cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen" : 10 Documents clear
PEMAHAMAN HAKIM TERKAIT PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PROVINSI RIAU Erdianto Effendi; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.1904

Abstract

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini adalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga dipandang perlu menemukan berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, di antaranya dengan penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Dalam praktik terdapat dugaan bahwa diversi jarang diterapkan karena kuranngnya pemahaman terhadap diversi. Dengan menggunakan penelitian secara empirik, ditemukan fakta bahwa Penerapan diversi di 3 pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan terhadap perkara anak yang berusia 12 sampai 18 tahun terhadap perkara yang diancam kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan (residive). Walaupun penerapannya sudah benar, pemahaman hakim tentang diversi beragam. Tidak semua hakim memahami diversi, hal ini disebabkan hakim perkara anak adalah hakim yang secara khusus ditugaskan untuk mengadili perkara anak.
PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA Dayu Medina; Dewi Anggriyeni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2019

Abstract

Globalisasi saat ini terjadi sangat pesat, salah satu yang menyebabkannya adalah perkembangan tekhnologi dan komunikasi. Dengan kemudahan-kemudahan yang didapat, seseorang dengan mudah bisa mempublikasikan karya ciptanya. Karya cipta tersebut bisa dilihat dan dinikmati dengan cepat, murah, dan tanpa batas. Salah satu faktornya adalah perkembangan social media seperti facebook, twitter, instagram, dll. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang lebih progresif dalam melindungi karya sipencipta agar haknya baik moral maupun ekonomi bisa terjaga. Namun sayangnya perkembangan social media tidak berbanding lurus dengan hukum hak cipta sehingga banyak terjadi pelanggaran hak cipta dimedia sosial yang tentu saja merugikan si pencipta dan merugikan bangsa Indonesia. Adapun tulisan ini akan membahas tentang: 1) Apasaja bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dimedia sosial? Dan 2) Apasaja problematika hukum dalam melindungi hak cipta dimedia sosial. Adapun metode yang duganakan adalah yuridis normatif. Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di social media meliputi downloading, streaming, dan streamripping yang dilakukan secara ilegal. Tindakan tersebut dinamakan digital piracy, karena dilakukan tanpa izin dari pencipta ataupun pemilik hak cipta dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dan problematika hukum perlindungan hak cipta di social media adalah perlindungan hak cipta masih bersifat teritorial sehingga setiap negara memberikan pengaturan dan standar yang berbeda. Selain itu minimnya pemahaman masyarakat akan penghargaan terhadap karya cipta orang lain, serta karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal. Kemudian dipersulit dengan lemahnya aturan hukum dan belum memadainya hukum yang melindungi hak cipta termasuk karya cipta yang diumumkan melalui media social. Disamping itu lemahnya penegakan hukum dan juga kontrol dari instasi terkait terhadap karya cipta. Key World: Copyright, media sosial, digital piracy.
Partai Politik dan Pemilu yang Demokratis Muhsin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2021

Abstract

ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu).Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi ? dan Apakah dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia ?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Kesimpulan Latar belakang Fungsi partai politik pertama, sebagai sarana komunikasi politik, Kedua, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena fenomena politik dan untuk menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, segai sarana rekrutmen politik, Keempat, adalah sebagai saraa pengatur konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pemilu. Dan juga Implikasi Negatif : Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI EX GRATIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Faridy; Mushafi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2030

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang keabsahan penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui ex-gratia. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui nonlitigasi yaitu dengan cara negosiasi, mediasi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Ajudikasi dan Arbitrase. Akan tetapi belakangan mulai banyak perusahaan-perusahaan asuransi dalam menyelesaian klaim perjanjiannya menggunakan ex gratia. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 214 tentang Asuransi tidak ditemukan pasal yang menjelaskan ex gratia sebagai salah satu sarana penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ditemukan ketentuan yang jelas. Untuk itulah, melalui penelitian ini akan diungkap dan dianalisis keabsahan hukum penggunaan ex gratia sebagai wahana penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Kata Kunci: Keabsahan, Klaim Perjanjian Asuransi, Ex Gratia dan Kepastian Hukum
MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Dela Khoirunisa
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2031

Abstract

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama : Apa yang dimaksud dengan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? dan kedua : Jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa memungkinkan adanya Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mediasi penal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan KUHAP, namun pada prakteknya jika mediasi penal ini diterapkan akan mendapatkan banyak tantangan diantaranya : 1). Masalah operasinal, seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya waktu pelaksanaan, dll., 2). Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal. 3). Kompensasi, 4). Akuntabilitas Pelaku. Namun tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal haruslah berdasarkan rekomendasi yang matang dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19 Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2045

Abstract

Abstrak Kondisi perekonomian di Indonesia pasca terjadinya covid 19, memberikan pengaruh juga dibidang perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha maupun kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan modal tersebut, salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan pinjaman kredit ke perbankan. Kredit perbankan biasanya selalu membutuhkan agunan sebagai jaminan untuk kreditnya, namun menghadapi situasi saat pasca pandemi, banyaknya kredit yang diberikan tanpa agunan, termasuk oleh perbankan. Menghadapi situasi tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pihak nasabah maupun pihak bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah atau dikenal dengan Non Performing Loan. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, dengan mengkaji literature-literatur sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan.
PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 : Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siti Rahmah; Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2055

Abstract

ABSTRACT The crime of violence against women in the household is an act of violence or threats, pressure and coercion that can injure or physically interfere with the life of women in the household is wrong treatment, the crime of violence against women includes the level of severe violence because the form of violence committed is fatal. cause physical damage as a result of punching, beating, burning that can damage the body. normative legal research, namely library law research. Based on the division of normative legal research, this research includes research that focuses on research on the Statute Approach and Conceptual Approach. The Legislative Approach (Statute Approach) examines various legal rules that are the focus and central theme of a study. Conceptual Approach are elements that represent phenomena in a field of study that refer to universal things that are abstracted from particular things. If the domestic violence experienced by the victim is not revealed or not resolved, then the protection of the victim of this crime cannot be provided adequately because the violence experienced by the victim is not reported to the police to handle the case and during this time there are many thoughts that have been brought to justice. the perpetrator of the crime and then the perpetrator undergoes a sentence, then legal protection to the victim is considered to have been fully provided. In the settlement of criminal cases, the law often puts too much emphasis on the rights of the suspect or defendant, while the rights of the victim are ignored. Keywords: Law Enforcement, Crime, Domestic Violence
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2056

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN FORMULA-E Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Faris Apriyadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2069

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan Formula-E melalui instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang isu prioritas DKI Jakarta tahun 2022 disaat kondisi social dan ekonomi masyarakat saat itu sedang terdampak wabah penyakit virus corona (Covid-19) sehingga menimbulkan kontroversi. DPRD sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional yakni melakukan legislasi, anggaran dan pengawasan sangat mampu untuk dapat memberikan keseimbangan dan pandangan dari pihak rakyat supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah. Rumusan masalah utama pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan hak interpelasi terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa penggunaan hak interpelasi dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Formula E mengalami penundaan pelaksanaan pada awal tahun 2022. Dalam teori kebijakan public yang digunakan untuk penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan haruslah berdasarkan kepada kepentingan masyarakat.
PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN Subhan; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2077

Abstract

This study aims to analyze the arrangements and procedures for providing credit facilities using the Personal Guarantee as collateral and the efforts of Bank Riau Kepri Tembilahan Branch as a creditor if there are debtors who fail to fulfill their obligations (default). The type of this research is juridical empirical. The results of the research and discussion found that the Arrangements and Procedures for the Provision of Credit Facilities were carried out by taking into account the applicable laws and regulations, especially those relating to the Civil Code and the Mortgage Law, which are related toPersonal guarantee is applied to debtors whose loan value exceeds the authority of the head of the Riau Kepri branch of the Tembilahan Branch. Personal Guaranty Guarantee is carried out by taking into account the legality of the guarantor itself. Efforts made by PT. Bank Riau Kepri against creditors who fail to fulfill their obligations is carried out first with internal efforts, namely credit rescue with Credit Restructuring efforts, if internal efforts fail then external efforts are carried out by involving the Indragiri Hilir District Attorney on the basis of the MoU between Bank Riau Kepri Tembilahan Branch with the District Attorney of Indragiri Hilir, and if the efforts of deliberation and consensus by involving the prosecutor's office still fail, then Bank Riau Kepri then submits the collection to the Directorate General of State Assets/Office of State Assets and Auction Services (DJKN/KPKNL). Then the KPKNL issued a warrant for the sale of the confiscated goods. The letter is notified in writing to the debtor or guarantor as a last resort. The sale of the confiscated goods can be done by way of auction, sale not through auction or redemption.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue