Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Pamulang Law Review

palrev
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 26228408 EISSN : 26228416 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 103 Documents

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI PENJUAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Serena Ghean Niagara
Pamulang Law Review Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Transaksi jual beli dalam transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Pengaturan perjanjian mengenai jual beli dalam transaksi elektronik sama dengan jual beli pada umumnya, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga disebut dengan UU ITE. Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan jika perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Namun dalam kenyataanya jual beli secara online pada pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Banyak terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh pihak penjual.

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP PENGHENTIAN JABATAN KETUA DEWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Asip Suyadi
Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Dalam UUD Tahun 1945 secara tegas dan jelas prinsip persamaan di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan; dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi sebagai lembaga penegakan etik anggota dewan, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenananga MKD berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penghentian jabatan ketua dewan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. MKD sebagai alat kelengkapan dewan bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menjaga martabat organ negara yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan MKD dibatasi oleh kekuasaan kehakiman.

KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS AHLI WARIS KHUNTSA Rizky Dwi Pradana
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Telaah dalam karya ilmiah ini sebenarnya ditujukan pada eksistensi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kini berusia 26 tahun terhadap kewarisan khuntsa di mana tidak adanya aturan yang jelas berkenaan dengan kewarisan khuntsa. Padahal pembahasan kewarisan dalam kitab-kitab fikih klasik dapat kita temukan beragam pendapat hingga perbedaan pendapat dari para fuqoha atau imam mazhab mengenai status kelamin khuntsa sampai dengan perolehan harta waris yang seharusnya diterima oleh khuntsa. Pertanyaannya adalah bukankah kitab-kitab fikih klasik ini dijadikan rujukan dalam proses penyusunan KHI ? Penelitian ini menunjukkan tidak adanya aturan dalam KHI berkenaan kewarisan khuntsa, hal demikian memungkinkan di kemudian hari lahirnya tidak adanya kepastian hukum karna keputusan yang beragam di Pengadilan Agama terhadap perkara yang sama namun tidak pada kitab-kitab fikih klasik membahas khuntsa berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT KAUM ADAT BADUY Eliana Eliana
Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Kaum Adat Baduy adalah Subyek dari hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat yang masih bersifat komunal, biasanya ada anggota adat sebagai masayarakatnya, ada Ketua dan kadang ada para Tetua Adat, setiap masyarakat hukum adat secara bersama-sama memiliki hak yang bersifat keperdataan atas wilayah kaum adatnya. Kepemilikan tanah ulayat kaum adat Bady menarik diteliti, Apa saja yang harus dipenuhi dalam kepemilikan, bagaimana bentuk peralihan Tanah, bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah adat kaum kommunal adat Baduy. Karena saat ini tanah menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali bagi kaum masyarakat Baduy karena tanah berfungsi sebagai sarana atau tempat tinggal bagi manusia sehari hari sehingga menjadi kebutuhan yang harus dikuatkan dengan bukti kepemilikan dalam bentuk sertipikat tanah. Tanah sebagai kebutuhan tersebut harus disertipikatkan adalah Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Indah Puspa Sari
Pamulang Law Review Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

E-commerce itu sendiri merupakan suatu proses perdagangan yang memiliki karakteristik sendiri dimana suatu perdagangan yang dapat melintasi batas Negara, bahkan tidak bertemunya antara sipenjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet sebagai fasilitator. Situasi tersebut dalam satu sisi cukup menguntungkan pihak konsumen,kaerena memiliki banyak cara yang diplih untuk mendapatkan barang atau jasa akan tetapi dilihat dari sisi lain banyak kita lihat pelanggaran hak sebagai konsumen yang terjadi dalam e-commerce yang memang mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce sangat diperlukan. Perlindungan hukum pada pelaku bisnis baik penjual jasa atau barang juga konsumen diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pembungkus proses terjadinya hal tersebut dalam transaksi dunia maya kita sebut e-commerce memiliki aturan juga yaitu dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan normative, untuk normatif sendiri hal ini dibahas berdasarkan undang–undang yang diaplikasikan langsung kepada masyarakat umum. Berdasarkan hal – hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama,Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dapat melindungi dan meberikan aturan main dalam dunia bisnis online secara gamblang. kedua, dapat mengatur dari sisi konsumen maupun pelaku bisnis.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM OPTIK HUKUM PIDANA Suhendar Suhendar
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Abstract This research emphasizes Corruption is a criminal act that is of a specific nature both in the context of actions and the party handling the investigation of the crime. This study aims to provide information on the first, How to investigate corruption in the criminal law optics; Second, how to investigate state financial losses in optical criminal law his research was conducted with normative research with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal investigations in eradicating criminal acts of corruption and state financial losses remain the authority of police investigators, as well as prosecutors and prosecutors, with technical investigation and prosecution procedures as stipulated in the formal criminal law of the Criminal Procedure Code and Law 31/1999 jo. Law 20/2001. While law enforcement in eradicating corruption that is the authority of the Corruption Eradication Commission is an exception to the authority of police investigators.

