cover
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017" : 8 Documents clear
Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam M. Fuad Nasar
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.37

Abstract

The Islamic financial system covers the commercial and social sectors. Commercial sector is performed by sharia banking, sharia financing (BPRS), sharia capital market, sharia insurance, and other non-bank financial industries. While the social sector is played by religious social funds, especially zakat and waqf. The utilization of zakat funds and waqf assets for the development of social infrastructure contributes to reduce inequality, poverty and enhancing the human life quality and maintain the human dignity. Sistem keuangan Islam meliputi sektor komersial dan sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri keuangan non bank lainnya. Sedangkan sektor sosial diperankan oleh dana sosial keagamaan, terutama zakat dan wakaf. Pemanfaatan dana zakat dan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur sosial berkontribusi mengurangi ketimpangan, kemiskinan serta mempertinggi kualitas hidup manusia dan menjaga harkat martabat kemanusiaan.
Politik Hukum Waris Islam: Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi Ibnu
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.38

Abstract

The Islamic inheritance establishing law process as part of positive law in Indonesia is not easy, it experienced various ups and downs since the pre-Islamic da’wah era until now. At least there are three interests that are fighting for a role in this issue, which is common law, colonial law, and Islamic law. This study attempts to examine the legal politics surrounding inheritance law in Indonesia by comparing it to the inheritance law in Saudi Arabia that fully uses Islamic law. Proses pembentukan hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia tidaklah mudah, ia mengalami berbagai pasang surut sejak zaman sebelum dakwah Islam hingga sekarang. Setidaknya ada tiga kepentingan yang berebut peran dalam hal ini, yakni hukum adat, hukum warisan kolonial dan hukum Islam. Studi ini mencoba menelaah politik hukum seputar hukum kewarisan di Indonesia dengan membandingkannya pada hukum kewarisan di Arab Saudi yang sepenuhnya menggunakan hukum Islam.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta Ahmad Muhajir Algadri
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.39

Abstract

The objective of this research is to explain about policy implementation of nazhir wakaf empowerment in Jakarta. This evaluation research using the CIPP Evaluation Model which consists of context, input, process, and product. The data were collected through document analysis and interview. Sources of data in this evaluation consist of the Wakaf Empowerment Directorate at Religious Ministry, Regional Office of Religious Ministry DKI Jakarta, Center of Badan Wakaf Indonesia (BWI), Branch of BWI DKI Jakarta, and Nazhir Association/Forum. These results of evaluation show that: (1) nazhir empowerment have been implemented with appropriate goals and objectives to solve the problem, supported by legislation, as well as needed; (2) empowerment supported by mostly of adequate resources include strategies and methods, planing, coaching structure, programme, and infrastructure, but inadequate in terms of financing and funding, and the recruitment, (3) empowerment process through activities implemented according to plan and development patterns; (4) nazhir empowerment not achieve optimal results. Nazhir empowerment continued by increasing the efficiency of implementation process through the regulations development, synergies improvement of executor, programs development, increasing budget and sources of funds, the arrangement system of recruitment and selection, increasing intensity and range of program.. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemberdayaan nazhir wakaf di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP yang mencakup evaluasi terhadap komponen konteks, input, proses, dan produk dalam implementasi kebijakan. Data penelitian dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara. Sumber data meliputi Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, BWI Pusat dan Perwakilan DKI Jakarta, serta Asosiasi/Forum Nazhir DKI Jakarta. Analisis dokumen dilaksanakan melalui kajian terhadap Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku pedoman/panduan, serta dokumen lain yang relevan. Hasil ini evaluasi menunjukkan bahwa: (1) pemberdayaan nazhir telah dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran untuk mengatasi masalah, didukung regulasi, serta sesuai kebutuhan; (2) pemberdayaan nazhir telah didukung oleh sebagian sumber daya yang memadai meliputi strategi, metode, perencanaan, dan program yang tepat; struktur pembinaan yang lengkap, serta sarana dan prasarana, namun terdapat sumber daya yang belum memadai yaitu pembiayaan dan sumber dana serta rekrutmen; (3) proses pemberdayaan nazhir telah dilaksanakan melalui kegiatan sesuai rencana dan pola pembinaan yang ditetapkan, namun belum menjangkau semua sasaran; serta (4) pemberdayaan nazhir belum mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja, memberikan manfaat terhadap pengembangan wakaf produktif, serta peningkatan kontribusi wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan nazhir dilanjutkan dengan meningkatkan efisiensi proses pelaksanaan melalui pengembangan regulasi dan peraturan, membangun sinergi antar unsur pelaksana, pengembangan pelaksanaan program, peningkatan anggaran dan sumber dana, penataan sistem rekrutmen dan seleksi nazhir, serta peningkatan intensitas dan jangkauan program.
Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract : Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik Ahmad Munif
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.40

Abstract

This paper tries to find the existence of innovation fatwa about Hybrid Contract, Especially the ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) issued by the National Shari'ah Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in 2002. By using descriptive analysis, it can be concluded that, firstly, the DSN-MUI fatwa on IMBT is not much different from general IMBT study. Just a little different about the time transfer clause. Second, the shortcomings in the IMBT fatwa are that there is no risk management during the lease contract and its ownership transfer clause. Tulisan ini mencoba melihat keberadaan inovasi fatwa tentang Hybrid Contract, khususnya akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2002. Dengan menggunakan analisis deskriptif, diperoleh kesimpulan, pertama, fatwa DSN-MUI tentang IMBT tidak jauh berbeda dengan kajian IMBT secara umum. Hanya sedikit berbeda tentang klausul waktu pemindahan kepemilikan. Kedua, kekurangan dalam fatwa IMBT tersebut adalah belum ada manajemen resiko pada masa berlangsungnya akad sewa dan klausul pemindahan kepemilikannya.
Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia Yuli Yasin
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.41

Abstract

There are many waqf property assets which are not controlled nor managed well in our country caused by the absence of fund, is in desperate need of a solution. This paper tries to offer alternative fund sources for executing waqf lands with temporary cash waqf. Temporary Cash Waqf isn’t only allowed in the fiqh law but it’s also legal in the jurisprudence of Indonesia. Because it’s only temporary, this type of waqf is easier and more accepted by the waqif than it is for permanent waqf, thus temporary cash waqf can be a way to develop productive waqf in this country. Banyaknya aset wakaf properti di tanah air yang tidak terkelola akibat ketiadaan dana, membutuhkan sebuah konsep solutif. Paper ini mencoba menawarkan sumber dana alternatif bagi pengelolaan tanah wakaf dengan aktualisasi wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka tidak saja sah menurut hukum fikih namun juga legal menurut perundangan Indonesia. Sifatnya yang hanya sementara menjadikan wakaf uang berjangka bisa lebih diterima oleh para wakif dibandingkan dengan wakaf abadi, sehingga wakaf uang berjangka bisa menjadi wasilah pengembangan wakaf produktif di tanah air.
Paradigma Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah di Indonesia Atmo Prawiro
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.42

Abstract

The controversy of buying and selling in sharia stocks today is growing. These developments are not free and then it will be debated may or may not transactions on sharia stocks. Contemporary scholars disagree over the validity of the transaction, although the stocks identity is labeled sharia. MUI itself allows such transactions with predefined notes. This paper is intended to analyze critically how the practice of buying and selling sharia stocks in Indonesia and in some other countries? This major question is then spelled out into a few more focused minor questions: How do scholars differ in defining for sharia stocks criteria in the stocks market? What is the effect of the difference between Islamic stocks transactions validity in Indonesia for economic growth? Based on the analysis found the results that sharia stocks in Indonesia can be seen from two things. First it seen from the terms of business objects and both quantitative provisions (accounting). The provisions relating to the object of business by the current stock index are broader than the object of prohibition in fiqalat fikih. As for determining sharia or not sharia in practice stocks in Indonesia, referring the contemporary jurisprudence there is still a sharp difference. This is because that has not fully implemented the sharia right aspects. Kontroversi jual beli saham syariah dewasa ini semakin berkembang. Perkembangan tersebut tidak terlepas pula akan perdebatan boleh atau tidaknya transaksi saham syariah. Para ulama kontemporer beselisih pendapat akan keabsahan transaksi tersebut, walaupun identitas saham tersebut berlabelkan syariah. MUI sendiri membolehkan transaksi tersebut dengan catatan-catatan yang telah ditentukan. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis secara kritis bagaimana praktek jual beli saham syariah di Indonesia dan beberapa Negara lainnyai? Pertanyaan mayor ini, kemudian dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan minor yang lebih terfokus: Bagaimana perbedaan para ulama dalam menentukan kriteria saham syariah di pasarsaham? Apa akibat dari perselisihan sah tidaknya transaksi saham syariah di Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi? Berdasarkan hasil analisis ditemukan, bahwa kesyariahan saham syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua hal. Pertama dilihat dari ketentuan obyek usaha dan kedua ketentuan kuantitatifnya (akuntansi). Ketentuan yang berkaitan dengan obyek usaha oleh indek saham saat ini lebih luas dibanding obyek pelarangan dalam fikih muamalat. Adapun dalam menentukan syariah atau belum syariahnya dalam praktek saham di Indonesia, merujuk para pakar fikih kontemporer maka masih ada perbedaan yang tajam. Hal ini dikarenakan masih belum sepenuhnya mengimplementasikan aspek-aspek kesyarihan yang benar.
Pola Pemberdayaan ZIS Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dhu’afa Achmad Muhajir
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.43

Abstract

This paper aims to know the pattern of empowerment of zakat, infak and sedekah (ZIS) conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in improving the economy of dhu'afa society. This paper answers the question of how the description and pattern of management and utilization of ZIS in the dhu'afa community so that it can change their economic condition from the original become mustahik become muzakki. In this study the authors use data collection methods that is through interviews to the administrators of Yaliju and with the method of observation is also documentation. The research method used is a descriptive-qualitative describing the pattern of empowerment of ZIS in improving dhu'afa economy. Based on the research results can be concluded that the pattern of empowerment of ZIS in Yaliju apply a flexible pattern. This can be seen from the respondents' answers and data analysis that the author did about the pattern of empowerment of ZIS in improving the economy of the dhu'afa community that was built by Yaliju. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dhu’afa. Tulisan ini menjawab persoalan bagaimana gambaran dan pola pengelolaan dan pendayagunaan ZIS pada masyarakat dhu’afa sehingga dapat mengubah kondisi ekonomi mereka dari semula menjadi mustahik menjadi muzakki. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara kepada pengurus Yaliju dan dengan metode observasi juga dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriftif kualitatif yang menggambarkan tentang pola pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhu’afa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pemberdayaan ZIS di Yaliju menerapkan pola yang flexible. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan analisis data yang penulis lakukan mengenai pola pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dhu’afa yang menjadi binaan Yaliju.
Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Banyumas Rosidin; Noor Miyono
Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.44

Abstract

Work culture is a component of human quality in changing the old way becomes the new way working that is oriented to customer satisfaction or the public. Religious Affairs Office of Banyumas Regency is one of the institutions in charge of services to the community, especially religious and employees implement integrated work culture by the Ministry of Religious Affairs. The purpose of this study to know the work culture influence for the wedding service quality at the Religious Affairs Office of Banyumas, Central Java. The approach used in this study is quantitative. The study population was community service users of the wedding with a sample of 140 obtained with quota purposive random sampling method. The study states: 1) the correlation between the variables work culture and strong service quality with value 0.834; 2) Innovation is an indicator of the weakest in the variable work culture and physical evidence the weakest indicator on service quality variables 3) The amount of influence on a lot of quality work culture of service equal to 69.6% and other variables that affect the quality of service of 30.1%. Workplace culture proven to improve service and provide a significant role, so that the work culture and the employees attached to the Office of Religious Affairs in Banyumas. Kantor Urusan Agama merupakan salah satu institusi yang bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang keagamaan dan pegawainya menerapkan budaya kerja yang terintegrasi oleh Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh budaya kerja terhadap kualitas pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna jasa layanan pernikahan dengan jumlah sampel 100 yang diperoleh dengan metode kuota purposive random sampling. Hasil penelitian menyatakan : 1) korelasi antara varibel budaya kerja dan kualitas pelayanan kuat dengan nilai 0,834; 2) Inovasi merupakan indikator terlemah pada variabel budaya kerja dan bukti fisik merupakan indikator terlemah pada variabel kualitas pelayanan 3) Besarnya pengaruh budaya kerja terhadap kualitas pelayanan sebesar 69,6 % dan variabel lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 30,1%. Budaya kerja terbukti meningkatkan pelayanan dan memberikan peran yang signifikan, sehingga budaya kerja melekat pada pegawai dan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam More Issue