cover
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam" : 6 Documents clear
Kajian Perangkat Hisab Rukyat Nusantara : Rubu’ Mujayyab dan Astrolabe dalam Hisab Awal Waktu Salat Moelki Fahmi Ardliansyah
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Rukyat Hisab devices are often used in the archipelago society include rubu 'mujayyab and astrolabe. Where both have distinctive characteristic of the principles of astronomy. The start time of prayer based on the particular position of the sun, it could be easily calculated with the tool. Because rubu 'mujayyab function as calculators corner while the astrolabe as the sky map projection. In this study discusses how the use rubu 'mujayyab and astrolabe in the early reckoning prayer times as well as how the results of the comparison. This writing uses qualitative research with descriptive approach. Data collection through field research method that is using rubu 'mujayyab and astrolabe as the main instrument carried by the experimental method. The primary data obtained directly from the tool of rubu 'mujayyab, astrolabe and the data of the practice, while secondary data derived from the literature relating to the object of research. Analytical techniques such as descriptive analysis method and comparative analysis method. Based on the practice field, the study found that the method of calculation used rubu 'mujayyab has quite long calculation process, while using the astrolabe is relatively short. Both of which are classified in taqribi hisab. Comparison between rubu 'mujayyab and astrolabe with reference ephemeris have different time between 1-4 minutes for rubu' and 1-3 minutes for the astrolabe. Abstraksi Perangkat Hisab Rukyat yang sering digunakan di kalangan masyarakat Nusantara yakni rubu’ mujayyab dan astrolabe. Dimana keduanya memiliki ciri konsep yang khas dalam prinsip-prinsip astronomi. Awal waktu salat yang didasarkan pada posisi matahari tertentu, maka sesungguhnya dapat diperhitungkan dengan alat tersebut. Karena rubu’ mujayyab berfungsi sebagai alat hitung sudut sedangkan astrolabe sebagai proyeksi peta langit. Pada kajian ini membahas bagaimana penggunaan rubu’ mujayyab dan astrolabe dalam hisab awal waktu salat serta bagaimana hasil komparasinya. Tulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) yaitu menggunakan rubu’ mujayyab dan astrolabe sebagai instrumen utamanya yang dilakukan dengan metode eksperimen. Data primer diperoleh langsung dari alat rubu’ mujayyab dan astrolabe dan data hasil praktek, sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik analisis berupa metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif. Berdasarkan praktek lapangan, penelitian ini menemukan bahwa metode perhitungan menggunakan rubu’ mujayyab proses perhitunganya cukup panjang, sedangkan menggunakan astrolabe relatif singkat. Di mana keduanya diklasifikasikan dalam hisab taqribi. Komparasi antara rubu’ mujayyab dan astrolabe dengan acuan ephemeris terdapat selisih yakni 1-4 menit untuk rubu’ dan 1-3 menit untuk astrolabe.
Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal Mustolih Siradj
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract During this time most of the arguments in eliminating halal assurance system (SJH) is based on sectarian argument because the benefit is just come to a certain denomination, Islamic Ummah, on the other hand harming another religion. Textually could be phrase 'halal' is synonymous with the everyday vocabulary of the Muslims. But when we examined further, the problem of availability of halal products is not only a matter of Islamic Ummah, but also the problems of humanity. Because of the food consumed by the human race originated chain up to the birth of civilization is exist and specified quality. The halal food is kosher and thoyyib (good / nutritious) will give birth to a superior human generation. State in this matter has also been actively contribute to provide halal food products through a variety of regulatory instruments. This happened long before the enactment of Law No. 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee (UU-JPH). There are many laws that spread such as the food laws, health laws, consumer protection laws and regulations under enactment reserved. Birth of UUJPH inspired by Islamic Shari'a becomes a confirmation of how the urgency of halal product assurance is a very urgent problem in addition to responding to the trend of global halal being implicated. By doing so, the consumer society are protected and inwardly feel comfortable consume and use products manufactured by businesses (manufacturers), both domestic and export. Abstraksi Selama ini kebanyakan argumentasi dalam mengelominasi sistem jaminan halal (SJH) didasarkan pada argumentasi sektarian karena hanya menguntungkan ummat agama tertentu yakni ummat islam, di sisi lain merugikan ummat agama lain. Secara tekstual bisa frase ‘halal’ memang identik dengan kosa kata sehari-hari kaum muslim. Akan tetapi bila dicermati dan ditelisik lebih jauh masalah ketersediaan produk halal bukan hanya masalah ummat islam, akan tetapi persoalan kemanusiaan. Karena dari makanan yang dikonsumsi bermula rantai kehidupan ummat manusia hingga lahirnya peradaban bisa ada dan ditentukan kualitasnya. Makanan yang halal dan thoyyib (baik/bergizi) akan melahirkan generasi manusia yang unggul. Negara dalam persoalan ini juga telah aktif hadir berkontribusi menyediakan produk pangan halal melalui berbagai instrumen regulasi. Hal ini terjadi jauh sebelum lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) ada banyak peraturan yang tersebar seperti pada undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Lahirnya UUJPH yang terilhami oleh syariat islam menjadi penegas betapa urgensi jaminan produk halal merupakan persoalan yang sangat mendesak disamping merespon tren halal global yang sedang menggejala. Dengan begitu, masyarakat konsumen terlindungi dan secara batin merasa nyaman mengkonsumsi dan menggunakan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha (produsen), baik domestik maupun ekspor.
Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Kesiapan Peradilan Agama Abdul Halim Muhamad Sholeh
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The rapid growth of Shariah economic assets in Indonesia raises a logical consequence for increasing economic disputes Shari'ah. Shari'ah economic dispute resolution through the courts is the absolute authority of the Religious Court. This is confirmed by the Law No. Court Decision No. 3/2006 and 93 / PUU-X / 2012. To be able to perform well in order to resolve economic disputes Shari'ah potentially increase in the Religious, the readiness of the Institute of Justice Religion is the absolute thing that must be strengthened. Based on the results of the study in this article, the Institute for Religious Courts--although not yet maximum— it has been sufficiently prepared to handle economic disputes Shari'ah. Readiness includes the readiness of facilities aspects, human resources aspects, and the rules / laws aspects. However, it still needs to be improved readiness by completing the religious courts as a means of additional board space curator for the settlement of disputes bankrupt; increase the number of judges who are certified in the handling of economic disputes Shari'ah, and as soon as possible to legalize a draft compilation of economic events shari'a law in order to serve as guidelines in case areas of economic news events Shari'ah. Abstraksi Pesatnya pertumbuhan aset ekonomi syari’ah di Indonesia menimbulkan konsekuensi logis bagi meningkatnya sengketa ekonomi syari’ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur pengadilan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikukuhkan dengan UU No. 3/2006 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang berpotensi meningkat di Pengadilan Agama, maka kesiapan Lembaga Peradilan Agama merupakan hal mutlak yang harus diperkuat. Berdasarkan hasil kajian dalam artikel ini, Lembaga Peradilan Agama –meskipun belum maksimal– telah cukup siap untuk menangani sengketa ekonomi syari’ah. Kesiapan itu meliputi kesiapan dari aspek fasilitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek peraturan/hukum. Meski demikian, kesiapan itu masih perlu ditingkatkan dengan melengkapi sarana dalam pengadilan agama seperti penambahan ruang dewan kurator untuk penyelesaian sengketa pailit; menambah jumlah hakim yang bersertifikat dalam penanganan sengketa ekonomi syari’ah, serta sesegera mungkin melegalkan draf kompilasi hukum acara ekonomi syari’ah agar dapat menjadi pedoman dalam berita acara bidang perkara ekonomi syari’ah.
Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah bagi Perbankan Syari’ah di Indonesia dan Malaysia Ali Rama
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Shariah governance is a term that would represent a model of corporate governance designed to ensure the compliance of shariah principles. The study analyzes the regulatory framework of shariah governance system for Islamic financial institution between Indonesia and Malaysia, based on the legal framework in each jurisdiction. Comparative analysis is conducted on the four major aspects of shariah governance, namely regulatory framework, organizational structure, process and function of shariah council. The study finds that there are many similarities as well as difference of shariah governance practices in both countries. The similarity, for example, is that both countries have a centralized fatwa council at national level and shariah board at firm level to supervise the implementation of fatwa at industry. According to the process of shariah governance particularly on the restriction of any appointment as shariah board in other financial institutions and qualification for the shariah board, Malaysia adopts strict approach, while Indonesia adopts moderate approach. Abstraksi Tata kelola syari’ah atau shariah governance merupakan istilah yang dapat merepresentasikan akan suatu model tata kelola yang didesain secara kelembagaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syari’ah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa model tata kelola syari’ah bagi lembaga keuangan syari’ah yang ada di Indonesia dan Malaysia, berdasarkan kerangka hukum di masing-masing yurisdiksi tersebut. Analisis komparatif dilakukan pada empat aspek utama dari sistem tata kelola syari’ah, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan syari’ah. Penelitian ini menemukan berbagai kesamaan dan perbedaan tentang model tata kelola syari’ah di kedua negara tersebut. Persamaanya misalnya adalah kedua negara tersebut menerapkan sistem sentralisasi fatwa melalui lembaga fatwa di tingkat nasional yang pengawasan penerapannya di industri dilakukan oleh dewan syari’ah pada internal perusahaan. Sementara pada aspek proses khususnya masalah rangkap jabatan dan kompotensi bagi anggota dewan syari’ah, di Malaysia menggunakan pendekatan ketat. Sementara di Indonesia cenderung moderat.
Strategi Pengembangan Industri Produk Halal Lady Yulia
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In the era of globalization, business of halal products has been a major contributing sectors on the world economy. Sector of halal products has been into areas that dominate global trade business. With the huge market potential, in which the Muslim world today has exceeded 1.6 billion, also supported by development of halal lifestyle of non-Muslim communities, it leading to the potential market for halal products is increasing. In this case, halal products have become rahmatan lil Alamin for that use or consume it or for those who are involved in the business of halal products. In addition to halal products provide benefit for those who consume it, also provide economic value to businesses halal products. Indonesia with the largest Muslim community, may take a dominant role in the global halal products business. In order for domestic halal industry can grow and develop rapidly so as to offset the global halal products trade, it is necessary to work hard to encourage the rise of Indonesian halal industry. Industrial products are acceptable and desirable community itself and become a mainstay of export commodities so as to move the real sector and the national economy it is necessary to foster a proper strategy for the development of halal industry in Indonesia. Abstraksi Pada era globalisasi, bisnis produk halal tidak dipungkiri lagi telah menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian dunia. Sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global. Dengan potensi pasar sangat besar, dimana muslim dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, juga didukung dengan berkembanganya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dalam hal ini, produk halal telah menjadi rahmatan lil alamîn bagi yang menggunakan atau yang mengonsumsinya atau bagi yang terlibat dalam bisnis produk halal. Selain produk halal memberikan kebaikan bagi yang mengonsumsinya, juga memberikan nilai ekonomi bagi pelaku bisnis produk halal. Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim terbesar, berpeluang dominan mengambil peran dalam bisnis produk halal global. Agar industri produk halal dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga mampu mengimbangi perdagangan produk halal global, maka perlu kerja keras mendorong bangkitnya industri produk halal Indonesia. Produk industri yang dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri dan menjadi andalan komoditi ekspor sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional maka perlu strategi yang tepat untuk pengembangan industri produk halal Indonesia.
Siasat Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) Era Penjajahan Jepang Dinno Munfaizin Imamah
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Nahdlatul Ulama (NU) provides colour in the independence movement in the Japanese colonial era. As an organization with the largest network up to the village level, NU put da’wah strategy to get the chance to build strength Islamic boarding School (pesantren) and clerics or Kyai for subsequent use against the occupation. In this case, NU does not put frontally opposite position, but chose against the Japanese policy of soft diplomacy that seeks to use the power of Islam for political and economic interests in the face of the West. Abstraksi Nahdlatul Ulama (NU) memberi warna dalam pergerakan kemerdekaan di era penjajahan Jepang. Sebagai organsisasi dengan jaringan terbesar hingga tingkat desa, NU menempatkan siasat dakwah untuk mendapatkan kesempatan membangun kekuatan pesantren dan kyai untuk selanjutnya digunakan melawan penjajahan. Dalam hal ini, NU tidak menempatkan posisi berlawanan secara frontal, melainkan memilih soft diplomacy melawan politik Jepang yang berusaha menggunakan kekuatan Islam untuk kepentingan politik dan ekonominya di hadapan Barat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam More Issue