Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Supremasi

supremasi
Website

Published by Universitas Islam Balitar Blitar

ISSN : 25273353 EISSN : 25273353 DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 114 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 Nur Bagus Wahyudi
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan, menimbulkan permasalahan yang bersifat umum, setelah narapidana selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik ataukah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Penelitian yuridis empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Jombang menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. Pembinaan kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Guna mengatasi hambatan pembinaan dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dana, warga binaan, dan sarana dan fasilitasnya, maka dilakukan upaya dengan mengoptimalkan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga binaan dengan mengadakan pelatihan kerja, dan memelihara serta merawat sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR Tomi Micael
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam konsiderans Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Perwali Surabaya No. 1-2017), termaktub landasan filosofisnya yaitu “bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, telah diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014--. Mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya dengan mengadakan hari bebas kendaraan bermotor tidak selaras dengan tujuan hukum yaitu keadilan hukum. Keadilan hukum tidak dapat berlaku secara kaku. Keadilan hukum akan selalu berubah ketika negara menerapkan kebijakan berbeda dalam menjalankan pemerintahannya. Kesimpulan yang diperoleh dalam Perwali Surabaya No. 1-2017 tidak memiliki teleologi hukum terkait keadilan hukum. Eksistensi Perwali Surabaya No. 1-2017 hanya memberikan manfaat bagi sebagian kecil masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya. Saran yang dapat diambil yaitu ketika ada peraturan perundang-undangan terkait hari bebas kendaraan bermotor maka alternatif jalan harus mendapat perhatian utama agar paradigma hukum benar-benar tercipta yang membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berjalan optimal.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Imam Akbaru Al Husein; Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial dapat menimbulkan tingkah laku menyimpang seperti timbulnya tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor). Penelitian yuridis empiris di Kepolisian Resort Nganjuk, Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa korban curanmor mendapatkan perlindungan berupa restitusi, kompensasi, dan pendampingan. Namun adanya ketidakmemadaian atas sarana prasarana, anggaran, dan kuantitas aparat, terputusnya jaringan informasi, kurangnya alat bukti dan saksi, apatisnya masyarakat, dan kurang memadainya sarana pendukung pada tempat kejadian, menjadi penghampat dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum korban curanmor.

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BLITAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA RUANG LINGKUP SEKOLAH DI KABUPATEN BLITAR Brian Yuda Wibawa
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada ruang lingkup sekolah. Penelitian yuridis empiris di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ini menunjukkan bahwa peranan BNN Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup sekolah sudah baik karena tugas pokok dan fungsinya sebagian besar sudah terealisasi. Kendala-kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Blitar berasal dari faktor internal hukum, faktor sarana dan prasarana, serta pihak sekolah.

PELAKSANAAN WAKAF LISAN DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF: Studi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia A.B Zainul Fikri
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Di dalam era yang serba globalisasi dimana hampir segala lini membutuhkan jaminan kepastian hukum, masyarakat daerah Indonesia mayoritas masih bersifat gemeinsschaft dengan salah satu ciri tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali dalam konteks praktik perwakafan. Penelitian yuridis empiris di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia menunjukkan bahwa praktik perwakafan mayoritas masih sebatas wakaf ucapan lisan antara wakif dan nadzir yang belum sampai pada tahapan ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

ANALISIS HUKUM TERHADAP FRAUD (KECURANGAN) DALAM E-PROCUREMENT DI LPSE KABUPATEN TRENGGALEK Petrus Aji Brata
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (E-Procurement). Terdapat hambatan-hambatan dalam penerapannya sehingga membutuhkan penelitian serius. Penelitian yuridis empiris di Kabupaten Trenggalek ini menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik masih membutuhkan sosialisasi kepada pihak penyedia karena masih banyak pihak penyedia yang kebingungan/belum mengerti proses E-Procurement, E-Procurement masih membutuhkan pengembangan dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek tingkat kemampuan sumber daya manusia, aspek kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung E-Procurement serta dalam aspek pengawasan prosedur. Kemajuan teknologi semakin pesat, dan kemajuan kecurangan teknologi semakin tinggi, namun Fraud/kecurangan dalam E-Procurement belum diatur secara khusus dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Andry Lauda
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk modifikasi hukum kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mendesak untuk dimodifikasi untuk memperkuat kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modifikasi dimaksud dilakukan dalam bentuk revisi/perubahan peraturan perundang-undangan, di mana saat ini kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota masih sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah, ke depan menjadi sejajar dengan Sekretaris Daerah. Modifikasi kedua dilakukan dalam bentuk reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government, Menumbuh kembangkan Sinergi Pengawasan, Mendukung Upaya Pemberantasan KKN, Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara, Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan modifikasi ketiga yang dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia.

ANALISA HUKUM DISKRESI POLISI PADA UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BLITAR KOTA Supriyanto Supriyanto
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Polisi diberi kewenangan melakukan diskresi Kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi Kepolisian. Melalui penelitian normatif dilengkapi dengan data sekunder penelitian di Polres Blitar Kota maka diperoleh hasil penelitian bahwa diskresi polisi sebagai tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Atas kewenangan polisi melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, maka pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak yang berperkara agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Terkait hal tersebut, perwujudan Diskresi Polisi di Polres Blitar Kota pada upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, bersifat individual dan institusional.

PENTINGNYA INTERPRETASI HAKIM DALAM MENYETUJUI PERMOHONAN IJIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA Novita Setyoningrum
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada praktek dalam Pengadilan Agama, Penetapan Majelis Hakim sering kalitidak sesuai dengan ketentuan dari ijin Poligami itu sendiri yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat absolut dan alternatif dalam poligami. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif yaitu dengan cara meneliti sumber pustaka an pada data sekunder saja, yang berupa norma hukum tertulis. Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah agar Majelis Hakim khususnya di Pengadilan Agama lebih jeli dan teliti dalam memberikan ijin poligami terhadap pemohon pelaku poligami.

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Ahmad Rifa’i; Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang bertugas melayani kepentingan umum, Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya.Persoalannya kemudian adalah bagaimanabentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan melawanhukum.Penelitian yuridis normatif bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan notarismenunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi dan pidana dengan konsekuensi sanksi sesuai lingkup bidang perbuatannya.

Page 3 of 12 | Total Record : 114

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anik Iftitah

Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Phone
+6285646498763

Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam

Location
Kota blitar,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anik Iftitah

Contact Email supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Phone +6285646498763

Journal Mail Official supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Editorial Address Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam

Location Kota blitar, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anik Iftitah

Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Phone
+6285646498763

Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam

Location
Kota blitar,

Jawa timur

INDONESIA