cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen" : 6 Documents clear
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Darmiwatiati Darmiwatiati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan kegiatan pendaftaran tanah yaitu untuk memelihara data pendaftaran tanah. Sebagai pemegang hak atas tanah yang baru ahli waris memiliki kewajiban untuk mendafatarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan kepada Kantor Pertanahan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan peralihan tersebut. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah diajaukan oleh ahliwaris yang telah memenuhi syarat sebagai pemohon pendaftaran peraliahan hak, yaitu dengan mendaftarkan peralihan hak tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah.
ANALISIS EMPIRIS DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN KERJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KUHPidana dan Undang-undang hingga belum ada yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai sanksi atau pun denda yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penusukan, dikarenakan memerlukan pembaharuan hukum pidana dalam hal pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana penusukan. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, sesuatu yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya dikarenakan sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Peraturan tindak pidana penusukan belum diatur secara khusus namum KUHPidana yang menyatakan bahwa Penusukan dapat dikategorikan dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), serta diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan Ancaman Kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau Seharusnya tindak pidana penusukan diatur secara khusus mengenai peraturan perundang-undangannya dan korban tindak pidana penusukan harus mendapatkan perlindungan hukum serta Pelaku tindak pidana diberikan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PIDANA Siti Rahmah Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang terhadap kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya, Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi. Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG HIBURAN UMUM) MUHSIN MUHSIN
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu peran dan fungsi dari Polisi Pamong Praja sangat di harapkan dalam kehidupan mayarakat. Di dalam menajalankan pekerjaannya Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan yang sering dijumpai. Terutama dalam hal penertiban umum. Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah factor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden.Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh manasuatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas terkait.Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PemilikTempat Usaha Hiburan Karaoke, sedangkan faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertibanTempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah karena faktor internal yaitu Kekurangan Personil, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidikan, Fasilitas Kerja, Wilayah Kerja sedangkan dari segi faktor eksternal adalah karena banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke dan karena faktor sumber daya manusia dimanamasihadaaparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017 Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.
KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Civil law system merupakan sebuah sistem hukum, yang mana memiliki aturan hakim tidak boleh terikat kepada presedent, sehingga undang-undang menjadi sumber utama hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana. penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue