cover
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam" : 7 Documents clear
Pemaknaan Fî sabîlillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer Siti Tatmainul Qulub; Ahmad Munif
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Tulisan ini mencoba menggambarkan perspektif ulama kontemporer mengenai “fî sabîlillâh” sebagai salah satu mustahiq zakat. Sebab kata “fî sabîlillâh” masih tampak global. Dari kajian terhadap beragam literature, diperoleh kesimpulan bahwa ulama kontemporer mencoba memaknai kata fî sabîlillâh agar sesuai dengan konteks kekinian. Dengan pemaknaan tersebut, zakat diharapkan juga bisa disalurkan untuk aspek-aspek pengembangan pendidikan, peradaban, dan kebudayaan Islam. Abstract This paper is trying to describe the perspective of contemporary ulama about fî sabîlillâh as one of the mustahiq zakat. Because the word "fi sabilillah" still appears globally. From the study of a variety of literature, we concluded that contemporary ulama try to interpret the word fi sabilillah to fit in the present context. With these meanings, zakat is expected to be distributed into development aspects of education, civilization, and culture of Islam Keywords: fî sabîlillâh, contemporary, zakat
Peruntukan Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kaitannya dengan Wakaf Produktif Nurkaib Nurkaib
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Salah satu kendala untuk mewujudkan wakaf produktif yang baru adalah pemahaman masyarakat calon wakif dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) mengenai peruntukan wakaf. Peraturan perundang-undangan wakaf sendiri tak satu pun mendefinisikan apa itu peruntukan wakaf. Kekosongan definisi ini menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda mengenai peruntukan wakaf dan kadang menyebabkan kesulitan dalam penulisan dokumen wakaf dengan peruntukan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif tulisan ini berupaya menelusuri pengertian peruntukan wakaf dari penggunaan kata tersebut dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan menganalisisnya sedemikian rupa sehingga bisa disimpulkan definisi peruntukan wakaf dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan definisi yang ideal menurut penulis. Abstract One of the obstacles to realize new productive waqf is the public's understanding of candidates wakif and officials certificate maker of waqf pledge (PPAIW) regarding the designation of waqf. Law regulation itself neither defines what the designation of waqf. Emptiness this definition raises a different understanding of the allotment of waqf and sometimes cause difficulties in writing the document waqf with more specific designation. By using descriptive analysis of this paper seeks to explore the notion of waqf designation in using the word of waqf legislation and analyze it in a way that could be concluded in the designation definition of waqf legislation and the definition of the ideal according to the writer.Keywords: Wakaf produktif, regulasi, kesejahteraan
Pertumbuhan Aset Wakaf dan Dilema Produktifitas Zainul Arifin
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar, tetapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, juga telah mendorong produktifitas tanah wakaf dengan memberikan bantuan wakaf produktif. Hal ini berdampak pada pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan aset wakaf. Tetapi, jika dibandingkan dengan besarnya aset wakaf, pertumbuhan pendapatan tersebut masih terbilang kecil. Ini bisa terjadi karena sebagian besar tanah wakaf di Indonesia, peruntukannya adalah tempat ibadah. Di samping itu, temuan lain juga menunjukkan, para nazhir ternyata tidak terfokus dalam mengelola aset wakaf, mereka jadikan sebagai pekerjaan sambilan dan tidak diberi upah. Abstract Indonesia holds large potential of waqf, but the potential has not been optimally managed and utilized. The Government, through the Ministry of Religious Affairs, has encourage productivity of land waqf by providing productive waqf. This give impact to the growth of waqf asset management results. However, when it compares to the magnitude of waqf assets, the revenue growth is still relatively small. This can be happen because most of waqf is landwaqf in Indonesia, the designation is a place of worship. In the other hands, another findings show, the Nazhir was not focused in managing waqf assets, they make as a sideline and not be rewarded. Keywords: Waqf Asset, productivity, Ministry of Religious Affairs
Zakat Profesi: KajianHukum Islam dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer Naif Adnan
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Wacana zakat profesi muncul sebagai respon terhadap prinsip keadilan dalam eksistensi syariat Islam, sebagai salahsatu wacana aktivitas ekonomi Islam yang belum mendapat perhatian yang signifikan dalam kitab-kitab fikih klasik. Berpijak dari prinsip keadilan itu, ulama kontemporer berusaha menginterpretasikan persoalan zakat yang hanyaberkisar pada zakat mal seperti hasil pertanian, perniagaan dan pertambangan meluas kepada zakat hasil profesi dan penghasilan yang diqiyaskan nisabnya keemas dan perak. Abstract The discourseof zakat profession emerged as a response to the principle of justice in the existence of Islamic law, as one of the economic activities of Islamic discourse which has not received significant attention in the classical fiqh books. Based on the principle of justice, contemporary ulama trying to interpret issues which only the range of zakat mal such as agriculture, commerce and mining extends to zakat profession and income results are equal to gold and silver. Keywords: Zakat, Profession , Income, Qiyas
Arah Baru Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemberdayaan Zakat Angga Marzuki; Ibnu Qomar
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Public policy is no longer understood as changingobligation. Public policy is interpreted as an effort to provide services, development and strengthening of community life. Through good public policy, each oriented program on public satisfaction and excellent service. Including in the management of zakat, the government has issued a policy steps and phases to realize the noble ideals of economic alleviation of the people. Through public policies oriented to the satisfaction of the public, the government has stepped away to formulate, to implement and to evaluate the implementation of zakat management with community involvement. Abstraksi Kebijakan publik tidak lagi dimaknai sebagai penggugur kewajiban. Kebijakan publik dimaknai sebagai upaya menghadirkan pelayanan, pembinaan dan penguatan kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan publik yang baik, setiap program berorientasi pada kepuasan publik dan pelayanan prima. Termasuk dalam hal pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan langkah dan kebijakan sebagai tahapan mewujudkan cita-cita mulia pengentasan ekonomi umat. Melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kepuasan publik, pemerintah telah melangkah jauh merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat. Keywords: public policy, zakat/charity, participation
Infâq Menurut Perspektif Al-Qur’an Sulaiman Ibrahim
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Advocated to infaq, to every Muslim to use their property in a way that is good and true. Including by channeling such assets to improve the lives of private and public, to narrow the distance of separation between the rich and the poor. According to the Koran, the property has a social function. When collecting treasures must be halal and good principle, and considering the interests of society. Because the property we have is actually coming from Allah. In which people were given a mandate to use and take care of the property for the benefit of personal, family and community in the frame of devotion to Alah SWT. Abstraksi Pensyariatan infak, mengarahkan setiap muslim agar menggunakan harta mereka dengan cara yang baik dan benar. Di antaranya dengan menyalurkan harta tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pribadi dan masyarakat, mempersempit jarak pemisahan antara si kaya dan si miskin. Menurut al-Qur’an, harta milik itu mempunyai fungsi sosial. Ketika mengumpulkan harta haruslah prinsip halal daan baik, serta memperhatikan kepentingan masyarakat. karena harta yang dimiliki itu sebenarnya hanya pinjaman dari Allah swt. di mana manusia diberi amanat untuk menggunakannya dan mengurus harta itu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam bingkai pengabdian kepada Allah swt. Keywords: Koran, donation/infaq, concept
Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali Uup Gufron
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article focuses on studying and observing the thought of Al-Ghazali on the concept of good governance. It is expected to obtain the answer how exactly the concept of political ethics he put it, so it can be a reference and a foothold in the management of state and government in this modern century. So, this reseach is to answer how the concept of political ethics in the view of of Al-Ghazali and what the view of Al-Ghazali on government ethics that can be interpreted as the principles of good governance is. The objectives of this writing is to make formulation the concept of good governance of Al-Ghazali based on ethics philosophy. The writer concludes that Al-Ghazali suggested or gave some advices to the rulers how to make good governance (husn al-siyâsah) based on ethics. These are formulated into seven principles such as competence (kafă’ah); doing fairness (‘âdalah); live by low profile (basâthah); working honesty (amanâh); having responsiveness (istijăbah); humble and sincerity (Tawaddhu’ wal Ikhlash); and meekness to public (rifq). Abstraksi Tulisan ini fokus pada kajian dan menggali pemikirian Al-Ghazali tentang konsep kepemerintahan yang baik. Diharapkan dapat memberikan jawaban bagaimana sebenarnya konsep etika politik yang ia kemukakan, sehingga dapat menjadi acuan dan pijakan dalam pengelolaan negara dan pemerintahan di abad modern ini. Jadi, penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana konsep etika politik dalam pandangan Al-Ghazali dan apa pandangan Al-Ghazali tentang etika pemerintahan yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membuat formulasi konsep tata kelola yang baik dari Al-Ghazali berdasarkan etika filsafat. Penulis menyimpulkan bahwa Al-Ghazali menyarankan atau memberikan beberapa nasihat kepada penguasa bagaimana membuat tata pemerintahan yang baik (husn al-siyasah) berdasarkan etika. Ini diformulasikan ke dalam tujuh prinsip seperti kompetensi (kafa'ah); melakukan keadilan ('adalah); hidup dengan rendah hati (basâthah); kejujuran bekerja (amanah); memiliki respon (istijăbah); rendah hati dan ketulusan (Tawaddhu 'wal Ikhlash); dan kelembutan untuk umum (rifq). Keywords: Islam, Government, Good governance

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam More Issue