cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen" : 6 Documents clear
SANKSI BAGI PENISTAAN (PENODAAN) TERHADAP AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.143

Abstract

Indonesia is not a religious state, nor a secular state because religion can not be separated from state affairs. Recognition of the existence of the state of religion in Indonesia is realized in the form of official recognition of certain religious institutions in the country as well as the adoption of values ​​and religious norms in the national system. However, the current phenomenon occurs sacrilege (desecration) to religion that is a violation of applicable law in Indonesia. According to the criminal law of defamation positive (desecration) religion can be imposed sanctions in the form of imprisonment. However, sanctions imposed for perpetrators of the desecration (penistaa) religion in the positive criminal law in Indonesia is relatively lower, it can be found on the article 156 of the Criminal Code which only impose sanctions in the form of imprisonment to five years so that these penalties do not give a deterrent to perpetrators of sacrilege religion. Whilst Islamic criminal law sanctions against perpetrators of sacrilege (desecration) religion with more severe sanctions by the death penalty. It is based on the opinion of the jurists who established that religious treason or blasphemy included in offenses (jarimah hudud) and the witnesses in the form of the death penalty. The imposition of severe sanctions for defamation (desecration) religion in Islamic criminal law aimed at protecting religion in order to avoid abuse (desecration) religion done by humans who make mischief on earth.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI BATIK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Inggrit Fernandes; Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.423

Abstract

Karya seni batik merupakan salah satu khazanah warisan budaya bangsa. Karya seni batik saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya minat dan permintaan pasar terhadap karya seni ini mengakibatkan karya seni batik menjadi salah satu komoditi dalam negeri dan luar negeri. Sehingga, jika karya seni batik ini tidak dilindungi maka dikemudian hari dapat dipastikan akan muncul konflik baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah mengakomodir karya seni batik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga karya seni ini selain sebagai warisan budaya bangsa juga mempunyai nilai ekonomis bagi si penciptanya. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni batik yaang tidak didaftarkan? Apakah ini juga dapat dilindungi? Sementara didalam hak kekayaan intelektual pendaftaran adalah sebuah keharusan sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap karya yang dihasilkan
FUNGSI DAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syarif fuddin; Slamet Sutrisno
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.475

Abstract

Pendaftaran Hak Milik atas tanah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19, Kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. namun sejak diundangkannya UUPA ternyata masalah tentang pendaftaran hak milik atas tanah tidak pernah usai, begitu pula kondisinya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pelaksana pendaftaran tanah di kabupaten, masalah pendaftaran hak milik atas tanah belum bisa diselesaikan secara baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai kurang dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya sebuah sertipikat hak milik atas tanah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUTAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Darmi wati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decency is the Company's policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and the potential risks that lead to social and environmental responsibility should be borne by Perseroa in accordance with its business activities without prejudice to the obligations under the laws and regulations related to the Company's business activities. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement the Social and Environmental Responsibility Company are administrative sanctions such as written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and / or facility
PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM TINDAK PIDANA Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyidikan merupakan awal untuk membuat terang sebagai alat pembuktian dalam proses penyidikan atau dipersidangan yaitu visum et repertum. Visum et repertum juga mempunyai peranan sebagai alat pebuktian untuk dipersidangan. Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus
PEMBANGUNAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SUATU KAJIAN TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK/OUTSOURCHING) Indra Muchlis Adnan; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Providing legal protection for workers / laborers constitute the mandate and objectives of the labor laws to achieve or implement social justice in the field of labor and employment protects against the unlimited power of entrepreneurs. Legal safeguards for workers / laborers outsourcing should be implemented to the fullest and, more specifically, given the practice of outsourcing occurs triangular employment relationships involving corporate employer (principal) the recipient company jobs (vendors) and workers / laborers.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue