Garuda - Garba Rujukan Digital

Perhitungan Arah Kiblat Masjid Menggunakan Teodolit di Kebonsari Madiun Aro Qodam Arrasyid; Kadenun Kadenun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Qibla direction is the direction that Muslims go to in carrying out worship, especially prayer. The determination of the Qibla direction in the Fatma Zahra, Al-Falah, and Baitul Muttaqin Mosques used to still use simple tools. Whereas in this day and age, all modern equipment already exists. From the differences of time, the writer is interested in studying the calculation of Qibla direction by using theodolite, by determining the direction of Qibla before using theodolite and after using theodolite. This research uses quantitative methods by collecting observational study data, interviews, and documentation to related parties. The primary source is data from interviews and direct research in the field. While the secondary data is taken from books, journals and theses related to this research. From the results of this study that the Mosques studied have not yet led to a perfect Qibla. The qibla direction in each Mosque is as follows: Qibla direction in Fatma Zahra Mosque is 650 35 '5.64'', in Al-Falah Mosque is 650 34' 21.17 '', and in Baitul Muttaqin Mosque is 650 35 '2.5''. from the direction of the Qibla which was originally the Fatma Zahra Mosque 610 05'11.28 '', Al-Falah Mosque 67009 '43.34'', and the Baitul Muttaqin Mosque 70057 '35.00'. Arah kiblat merupakan arah yang dituju umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya shalat. Penentuan arah kiblat di masjid Fatma Zahra, Al-Falah, dan Baitul Muttaqin dulunya masih menggunakan alat yang sederhana. Sedangkan pada zaman sekarang ini, sudah zamannya modern semua peralatan canggih sudah ada. Dari perbedaan zaman tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perhitungan arah kiblat dengan menggunakan alat theodolit, dengan menentukan arah kiblat sebelum menggunakan alat theodolit dan setelah menggunakan alat theodolit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data bersifat Studi Observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait. Sebagai sumber primernya yaitu data dari hasil wawancara dan penelitian langsung di lapangan. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini bahwa masjid-masjid yang diteliti belum mengarah ke kiblat secara sempurna. Adapun arah kiblat di masing-masing masjid adalah sebagai berikut: Arah kiblat di masjid Fatma Zahra ialah 650 35’ 5.64’’,di masjid Al-Falah ialah 650 34’ 21.17’’, dan di masjid Baitul Muttaqin ialah 650 35’ 2.5’’. dari arah kiblat yang semula masjid Fatma Zahra 610 05’11.28’’, masjid Al-Falah 67009’ 43.34’’, dan masjid Baitul Muttaqin 70057’35.00’’.

Relevansi Penerapan Produk Multijasa pada Islamic Microfinance Institutions dengan Kesejahteraan Masyarakat Eny Latifah; Cindy Andini Fariskasari
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

The purpose of this was to determine the application and relevance of multi-service products in the form of overseas money transfer services in the Islamic microfinance institutions namel the TKI Artha Mulya Sharia., as well as the economy Welfare of the community, especially members of the TKI Artha Mulya Sharia Lamongan. The result of this reseach are the application of overseas money transfer service to the TKI Artha Mulya Sharia is based on the ijarah and wakalah contracs. The existence of overseas money transfer service greatly affects the welfare of the economy. This can be seen where the majority of the community also work as migrant Workers abroad. So that, overseas money transfer service is most superior service in this TKI Artha Mulya Sharia Cooperative, because this service can help the wider community, aspecially TKI in sending money to the families, because the community is still weak in using the internet. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan dan relevansi produk multijasa pengiriman uang luar negeri di Islamic Microfinance Institutions yang bernama koperasi syariah TKI Artha Mulya serta dengan kesejahteraan perekonomian msyarakat khususnya anggota Koperasi Syariah TKI Artha Mulya Lamongan. Hasil penelitian adalah penerapan dari jasa keuangan luar negeri pada Koperasi Syariah TKI Artha Mulya ini didasarkan pada akad ijarah dan akad wakalah. Adanya jasa pengiriman uang luar negeri sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian .Hal ini dapat dilihat dimana mayoritas masyarakatnya juga berprofesi sebagai TKI di luar negeri. Sehingga jasa pengiriman uang luar negeri ini menjadi jasa yang paling diunggulkan pada Koperasi Syariah TKI Artha Mulya ini, karena jasa ini bisa membantu masyarakat luas khususnya para TKI dalam mengirimkan uang kepada keluarganya karena masyarakat masih lemah dalam penggunaan internet.

Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis Abdul Kolib
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Health is recognized internationally as one of the human rights that needs to be upheld, as well as in the laws of the State of Indonesia. Health services are provided to all Indonesian citizens as a mandate from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The doctor as one of the parties providing health services to the patient has responsibilities and obligations that he must fulfill to the patient, where the patient's expectation of the health services provided by the doctor is that the patient gets healing as there is a therapeutic agreement agreed between the patient and the doctor. But sometimes there are some conditions that result in the results of health services provided by doctors to patients not in accordance or far from what has been expected by both parties, where it can be called a medical risk, and those that occur due to medical negligence, but both - both have 2 (two) different consequences, so in this study will discuss the comparison between medical negligence with medical risks. This research has 2 (two) formulations of the problem, namely: (1) How is the determination of the doctor's medical action as a medical negligence or medical risk ?; and (2) How is the comparative analysis between medical negligence and medical risk ?. The research method used is juridical-normative legal research, with the support of secondary data consisting of: (1) primary legal material: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code (KUHP), Universal Declaration of Human Rights, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Government Regulation No. 290 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Approval of Medical Measures; (2) secondary legal materials: health law textbooks, and health law journals; and (3) tertiary legal material: Language dictionaries and terms. Kesehatan diakui di dunia internasional sebagai salah satu dari Hak Asasi Manusia yang perlu dijunjung tinggi, begitupula dalam hukum Negara Indonesia. Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter sebagai salah satu Pihak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien memiliki tanggungjawab serta kewajiban yang harus ia penuhi terhadap Pasien, dimana harapan Pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter adalah Pasien memperoleh kesembuhan sebagaimana adanya perjanjian terapeutik yang disepakati diantara Pasien dengan Dokter. Namun adakalanya terdapat adanya beberapa kondisi yang mengakibatkan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter kepada Pasien tidak sesuai atau jauh dari apa yang telah diharapkan oleh kedua belah Pihak, dimana hal tersebut dapat disebut sebagai risiko medis, dan adapula yang terjadi akibat kelalaian medis, namun kedua-duanya memiliki 2 (dua) konsekuensi yang berbeda, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan antara kelalaian medis dengan resiko medis. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana penentuan tindakan medis dokter sebagai suatu kelalaian medis atau resiko medis?; dan (2) Bagaimana analisis perbandingan antara kelalaian medis dengan resiko medis?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan dukungan data sekunder yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Universal Declaration of Human Rights, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Pemerintah No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; (2) bahan hukum sekunder: buku teks hukum kesehatan, dan jurnal hukum kesehatan; dan (3) bahan hukum tersier: kamus Bahasa dan istilah.

Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Warung Kopi Lesehan yang Mempekerjakan Perempuan demi Meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo Roin Umaya; Nafi’ah Nafi’ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Maximizing “cuan or profit” in a business is a necessity. Traders often memorize all means in marketing their merchandise. Likewise, coffee sellers on Suromenggolo street or new road in Ponorogo Regency. In attracting customers they deliberately involve "sexy" women to sell their trade. This is a field of research, researchers go directly to the field to examine gaps that occur, data collection techniques using interviews, observation and data analysis. Various reasons for women to become coffee shop servants on Suromenggolo street, starting from the low level of education to being pushed aside, the difficulty of meeting family needs is a major factor. While in terms of the analysis the sociology of Islamic law, it was found that injustice in the process of cooperative interaction between coffee shop business owners and the female servants. Even though they are aware of the injustices and dishonesty that occur in reality they cannot fight the consequences of the agreed standard rules at the beginning. Memaksimalkan cuan dalam sebuah bisnis maupun usaha merupakan keniscahyaan. Pedagang seringkali menghalkan segala cara dalam mamasarkan dagangannya. Begitu juga para penjual kopi di jalan Suromenggolo atau jalan baru Kabupaten Ponorogo. Dalam menarik pelanggan mereka sengaja melibatkan perempuan “seksi” untuk menjajalkan dagangnnya. Ini merupakan field research, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti kesenjangan yang terjadi, teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan analisi data. Berbagai alasan para perempuan menjadi pelayan warung kopi di Jalan Suromenggolo mulai dari rendahnya tingkat pendidikan sampai terdesak akan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi faktor utamanya. Sedangkan dari segi analisis sosiologi hukum Islam di temukan ketidakadilan dalam proses interaksi kerjasama antara pemilik usaha warung kopi dengan para pelayan perempuan tersebut. Meskipun mereka mengetahui atas ketidakadilan dan ketidakjujuran yang terjadi kenyataannya mereka tidak bisa melawan akhibat aturan baku yang sudah disepakati diawal.

Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah Khusni Tamrin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.435

Premarital health check-up is a preventive measure to avoid unwanted things, in order to form a family and produce perfect offspring. In this paper aims to discuss premarital health tests (premarital check up) perspective maqâshid al-syarî'ah. In this research the method used is a qualitative research method, the type of research research, with a philosophical approach and medical approach, the theory of al-shari'ah maqasid. Based on the results of the study it was found that, conducting pre-marital health tests it can be known earlier various possible illnesses suffered so that action can be taken earlier to prevent various difficulties that will come, this is in accordance with the theory of Saad ad-dzarî'ah or taking steps preventive from anything that can threaten. In the analysis of sharia maqasid, namely guarding religion (hifzh dîn), guarding the soul (hifzh nafs), guarding offspring (hifzh nasl), guarding reason (hizfh 'aql) and protecting wealth (hizfh mâl), pre-marital health tests in this case are more emphasized by guarding the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl). Pre-marital medical tests in the view of Maqâshid Al-Syarî'ah are recommended because they see the many benefits in the examination. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (premarital check up) merupakan suatu tindakan preventif untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, dalam rangka untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan yang sempurna. Dalam tulisan ini bertujuan untuk membahas tes kesehatan pranikah (premarital check up) perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pada penelitan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian library research, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan medis, teori maqasid al-syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Melakukan tes kesehatan pra nikah maka dapat diketahui lebih awal berbagai kemungkinan penyakit yang di derita sehingga dapat diambil tindakan lebih dini untuk mencegah berbagai kesulitan yang akan datang, hal ini sesuai dengan teori saad ad-dzarî’ah atau pengambilan langkah preventif terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam. Dalam analisa maqasid syariah yaitu menjaga agama (hifzh dîn), menjaga jiwa (hifzh nafs), menjaga keturunan (hifzh nasl), menjaga akal (hizfh ‘aql) dan menjaga harta (hizfh mâl), tes kesehatan pranikah dalam hal ini lebih ditekankan sesuai dengan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Tes kesehatan pra nikah dalam pandangan Maqâshid Al-Syarî’ah dianjurkan karena melihat banyaknya manfaat di dalam pemeriksaan tersebut.

Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Feri Kurniawan; Abd. Qohar
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.436

Marriage isbat which has been considered a solution to the settlement of a marriage under the hands offered by the Act in order to protect the rights relating to his wife and children, while the isbat or isbat contensius is a solution given to people who will divorce with a marriage that is not in marriage. record it. This research method used is a qualitative method, a type of library research, with a normative juridical approach. Based on the results of the study found, that basically a divorce that can be done before the Religious Court is a divorce from a registered marriage. In the Gunung Sugih Religious Court Decision Number: 0333 / Pdt.G / 2018 / PA.Gns concerning the Application for Itsbat Marriage, accompanied by a Divorce Claim, the judge granted the divorce suit by ratifying the marriage license first. Granting divorce proceedings on the grounds of inattention to children, spending property generated by the wife as a plaintiff, and the defendant often acts violently against the plaintiff. The judge's judgment and decision is in accordance with the value of benefit, namely guarding offspring (hifz al-nasl) and protecting property (hifz al-mal), and protecting the soul (hifz al-nafs). Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan di bawah tangan yang ditawarkan Undang-Undang dalam rangka melindungi hak-hak yang berkaitan dengan istri dan anak, sedangkan gugat isbat atau isbat contensius adalah solusi yang diberikan kepada orang yang akan bercerai dengan perkawinan yang tidak di catatkan. penelitan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa Pada dasarnya suatu perceraian yang dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama merupakan perceraian dari perkawinan tercatat. Pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0333/Pdt.G/2018/PA.Gns tentang Permohonan Itsbat Nikah disertai dengan Gugatan Cerai hakim mengabulkan gugatan cerai dengan mengesahkan itsbat nikah terlebih dahulu. Mengabulkan gugatan cerai dengan alasan kurang perhatiannya terhadap anak-anak, menghabiskan harta yang dihasilkan istri sebagai penggugat, dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat. Pertimbangan dan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga jiwa (hifz al-nafs).

Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Rika Nur Laili; Lukman Santoso
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.566

This research is based on the problem of isbat nikah request which was rejected by the Ponorogo Religious Court through a determination with case number 402 / Pdt.P /2018/PA.Po. The purpose of this research focuses on the study of the legal interpretation paradigm of judges for rejection of marriage wives which is then analyzed based on the perspective of critical legal studies. This type of research is normative legal research which includes library research with descriptive analysis method. While the data collection technique is a documentation analysis study. The findings of this study: first, the legal interpretation used by the panel of judges in this determination is a systematic interpretation. Meanwhile, the method used by the panel of judges in this case used grammatical interpretation. This can be seen from the basis of legal considerations that the judge rejected the request for marriage is the hadith of the Prophet Muhammad regarding the existence of a marriage guardian as narrated by Ibn Hibban, Article 20 and Article 23 KHI, Article 1 paragraph (2) PMA No. 30 of 2005, Article 2 paragraph ( 1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, from the perspective of critical legal studies, the panel of judges uses a posivistic paradigm, namely not making any legal breakthroughs. This happens because the law is deemed capable of answering cases, the judge then does not grant marriage requests in order to prioritize the value of legal certainty over the value of justice and the value of benefit. This judge's decision contradicts Gustav Radbruch's standard priority theory, which is the first priority order of justice, second benefit and third legal certainty. Penelitian ini berangkat dari problem permohonan isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P /2018/PA.Po. Tujuan penelitian ini memfokuskan kajian pada paradigma interpretasi hukum hakim atas penolakan isbat nikah yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif studi hukum kritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi analisis dokumentasi. Temuan dari penelitian ini: pertama, Interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.

Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Fitra Rizal; Haniatul Mukaromah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.631

Poverty is one of the macroeconomic problems that is a major concern, especially during the current pandemic. This study aims to describe the solutions offered by Islamic philanthropy (ZISWAF) to the problem of poverty caused by the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative research methodology with content analysis techniques (content analysis) and library research. The results showed that ZISWAF is able to be a solution for the community to the problem of poverty that occurs. Efforts to alleviate poverty that can be done are to manage the funds that have been obtained from ZISWAF properly, with productive management. However, there must be some funds provided to the public that are consumptive in nature. If ZISWAF funds are managed properly and are productive, the hope is that these funds will not run out until whenever they are even able to develop so that their use will be bigger and wider. ZISWAF funds which are consumptive in nature will increase the demand and purchasing power of the community, so that the community will be more prosperous. Meanwhile, productive funds are able to increase investment activities and company productivity (business activities) so that it is able to increase the use of full labor (reduce unemployment) and ultimately improve community welfare so that poverty is reduced. This proves that Islamic philanthropy can be a solution to the problem of poverty. Kemiskinan merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama, khususnya pada masa pandemi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memamparkan solusi yang ditawarkan oleh filantropi Islam (ZISWAF) atas masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Walaupun demikian harus ada sebagain dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat konsumtif. Dana ZISWAF jika dikelola dengan baik dan bersifat produktif harapanya adalah dana tersebut tidak akan habis sampai kapanpun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatanya akan semakin besar dan luas. Dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarkat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. hal tersebut membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan.

Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam Diyan Putri Ayu; Wahyudi Wahyudi; Nafi'ah Nafi'ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.692

The advocate profession is a respectable profession (officium nobile) in carrying out its profession under the protection of laws, laws and codes of ethics. Are free to be independent and not tied to a biocratic hierarchy. With this reality, sometimes an advocate deviates from his professional function, resulting in a violation of the advocate's code of ethics. Ethics itself is the foundation of a profession so that there are symptoms of abuse of the profession and ignoring moral values, then a discourse of thought about the code of ethics of the advocate profession according to the perspective of Islamic law with the aim of advocates carrying out their duties according to the established code of ethics and not far of Islamic ethics. The method used in this writing is the type of normative writing with the nature of analytic descriptive research. Research library data collection techniques (libraries) that emphasize sources of information from legal books, journals, papers and opinions that have a relevant relationship to the problem under study. The result of this paper is a description that the professional code of ethics for advocates contains moral values which form the basis of an advocate's personality professionally and must not violate moral principles, and may not harm the interests of others. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik. Bersifat bebas mandiri serta tidak terikat pada hirarki biokratis. Dengan realitas demikian terkadang seorang advokat menyelewengkan fungsi profesinya, sehingga terjadi pelanggaran kode etik advokat. Etika sendiri merupakan landasan suatu profesi sehingga terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi dan mengabaikan nilai-nilai moralitas, maka muncullah wacana pemikiran tentang kode etik profesi advokad menurut kaca mata hukum islam dengan tujuan para advokad melaksanakan tugasnya sesuai kode etik yang ditetapkan dan juga tidak jauh dari etika islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penulisan normative dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari tulisan ini adalah sebuah uraian bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai moral yang menjadi landasan kepribadian seorang advokat secara professional dan tidak boleh melanggarprinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam’u al-Jawami’ Afrohah Afrohah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No 1 (2021): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.699

People today we see a view that occurs among Muslims. This difference arises because of the arguments that are textually contradictory to one another, whether in the Koran, hadith or other arguments. The science of Ushul Fiqih discusses it in a special chapter, namely the Ta'arud Al Adillah chapter (Contradiction of the Dalil), which is a chapter that studies and examines textually contradicting arguments and then makes settlement steps or methods. There are a lot of Islamic legal experts who discuss Ta'arud Al Adillah, but to be more focused the author will only discuss the "Method of Solving the Contradiction of the Dalil in the Book of Jam'ul Jawami 'by Tajuddin as-Subuki" because this is very popular in Indonesia, many studied in Islamic boarding schools and many scholars. In his book, Al-Subky offers a method of managing Ta'arud al-Adillah (contradiction to the argument) which is different from the Hanafi and Shafi'i schools, namely; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf, and al-Takhyir wa al-Tasaquth, without being obliged by the mujtahids to use the method in sequence but allowing him to choose between the four methods offered. This shows that al Subky started a change in the concept of Ushul Fiqih and was more moderate in deciding a problem. Dewasa ini kita sering melihat adanya perbedaan pandangan yang terjadi di antara umat Islam. Perbedaan itu muncul karena adanya dalil yang secara tekstual saling bertentangan satu sama lain, baik al Qur’an, hadits maupun dalil yang lain. Ilmu Ushul Fiqih membahasnya dalam bab Khusus yaitu bab Ta’arud Al Adillah (Kontradiksi Dalil), yaitu bab yang mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan dan kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian atau metode pemecahan. Para Pakar hukum Islam yang membahas tentang Ta’arud Al Adillah sangatlah banyak, namun agar lebih terfokus penulis hanya akan membahas tentang metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam’ul Jawami’ KaryaTajuddin as-Subuki karena kitab ini sangat terkenal di Indonesia, banyak dikaji di pondok-pondok pesantren dan banyak disyarahi oleh para Ulama. Di dalam kitabnya itu, Al-Subky menawarkan metode pemecahan Ta‘arud al-Adillah (kontradiksi dalil) yang berbeda dengan Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i , yaitu ; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf , dan al-Takhyir wa al-Tasaquth, tanpa mengharuskan para mujtahid untuk menggunakan metode itu secara berurutan tetapi mempersilahkannya untuk memilih di antara empat metode yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa al Subky memulai sebuah perubahan dalam konsep Ushul Fiqih dan lebih moderat dalam memutuskan suatu permasalahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nafi'ah

Contact Email
Nafiah490@gmail.com

Phone
+6285735682845

Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nafi'ah

Contact Email Nafiah490@gmail.com

Phone +6285735682845

Journal Mail Official jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nafi'ah

Contact Email
Nafiah490@gmail.com

Phone
+6285735682845

Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA