cover
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017" : 8 Documents clear
Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik: Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender Anisah Budiwati
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.29

Abstract

This paper discusses the urgency of incorporating the Global Islamic calendar by adopting the concept of Jamaluddin 'Abd al-Razik's hijriah calendar as an early review towards the unification of the calendar. The concept of this global hijriah calendar has the advantage of being able to unify one day in one date compared to other unification calendars that fragment certain zones on Earth. Although there is still difficulties in understanding the concept of universal day as a criterion, this calendar criterion still has an opportunity to be applied in Indonesia considering the results of the calculation research is possible smaller error than applying the zonal calendar. Tulisan ini membahas urgensi penyatuan kalender Islam Global dengan mengangkat konsep kalender hijriah Jamaluddin ‘Abd al-razik sebagai sebuah telaah awal menuju penyatuan kalender. Konsep kalender hijriah global ini memiliki kelebihan pada sisi dapat mempersatukan satu hari dalam satu tanggal dibandingkan dengan kalender unifikasi lainnya yang membagi-bagi zona tertentu di muka Bumi. Meski masih terdapat kesulitan dalam memahami konsep hari universal yang dimiliki sebagai sebuah kriteria, namun kriteria kalender ini masih memiliki peluang untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat hasil penelitian perhitungan dimungkinkan kesalahan yang lebih kecil dibanding menerapkan kalender zonal.
Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah International Hendro Setyanto
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.30

Abstract

Calendar is a counting time system based on nature phenomenon. The Hijriyyah calendar is the Muslims calendar based on the Moon’s synodic cycle surrounds the Earth basically it is civil calendar which was formulated by the Caliph Umar bin Khatab. However, the Hijriyyah calendar formulation still follows the provisions outlined by the Prophet Muhammad SAW and the habit dating commonly known by the people society at that time. As time goes by, the Hijriyyah calendar counting is very dependent on the calendar date. It can be seen from the astronomical data that always accompanies with Hijriyyah calendar counting based on Masehi calendar. This paper tries to explain the thoughts and Hijriyyah calendar independence concepts which is based on one of the Hijriyyah calendar counting concepts as 29th criteria. Kalender merupakan sebuah sistem perhitungan waktu yang disandarkan pada fenomena alam. Kalender Hijriyyah yang merupakan penanggalan umat Islam disandarkan pada siklus sinodis Bulan dalam mengelilingi Bumi pada dasarnya merupakan Penanggalan sipil yang dirumuskan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Meski demikian, rumusan Kalender Hijriyyah tetap mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW serta kebiasaan penanggalan yang umum dikenal oleh masyarakat ketika itu. Seiring berjalannya waktu, perhitungan penanggalan Hijriyyah saat ini sangat bergantung terhadap kalender masehi. Hal ini bisa dilihat dari data astronomis yang senantiasa mengiringi perhitungan kalender Hijriyyah yang disandarkan pada penanggalan Masehi. Tulisan ini mencoba memaparkan pemikiran dan konsep akan kemandirian kalender Hijriyyah yang disandarkan pada salah satu konsep perhitungan kalender Hijriyyah sebagai kriteria 29.
Pendekatan Politik sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejajar dengan Kalender Masehi Siti Tatmainul Qulub
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.31

Abstract

This paper discusses about the political approach through the government authority as an effort to unify hijri calendar to be parallel to the Christian calendar. Hijri calendar is needed by Muslims because it is closely related to the implementation of worship. This calendar has been running 14 centuries, but not yet be a universal calendar that gives certainty to Muslims. The Christian calendar can be a global calendar that takes 19 centuries. Many changes that must be lived in the Christian calendar. The three main conditions for establishing an established calendar have been met by the Christian calendar ie there is a single authority, there are agreed criteria and there is boundary of enforceability. A single authority is the key to the success of the Christian calendar being a global calendar. Thus, the hijri calendar needs to take steps as the Christian calendar. The sole authority of the government is the strategy of solving the problem of hijri calendar. The government's active role by forming the Act is necessary to lock all efforts that have been made by many parties. Any criteria and system to be used with the involvement of a country that has the power, then the results of meetings will be meaningful. Since the issue of the hijri calendar is not only a matter of science and shari'ah, it must also involve political power. Tulisanini membahas tentang pendekatan politik dalam hal ini melalui otoritas pemerintah sebagai upaya unifikasi kalender hijriyah agar sejajar dengan kalender Masehi. Kalender hijriyah sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena terkait erat dengan pelaksanaan ibadah. Kalender ini sudah berjalan 14 abad, namun belum menjadi kalender universal yang memberikan kepastian bagi umat Islam. Kalender masehi dapat menjadi kalender global membutuhkan waktu 19 abad. Banyak perubahan yang harus dijalani kalender Masehi. Tiga syarat utama untuk membentuk kalender yang mapan telah dipenuhi oleh kalender Masehi yaitu ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati dan ada batasan wilayah keberlakuan. Otoritas tunggal merupakan kunci dari kesuksesan kalender Masehi menjadi kalender global. Dengan demikian, kalender hijriyah perlu mengambil langkah sebagaimana kalender Masehi. Otoritas tunggal dari pemerintah merupakan strategi penyelesaian masalah kalender hijriyah. Peran aktif pemerintah dengan membentuk Undang-Undang sangat diperlukan untuk mengunci semua upaya yang telah dilakukan oleh banyak pihak. Kriteria dan sistem apapun yang akan digunakan dengan melibatkan negara yang memiliki kekuatan, maka hasil-hasil pertemuan yang dilakukan akan bermakna. Karena persoalan kalender hijriyah bukan hanya persoalan sains dan syari’ah, namun juga harus melibatkan kekuatan politik.
Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Hamdun
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.32

Abstract

The Islamic Calendar system is an important element in Islamic civilization. The existence of the Islamic Calendar since the last 14 centuries has the function of marking the various events of Muslim life such as worship and daily activities. However, after being used for 1,400 years, the Islamic Calendar system have not be used uniformly in the Islamic world. Over the past 35 years, OKIhas made numerous efforts to solve this problem of Islamic Calendar unification. However, there efforts have been unsuccesfull. This study thus aims to explore further the efforts of unifying the Islamic Calendar for the Islamic world and to analyze efforts of internationalizing the Islamic Calendar by OKI. Research was conducted in qualitative methods by analyzing documents consistings of scholarly books, resolutions, and journals. The this study findingsincludes: in the last four decades, the International Islamic Calendarunification efforts is a divided into four phases and Internationally, and International Islamic Calendar unificationhas been conducted by OKI consistently. Sistem kalender Islam adalah unsur penting dalam peradaban Islam. Keberadaan kalender Islam sejak 14 abad lalu mempunyai fungsi penanda waktu berbagai hal kehidupan muslim seperti aktivitas ibadah dan muamalah. Namun sayingnya setelah digunakan 1. 400 tahun, system kalender Islam belum bias digunakan secara seragam di dunia Islam. Merespon permasalahan tersebut, sejak 35 tahun lalu OKI telah melakukan upaya-upaya penyatuan kalender Islam, akan tetapi upaya-upaya tersebut hingga kini belum berhasil. Kajian ini bemaksud menyoroti lebih jauh tentang usaha-usaha penyatuan Kalender Islam Internasional yang pernah dilakukan oleh OKI. Kajian ini dijalankan dengan metode kualitatif dan analisis dokumen dari rujukan buku-buku, resolusi-resolusi, dan jurnal-jurnal. Hasil penelitian ini di antaranya; dalam empat dekade terakhir, isu penyatuan Kalender Islam Internasional di dunia Islam terbagi menjadi empat fase dan secara hubungan internasional usaha penyatuan kalender Islam antara bangsa telah dijalankan oleh OKI secara konsisten.
Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional: Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab dan Julius Caesar Muh Rasywan Syarif; Naif
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.33

Abstract

Efforts to build an international Islamic calendar had been addressed in international scientific seminars since 1393 H / 1973 AD, most recently on 28-30 May 2016/21-23 Sya’ban 1437 H under the theme "Muktamar Tauhid in Takwim al-Islami ad-Dauli” or International Islamic Calendar Unification in Istanbul-Turkey Conference, 2016. This seminar was formed by voting, which is to accept the international Islamic Calendar unification and to reject various forms of the zonal calendar. Nevertheless, this decision does not make the International Islamic calendar automatically applied. Consequently, it is expected the implementation and political authority in utilising it. In this case, the state involvement, Islamic associations, religious institutions, educational institutions and Muslim societies have a pivotal role regarding the development and application of this international Islamic calendar. By using a detailed analytical approach, this paper aims to photograph the steps and tasks of the figure exemplary to consolidate strategy in seeking realisation the international Islamic calendar unification. The results of this study found that the importance of a single authority role such as the OIC to justify and to socialize the International Islamic Calendar implementation for civil, worship, economic, social and other purposes. Upaya membangun Kalender Islam internasional telah dibahas dalam melalui seminar ilmiah internasional sejak 1393 H/1973 AD, terakhir pada 28-30 Mei 2016 1437 Sya'ban M/21-23 H dengan tema "Mukhtamar Tauhid di Takwim al - Islami iklan-Dauli atau ' Kalender Islam Internasional penyatuan di Istanbul Turki (Turki konferensi 2016). Dari seminar ini dihasilkan keputusan, melalui pemungutan suara, yaitu menerima penyatuan Kalender Islam internasional dan menolak berbagai bentuk kalendar zonal. Namun keputusan ini tidak nebjadikan kalender Islam Internasional otomatis diterapkan. Dibutuhkan strategi implementasi dan wewenang politik dalam menerapkannya. Dalam hal ini keterlibatan negara, organisasi Islam, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan masyarakat muslim sangat penting dalam pengembangan dan penerapan Kalender Islam internasional ini. Dengan menggunakan sebuah pendekatan analitis deskriptif, tulisan ini bertujuan memotret langkah dan peran tokoh teladan mengkonsolidasikan strategi dalam mencari realisasi penyatuan Kalender Islam internasional. Hasil studi ini menemukan bahwa pentingnya peran otoritas tunggal seperti OKI untuk membenarkan dan bersosialisasi pelaksanaan Kalender Islam Internasional untuk kegiatan sipil, ibadah, ekonomi, sosial dan keperluan lainnya.
Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Muh. Tang
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.34

Abstract

Bugis society has a marriage tradition established by hereditary. Bugis customs about marriage is divided into five (five) stages, namely Mabbaja laleng, Mappesek-pesek, Mammanu-manu, Madduta, and Mappasiarekeng. Although the marriage stages of Bugis customs based on ancestral heritage, but this is not contrary to Islamic law. Mahar in a Bugis customary marriage is a very important thing to accomplish, this is in line with the Islamic law provisions that puts the dowry as an obligation for the husband to pay in accordance with the level or one's ability level. Masyarakat Bugis memiliki tradisi pernikahan yang ditetapan secara turun temurun. Adat Bugis tentang pernikahan terbagi kedalam lima (lima) tahap, yaitu Mabbaja laleng, Mappesek-pesek, Mammanu-manu, Madduta, dan Mappasiarekeng. Meski tahapan pernikahan adat Bugis ditetapkan berdasarkan warisan leluhur, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar dalam pernikahan adat bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan, hal ini sejalan dengan ketentuan hokum Islam yang menempatkan mahar sebagai suatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang
Studi Komparasi Jadwal Salat Sepanjang Masa H. Bdurrani Mahmud dengan Hisab Kontemporer Moch. Riza Fahmi
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.35

Abstract

The calculation method of H. Abdurrani Mahmud is a classical calculation similar to the method developed by earlier scholars such as in the book of Durus Al-Falakiyah by Syekh Ma’shum Bin Ali (1887-1933). At present time there is some of the prayer timetable preparation system by using the latest astronomical data released by International observatories such as US Naval which publish The Nautical Almanac and Greenwich Observatory which publish The America Ephemeris. In all prayer time schedules along H. Abdurrani Mahmud time pattern determination date 5 (five) days such as date 1-5, 6-10, 11-15. 16-20 and so on. This is different from determining the date pattern held by the Ministry of Religious Affairs, which uses (three) days in the prayer schedules throughout its time (date 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31). Metode perhitungan H. Abdurrani Mahmud ini merupakan perhitungan dengan cara klasik sama dengan metode yang dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti yang ada pada kitab Durus al-falakiyah karya Syekh Ma’shum Bin Ali (1887-1933).Pada masa saat sekarang ini ada beberapa sistem penyusunan jadwal waktu salat diantaranya dengan mempergunakan data astronomis mutakhir yang dikeluarkan oleh observatorium-observatorium tingkat internasional seperti US Naval yang menerbitkan The Nautical Almanac dan Greenwich Observatory yang menerbitkan The American Ephemeris. Dalam jadwal salat sepanjang masa H. Abdurrani Mahmud pola penentuan tanggalnya 5 (lima) hari sekali seperti tanggal 1-5, 6-10,11-15, 16-20 dan seterusnya. Ini berbeda dengan pola penentuan tanggal yang dimiliki Kemenag RI yang memakai 3 (tiga) hari sekali dalam jadwal salat sepanjang masanya (tanggal 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31).
Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Miftahul Khair
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i3.36

Abstract

Unregistered marriage is a legal act which gives rise to legal consequences, especially for wife and child born status during the marriage period. Among them is state protection form to married couples in disputes marriage case, whereas according to legislation, unregistered marriage do not have the law power. So also with children protection. Law No. 1 Year 1974 has affirmed the matters registeringterms pertaining to marriage and the rights associated with marriage. This law clearly explains that unregistered marriages in the KUA have no power, especially for rights and obligations in family. Perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Di antaranya yaitu mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan siritidak memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak. UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ketentuan pencatatan pernikahan serta hak-hak yang terkait dengan Perkawinan. UU ini secara jelas menerangkan bahwa Perkawinan yang tidak tercatat di KUA tidak memiliki kekuatan, terutama terkait hak dan kewajiban dalam keluarga.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam More Issue