cover
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen" : 7 Documents clear
KEWAJIBAN PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI HARGA MENU MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Darmiwati Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Namun dalam kenyataannya berdasarkan para penelitian penulis melihat masih banyak rumah makan yang tidak melaksanakan kewajiban menginformasikan menu harga kepada konsumen.
ANALISIS EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restoratif). Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan prinsip restorative justice (keadilan restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung sifat restoratif. sehingga sangat mungkin sekali konsep restorative justice (keadilan restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang
IMPLEMENTASI HAK BAGI NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBANGA PEMASYARAKATAN Siti Rahmah Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga Negarasetelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Narapidana dengan sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana wanita hamil dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini mempunyai kesamanaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Jika melahirkan di rutan, wanita akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam pasal 20 ayat (3) PP Nomor 32/1999 sebagai berikut : Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri HilirNomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan MUHSIN MUHSIN
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat 3. Aturan tentang pembinaan,Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat sebagai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) yang bertugas untuk membersihkan dari Samapah telah di tuangkan dalam peraturan daerah, hal ini juga belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga Sampah yang ada tidak berserakan di jalanan juga di parit dan sungai yang ada di Kota Tembilahan.Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapa yang membuang samapah tersebut. Masyarakat hanya sekedar membuang sampah tanpa memperhatikan jenis dan sifat sampah. Hal tersebut tentu menyulitkan pihak petugas karena harus memisahkan sampah yang berserakan dijalan-jalan tersebut sesuai dengan jenis sampahnya. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hili Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? 2) Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? Metode Penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian hukum empiris/sosiologi dengan cara survei data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data kuisioner maupun wawancara. Sedangkan metode dan sifat penulisan bersifat deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Implementasi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indradragiri Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor penghambat diantanya adalah Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Faktor penegak hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan, Fasilitas kerja, Wilayah Kerja dan Faktor Masyarakat.
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN EKONOMI ISLAM DAN KERAKYATAN SERTA INVESTASI DI INDONESIA Muannif Ridwan Muannif Ridwan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh sebab itu, perlu adanya penafsiran supaya implementasinya dapat berjalan dengan sempurna. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan mengenai perekonomian dan Investasi di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Artikel ini membahas mengenai penafsiran Pasal tersebut dalam kaitannya dengan ekonomi Islam dan kerakyatan serta investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), sehingga dapat diketahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pada prinsipnya ekonomi dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Adapun nilai-nilai sistem perekonomian Islam adalah keadilan sosial, ekonomi, distribusi pendapatan dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi jelas sekali bahwa pasal 33 UUD 1945 sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam Islam keselarasan dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi. Adapun ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sedangkan investasi di Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi”.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM BIDANG LEGISLASI Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.
AL MUWAFAQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W: 790 H/1388 M) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab) Herdiansyah Herdiansyah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini ditujukan untuk meneliti histori penulisan kitab yang dijadikan referensiprimer oleh pengkaji disiplin Maqashid Syari’ah (tujuan – tujuan hukum islam) yaitukitab Al – Muwafaqat karya masterpiece Imam Abu Ishaq Asy – Syatibi (W: 790H/1388 M), serta mengkaji garis besar kandungan isi kitab terutama Jilid pertamabagian kedua Kitab Al – Maqashid (pembahasan mendalam tentang MaqashidSyari’ah). Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini dimulai dengan pembahasanhistori penamaan kitab ini dengan nama Al – Muwafaqat. Kemudian dilanjutkandengan pembahasan respon ulama – ulama pada masa itu hingga masa kini terhadapAl – Muwafaqat serta terakhir tentang proses percetakan kitab ini untuk pertamakalinya. Untuk kandungan isi kitab pembahasannya dibagi kedalam dua kategori,yaitu kategori umum dan Khusus. Kategori umum berisi pembahasan isi kitab secaramenyeluruh. Sedangkan kategori khusus berisi pembahasan tentang Maqashid AsyAsyariah yang terdapat pada jilid pertama bagian kedua. Kajian ini memberikankesimpulan bahwa pada awal penulisan kitab ini tidak terlalu mendapat respon yangbaik pada masanya. Respon yang berarti terjadi beberapa abad setelahnya. Kitab Al –Muwafaqat ini juga dianggap kitab yang pertama kali membahas tentang teoriMaqashid Syari’ah secara utuh dalam satu pembahasan yang terstruktur. Sehinggawalaupun kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang kajian Ushul Fiqhnamun Imam Syatibi selalu mneyertakan poin-poin Maqashid dalam setiappembahasannya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metodekajian pustaka dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada kitab Al – Muwafaqatdan beberapa buah kitab yang membahas tentang kitab Al – Muwafaqat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7