cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN" : 5 Documents clear
ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v4i2.1414

Abstract

Kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung kemudian didelegasikan oleh jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga mekanisme pengajuan rentut dari Penuntut Umum harus kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pada perkara-perkara tertentu, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Adanya intervensi pimpinan terhadap penentuan Tuntutan Pidana tersebut, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi Independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus khusus melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALA T BUKTI SURAT KETERANGAN SEBAGAI HAK MILIK ATAS TANAH : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALA T BUKTI SURAT KETERANGAN SEBAGAI HAK MILIK ATAS TANAH Tiar Ramon
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak ditemukan surat keterangan tentang tanah diterbitkan oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk memberikan hak kepada seseorang terhadap tanah yang dikuasainya. Tentunya surat tersebut harus mempunyai nilai kekuatan pembuktian, apalagi kelak menimbulkan sengketa ke pengadilan, sehingga kepada yang diberikan surat tersebut dapat mempertahankannya dari gangguan pihak lain. Untuk itu perlu mengetahui kekuatan kekuatan alat bukti surat keterangan tersebut sebagai hak milik atas tanah yang dalam hal ini dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/20017. Hasilnya menyimpulkan surat keterangan tentang tanah tersebut merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk memecahkan masalah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pendekatan restorative justice, dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversi.
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN : PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN Jamri Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) ialah merupakan salahsatu unsur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu fungsi DPRD ialah mempunyai fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah. Dimasa pandemi ini fungsi legislasi DPRD dapat di implementasikan untuk pencegahan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara membentuk peraturan daerah berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19 sebagai sarana mengatur masyarakat. Namun fungsi legislasi ini belum terlaksana dengan maksimal di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan pengaturan Pencegahan penularan COVID-19.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA Ditta Giarni Martha
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sebagai pahlawan devisa negara, TKI berhak mendapatkan perlindungan baik secara materil maupun moril. Namun dalam kenyataannya, TKI di luar negeri banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis di tempat mereka bekerja. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak TKI, perlu adanya campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangannya menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yaitu sifat privat dan publik. Prinsip perlindungan TKI terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) telah ada sejak mulai diberlakukannya UUD1945 sebagai hukum dasar di negara Indonesia. Sedangkan rumusan Pasal 28 D ayat (2) adalah hasil amandemen kedua atas UUD 1945, pada tanggal 18Agustus 2000. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan “a paper constitution” atau “semantic constitution”. Dengan mengakui hak warga negaranyauntuk mendapatkan pekerjaan maka Indonesia telah memutuskan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Secara fundamental hukum ketenagakerjaan/perburuhan Indonesia berlandasan kepada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang dasar perekonomian negara yang berlandasakan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue