jurnal hukum das sollen
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau) ]]>
<![CDATA[Lasri Nijal]]>;
<![CDATA[Ilyas Husti]]>;
<![CDATA[Khairunnas Jamal]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2118
<![CDATA[Banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Penulis temukan mantan istri PNS tidak medapatkan bagian 1/3 atau ½ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Untuk itu penulis tertarik meneliti pelaksanaan aturan ini. Jenis penelitan ini adalah empiris (kualitatif), metode yang dipakai adalah tinjauan yuridis sosiologis berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh; Masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya, Berbeda Instansi, Belum ada payung hukumnya, Suami tidak bersedia diterapkan dan Aturannya bersifat administrasi bukan hukum. Untuk itu menurut penulis sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Fadli Syahputra]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2135
<![CDATA[Kejaksaan melaksanakan program penyelesaian perkara korupsi agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan perkara korupsi yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde). Permasalahan dalam penelitian bentuk Penuntutan dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk dan bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian secara yuridis normatif. Bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas terdakwa secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17 ]]>
<![CDATA[Rizki Nesia Putri]]>;
<![CDATA[S. Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136
<![CDATA[Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[Eryon Budi Prasetyo]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2137
<![CDATA[Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa endemic di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Owa Siamang (Symphalangus syndactylus) adalah kera hitam yang berlengan panjang, dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamah sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Permasalahan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) dan faktor pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat.]]>
<![CDATA[Analisis ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN: ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Maria Ferba Editya Simanjuntak]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2188
<![CDATA[In Article 184 of the Criminal Procedure Code, various types of evidence are mentioned one of which is the inclusion of expert evidence. In addition to the role of experts related to the provision of information tha should be neutral, impartial, experts also encounter obstacles that occur during the inspection process, such as difficulties in giving information in front of a judge or public prosecutor due to different educational backgrounds. This study aims to determine the legal arrangements regarding evidence in criminal cases and to determine the legal position of expert testimony as evidence in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. This research was conducted with the aim of know what the purpose of proof is through tools valid evidence according to KUHP and what is the position of expert testimony as evidence in the examination of a criminal case. The results show that the essence of the evidentiary process is to seek the material truth of an event that occurred in the past and to give confidence to the judge about the incident so that the judge can give the fairest decision. That way it can be seen that the testimony of an expert has an important role in the process of examining criminal cases in court.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Maslon Hutabalian]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2190
<![CDATA[Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Berdasarkan uraian diatas, sangat perlu dilakukan penelitian secara mendasar tentang Bagaimana prosedur/ tahapan- tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, serta Bagaimana Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dan upaya hukum apabila terjadi penyimpangan, untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa cukup bagus, namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan oleh oknum pejabat pemerintah, dan setiap segketa yang diputus oleh pengadilan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hendaknya dilaksanakan oleh pihak terkait.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM) ]]>
<![CDATA[Mahliyanti Adelia Warman]]>;
<![CDATA[Dewiwarman]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2198
<![CDATA[Good faith has been the benchmark for each party in conducting in agreement, based on honesty, decency and suitability, even towards an agreement regarding debt. In this civil case, each party have agreed to carry out a verbal pact in order to purchase clothes with a value of Rp. 89.000.000,- (eighty nine million rupiahs) using debts as a method or purchase, and will be paid back in a few days. When the party fails to pay back the debt at a given amount af time and has not tried to get in touch with in the span of 5 (five) years, wich showed the debter lacked on decent morals as the payments had not been paid off and not even a single installment werw paid. Based on the case above, the problem analysed about the application off good faith on agreement of a debt and the judge has a given consideration to stipulated of the decision toward on case number 16/Pdt.G/2014/PN.PRM. This research was juridical normative in which the research itself conducted descriptively, the data processes were done by editing and data collected was analysed by qualitative method. From said case, it can be concluded that the agreement of repayment of debts had not been met because the debter clearly had not paid back and the judge had not gave decision based on the requirements.]]>
<![CDATA[KPPU'S ROLE IN ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW IN E COMMERCE TRANSACTIONS: Business Competition Law Enforcement, The Role of Kppu, E-Commerce Transactions ]]>
<![CDATA[Darmiwati]]>;
<![CDATA[Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2249
<![CDATA[Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet (elektronik commerce atau di singkat e-commerce). model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang e-commerce pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti perusahaan e-commerce (provider) skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (lock-in) bahkan menciptakan hambatan bagi provider lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan e-commerce dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunanya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR DILUAR PERAIRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurhan]]>;
<![CDATA[Indra Sakti]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2277
<![CDATA[Hipotik kapal sebagai salah satu dari perjanjian accessoir dari suatu perjanjian yang mempunyai nilai dan fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit oleh debitor. Maka untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak kreditor, maka dilakukan eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi jaminan hipotik kapal yang berlayar diluar perairan Indonesia. Sedangkan metodeyang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Eksekusi terhadap kapal yang sedang berada atau berlayar diluar perariaran wilayah Indonesia sangat sulit dilakukan. Bahkan eksekusiatas objek hipotik kapal laut tersbut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesiabelum ada dasar hukumnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) ]]>
<![CDATA[Syariffuddin]]>;
<![CDATA[Herdiansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2278
<![CDATA[Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus berpendidikan minimal tamatan SLTA/sederajat. yang jadi permasalahan, bahwa masih banyak perangkat desa di Desa tempat penelitian ini (Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka) yang tidak memiliki pendidikan seperti yang dimaksud. Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.]]>
