Articles
62 Documents
<![CDATA[Pemidanaan Sebagai Ultimum Remidium Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Suatu Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Ronny Indrawan]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.492 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.4
<![CDATA[This paper discusses the issue concerning the legal protection of consumer rights in transaction activity which at present its development has started to use technology based on computer and telecommunication in cyberspace. This paper argues that in today's era there are often problems related to electronic transactions, especially with regard to consumer rights. Therefore, in providing legal protection against the fulfillment of consumer rights, the study from the perspective of criminal law becomes very important. Furthermore, this paper explains, among other things, the rights of consumers to be protected by criminal law, criminal forms in electronic transactions, the modus operandi of criminals, and applicable criminal sanctions for the perpetrators.]]>
<![CDATA[Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Herman -]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.016 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.6
<![CDATA[Abstract Bestuurszorg is a concept found in modern rule of law. The main obligations in the rule of law are given duties and functions to the maximum extent to create prosperity and welfare of the people. The preamble to the constitution in force in Indonesia requires the Indonesian government's obligation to create prosperity and welfare. The body (article by article) of this constitution also explicitly states that the State of Indonesia is a state of law based on popular sovereignty. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study suggest that the obligations of the government in the Indonesian State of Law are duties and functions to create prosperity and welfare of the people. The government is also given the power to implement the constitutions and laws through its authority in terms of making laws and regulations independently. Keywords: State of law, bestuurszorg, prosperity and welfare.]]>
<![CDATA[Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan) ]]>
<![CDATA[Mohamad Rifki]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.301 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.7
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), mengatur ancaman sanksi kepada orang maupun korporasi. Namun, pelanggaran yang dilakukan korporasi masih terjadi, karena rumusan sanksi pidananya tidak dapat menyentuh korporasi. Penelitian ini menganalisis formulasi sanksi administrasi dalam UU Perikanan untuk dapat bersifat primum remedium sehingga diharapkan memberi efek jera bagi korporasi, sekaligus mencoba memberikan reformulasi sanksi administrasi tersebut terhadap potensi pelanggaran di bidang perikanan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara yuridis normatif, disimpulkan bahwa untuk dapat menjerat korporasi sehingga memberikan efek jera, perlu memilah kembali ancaman sanksi yang bernuansa administrasi agar dirumuskan bersifat primum remedium. Hanya saja, hasil reformulasi yang dilakukan bukan berarti menghapuskan ancaman pidana sama sekali.]]>
<![CDATA[Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos ]]>
<![CDATA[Wicipto Setiadi]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.045 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.11
<![CDATA[Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan tentang kemasan rokok polos untuk membatasi penjualan rokok di negaranya. Sejak itulah semua rokok yang diproduksi di Australia harus berkemasan polos, tanpa gambar dan slogan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia karena akan berdampak pada perdagangan internasional produk tembakau. Sebab kebijakan pemerintah Australia tersebut akan diikuti oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO), namun gugatan Indonesia ditolak oleh WTO. Rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar pijakan penelitian adalah bagaimana penerapan kebijakan kemasan rokok polos Autralia ditinjau dari hukum internasional yang diatur oleh WTO dan apa dasar hukum penolakan gugatan Indonesia oleh WTO terkait dengan kebijakan kemasan rokok polos Australia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penolakan gugatan yang dilakukan oleh WTO tidak sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah disepakati. Selain itu, kebijakan kemasan rokok polos merupakan kebijakan yang lebih mengarah pada tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang sangat parah di Australia.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata ]]>
<![CDATA[Suprima]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>;
<![CDATA[Khoirur Rizal Lutfi]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.738 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.12
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PENUNJUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA (BW) RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) dan, (2) mengkaji dan memberikan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) Dalam klausul asuransi pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk menunjuk ahli waris. Padahal dalam perspektif hukum waris perdata telah ditentukan golongan-golongan ahli waris dengan asas golongan sat menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan tiga, golongan tiga dapat mewaris bersama golongan empat. Olehkarena itu dibutuhkan penelitian mengenai lealitas dan implikasi hukum penunjukan ahli waris b erdasarkan klausul perjanjian asuransi. Kata Kunci :klausul asuransi; penunjukan; wahli waris ; implikasi hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Persfektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk) ]]>
