cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andhik Beni Saputra
Contact Email
andhik.beni.s@univrab.ac.id
Phone
+6282386015499
Journal Mail Official
jdp@univrab.ac.id
Editorial Address
Jalan Riau Ujung No. 73, Pekanbaru, Riau, 28292
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)
Published by Universitas Abdurrab
ISSN : 27218643     EISSN : 26141493     DOI : https://doi.org/10.36341/jdp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) is an open access journal that is published regularly in January and August each year. The JDP aims to build intellectuality and develop science through writing, research and studies on politics and the dynamics of governance that develop at the international, national and local levels. Social and political science reviewers can contribute to the JDP in the form of contemporary debates or historical analysis, as well as analysis of issues that have an impact on policies. Focus and Scope Jurnal Dinamika Pemerintahan is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of government, politics, policies, elections, political parties, conflicts, comparative politics and government, and international studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018" : 5 Documents clear
OPERASI KONTRA TEROR KOALISI GLOBAL DALAM MENGHADAPI PERGERAKAN ISLAMIC STATES OF IRAQ AND SYIRIA (ISIS) Azhari Setiawan; Alfajri Alfajri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.962 KB)

Abstract

ABSTRACT This study reveals the movement of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) from two perspectives that are essentially contradictory. These two points of view are related to the relationship between the distribution of capabilities between actors in the Middle East and ISIS movements. The first point of view sees that ISIS is a consequence of the distribution of capability of actors in the Middle East, while the second point of view sees that ISIS is a determinant of the distribution of capabilities in the Middle East. There are two main arguments to see the relationship between the distribution of actor capabilities in the current international system and the emergence and development of ISIS. First, the distribution of capability of actors in the international system (Middle East) caused ISIS to be borned and developed. Second, on the contrary, the movement and development of ISIS in the Middle East influenced the distribution of capability of related actors in the international system (Middle East and surrounding areas). The first thesis emphasizes that the distribution of capabilities and conditions of the international system in the Middle East triggered/motivated the birth of ISIS. In this case ISIS becomes dependent variable. Then, the second thesis emphasizes the influence of ISIS on the conditions of the international system. It means that, it is ISIS movement that influenced the distribution of capabilities among actors in the international system. The distribution of US power that decided to enter the Middle East [starting from the participation of the United States in the Gulf War, the invasion of Iraq, the Arab Spring, etc.] triggered the birth of protest movements which led to the Asymmetric War against terrorism. The participation of other major countries in the Middle East conflict contributed to the situation in the Middle East. The distribution of power in Iraq and Syria greatly affected the birth of ISIS. Keywords: ISIS, Arab Spring, United States of America, Power Distribution ABSTRAK Penelitian menjelaskan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) dari dua perspektif yang berbeda. Kedua perspektif tersebut berkaitan dengan distribusi kapabilitas antara berbagai aktor di Timur Tengah dan ISIS. Perspektif pertama melihat bahwa ISIS merupakan konsekuensi dari distribusi kapabilitas aktor di Timur Tengah, sementara perspektif kedua melihat bahwa ISIS merupakan determinan distribusi kapabilitas tersebut. Terdapat dua argumen untuk melihat hubungan antara distribusi kapabilitas aktor dalam sistem internasional kontemporer dan kemunculan sekaligus perkembangan ISIS. Pertama, distribusi kapabilitas aktor sistem internasional pada tingkat kawasan Timur Tengah menjadi penyebab kemunculan dan perkembangan ISIS. Kedua, pergerakan dan perkembangan ISIS di Timur Tengah dipengaruhi oleh oleh distribusi kapabilitas aktor-aktor terkait dalam sistem internasional di Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Argumen pertama menekankan bahwa distribusi kapabilitas dan kondisi sistem internasional di Timur Tengah menjadi penyebab kemunculan ISIS. Dalam hal ini ISIS menjadi variabel dependen. Argumen kedua menekankan pengaruh ISIS terhadap kondisi kapabilitas antar aktor dalam sistem internasional. Hal ini menunjukan bahwa ISIS lah yang mempengaruhi kapabilitas antar aktor dalam sistem internasional tersebut. Distribusi kekuatan Amerika Serikat yang memutuskan untuk mencampuri permasalahan di Timur Tengah [mulai dari keterlibatan Amerika dalam Perang Teluk, invansi ke Irak, Arab Spring, dan lain-lain] memicu lahirnya gerakan protes yang mengarah pada perang asimetris melawan terorisme. Keterlibatan negara lain dalam konflik Timur Tengah juga turut memberikan kontribusi terhadap situasi Timur Tengah saat ini. Distribusi kekuatan aktor di Irak dan Suriah yang pada akhirnya mendorong kelahiran ISIS. Kata kunci: ISIS, Arab Spring, Amerika Serikat, distribusi kekuatan
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU (STUDI KASUS KEKOSONGAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016) Mhd. Rafi Yahya; M. Melta Batrawan
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.621 KB)

Abstract

ABSTRACT In law number 23 of 2014, government affairs is divided into three classifications. The affairs of the administration in the regions are delegated to the regions (concurrent). The delegation of authority is at the same time the basis of the implementation of regional autonomy. For the province of Riau the implementation of government affairs is commanded by the Governor as an extension of central government affairs in the region. The governor becomes the person mandated by the people through the process of democracy to be responsible for the implementation of government affairs. For the fiscal year 2016, the Minister of Home Affairs issues a regulation concerning the Guidelines for the Preparation of Regional Income and Expenditure Budget for 2016 as set forth in the amendment of the regulation number 52 of 2015. There are several matters that must be considered by the Regional Government related to the Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namely; economic growth, inflation, the number of poor people, and the unemployment rate. In 2016 Riau Province Governor as head of the region does not have a representative who helps the government affairs. This study looks at how the effectiveness of Riau Province government in 2016 runs. The method used in this research is qualitative, with the technique of collecting literature study data. Through this methodology we can see Riau Provincial Government for the year 2016 run effectively if dikomparisakan with the implementation of the previous year. On the contrary, Riau Province Government is not effective when compiled with Government Work Plan as stipulated in Permendagri number 52 year 2015. Keywords: effectiveness, government, province, riau, budget year 2016 ABSTRAK Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi kedalam tiga klasifikasi. Urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilimpahkan kepada daerah (konkuren). Pelimpahan kewenangan tersebut sekaligus menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk daerah Provinsi Riau pelaksaan urusan pemerintah ini dikomandoi oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan urusan pemerintah pusat di daerah. Gubernur menjadi orang yang diamanahkan oleh rakyat melalui proses demokrasi untuk bertanggungjawab atas terlaksananya urusan pemerintah. Untuk tahun anggaran 2016 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang tertuang dalam permendagri No. 52 tahun 2015. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni; pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Tahun 2016 Provinsi Riau Gubernur sebagai kepala daerah tidak memiliki wakil yang membantu urusan pemerintahan. Penelitian ini melihat bagaimana efektivitas pemerintahan Provinsi Riau tahun 2016 berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Melalui metodologi tersebut dapat kita lihat Pemerintahan Provinsi Riau untuk tahun 2016 berjalan efektif jika dikomparisakan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya bahwa Pemerintahan Provinsi Riau tidak berjalan efektif apabila dikompariskan dengan Rencana Kerja Pemerintah yang tertuang kedalam Permendagri No. 52 Tahun 2015. Kata Kunci: efektivitas, pemerintahan, provinsi, riau, tahun anggaran 2016
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2016 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA) Seri Hartati; Bahjatul Murtasidin
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.422 KB)

Abstract

ABSTRACT Youth development undertaken by the Government of Riau Province through the Office of Youth and Sports as its leading sector is a responsibility that can not be ignored. Successfull of youth development is the key to open up opportunities in other development sectors. The importance of youth development become crtitical thing in this research. The goal is describing the effectiveness of youth development that has been done by related agencies in the Year 2014-2016. This research uses qualitative research method by using primary data source (through interview technique) and secondary data (documentation and other media). The theory used the effectiveness theory proposed by Martani and Lubis. Measuring the effectiveness of an organization or activity program, the author using three indicators. First, judging from the source approach (Resource Approach). Second, from the process approach (process approach). And Third, in terms of the target approach. Based on these three indicators, it can be concluded that youth development undertaken by the Riau provincial government through the Office of Youth and Sports in 2014-2016 is not optimal (less effective). Keywords: effectiveness, youth development, youth and sports departement ABSTRAK Pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai leading sectornya merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan dalam pembangunan kepemudaan merupakan kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Pentingnya pembangunan kepemudaan ini telah penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pembangunan kepemudaan yang telah di lakukan oleh instansi terkait pada Tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer (melalui teknik wawancara) dan data skunder (dokumentasi dan media lainnya). Teori yang digunakan adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis. Untuk  mengukur efektivitas sebuah organisasi atau program kegiatan, ada tiga indikator. Pertama, dilihat dari sisi pendekatan sumber (Resource Approach). Kedua, dari sisi pendekatan proses (process approach). Dan Ketiga, dilihat dari sisi pendekatan sasaran (goals approach). Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2016 belum optimal (kurang efektif). Kata Kunci: efektivitas, pembangunan kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
STRATEGI POS PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN SOSIAL DI KELURAHAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU Amir Syamsuadi; M. Zainuddin
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.123 KB)

Abstract

ABSTRACT Family empowerment post (Posdaya) as a development pillar concept based on multi-purpose community development should be in line with the social institutions that exist in the community. This study analyzed the family empowerment post (Posdaya) in strengthening social institutions in Kelurahan Binawidya, Tampan sub-district, Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach. The theory used in this research includes empowerment and community empowerment strategies. The results show that even though Kelurahan Binawidya is newly established, Posdaya in Kelurahan Binawidya steers integrally enhancing social institutions and family functions, that is, synergying empowerement strategy and development planning in Binawidya, ranging from forming until carrying out working program of supporting organizational structure supporting in Kelurahan Binawidya like RT, RW, LPMK and other social institutions including Posyandu, PAUD, PKK, and MDA. The main obstacles in this process are communication that is not properly coordinated, a lack of motivation, and apathy of society. Keywords: Posdaya, empowerment, family, social institutions ABSTRAK Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) sebagai konsep pilar pengembangan pemberdayaan masyarakat yang multi fungsi, hendakanya sejalan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada dimasyarakat. Penelitian ini menganalisis pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) dalam penguatan kelembagaan sosial di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya strategi pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai kelurahan yang baru berdiri, Posdaya Kelurahan Binawidya mengarahkan penguatan kelembagaan sosial dan fungsi keluarga secara terpadu yakni mensinergikan antara strategi pemberdayaan dengan perencanaan pembangunan (Renbang) di kelurahan, mulai dari membentuk, menyusun hingga melaksanakan program kerja struktur organisiasi pendukung kelurahan seperti RT, RW, LPMK dan juga lembaga-lembaga sosial seperti Posyandu, PAUD, PKK, dan MDA. Kendala pokok dalam proses ini diantaranya rendahnya tingkat komunikasi, rendahnya motivasi dan sikap apatis masyarakat Kata Kunci: Posdaya, pemberdayaan, keluarga, kelembagaan sosial
KONTROVERSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENERAPAN BASIS AKRUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA Yentina Siregar
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.679 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research was to evaluate the controversy over legislation on implementation of the accrual basis of accounting. It seems difficult for ministries, provincial and regency government, and other government institutions to implement the full structural basis of accruals from the base towards the cash accrual basis. There are significant differences in the implementation of accrual accounting fully from the cash-based accounting. Some of the projects in ministries implemented the base cash in their financial reporting, and now the government is forced to revamp the system of its financial reporting by using the full accrual basis. The sample of the study is consisted of 57 employees of ministries, provinces and regencies. A questionnaire that is spread out is 300, and it is only filled by 57 of the 300 respondents with a difference in age, gender and education. The test of validity and reliability shows good figures, with a cronbach’s alpha value that is higher than 0.8, and invalid instrument items were eliminated and retested. A classic assumption test also produces good value, datum normality test indicates dotted along the lines of P-Plot. Test for multicollinearity and Heterocedasticity also produces good value. The results showed the null hypothesis is accepted. Test value of t compared to the value of table t is 1,648 ˂ 2,028, showing the values of t ˂ t table value. This means controversy and regulations are directly correlated with the basis of accrual accounting in which R2 value is 0.785. Controversy over legislation gives the influence of accrual accounting of basil 78.5% and 21.5% affected by other variables. Keywords: The controversy of law, accounting accrual basis, cash toward accrual basis, Linear regression ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kontroversi Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Basis Akrual Akuntansi. Sepertinya sulit bagi Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan struktural pemerintahan lainnya untuk menerapkan dasar akrual secara penuh dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi akuntansi akrual secara penuh dari akuntansi berbasis kas. Beberapa proyek di Kementerian menerapkan basis kas dalam pelaporan keuangannya, dan sekarang Pemerintah dipaksa untuk merubah sistem pelaporannya dengan menggunakan basis akrual secara penuh. Sampel penelitian ini terdiri atas 57 pegawai dari kementerian, provinsi dan kabupaten. Kuesioner disebar sebanyak 300 dan yang kembali hanya 57 dari 300 kuesioner dengan perbedaan usia, jenis kelamin dan pendidikan. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan angka yang baik, dengan nilai cronbach alpha lebih tinggi dari 0.8 dan item instrumen yang tidak valid dieliminasi dan dilakukan uji validitas kembali. Uji asumsi klasik juga menghasilkan nilai baik, uji normalitas data menghasilkan titik-titik sepanjang garis P-Plot. Uji multikolinearitas dan Heteroskedastisitas juga menghasilkan nilai yang baik. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis null diterima. Nilai Uji t dibandingkan dengan nilai tabel t adalah 1,648 ˂ 2,028, yang menunjukkan nilai t ˂ nilai tabel t. Hal ini berarti, kontroversi peraturan perundang-undangan secara langsungberkorelasi dengan basis akrual akuntansi dengan nilai R2 sebesar 0,785. Kontroversi peraturan perundang-undangan memberi pengaruh basil akrual akuntansi sebesar 78,5% dan 21,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Kata Kunci: Kontroversi UU, dasar akrual akuntansi, dasar kas menuju akrual, regresi linear

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2023): January Vol 5 No 2 (2022): Agustus Vol 5 No 1 (2022): January Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 4 No 1 (2021): Januari 2021 Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020 Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019 Vol 1 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 1 No 1 (2018): Januari 2018 More Issue