cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
St. Hadijah wahid
Contact Email
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
ijha747@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin, No 20. Sinjai
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-Ahkam memuat tulisan seputar masalah hukum umum dan hukum Islam, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Jurnal ini dikelola prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai. Jurnal Al Ahkam di terbitkan dua kali selama satu tahun pada bulan Maret dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN KASUS PIDANA DISERSI MELALUI JALAN DAMAI PADA ANGGOTA MILITER ilham laman
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian kasus pidana disersi melalui jalan damai pada anggota militer, Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka.Dengan Metode penelitian studi literatur review dengan pendekatan kualitatif, adapun Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder berdasarkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, dengan memakai analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa : Definisi kata desersi adalah Bagian III KUHP, yang mencakup kejahatan yang olehnya personel militer meninggalkan tugas resminya. Pengertian desersi adalah istilah yang dimasukkan ke dalam tindak pidana anggota TNI yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota militer diatur dalam Pasal 6 KUHP, termasuk hukuman pokok dan hukuman lainnya. Anggota TNI yang dihukum karena desersi berhak meminta bantuan pengacara untuk melanjutkan kasus mereka dan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian atau dinas hakim. Anggota TNI kemudian berhak melakukan penolakan dalam pengadilan yang sementara berlangsung.
ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH Musafir Musafir; ST. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1652

Abstract

Artikel ini membahas tentang perbandingan Maqashid syariah dan hukum adat terhadap adat mappacci yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai kecamatan Sinjai utara. Pokok permasalahn yang akan dibahas adalah bagaimana pengetahuan masyarakat sinjai tentang mappacci, bagaimana pandangan hukum adat tentang mappaccing, kaitan adat mappaccing dengan maqashid syariah dan bagaimana adat mappaccing ini memberikan dampak bagi sebuah pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Syar’i dan pendekatan secara historis. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Untuk mengetahui hasil pokok permasalahan maka penulis melakukan langkah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan penduduk, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Sinjai belum terlalu mengetahui dan memahami tentang adat mappacci tersebut, kemudian hukum adat memandang adat mappaccing merupakan adat yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena alat-alat yang digunakan pada prosesi mappaccing tersebut memiliki arti kiasan yang hampis sama secara keseluruhan tujuannya dengan maqashid syariah, kemudian adat mappaccing sekarang ini sangatlah berdampak pada sebuah pernikahan karena beberapa yang mengetahui dan beberapa yang kurang mengetahui tentang adat tersebut, sehingga hanya yang mengetahui sajalah yang melaksanakan adat tersebut dan yang kurang mengetahui akan bingung apakah mereka memanggil tokoh adat yang tahu lebih atau hanya melakukan sebatas simbolik saja.
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KELUARGA DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1653

Abstract

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus. kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat kekerasan seksual yang terjadi sebagai dampak kecenderungan masyarakat menghabiskan waktu menikmati tayangan yang bergaya hidup bebas dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut masyarakat di kabupaten sinjai. untuk itu diperlukan adanya rumusan terkait faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangannya untuk dapat dipelajari dan dianalisa lebih lanjut seta perlunya penerapan model penelitian yang mampu memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga dan keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Muh. Sadli Sabir
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1681

Abstract

Idealnya pemilu bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, bukan hanya dalam pembentukannya melainkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun dalam pelaksanaanya, pemilihan umum kerap kali menjadi ajang kompetisi untuk memperoleh jabatan-jabatan publik, seperti menjadi anggota legislatif, Kepala Daerah, Menteri bahkan Presiden. Akibatnya, banyak peserta pemilu yang menggunakan segala cara demi memenangkan kompetisi tersebut dan akibat yang lebih parah terjadi berdampak kepada masyarakat secara umum dan Aparatur Sipil Negara secara khusus sebagai partisipan pemilu, sehingga perlu ditegaskan bagaimana hak politik Aparatur Sipil Negara dan konsep netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. Metode Penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur. Proses analisis data dimulai dengan pengolaan data yaitu sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis dengan beberapa tahapan. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif. Konsep hak politik Aparatur Sipil Negara dalam sistem hukum Indonesia adalah memperoleh kebebasan berserikat yang terimplikasi kepada hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Netralitas dalam kaitannya dengan pemilihan umum yaitu Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan untuk ikut tahapan-tahapan pemilu seperti kampanye, melainkan hanya boleh mengikuti proses pemilihannya saja untuk menghindari keberpihakan kepada salah satu kontestan pemilu.
HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA Azis Gafffar; Darliana Darliana; Sapriadi Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1721

Abstract

Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik.Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE Wahyudi Umar; Rasmuddin; Andi Hikmawanti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724

Abstract

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.
AL-QIYAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBAT HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP MASALAH HUDUD DAN KAFFARAT) Firdaus Firdaus
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.2045

Abstract

Persoalan yang tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur’an dan sunnah. Menjadikan masalah ummat Islam yang butuh kepastian hukum, dalam hal ini terdapat metode yang dapat dijadikan sebagai dalil syara(sandaran hukum) selain al-Qur’an dan hadis yakni qiyas. Berdasarkan hal tersebut sehingga rumusan masalah yang diangkat “Bagaimana kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffârat serta implikasi perbedaan pandangan ulama. Jenis penelitian adalah library research dengan menelaah data sumber sekunder dengan bahan hukum primer dengan pendekatan yuridis normatif kajian yang bersumber dari al-quran dan al-hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kehujjahan qiyas itu sendiri dapat memberi pengaruh yang sangat besar ataukah tidak terhadap status hukum suatu persoalan, terutama dalam masalah hudud dan kaffârat. Penetapan hukuman atau sangsi dalam masalah hudud dan kaffârat bisa berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak. Misalnya, hukum potong tangan bagi al-nabbâsy, jika penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, namun jika tidak berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan. Selanjutnya Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dalil syara’ yang ke IV. Mereka mengemukakan dalil-dalil, baik dari al-Qur’an, hadis maupun dalil rasional. Mereka mengemukakan argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.

Page 5 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019