cover
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt) Richard Sanjaya, Rex; Susetiyo, Weppy
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.771 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.941

Abstract

Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal, karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt. menunjukkan bahwa Surat dakwaan dan tuntutan (requisitoir) yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM 201/BLTAR/Epp.2/12/2018 sudah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.
Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil Firman Firdausi
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.944

Abstract

Indonesia pada dasarnya memang merupakan negara hukum. Penegakan hukum dalam perkara-perkara sengketa Tata Usaha Negara juga harus berlandaskan hukum. Akan tetapi dalam suatu perkara tertentu terdapat adanya perbenturan antar kompetensi di dalam sistem peradilan dan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah dalam perkara nomor 533/K/TUN/2017 di mana melibatkan unsur pidana dan unsur tata usaha negara. Kesalahan (schuld) dari terpidana menyebabkan aparatur sipil negara terkena pemecatan. Prosedur pemecatan yang kurang tepat menjadi unsur keberatan dalam pemecatan dalam sengketa tata usaha negara ini sekalipun unsur kesalahan (pidana) secara jelas terbukti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar penentuan kaidah dalam sistem peradilan. Penentuan kaidah memerlukan analisis mendalam terhadap filsafat hukum. Melalui metode penelitian yuridis-normatif maka akan dijelaskan pemilihan atau dasar argumen Mahkamah Agung lebih menekankan aspek substantif daripada formil di dalam menyelesaikan perkara ini. Kaidah hukum substantif lebih menjadi landasan lebih tinggi dari kaidah hukum formil dan dipertegas kembali dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Melalui teori tiga nilai dasar Gustav dapat diketahui bahwa pemilihan kaidah substansi ini memiliki pertimbangan aspek keadilan (filosofis) dengan memperhatikan peristiwa konkret (sosio-empiris) sehingga bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Perdana, M. Taufan; Alfaris, Moh.; Iftitah, Anik
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.011 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.940

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai proses kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk mewujudkan negara yang demokratif di tingkat daerah, menuntut penyelenggaraan pemilihan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, membutuhkan keintegritasan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Bawaslu), guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. Namun, ada perbedaan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu sehingga timbul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa pasca putusan MK 48/PUU-XVII/2019, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat); nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi ad hoc, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu.
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli Riza Rahmani, Safira; Fatmawati Octarina, Nynda
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.886 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.895

Abstract

Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui aspek perlindungan hukum dalam akta Perjanjian Pengikatan jual beli rumah/sarusun bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sumbangsih kepada notaris dan masyarakat terutama dibidang hukum penataan ruang dan perumah/rusunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rumah/sarusun sebagai tempat berlindung sangat dibutuhkan oleh setiap orang, dengan tingginya harga rumah/sarusun yang diperjual belikan oleh pengusaha sehingga terdapat fakta hukum mengenai wanprestasi dalam hal jual beli rumah/sarusun pada saat proses pembangunan. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai penjualan unit rumah/sarusun pada tahap pembangunan dibutuhkan alat bukti yang kuat berupa akta autentik yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengikatan jual beli antara developer dan pembeli untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Disimpulkan bahwa pelaku pembangunan wajib membuat alat bukti autentik berupa akta autentik dihadapan pejabat umum/notaris dan mematuhi klausula dalam akta tersebut.
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Indra Tektona, Rahmadi; Ochtorina Susanti, Dyah; Ervin Iskliyono, Slamet
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Akadrahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Handono, Mardi; Indra Tektona, Rahmadi; Fatimatus Zahro, Qorina
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.562 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.886

Abstract

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiki kendaraan bermotor impian dengan cara angsuran menggunakan Akad Rahn Tasjily berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggukan Akad Ijarah tersendiri dalam pengambilan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang karena tidak ada akad lain selain Akad Rahn Tasjily dalam pembiayaan produk Amanah sehingga kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.
Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan Gangga Sitha Dewi, Desak Ayu
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.772 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.862

Abstract

Adultery is a condition that occurs when two people who are not bound in a marriage or marriage bond or have intercourse or intercourse. This has actually become a public secret in society. There is, done by the majority, but still seen as a negative thing in society. Although commonplace, adultery itself is a disgrace to a community group, as much as possible they will cover it up. Every society's perspective looks at adultery from a different perspective. This research is intended to understand the concepts of adultery that are considered controversial from every side that is indeed influential in people's lives. Religion itself considers adultery as a great sin that must be avoided and as far as possible to be avoided, but in terms of community habits, this is something that is very common though always trying to cover up. Each country regulates adultery differently in its constitution. Indonesia as a country with a basis of eastern culture and godliness of the Almighty has its own arrangements regarding adultery in its laws. This arrangement is based on all the beliefs that have been held by the community for a long time. This matter will be discussed further in this paper using the literature review method.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology) Silaswaty Faried, Femmy; Dewi, Nourma
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.057 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.845

Abstract

Technology-based financial services or known as financial technology or abbreviated to fintech is an innovation in the field of financial services. Fintech is in demand and is marginally used for providing a product and financial services efficiently. Although fintech is not a way to manually shift the use of financial implementation, because fintech has an objective to make it easier for users to receive products or loan funds. In relation to this it is necessary a clear arrangement of the establishment of the fintech companies themselves and it is regulated in the Financial Services Authority law in detail. It is necessary to provide legal protection for the users of fintech and economic actors themselves. The purpose of this research is to study the task of functions and the authority owned by the Financial Services Authority. The research method used with the type of normative research with secondary data source and primary, secondary and tertiary legal material is by reviewing the legislation relating to the Financial Services Authority Act . Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and data collection techniques in a deskritif by sorting through the relevant regulations. The arrangement and supervision of fintech must be done in accordance with the rules and provisions of course to anticipate the existence of a fintech that does not provide legal protection for its users, so in the rules of fintech is clearly regulated as well as the establishment of Digital financial innovation which volunteered as a supervisor under the roof of the Financial Services Authority institution as stipulated in the Financial Services Authority Act. It is necessary to socialize with fintech regulations for users.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur ., Pitono; Susetiyo, Weppy
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.316 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.794

Abstract

One of the efforts of the Rural Bank (BPR) based on Article 13 of the Republic of Indonesia Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to provide credit. But in credit matters, especially in the BPR Berkah Pakto, it does not always run smoothly. Bad credit, becoming one type of non-performing loans with the largest amount in this BPR. Through sociological (juridical-empirical) juridical research at BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, East Java, the research results are obtained that the factors that cause the occurrence of bad credit in BPR Berkah Pakto consist of factors originating from customers (debtors), factors originating from BPR Berkah Pakto, and other party factors. The process of settling bad debts at the Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Bank optimizes non-legal channels to be able to settle its obligations.
Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar Sholahuddin, Abdul Hakam; Iftitah, Anik; Mahmudah, Uun Dewi
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.967 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.793

Abstract

Potential for Election violations is prone to occur in the campaign stage as a moment for the Election Contestants in the 2019 Election to introduce themselves to the public to be elected. Considering this, the empirical legal research "Implementation of Article 280 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections" with research sites in Blitar Regency becomes urgent to be examined as a reflection of the quality of the implementation of Indonesian Elections in the regions. The discovery of thousands of campaign props in prohibited places in the implementation of the campaign stages in Blitar Regency should be regulated following statutory regulations