Garuda - Garba Rujukan Digital

Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas Meisya Andriani Lubis; Mohamad Fajri Mekka Putra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4896

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri. This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.

Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Arya Setya Novanto; Ratna Herawati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.5084

The purpose of this study is to determine the role of the rules governing the Job Creation Act which are effective in legal development in Indonesia. After the rules governing the Job Creation Law were passed, there were quite a lot of opposition given by people from various circles in Indonesia because they considered that many of the regulations contained therein were detrimental to some people and were made in a fairly fast time so that they created a negative impression in the community. In fact, the rules governing the Job Creation Law have a fairly good role in realizing effective legal development in Indonesia, therefore the author intends to raise this theme in order to find out the role of the rules governing the Job Creation Law in the development of effective Indonesian law. The urgency of this research is for the public to be able to see the phenomenon of the rules governing the Job Creation Act holistically, so that a positive side can be found from the formation of the rules governing the Job Creation Act. Furthermore, the research method that will be used in this research is the normative juridical research method. The novelty of this research lies in the analytical knife used, one of which refers to the theory of law and development from Mochtar Kusumaatmadja. The result of this research is that the rules governing the job creation law have effectiveness in the development of Indonesian law.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aturan yang mengatur UU Cipta Kerja yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setelah aturan yang mengatur UU Cipta Kerja disahkan, cukup banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi yang termuat didalamnya merugikan sebagian masyarakat dan dibuat dengan waktu yang cukup cepat sehingga menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sebetulnya aturan yang mengatur UU Cipta Kerja memiliki peran yang cukup baik dalam merealisasikan pembangunan hukum yang efektif di Indonesia, oleh sebab itu penulis bermaksud untuk mengangkat tema ini guna mengetahui peran aturan yang mengatur UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena aturan yang mengatur UU Cipta Kerja secara holistik, Sehingga dapat ditemukan sisi positif dari pembetukan aturan yang mengatur UU Cipta Kerja. Selanjutnya, metode peneltian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian kali ini adalah aturan yang mengatur UU Cipta Kerja memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.Kata kunci: Cipta Kerja; Efektivitas; Hukum; Pembangunan

Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille Reza Ria Nanda; Rouli Anita Velentina
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4920

The purpose of this paper is to analyze the policy of the Apostille Convention in Indonesia and the responsibilities of a notary in the document legalization process. A simpler legalization process with less time and cost is comprehensively regulated in The Hague Convention Abolishing the Requirements for Legalization for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention). A notary is a public official who is authorized to make deeds and other authorities. The duties and work of a notary are not only to make authentic deeds but also to register and ratify underhanded deeds, namely legalization and waarmerking efforts. Notaries have a role in the Apostille Convention which has been accessed by Indonesia as a public official who legalizes every deed legalized by the parties. This study questions the legalization of foreign public documents in Indonesia after the Apostille Convention comes into effect and the legal responsibilities of a notary in the document legalization process after the Apostille Convention comes into effect in Indonesia. The conclusion of this study is that the Apostille Convention aims to simplify the authentication of public documents to be used abroad by removing the requirements for legalization, which is often time-consuming and expensive and still requires the role of an authorized notary in legalizing foreign public documents.Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis kebijakan Konvensi Apostille di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang tidak begitu banyak, diatur secara komprehensif dalam The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta dan kewenangan lainnya. Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta autentik, akan tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan yaitu upaya legalisasi dan waarmerking. Notaris mempunyai peran dalam Konvensi Apostille yang telah diaksesi oleh Indonesia sebagai pejabat umum yang melegalisasi setiap akta yang dilegalisasi oleh para pihak. Penelitian ini mempertanyakan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia setelah keberlakuan Apostille Convention dan tanggung jawab hukum Notaris dalam proses legalisasi dokumen setelah keberlakuan Apostille Convention di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konvensi Apostille bertujuan menyederhanakan autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dengan menghapus persyaratan untuk legalisasi, yang seringkali memakan waktu dan mahal serta tetap membutuhkan peranan Notaris yang berwenang dalam melegalisasi dokumen publik asing.

Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mukhlis Ridwan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4404

This study aims to examine the implementation of the rights of prisoners and children and the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in prisons during the Covid-19 pandemic. The rights of prisoners and children as stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections are human rights. The implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in correctional institutions has not been maximized, and during the Covid-19 pandemic, it is increasingly difficult to implement. There are obstacles faced, therefore it is necessary to strengthen for the future in the form of synergies with all government and public components. The research method used in this research is sociological juridical. Correctional institutions must have programs that are oriented towards the fulfillment of the rights of prisoners and children. The need for reforming the bureaucracy and recruiting human resources according to the required qualifications. Then the most important thing is independence, including the role model of correctional officers in carrying out their main duties and functions and eliminating all forms of intervention that can affect the implementation of the coaching process in an effort to fulfill the rights of prisoners and criminal children in correctional institutions and child correctional institutions.Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19. Hak-hak narapidana dan anak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak asasi manusia. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas belum maksimal, dan pada masa pandemi Covid-19 semakin sulit terlaksana. Terdapat kendala yang dihadapi, maka perlu penguatan untuk masa yang akan datang berupa sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana dan anak. Perlunya pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting independensi, termasuk ketauladanan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta menghilangkan segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khsusus anak.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto; Astrid Athina Indradewi; Ketzia Xavier Emmanuella Pallo; Anandita Zefanya Purba
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5337

This research aims to analyze the form of legal protections for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace. the rapid development of e-commerce in recent years when the internet was introduced. With the internet, transactions in trade no longer see national boundaries. This ease of accessing the internet makes consumers of e-commerce increase, one of which is in the online marketplace, due to the ease of payment systems, practicality, short time to make it more efficient, as well as the many attractive promos provided. The implementation of transactions from this rapidly growing online marketplace also needs to be balanced with strict supervision. The research method used is normative juridical and then analyzed with secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace can be in the form of delivering complete and accurate information about products that are traded online. Nowever, there must still be the responsibility from the online marketplace or business actors to consumers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace. Hadirnya teknologi internet mengakibatkan transaksi dalam perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Kemudahan dalam mengakses internet menimbulkan peningkatan konsumen e-commerce, salah satunya pada online marketplace. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan produk, singkatnya waktu sehingga membuat lebih efisien, serta berbagai macam promo menarik yang diberikan. Tentunya pelaksanaan transaksi dari online marketplace yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dianalisa dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace dapat berupa penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara online. Namun, tetap saja harus ada tanggung jawab dari online marketplace atau para pelaku usaha kepada konsumen.

Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Vania Digna Anggita; Mohamad Fajri Mekka Putra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5724

This paper aims to determine the process of legally transferring land rights according to applicable law in Indonesia and to analyze the consequences of unlawful acts in obtaining land rights. The urgency of this research is to provide an explanation of legal certainty in the acquisition of land rights in accordance with Indonesian regulations. There are many disputes over land ownership and control obtained without rights by controlling land whose ownership of the land is already owned by other people. There is a lot of confusion in the community, especially about the legal certainty of the land they own. Proof of ownership in the form of a land certificate is needed to prove ownership of land rights. In addition, authentic deeds made by PPAT also have an important role to prove the transfer of land rights through legal actions. If a person obtains land rights against the law, then any authentic deed of transfer of land rights obtained unlawfully becomes null and void, and land certificates can be canceled by filing for cancellation. This study uses a normative juridical research method. The difference with previous research and this research is that this study discusses the acquisition of land rights transfers in accordance with Indonesian regulations and the consequences of obtaining land rights transfers that are carried out against the law.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis akibat perbuatan melawan hukum dalam perolehan hak atas tanah. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh tanpa hak dengan menguasai tanah yang kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain saat ini banyak ditemui. Banyak terjadi kebingungan di masyarakat, khususnya tentang kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia yang memberikan kepastian hukum. Bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sangat diperlukan untuk dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki peran penting untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum. Apabila seseorang memperoleh hak atas tanah secara melawan hukum, maka setiap akta autentik peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara melawan hukum menjadi batal demi hukum, dan sertifikat tanah dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai perolehan peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia serta akibat dari perolehan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum.

Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda Erdianto Effendi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5355

This study aims to examine and analyze efforts to resolve cases of crimes against property that have been committed by imposing prison sentences that cannot recover losses suffered by victims. Through the restorative justice approach, judges should be given the option to impose criminal compensation on victims as the main crime that has not been regulated in both the Criminal Code and the Criminal Code Bill. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the discussion of this study provide an alternative to the settlement or enforcement of crimes against property by proposing the imposition of criminal compensation to victims as the main crime. This concept is different from the application of restorative justice so far in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara yang tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban. Melalui pendekatan restorative justice, seharusnya hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang ternyata belum diatur baik dalam KUHP maupun RUU KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penerapan restorative justice selama ini di Indonesia atau di luar negeri yang menerapkannya di tingkat penyidikan dan penuntutan.Kejahatan Harta Benda; Pidana Ganti Rugi; Restorative Justice Criminal Indemnity; Property Crimes ; Restorative Justice

Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Musfiratul Ilmi; Syamsuddin Muchtar; Amir Ilyas
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5197

This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara penggani tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.

Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Tri Mulyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5773

The purpose of this study is to analyze the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia. The urgency of this research is given that the environmental permit policy is a government tool that is preventive in nature, controlling people's behavior, and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve the environment, lest there be pollution and environmental damage that harms the community. The approach in this study is normative juridical with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia are not actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated into business permits. These changes bring about the weakening of environmental instruments which are a manifestation of deviations related to environmental justice, such as licensing simplifications, strict liability disorientation, and restrictions on environmental rights: this limitation of environmental rights is in the form of limiting the degree of community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa kebijakan izin lingkungan merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Kebijakan izin lingkungan dari pemerintah bertujuan untuk melestarikan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrument lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Azkia An Nida Fasya; Andriyanto Adhi Nugroho
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5491

The purpose of this study is to inform the management of what actions can be carried out and what legal consequences arise after the management determines their attitude towards the difference in the value of claims submitted by creditors and debtors at the stage of matching PKPU receivables in the case of PKPU PT. NET Satu Indonesia (In PKPU). This study also aims to complement previous writings, so that this paper will explain more specifically about the verification stages in the PKPU process and the role of the management in these stages and the legal consequences that arise afterwards by making the PT NET Satu Indonesia PKPU case (In PKPU ) as the study material. By using empirical juridical research methods and taking a case approach with primary data sources, from this research it is known that the actions that can be taken by the management include an overall rebuttal, being admitted in its entirety, and refuting half the claims submitted by creditors. And the legal consequences that arise after the management determines their attitude, namely for creditors whose claims are completely denied means that the bills will be included in the list of denied claims and the consequence is that the creditors will not receive any payment for the bills that have been submitted, and vice versa for creditors whose claims are recognized. Tujuan penelitian ini yaitu menginformasikan tindakan apa saja yang bisa dijalankan pengurus dan akibat hukum apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dan debitur pada tahap pencocokan piutang PKPU dalam kasus PKPU PT. NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penulisan-penulisan terdahulu, sehingga pada penulisan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut beserta akibat hukum yang timbul setelahnya dengan menjadikan kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan melakukan pendekatan kasus dengan sumber data yang bersifat primer, maka dari penelitian ini diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan, dan membantah setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Dan akibat hukum yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya yaitu bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan, begitu pula sebaliknya bagi kreditur yang tagihannya diakui.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA