis penelitian deksirptif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang akurat tentang penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI. Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diakitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan.]]>
<![CDATA[KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Naib Naib]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.665 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2848
<![CDATA[Abstract The aimed for knowing the relation between the grade of people welfare with the obedient for paying of land and building tax and for knowing some problem which arise from the great happening of tax climbing and for knowing the steps which have necessary done according to increase the people abeident facing to the tax payment. The method which I have done in this is descriptive method. Collecting data is done by field observation, the writer had arranged by direct interviewing to the people, ravine groups and sub district groups, for knowing the real situation, in order to become as the collecting data and analysis. Library examination, the writer have collected from some books which related and the regulations to become the developing writing which having concrete data’s. The result of this examination had desribed, that the fetching tax quite succeeded, as well as the government hoped, that is the people can be put into 95% category had paid the tax this caused which the grade of obedient and people morality guite high, so the low people economy and high people economy in paying, there are no problems, even though the situation of Indonesia economy today is very concerned.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG MENJADI DASAR PEMERATAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Abdul Azis]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.617 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5436
<![CDATA[Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa merupakan lingkup pemerintahan yang secara garis besar berperan dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan daerah diperlukan guna menunjang segala kebutuhan masyarakat untuk tercapainya amanah konstitusi yaitu pemerataan pembangunan nasional sebagai tujuan Negara seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu “Memajukan kesejahtraan umum” Penerapan nilai-nilai pencasila terutama bunyi sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diperlukan aplikasinya agar pemerataan dan penggunaan alokasi dana desa disesauikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mekanisme penetapan penggunaan dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.]]>
