cover
Contact Name
St. Hadijah wahid
Contact Email
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
ijha747@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin, No 20. Sinjai
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1
Core Subject : Social,
Jurnal Al-Ahkam memuat tulisan seputar masalah hukum umum dan hukum Islam, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Jurnal ini dikelola prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai. Jurnal Al Ahkam di terbitkan dua kali selama satu tahun pada bulan Maret dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022" : 6 Documents clear
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai) Jusri Mudjrimin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.341 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daaerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daaerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan tahun 2021 dan Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sinjai yang sasarannya adalah para pengguna dan pengedar narkotika. Adapun faktor yang memiliki pengaruh dominan penyebab terjadinya penyalahgunan narkotika di Kabupaten Sinjai terdiri dari : Faktor yang berasal dari dalam dan Faktor yang bersal dari luar Dengan dibentuknya BNK di kabupaten Sinjai tidak serta merta membuat para pelaku takut untuk melakukan penyalahgunakan Narkotika namun malah meningkat dikarenakan keuntungan yang diperoleh cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan terhadap ketergantungan Narkotika. Peran serta keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dapat dihindari, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang kongkrit.
HUKUM MENONTON FILM PORNO BAGI SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Eril Eril
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.017 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menonton film porno bagi suami istri untuk membangkitkan gairah seks, jenis penelitian ini studi pustaka (library research). Penelitian menjawab tiga permasalahan hukum islam yaitu bagaimana dalil tentang menonton film porno bagi suami istri untuk meningkatkan gairah seks, bagaimana pendapat ulama tentang menonton film porno bagi suami istri untuk meningkatkan gairah seks, bagaimana kedudukan hukum menonton film porno bagi suami istri. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku yang membahas tentang hukum menonton film porno bagi suami istri dalam pandangan islam. Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan tekhnik deskriftif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menonton film porn adalah tidak dibolehkan berdasarkan dalil Rasulullah saw. yang artinya Seseorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, maka kedua matanya akan dipaku pada hari kiamat. Terdapat beberapa pendapat mengenai melihat video porno ini, pendapat yang pertama mengatakan bahwa melihat video porno bagi pasangan suami istri diperbolehkan. Pandangan ini dirujukan kepada apa yang dikemukakan oleh Syihabuddin al-Qalyubi. Beliau berpendapat bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah, meskipun itu sudah terpisah darinya, seperti kuku atau rambut kemaluannya. Keharaman melihat ini juga meliputi melihatnya dari balik kaca atau kain tenun yang tipis atau dari dalam air yang jernih. Namun jika melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin tidaklah diharamkan walaupun disertai dengan dengan syahwat. Adapun video porno diqiyaskan dengan tayangan yang merupakan hasil dari pantulan cermin sehingga aurat tidak dilihat secara langsung. Melihat video porno bagi suami istri hukumnya haram dengan dasar surah An-Nur/24:30-31. Ayat ini memerintahkan untuk menjaga pandangan yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan tanpa memperhatikan apakah keduanya dalam hubungan sebagai suami istri atau tidak. Hukum ini merupakan hukum ‘ainiyah tanpa memandang relasi kekeluargaan dan sejenisnya. Hubungan suami istri tidak kemudian menghalalkan semua yang haram sebelum terjadinya akad nikah seperti hubungan badan, melihat aurat suami atau istri, dan sebagianya.Hubungan suami istri tidak berimplkasi pada kebolehan melihat aurat wanita atau pria ajnabiyah sekalipun untuk kepentingan hubungan suami istri.
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan) Darliana Darliana; Sapriadi Sapriadi; St. Hadijah wahid; Muhammad Azhar Nur
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.612 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.851

Abstract

Indonesia sebagai negara yang berkependudukan muslim terbanyak di dunia dan tidak lepas dari berbagai dinamika realitas sosial yang membutuhkan pembaharuan hukum untuk menjawab problematika sosial. Namun dalam pembaharuan Hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial yang mengitari peristiwa hukum dan pakar hukum dalam menemukan pembaharuaan hukum. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis terkait metode istihsan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Metode Istihsan merupakan suatu konsep istinbat hukum dalam Islam serta metode istihsan dapat diungkapkan dengan dua statmen yaitu; pertama, mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas jali yang didasarkan pada suatu dalil; kedua, mengecualikan suatu persoalan juz’i dari asal kulli atau kaidah umum karena adanya dalil khusus yang menuntut pengecualian tersebut. Istihsan dalam prakteknya mempunyai dua mekanisme metode istinbat hukum, yaitu ta’lili dan istislahi.
UNSUR-UNSUR NEGARA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR’IYYAH Rapung; Andi Alauddin; Zainal Abidin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.409 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur negera dalam Islam, yaitu yang termaktub dalam Kitabullah, khususnya surah al-Hajj Ayat 41. Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah metode Library Research, yakni menelaat buku-buku dan karya-karya ilmiah terkait masalah tersebut di atas. Ditemukan dalam penelitian tersebut, bahwa Alqur’an telah memberi isyarat akan hal demikian, kendati saat itu bentuk negara Madinah masih sangat sederhana. Akan tetapi, jika melihat unsur-unsur yang disebutkan oleh pakar-pakar Hukum Internasional dewasa ini yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan, nampak bahwa dalam kesederhanaannya itu negara Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Bahkan, unsur keempat yang disebutkan oleh para pakar Hukum Internasional modern yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan pihak lain, juga telah diisyaratkan dalam ayat tersebut di atas. Diharapkan dari penelitian ini menjadi pembuka pintu bagi penelitian-penelitian berikutnya khususnya terkait masalah-masalah ketatanegaraan.
PENYALURAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID JUZ’IYAH (STUDI PERBANDINGAN EMPAT MADZHAB FIQIH) Ridwan Hakim; Nazaruddin Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.857 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.855

Abstract

Artikel ini berjudul penyaluran zakat dalam perspektif maqashid juz’iyah (studi perbandingan empat madzhab fiqih). Maqashid Syariah merupakan aspek penting dalam pengambilan hukum Islam, terlebih di era perubahan yang cepat saat ini. Selain maqashid syariah yang lima dan pembagian tingkatan maqashid yang tiga yaitu: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat; ulama juga membahas tentang maqashid juz’iyah yang lebih spesifik pada setiap bab pembahasan hukum Islam. Seperti dalam penyaluran zakat, ada maqashid juz’iyah yang ternyata sudah menjadi pembahasan ulama di berbagai madzhab fiqih Islam, khususnya yang empat yaitu Hanbali, Syafi’i, Maliki dan Hanafi. Penelitian ini mengkaji hal tersebut dengan metode kualitatif, yang mencari data dari berbagai penelitian terdahulu dan kitab-kitab muktabar setiap madzhab menggunakan studi riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat di kalangan empat madzhab, dimana Jumhur mengatakan bahwa maqashid juz’iyah penyaluran zakat ada dua yaitu : pemenuhan hajat muslim yang membutuhkan dan pemenuhan hajat Islam terhadap sekelompok kaum muslimin (fardhu kifayah).
KESEIMBANGAN NILAI INSANIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Haeruddin Haeruddin; Hamzah Arhan; M. Chiar Hijaz
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.64 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.857

Abstract

Islam adalah Agama yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Ajaran-ajaran Islam perlu dipahami melalui jalan yang praktis karena fungsi agama ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala problema sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah Al-Qur’an dan Hadis yang dikuatkan dengan Kajian Ilmu Fiqhiyyah dan Ushuliyyah, sesungguhnya telah sempurna untuk menjawab persoalan-persoalan akidah, ibadah, muamalah maupun syariah, sehingga konsep hukum Islam bersifat dinamis dan syumulatu zzaman atau sempurna terhadap zaman. Konsep hukum dalam Al-Qur’an adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Quran. Keadilan dalam konsep Al-Qur’an, yakni: Pertama, keadilan dalam arti keseimbangan. Kedua, keadilan dalam arti persamaan dan tidak adanya segala bentuk diskriminasi. Ketiga, keadilan dalam pengertian memberikan “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya” Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Konsep kemanusiaan dalam Al-Qur’an bertujuan untuk kesejahteraan manusia, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sekdekah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6