jurnal hukum das sollen
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Articles
108 Documents
<![CDATA[KEWAJIBAN PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI HARGA MENU MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. ]]>
<![CDATA[Darmiwati Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Namun dalam kenyataannya berdasarkan para penelitian penulis melihat masih banyak rumah makan yang tidak melaksanakan kewajiban menginformasikan menu harga kepada konsumen.]]>
<![CDATA[ANALISIS EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vivi Arfiani Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restoratif). Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan prinsip restorative justice (keadilan restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung sifat restoratif. sehingga sangat mungkin sekali konsep restorative justice (keadilan restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK BAGI NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBANGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Siti Rahmah Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga Negarasetelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Narapidana dengan sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana wanita hamil dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini mempunyai kesamanaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Jika melahirkan di rutan, wanita akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam pasal 20 ayat (3) PP Nomor 32/1999 sebagai berikut : Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.]]>
<![CDATA[Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri HilirNomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan ]]>
<![CDATA[MUHSIN MUHSIN]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat 3. Aturan tentang pembinaan,Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat sebagai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) yang bertugas untuk membersihkan dari Samapah telah di tuangkan dalam peraturan daerah, hal ini juga belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga Sampah yang ada tidak berserakan di jalanan juga di parit dan sungai yang ada di Kota Tembilahan.Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapa yang membuang samapah tersebut. Masyarakat hanya sekedar membuang sampah tanpa memperhatikan jenis dan sifat sampah. Hal tersebut tentu menyulitkan pihak petugas karena harus memisahkan sampah yang berserakan dijalan-jalan tersebut sesuai dengan jenis sampahnya. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hili Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? 2) Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? Metode Penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian hukum empiris/sosiologi dengan cara survei data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data kuisioner maupun wawancara. Sedangkan metode dan sifat penulisan bersifat deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Implementasi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indradragiri Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor penghambat diantanya adalah Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Faktor penegak hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan, Fasilitas kerja, Wilayah Kerja dan Faktor Masyarakat.]]>
<![CDATA[PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN EKONOMI ISLAM DAN KERAKYATAN SERTA INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muannif Ridwan Muannif Ridwan]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh sebab itu, perlu adanya penafsiran supaya implementasinya dapat berjalan dengan sempurna. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan mengenai perekonomian dan Investasi di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Artikel ini membahas mengenai penafsiran Pasal tersebut dalam kaitannya dengan ekonomi Islam dan kerakyatan serta investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), sehingga dapat diketahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pada prinsipnya ekonomi dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Adapun nilai-nilai sistem perekonomian Islam adalah keadilan sosial, ekonomi, distribusi pendapatan dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi jelas sekali bahwa pasal 33 UUD 1945 sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam Islam keselarasan dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi. Adapun ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sedangkan investasi di Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi”.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM BIDANG LEGISLASI ]]>
<![CDATA[Syariffuddin Syariffuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[Darmiwatiati Darmiwatiati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan kegiatan pendaftaran tanah yaitu untuk memelihara data pendaftaran tanah. Sebagai pemegang hak atas tanah yang baru ahli waris memiliki kewajiban untuk mendafatarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan kepada Kantor Pertanahan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan peralihan tersebut. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah diajaukan oleh ahliwaris yang telah memenuhi syarat sebagai pemohon pendaftaran peraliahan hak, yaitu dengan mendaftarkan peralihan hak tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah.]]>
<![CDATA[ANALISIS EMPIRIS DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN KERJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[KUHPidana dan Undang-undang hingga belum ada yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai sanksi atau pun denda yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penusukan, dikarenakan memerlukan pembaharuan hukum pidana dalam hal pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana penusukan. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, sesuatu yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya dikarenakan sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Peraturan tindak pidana penusukan belum diatur secara khusus namum KUHPidana yang menyatakan bahwa Penusukan dapat dikategorikan dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), serta diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan Ancaman Kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau Seharusnya tindak pidana penusukan diatur secara khusus mengenai peraturan perundang-undangannya dan korban tindak pidana penusukan harus mendapatkan perlindungan hukum serta Pelaku tindak pidana diberikan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Siti Rahmah Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang terhadap kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya, Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi. Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG HIBURAN UMUM) ]]>
<![CDATA[MUHSIN MUHSIN]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu peran dan fungsi dari Polisi Pamong Praja sangat di harapkan dalam kehidupan mayarakat. Di dalam menajalankan pekerjaannya Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan yang sering dijumpai. Terutama dalam hal penertiban umum. Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah factor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden.Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh manasuatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas terkait.Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PemilikTempat Usaha Hiburan Karaoke, sedangkan faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertibanTempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah karena faktor internal yaitu Kekurangan Personil, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidikan, Fasilitas Kerja, Wilayah Kerja sedangkan dari segi faktor eksternal adalah karena banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke dan karena faktor sumber daya manusia dimanamasihadaaparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.]]>