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.818 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.13
<![CDATA[Dalam perkembangan ilmu pengetauan dan teknologi sangat perlu Negara me – canangkan anak bangsa segagai generasi muda, Anak anak bangsa sebagai generasi penerus yang nota bene sebagai pionir, anak yang dilahirkan sebagai anugrah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kita semua, anak memiliki hak sejak dilahirkan sehingga tidak ada siapaun yang bisa merampas hak hak tersebut, anak punya hak yang sama untuk dilindungi dipelihara dan didik sesuai dengan usia dan kedudukannya, anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan Nasional oleh karena pembinaan dan pemgembanganya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyayaan (tawuran), dalam Persfektif KUH Pidana dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk serta sanksi apa yang diterapkan kepada pelaku tawuran anak-anak pelajar ini sedangkan metoda penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam Undang-undang ini, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Pelajar adalah siswa didik tingkat menengah dan tingkat atas yang masih aktif menempuh pendidikan. Hukum yang merupakan sebagai panglima yang dibuat oleh penguasa mempunyai berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat meliputi seluruh wilayah Nusantara termasuk menjaga ketertiban antar pelajar. Kasus ini yang diangkat, adalah terjadinya tawuran anak-anak dilingkungan masyarakat yang tergolong masih pelajar, ini menunjukan masih kurangnya prikemanusiaan serta menipisnya moralitas Bangsa. Acap kali terjadinya kekerasan terhadap fisik yang di alami dilingkungan pelajar saat ini, ini merupakan suatu fenomena buruk yang sangat memprihatinkan, Banyaknya perkelahian masal atau tawuran antar pelajar dikota-kota besar di Indonesia khususnya di wilayah Depok dan sekitarnya merupakan hal yang menarik untuk dibahas.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung ]]>
<![CDATA[Mutia Filia]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.611 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.15
<![CDATA[Persetujuan tindakan medis ( inform consent ) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien ditinjau dari aspek hukumnya. Penerapan teknik operasi bedah jantung yang saat ini semakin berkembang memerlukan suatu pernjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dikarenakan tingginya resiko operasi jantung tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan dalam implementasinya persetujuan tindakan medis itu. Jadi untuk diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Gerald Theodorus L.Toruan]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.793 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.16
<![CDATA[Perubahan spektrum ancaman saat ini membuat Indonesia harus meredefinisi bela negara. Adanya amandemen ke-2 tahun 1999 menjadikan perubahan paradigma apa itu bela negara, dimana pada klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 sebelum amandemen ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 setelah amandemen. Ancaman yang ada saat ini adalah ancaman yang bersifat nonmiliter, seperti ancaman radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, HOAX, perang siber dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk melawan ancaman ini adalah dengan bela negara. Kebijakan bela negara Kemhan banyak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah kritik tentang landasan hukum pelaksanaan bela negara ini. Peraturan perundangan yang ada saat ini tidaklah cukup kuat untuk dilaksanakan. Pemerintah perlu memikirkan ulang pelaksanaan dari kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan-informan yang mengerti atau pakar di bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya Kemhan mengevaluasi ulang pelaksanaan kebijakan bela negara, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan bela negara Kemhan dapat lebih sempurna di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan ]]>
<![CDATA[Ali Imran Nasution]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.756 KB)
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.21
<![CDATA[Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id]]>
<![CDATA[Philosophy Law Hukum Indoensia Dewasa Ini Ditnjau Aliran Aliran Filsafat Hukum ]]>
<![CDATA[Cucu Rahmawaty]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.3
<![CDATA[Beberapa pakar hukum di media elektronik mengungkapkan bahwa pada saat ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tak mampu menjawab persoalan dalam masyarakat. Mengetahui aliran filsafat mana yang dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai aliran filsafat hukum yang terbaik dan sebab pentingnya aliran filsafat hukum bagi bangsa Indonesia. Banyaknya aliran-aliran filsafat hukum dan aliran filsafat Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aliran filsafat hukum yang dianut bangsa Indonesia baik sejak dahulu kala hingga sampai saat ini adalah aliran filsafat hukum Pancasila dan Pancasila merupakan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperingati dan menghormati founding fathers maupun para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia]]>