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH Taufik Kurrohman
Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Dewan pengawas syariah memiliki peran yang sentral dan menentukan di dalam pencapaian maqasid syariah, yaitu pada pencapaian yang dimaksudkan syara menjaga agama dan fokusnya pada kemaslahatan harta. Dalam tatanan praktisnya dewan pengawas syariah mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak prinsip-prinsip syariah yang bermuara pada pencapaian maqasid syariah. Terdapat kendala yang substansial yang dihadapi oleh dewan pengawas syariah baik secara struktural kelembagaan maupun secara praktik yang akan mempengaruhi tingkat ketercapaian maqasid syariah. Penulisan ini memfokuskan pada permasalahan peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian maqasid syariah pada bank syariah serta hambatan dalam pencapaian tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini normatif kualitatif dengan penguatan pada data emperis. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, peran dewan syariah dalam pencapaian maqasid syariah pada bank syariah sangat menentukan karena sebagai penjaga syariah compliance, kedua, hambatan yang dihadapi secara kelembagaan tidak bersifat idependen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan.

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI Dian Eka Prastiwi
Pamulang Law Review Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Korupsi merurupakan faktor penghambat bagi perkembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga public serta penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Perangkat hukum mulai dari Undang-Undang Anti Korupsi, Lembaga Anti Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Khusu yang menangani kasus korupsi yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari keseluruhan masalah yang ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk untuk menyelesaikan kasus Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam kejahatan ExtraOrdinary Crime. Kedudukan, kewenangan dan tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adanya pengadilanTindak Pidana Korupsi ini dapat membawa hal posistif karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum yang ada di Indonesia.

AKIBAT HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn) Nur Sa’adah
Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Menganalisa apakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :373/Pdt.G/2016/PN. Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat hukum dari sebuah perjanjian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Akibat Hukum pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, misalnya saksi dan pengakuan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN.

IMPLIKASI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Ahmad Djafri
Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Abstract This research aims to show the implications of bankruptcy in insurance companies, both in the form of material implications for disadvantaged customers and in the form of national financial instability The existence of an insurance company is intended to minimize the risk posed to policyholders, but insolvency in insurance can occur. The research method used is normative juridical with reinforcement on empirical data, analyzed by qualitative normative methods The results of the study show first, insurance bankruptcy provisions are submitted by the Republic of Indonesia's finance ministry as a preventive measure for community loss of policyholders, secondly, the implications of bankruptcy on insurance companies can occur in the form of material losses to policyholders that must be replaced by insurance companies and the implications of loss of customer confidence insurance if the bankruptcy process is not completed properly.

Page 3 of 11 | Total Record : 103

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 5, No 2 (2022): November 2022 Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 4, No 2 (2021): November 2021 Vol 4, No 1 (2021): Agustus 2021 Vol 3, No 2 (2020): November 2020 Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020 Vol 2, No 2 (2019): November 2019 Vol 2, No 1 (2019): Agustus 2019 Vol 1, No 2 (2018): November 2018 Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
HM Rezky Pahlawan MP

Contact Email
dosen02082@unpam.ac.id

Phone
+6285692121798

Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name HM Rezky Pahlawan MP

Contact Email dosen02082@unpam.ac.id

Phone +6285692121798

Journal Mail Official palrev_fh@unpam.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
HM Rezky Pahlawan MP

Contact Email
dosen02082@unpam.ac.id

Phone
+6285692121798

Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA