cover
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam" : 6 Documents clear
Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga syafaat muhammad
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Fenomena cerai gugat sebagaimana tercantum dalam penelitian Balitbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2001 hingga tahun 2015 lalu, juga ditemukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Data Peradilan Agama Kabupaten Kuningan menunjukkan, perbandingan cerai gugat: cerai talak, yang mencapai angka ± 70:30 persen,khusus selama rentang Tahun 2012 hingga 2015. Selisih dari perbandingan angka yang muncul dari daerah ini jelas menjadi menarik untuk dikaji,selain karena untuk menguji tren meningkatnya cerai gugat di level nasional, namun juga dalam rangka mendapatkan variasi gambaran atas cerai gugat yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebagai daerah dengan lokus geografis berupa perbukitan dan didominasi oleh wilayah pedesaan, serta dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masuk dalam daerah wisata berkembang, ditemukannya fenomena tinggi cerai gugat memunculkan pertanyaan besar: sejauhmanakah sebenarnya faktor modernitas dan berbagai turunannya memengaruhi budaya masyarakat di Kabupaten Kuningan. Dan pola cerai gugat seperti apakah yang dapat tergambarkan dari proses cerai gugat (perceraian) yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga dengan digambarkannya realitas sosiologis yang ada di balik fenomena cerai gugat itu, kelak dapat memberikan nilai kebermanfaatan bagi segenap pihak penentu kebijakan khususnya dalam menentukan metode problem solving atas perkara terkait, maupun secara umum dapat menjadi ibrah bagi segenap pasangan dalam memahami sunnah modernitas yang secara terbuka, kini telah memasuki ruang-ruang privat dan memengaruhi relasi-relasi tradisional keluarga. Abstract The phenomenon of contested divorce as stated in Body of Research and Development and Research and Training Center of the Ministry of Religious Affairssince 2001 to 2015 and then, also found in the district of Kuningan, West Java. Data Religious Court District Kuningan showed, comparison contested divorce: talaq divorce reached ± 70:30 percent, specifically over the range of 2012 to 2015. The difference from the comparison figures that emerged from this area obviously be interesting to examine, Not only to the trend test of rising contested divorce at the national level, but also in order to get an overview variation on contested divorce in the district of Kuningan. As the region with the geographical locus of hills and dominated by rural areas, as well as the economic conditions of society are included in the developing tourist area, the discovery of the phenomenon of high-contested divorce raises a big question: to what extent is actually a factor of modernity and various derivatives affect the culture of the people in the district of Kuningan. And what kind of contested divorce patterns can be illustrated by the process of contested divorce (divorce) in the district of Kuningan. Therefore, the representation of sociological realities behind the phenomenon of contested divorce, someday could provide value of usefulness for all the policy makers, especially in determining the method of problem solving of a case related, and generally can be ibrah for all couples in understanding the Sunnah of modernity openly. Where today, it entered private spaces and the influence of traditional family relationships.
Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon angga marzuki
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Angka perceraian yang terjadi di kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2015 disebabkan faktor-faktor yang kompleks. Ada beberapa faktor yang mengalami penurunan dan ada pula faktor yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut.Permasalahan ekonomi dan tidak ada keharmonisan, adalah dua faktor dominan yang mengalami peningkatan secara angka sebagai penyebab terjadinya perceraian. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari kemadirian perempuan secara ekonomi, sikap dan terbukanya informasi untuk diakses pada dewasa ini.Tulisan ini menyimpulkan bahwa mediasi yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk menekan angka peristiwa perceraian belum berjalan secara optimal, baik itu dikarenakan oleh kurang kooperatifnya pihak yang mengajukan perceraian maupun dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Abstract The divorce rate occurred in Cilegon city in the period of 2009 to 2015 caused by complex factors. There are several factors that decreased and there are factors that tend to increase during that period. Economic problems and there is no harmony, are two dominant factors that had increased in numbers as the cause of divorce. This fact can not be separated from economic independence by women, attitudes and information to be accessed today. This paper concludes that mediation should be optimized to reduce the number of divorce case that has not run optimally, it cause by the lack of the couple cooperation who propose divorce as well as from another party whom involved in it.
Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung muhammad ishom
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Pemidanaan pelanggaran perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung adalah berkisar seputar poligami dan perkawinan di bawah tangan. Dasar hukum material yang diterapkan untuk menjerat pelanggaran perkawinan adalah KUHP (Pasal 279). Sedangkan Perundang-undangan administrasi perkawinan yang bersanksi pidana (administrative penal law), dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak dipakai sama sekali. Dengan menerapkan studi hukum normative (law in book), tampaknya implementasi kebijakan pidana (penal policy) pelanggaran perkawinan lebih baik diatur dalam Undang-undang pidana (KUHP) daripada Perundang-undangan hukum pidana atau Perundang-undangan administasi yang bersanksi pidana. Abstract Criminalization of marriage in violation of Supreme Court decisions are revolved around polygamy and marriage under the hand. The legal basis of the material that is applied to ensnare marriage is a Criminal Code/KUHP (Article 279). But, administrative penal law, in Law No. 22 Year 1946 jo. Law No. 32 Year 1954 and Government Regulation No. 9 The year 1975 was not used at all. By applying the study of normative law (law in book), it seems penal policy on Criminal Cases of Marriage is better regulated in a Criminal Code/KUHP rather than penal law or administrative penal law.
Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia) muchtar ali
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Hukum perkawinan dalam sebuah negara banyak dipengaruhi agama atau madzhab yang dipeluk mayoritas masyarakatnya. Hal ini juga berlaku di Indonesia, Pakistan Malaysia dan Tunisia. Keempatnya memiliki kesamaan dalam hal sumber pengambilan hukum perkawinan dari fikih Islam. Keempatnya juga menerapkan sistem hukum perkawinan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sebagai konsekuensi perbedaan sosio kultur masyarakat di masing-masing negara. Walhasil, ketiganya sama-sama menerapkan ketentuan Islam tentang ketentuan perkawinan dengan perbedaan pada beberapa aspek. Termasuk dalam hal pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perkawinan, keempatnya juga memiliki perbedaan meski sama-sama bersumber dari fikih Islam. Abstract Marriage law in a country influenced by many religions or sects which embraced by the majority of society. This case is also happen in Indonesia, Malaysia, Tunisia and Pakistan. Four countries have similarity in terms of making marriage law from Islamic fiqh. The four countries were also introduced a system of marriage laws that difference from one to another, as the consequences of differences in socio-cultural community in each country. As the result, the three countries are equally applying the provisions of Islam on marriage provisions that have differences in some aspects. Including criminal matters for the parties who violate the provisions of the marriage, the four countries also have differences eventhough from the same source of Islamic fiqh.
Kebahagiaan Ibu Tunggal Sebelum dan Sesudah Perpisahan dengan Suami ifa avianty
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Kebahagiaan yang dirasakan dalam perkawinan disebabkan oleh banyak factor, seperti model keterpasangan/pola relasi antara suami-isteri, yang juga melibatkan masalah keterlekatan terhadap pasangan, di samping factor ekonomi. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan adanya orang ketiga, bisa merusak harmonisnya sebuah perkawinan, merupakan penyebab terjadinya perpisahan, selain perpisahan sebab meninggal dunia. Pada umumnya, pada rumah tangga yang sebelumnya harmonis, ketika terjadi perpisahan, akan menyebabkan kesedihan bagi isteri yang sekarang menjadi ibu tunggal. Sementara pada rumah tangga yang tidak harmonis dan kemudian bercerai, bukan hanya kesedihan yang dialami ibu tunggal, namun juga trauma. Kebahagiaan ibu tunggal adalah ketika ia bisa keluar dari traumanya dan memfokuskan kehidupannya untuk masa depan anak-anaknya pasca perpisahan dengan suami. Abstract Perceived happiness in marriage is caused by many factors, such as the model of couple/pattern of relations between husband and wife, which also involves a problem of bonding against the couple, beside the economic factors. The problem of domestic violence and a third person could be a damage of the marriage harmony, it is the cause of the breakup, in addition to separation because of the partner is pass away. In general, households that previously in harmony, but when a separation occurs, it will cause grief for the wife who is now a single mother. While households that are not in harmony and then divorced, not only the grief experienced by single mothers, but also trauma. Happiness for single mother is when they can get out of the trauma and give their focus for the future of their children after separation with the husband.
Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-UndangKekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab taufan firdaus; neng lisyahidah
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.Dari analisa yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi’i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi. Abstract The scholars agreed that reconciliation is allowed in Islam. This reconciliation effort is given as a last alternative to reconnect inner and outer relationship that disconnected. From the analysis that has been done brought to Imam Hanbali thought that reconciliation only occur through mixing. Once the mixture happen, then there is reconciliation eventhough there is no intention. According to Imam Hanafi, instead of mixing, reconciliation occur through touch and kiss and stuff like that. Imam Malik added it should refer to their intention of action in addition to the husband, this opinion is contrary to the opinion of Imam Hanafi that states reconciliation can be happen if there is physical action without any intention. While Imam Shafi'i stated that reconciliation need a clear speech for people who can say it, and invalid if it just show by the behaviour. On the other hands, opinion is considered more relevant to the context of Indonesia is the opinion of Imam Shafi'i was the statement that requires the present of a witness.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam More Issue