jurnal hukum das sollen
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS: RESPONSIBILITIES OF NOTARY STAFF AT THE NOTARY OFFICE BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE POSITION OF NOTARY ]]>
<![CDATA[Faradilla Elzahra]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2257
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi konsep hubungan hukum staf notaris dan Notaris pada kantor Notaris dan bentuk tanggung jawab hukum staf notaris dalam kantor notaris. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja antara notaris dan stafnya yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan., terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja atau perjanjian kerja. Bentuk tanggung jawab hukum jika staf notaris tidak merahasiakan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka perbuatan staf notaris tersebut merupaka perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan staf notaris tersebut tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA ELEKTRONIK: LEGAL CERTAINTY IN ARRANGEMENT OF NOTARY AUTHORITY IN ELECTRONIC MAKING OF DEEDS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF LIMITED COMPANIES ]]>
<![CDATA[Sisca Junia Azrin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2260
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the arrangements for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the perspective of laws and regulations. Then to find out and analyze the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum). The formulation of the problem in this study is: how is the arrangement for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the perspective of laws and regulations? and how is the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum)? This study uses a normative juridical method by researching and analyzing library materials such as primary data, namely laws and regulations with the help of secondary data sources or written materials in the form of articles, books, magazines and newspapers, as well as tertiary data in the form of the Big Indonesian Dictionary. and the Legal Dictionary. The approach used in this research is a statutory approach, and a conceptual approach.]]>
<![CDATA[PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA: PRINCIPLES OF BUSINESS JUDGMENT RULE FOR DIRECTORS OF STATE OWNED ENTERPRISES ]]>
<![CDATA[Muhammad Haris Ersya]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2264
<![CDATA[The Business Judgment Rule is a doctrine that protects the board of directors against any business decisions that cause losses to the company. The Board of Directors as one of the components participating in the management of BUMN is responsible for managing BUMN for the interests and objectives of BUMN. This study examines criminal liability on the principles of the Business Judgment Rule for Directors of State-Owned Enterprises. The research method used by the author is descriptive research with a normative juridical approach. The results of research conducted by the author can be concluded that the principle of the Business Judgment Rule in Indonesia is a doctrine of protection for directors from accountability for their actions in managing the company. Furthermore, the criminal responsibility of the Directors of BUMN in criminal acts for the actions of the Business Judgment Rule can be applied if it is proven that they have abused their authority which is contrary to laws and regulations and the directors are personally responsible if in carrying out actions on behalf of the company, they are proven guilty or negligent in carrying out their duties management of the company and violating the company's articles of association.]]>
<![CDATA[PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ]]>
<![CDATA[Fahrur Rozi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2274
<![CDATA[Permasalahan mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diberhentikan oleh Menteri Kemenkumham? akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara dia telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris?. Tipe penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori hak milik atas tanah dan teori peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian Mekanisme pemberhentian tidak hormat seorang pejabat pembuat akta tanah telah diberhentikan oleh notari yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 2 tahun 2018 pada pasal 52, serta Berdasarkan ketentuan PJPPAT dan Kode Etik PPAT, Kode etik yang dimaksudkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (Kode Etik) pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibatan dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak dalam keadaan boleh menjalankan tugas sebagi PPAT. Jabatan PPAT yang disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan jugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku]]>
<![CDATA[THE LIMITED LIABILITY OF SHAREHOLDERS INDIVIDUAL COMPANY IN LEGAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Devi Nahrowi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2275
<![CDATA[to find out and analyze the status of an individual company and the responsibilities of shareholders of an individual company as a limited liability company, a normative juridical research method with a statutory, conceptual and historical approach. Based on Article 1 point 1, Article 32 of the Company Law 2020 junctis Article 153E of the Company Law 2020, Articles 3 and Article 4, and Article 10 PP 8/2021 and the theoretical theory of fiction, the theory of purposeful wealth, and the theory of corporate organs Individuals qualify as legal entities, and as legal subjects with their own assets separate from the personal assets of the shareholders, and therefore based on Article 153J of the 2020 Company Law the responsibility of the shareholders of an individual company is limited according to the nominal value of the shares they own. The company regulation for micro-small businesses with a single owner as a limited liability company legal entity in the UUPT contains ambiguous norms because a company for micro-small businesses with a single founder can also be established by 2 (two) people as a capital partnership company in the absence of a Commissioner's oversight body can potentially misuse of the company for the personal interests of the Directors and the mixing of the personal assets of the founders and shareholders with the assets of the company as referred to in Article 153J paragraph (2) of the 2020 Company Law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN: PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Sudarsono]]>;
<![CDATA[Asmuni]]>;
<![CDATA[TENGKU ERWINSYAHBANA]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2385
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak waris istri dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dengan studi komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Metode penelitian penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang merujuk pada Al-Qur,an, Al- Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Peraturan Perundang-undangan dan buku terkait yang relevan dengan penelitian ini. Tekhnis analisis data yang digunakan ialah study kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama atas harta peninggalan berupa harta bawaan suami dan harta bersama yang didapatkan oleh istri kedua dan suaminya selama dalam masa perkawinan demi rasa keadilan dan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap hak waris istri kedua dalam penelitian ini bahwa untuk mendapatkan hak waris serta pengakuan untuk melakukan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Hasil itsbat nikah sebagai landasan hukum pencatatan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Maka perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dapat memperoleh hak waris secara hukum.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA) ]]>
<![CDATA[Togi P. O]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2386
<![CDATA[Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis). Penerapan pasal perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur “yang ada hubungannya sedemikan rupa”. Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Gunawan Marthin Panjaitan]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2387
<![CDATA[Pelaku bandar narkotika melibatkan kurir untuk menjual narkotika sekarang ini tidak hanya hanya melibatkan orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak yang diikutsertakan untuk memudahkan pelaku bandar dalam melakukan transaksi jual beli narkotika untuk mengelabui aparat penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian, Kesatu, Tindak pidana narkotika diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Pelindungan hukum terhadap anak diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturannya mengatur anak mendapatkan haknya, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak, dan anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum diproses hukum dan melalui upaya hukum peradilan anak yang diatur UU No. 11 Tahun 2012. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika dan permufakatan jahat dengan pelaku bandar dihukum dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya sebagai kurir narkotika. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan terhadap anak, pemidanaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP) ]]>
<![CDATA[P. A. JUANDA PANJAITAN]]>;
<![CDATA[TRIONO EDDY]]>;
<![CDATA[ALPI SAHARI]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2388
<![CDATA[Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masayarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelian bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban.]]>
<![CDATA[PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT) ]]>
<![CDATA[ADE F. D SINAGA]]>;
<![CDATA[TENGKU ERWINSYAHBANA]]>;
<![CDATA[AHMAD FAUZI]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2393
<![CDATA[Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa dyarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari. Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa dyarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari.]]>
