cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
St. Hadijah wahid
Contact Email
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
ijha747@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin, No 20. Sinjai
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-Ahkam memuat tulisan seputar masalah hukum umum dan hukum Islam, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Jurnal ini dikelola prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai. Jurnal Al Ahkam di terbitkan dua kali selama satu tahun pada bulan Maret dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020" : 6 Documents clear
SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA DAN MALAYSIA STUDI KASUS PULAU SEBATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Farin Nur Azizah; Depict Pristine Adi; Siti febrianti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.012 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.332

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian in imembahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Abstract The purpose of this study is to find out about territorial disputes between Indonesia and Malaysia in the Sebatik Island case study. In this research, discussing about disputes between Indonesia and Malaysia has been going on since 1967, which began with the disputes of the islands of Sipadan and Ligitan, which until until 2019 Indonesia and Malaysia. , notes and various reports relating to the problem you want to solve. Based on the results of the discussion it can be concluded that the disputes over the boundaries of Indonesia and Malaysia on the Sebatik Island began with the conflicts of the islands of Sipadan and Ligitan, which impacted on the existence of the conflict of the Sebatik islands but until now the conflict has not found a bright spot for conflict resolution, only the efforts made have taken place. in 2019 with the creation of a new border benchmark in Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan. Keywords: disputes, territorial boundaries, sebatik island
ANALISIS KONFLIK KEPULAUAN NATUNA PASA TAHUN 2016 - 2019 Depict Pristine Adi; Faindatul Muslimah; Wazi’atusSantiyah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.789 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Abstract

Natuna merupakan sebuah Kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau Indonesia. Perairan Natuna yang berada ditengah Laut Cina Selatan atau berada pada titik perbatasan Laut Cina dan Indonesia, kembali memanas dan mencuri perhatian pemerintah Republik Indonesia. Seperti halnya saat ini, China membuat ulah kembali sehingga menimbulkan sebuah persengketaan dengan Indonesia di Peraian Natuna. Persengketaan ini dipicu dengan berlayarnya kapal illegal Cina yaitu Kapal Coast Guard Cina di Perairan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut memasuki perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik Kepulauan Natuna. Dimana, dalam konflik ini China mengklaim sepihak laut Natuna yang masih dalam wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan yang terletak di Kabupaten Natuna Provinsi Riau adalah salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang harus dijaga. Akan tetapi, konflik ini terjadi karena China mengklaim secara sepihak Perairan Natuna yang dianggap wilayah mereka. Padahal sudah ditegaskan oleh Badan Hukum Laut Internasional yang dibawah naungan PBB, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan begitu Pemerintah Indonesia tidak terima dengan tindakan China yang semena - mena. Karena, Natuna adalah salah satu wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan cara langsung memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk bersiaga dan meningkatkan pengawasan disekitar area Luat Natuna. Natuna is a district located in the Riau Province of Indonesia. Natuna waters are in the middle of the South China Sea or at the border point of the China Sea and Indonesia. China messed up again, causing a dispute with Indonesia at Peraian Natuna. This dispute was triggered by the sailing of an illegal Chinese ship, namely the Chinese Coast Guard Ship in the North Natuna Sea. The ship entered the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) border without permission. This study aims to describe the Natuna Islands conflict. This research method uses a qualitative approach to the type of literature review. The results showed that the waters located in Natuna Regency, Riau Province, are one of Indonesia's natural resources that must be protected. However, the conflict occurred because China claimed unilaterally the Natuna waters which were considered their territory. Even though it has been emphasized by the International Maritime Law Agency under the auspices of the UN, UNCLOS 1982 stated that Natuna is the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). The Indonesian government does not accept China's arbitrary actions. Because, Natuna is one of Indonesia's territorial areas. Therefore, the Indonesian Government did not remain silent, the Indonesian government took a firm stance by directly summoning the Chinese Ambassador to Indonesia to add to sending its naval forces to be on alert and increasing surveillance around the Luat Natuna area.
IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA PADA ANAK DI KABUPATEN SINJAI Fadly; Muhammad Azhar Nur; Andi Alauddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.203 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.422

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor Perkara 2/Pen.Div/2020 Pengadilan Negeri Sinjai terhadap proses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahi dampak Putusan Pengadilan Negeri Sinjai terhadap anak nakal yang sementara menjalani putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan Empiris yang dilaksanakan pada tahun 2020 berlokasi di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Pertimbangan di atas menjadi alasan hakim memberikan penetapan, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, dan telah memuat etika baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Seringkali anak yang berhadapan dengan hokum menerima perlakuan buruk dari masyarakat sehingga akan memepengaruhi kondisi kejiwaan anak. Segala tindakan yang dilakukan seorang anak karena kemauannya, tidak dilandasi oleh faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena adanya factor lain yang melatar belakangi, diantaranya kondisi lingkungan, ekonomi, dll. Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan berada dalam posisi sebagai korban. This study aims to determine the implementation of the Decision Case Number 2 / Pen.Div / 2020 Sinjai District Court on the process of cases of children as perpetrators of criminal offenses and to find out the impact of the Sinjai District Court Decisions on delinquents who are currently undergoing court decisions. The method used in this research is the author uses the Empirical approach method which was implemented in 2020 located in Sinjai district, South Sulawesi Province. The results obtained in this study are legal protection for children in the judicial process starting from the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court to the implementation of court decisions. The above considerations are the reasons for the judge to determine that the diversion agreement has fulfilled and does not conflict with law, religion, local community obedience, morals or contains things that cannot be carried out by children, and contains good ethics, so that it is reasonable to grant it. Often children who are faced with the law receive bad treatment from the community so that it will affect the child's psychological condition. All actions taken by a child because of his will, are not based on a single factor in the occurrence of crime, but because of other factors, including environmental, economic conditions, etc. This puts children as perpetrators of crime in the position of victims.
HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR Hamzah Arhan; Mulawarni; Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.181 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.423

Abstract

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.
PENGARUH BUDAYA SIRI’ DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin; A. Adry Ismawan Putra
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.765 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh dalam budaya siri” sehingga terjadi Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui dan menganalisis Tindakan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kabupaten Sinjai. Untuk dapat menganalisis peraturan perundang-undangan dan menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Empiris. Adapun hasil penelitian menyimpulkan Penyebab terjadinya Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kabupaten Sinjai sebagai akibat dari didikan kebudayaan masa lalu, yaitu dijadikannya senjata Tajam sebagai alat untuk menjaga atau untuk membela diri, sikap dan sifat jahat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap dan sifat jahat individu lainnya serta rasa dendam yang timbul akibat malu setelah mendengar ucapan orang lain sehingga nekat mempersiapkan diri dalam melakukan suatu tindak kejahatan menggunakan senjata tajam. Rekomendasi penelitian agar kiranya dilakukannya upaya penyuluhan hendaknya juga melibatkan semua unsur termasuk pemuka agama dan tokoh-tokoh desa, Masyarakat hendaknya mendukung dan aktif dalam melaporkan segala tindak kejahatan serta Aparat Kepolisian hendaknya lebih tegas dalam menerapkan hukum terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak membuat resah dimasyarakat. This study aims to identify and analyze the influencing factors in the siri culture, resulting in the Abuse of Sharp Weapons in Sinjai Regency and to find out and analyze the actions taken in resolving the Sharp Weapons Abuse Case in Sinjai Regency. To be able to analyze statutory regulations and analyze the patterns of life and behavior of the community in relation to laws related to social interactions, this research uses the Empirical Approach method. The results of the research conclude that the cause of the occurrence of sharp weapons abuse in Sinjai Regency is a result of past cultural education, namely the use of sharp weapons as a tool to protect or to defend oneself, a person's evil attitudes and traits can be influenced by the evil attitudes and traits of other individuals and feelings of revenge. which arises as a result of shame after hearing what others say so that they are desperate to prepare themselves to commit a crime using a sharp weapon. Research recommendations so that counseling efforts should also involve all elements including religious and village leaders, the community should support and be active in reporting all crimes and the police should be more assertive in implementing the law against criminals so as not to upset the community.
RIBA PERSPEKTIF SEJARAH DAN RELIGIUSITAS Sapriadi; Karina Alifiana Karunia; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.744 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.430

Abstract

Eksistensi riba telah dikaji baik dalam tataran dunia akademik maupun pada kitab-kitab klasik. Akan tetapi, hingga saat ini praktik riba masih terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Pandangan Islam, riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, akan tetapi merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba. Pelarangan melakukan praktik riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam agama lain seperti Yahudi dan Nasrani juga melarang pengambilan riba. Dengan demikian, riba membutuhkan penelaran konsep riba dari kitab-kitab klasik dari segi sejarah, konsep maupun legalitas hukum riba. The existence of usury has been studied both in the academic world and in classical books. However, until now the practice of usury still occurs in various activities, both in buying and selling, accounts payable, and other transactions. Thus, usury requires special learning. This research is a quantitative type of research, while the specification of this research is descriptive analytical, namely research that explains the situation that occurs, with the aim of bringing out facts, followed by analysis, aiming to find answers to the problem of usury. The collection of legal materials in this writing is done by conducting library research and document studies. The main approach taken is interpretation (historical and religious). Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in the Islamic view, usury is not only seen as an unlawful thing to do, but is an act that has no morality for the perpetrator of usury. The prohibition of practicing usury did not only occur during the Islamic era, but before Islam, other religions such as Judaism and Christianity also prohibited the taking of usury. Broadly speaking, usury is grouped into two, namely: usury due to accounts payable and usury due to buying and selling.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019