cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 1   2   3   4   5 
Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.135

Abstract

Law No. 35/2014 on Child Protection articles 16 to 18 states that a child whose freedom is deprived according to the applicable law, has the right to receive appropriate legal remedies in accordance with the applicable law. Therefore, the punishment of children at present is directed at realizing children's welfare and prioritizing the best interests of the child as an integral and social welfare which is then regulated in a special justice system called the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The birth of the SPPA Law provides legal protection for children by presenting the concept of diversion and restorative justice. However, there are still many cases resolving without diversion, so it is necessary to study law enforcement against children who abuse narcotics. The method I use is empirical legal research methods using qualitative data analysis techniques. The data collection technique is done through document study. Based on the results of the research, it can be seen that the law enforcement process for children who commit crimes of narcotics abuse cannot be said to be effective with the objectives of the SPPA Law due to several factors such as differences in the perspective of legal officers, lack of facilitators, and limited infrastructure.Keywords: Diversion Concept, Narcotics, Minors.Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudian diatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilan restorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yang melalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan perspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasan sarana prasarana.Kata kunci : Konsep Diversi, Narkotika, Anak dibawah umur.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia Menuju ASEAN Economic Community Dewa Gede Sudika Mangku
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i1.49

Abstract

Indonesia and all ASEAN members are getting ready to welcome and imple-ment the ASEAN Economic Community. MSMEs that are the drivers of the national economy must be able to take this golden opportunity for the national interests of Indonesia and not the other way around. we become the markets of other member countries. of course this is a particular challenge for national MSMEs to face the ASEAN Single Market. MSMEs must maintain and enhance competitiveness as a creative and innovative industry. In addition. MSMEs must also improve the standards. design and quality of products so that they are in accordance with ASEAN provisions by looking at the provisions of ISO 26000 for Green Products. The Indonesian government must work hard to help MSMEs experiencing barriers such as facilitating the provision of access to credit in banks. providing entrepreneurship training. increasing access to funding for MSMEs. facilitating financing for new entrepreneurs.Keywords: ASEAN Economic Community, Micro, Small and Medium Enterprises, Single Market
PROSES POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.11

Abstract

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai,konsep dan norma yang hidup dan berkembangdi masyarakat sebenarnya dapat ditelusuri melaluistudi terhadap sejarah perkembangan HAM, yangmulai sejak zaman pergerakan hingga kini, DiIndonesia, pembahasan mengenai HAM terdapatdalam UUD 1945 Pasal 28 A -28 J (Bab X A),Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentangHak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM yang kemudian diikutioleh asas-asas hukum internasional. PembentukanPeradilan HAM secara menyeluruhdipertimbangkan berdasarkan adanya desakanperubahan masyarakat, baik nasional maupuninternasional, dalam memahami keberadaan suatuinstitusi khusus yang menangani masalah HAM;Pelanggaran HAM merupakan bentuk kejahatanluar biasa; Hukum acaranya memerlukanpenanganan khusus; Pelaksanaan dari tindak lanjutUU No. 39 Tahun 1999; dan Mengembalikankepercayaan masyarakat & dunia internasionalterhadap penegakan hukum dan jaminan kepastianHAM di IndonesiaKata Kunci: HAM, Peradilan HAM, PelanggaranHAM
Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Virna Atikasari; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.115

Abstract

 ABSTRACT The objectives of this thesis are: to determine the arrangement of underage marriages with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and to determine the legal protection of children who are married under age in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning child protection. The research method uses qualitative methods, normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, secondary data collection with materials through literature review, analysis using normative qualitative methods, data presentation is presented in systematic descriptions. The practice of underage marriage needs to be considered and clearly defined, because there are more and more people in Indonesia who are married underage. The conclusions are: there is no legal synchronization, especially related to underage marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the Child Protection Law as statutory regulation in set a minimum age limit for the parties to marry. The Marriage Law has not yet been sanctioned for violators because there are regulations on marriage dispensation listed in article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but in Law The Child Protection Law already has sanctions for violators. Second, the Child Protection Law has provided legal protection for children who are married under age, which is regulated in Article 78, Article 82 and Article 88 of the Child Protection Law. Keywords: Underage Marriage, Child Protection, Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Law no. 23 of 2002 concerning child protection. Abstrak. Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturan perkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahan melalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif, penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan dan ditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesia yang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanya sinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum ada sanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasi perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.   
Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina Bernadeta Resti Nurhayati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.73

Abstract

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan merupakan alasan bagi suami untuk berpoligami atau bahkan sebagai alasan untuk bercerai. Demikian pentingnya kehadiran seorang anak, sehingga pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak seringkali berusaha mendapatkan anak dengan jalan adopsi. Namun adopsi yang tidak dilaksanakan secara benar dapat menjadi bumerang bagi para pelakunya, karena dapat dikenai pasal mengenai human trafficking atau praktik jual beli manusia. Adopsi sendiri telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, dengan berbagai tujuan. Namun perihal adopsi, peraturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Adopsi bila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan taat norma dikawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan human trafficking. Tulisan ini mengkaji aspek hukum adopsi dan human trafficking sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada kasus adopsi Bayi Lentina di Medan.Kata Kunci: adopsi anak, human trafficking, kepentingan terbaik anak
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i45.20

Abstract

Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegakan hukum yang terjadi menjadihambatan untuk mendorong kegiatan atauperubahan sosial, ekonomi (keamanan dankenyamanan investasi) dan lain-lain.Penegakan hukum sebagai bentuk konkritpenerapan hukum sangat mempengaruhi secaranyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaathukum, kebutuhan atau keadilan hukum secaraindividual atau sosial. Karena penegakan hukumtidak dapat lepas dari aturan hukum, penegakhukum, lingkungan tempat terjadinya prosespenegakan hukum, maka tidak mungkin adapemecahan persoalan penegakan hukum apabilahanya melirik pada proses penegakan hukum,apabila lebih terbatas pada penyeleggaranperadilan.Pelaku penegakan hukum dalam perkarapidana adalah : penyidik, penuntut umum danhakim, dalam perkara perdata termasukdidalamnya yang ada di peradilan agama adalahhakim dan pihak-pihak yang berperkara,diperadilan tata usaha negara adalah : hakim,penggugat dan pejabat tata usaha negara, dapatpula dimasukan sebagai pelaku penegakan hukumadalah para penasehat hukum.Keadilan Sebagai Tujuan Penegakan Hukum 1Pelaku penegakan hukum juga terdapatpada badan administrasi negara yaitu wewenangmelakukan tindakan administrasi terhadappegawai, pencabutan izin dan lain-lain, termasukjuga pejabat beacukai, keimigrasian, lembagapemasyarakatan sebagai penegak hukum dalamlingkungan administrasi negara.Penegakan hukum semestinya tidak hanyadipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi padasemua pelaku penegakan hukum. Hanya dengancara pandang yang menyeluruh tersebut, dapatdiharapkan tercapai secara integral penegakanhukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspekdan bagi semua pencari keadilan.
Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Elly Kristiani Purwendah; agoes Djatmiko; Dewiana Mustika Ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.84

Abstract

Sampah telah menjadi masalah serius bagi lingkungan, yang merugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap  lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, dan kenyamanan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan masyarakat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori adalah pencemaran air (bocornya penampungan air lindi),  yang menyebabkan air sumur menjadi kecoklatan sehingga tak dapat dikonsumsi, selain itu sawah juga tercemar sehingga tidak bisa lagi ditanami. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui apakah dampak penutupan TPA Kaliori terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dan bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dan masyarakat  dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori. Penelitian ini termasuk  ke dalam tipe penelitian hukum empiris.Kata Kunci : sampah, pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pencemaran, dampak, penyelesaian sengketa.
APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Anton Budiarto
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.29

Abstract

Penjabaran, pengamalan atau aplikasi nilai-nilaiPancasila dalam aspek pembangunan berwawasanlingkungan tidak bisa dipisahkan, sebabmerupakan kesatuan yang bulat dan utuh yangmemberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsaIndonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapaijika didasarkan atas keselarasan, keserasian dankeseimbangan, baik dalam hubungan manusiadengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusiadengan manusia, manusia dengan alam, danmanusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapaikemajuan lahir dan kemajuan batin.Kata Kunci: Aplikasi nilai-nilai Pancasila
Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.142

Abstract

Sharia banking is one of the nation's economic solutions because economic activity is the backbone of the driving force of national stability, and now, national economic activities that move towards a sharia-based economy must be started. The development of Islamic banking in Indonesia has resulted in the merger or merger of 3 (three) existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). The meaning of a merger is a process of merging two companies in which one of them remains standing and uses the name of the company while the other company disappears and all of its assets are transferred to the company that remains standing. There are several types of mergers. Among others: horizontal, vertical and conglomerate mergers. Each of them has its own characteristics. Horizontal merger is the process of merging two or more companies in which the type of business of the company is still the same. As is the case in the banking industry, of course the merger is carried out because there are certain goals and reasons to be achieved. The research method used is the normative legal research method. Data is obtained through document or literature study which is carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object written and concluding about growth and development. Islamic banking and the impact, challenges of mergers and the role of Islamic banks. The impact of the 3 (three) state-owned sharia bank mergers in terms of BUSINESS, are more efficient and competitive (economies of scale), expansion of business diversification, capacity to finance large projects, better financial performance. In terms of REPUTATION, it is a higher level of customer confidence, taken into account in the national and global market, has stronger risk management with more solid capital support. In terms of SUPPORTING ASPECTS, it is having the ability to invest in technology, research and promotion, attracting high qualified talents. halal industry.Keywords: The impact of the merger, Islamic Bank, Islamic EconomicsPerbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun pengertian merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada beberapa jenis merger. Antara lain: merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Merger horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama. Seperti yang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis dan menyimpulkan tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah. Dampak 3 (tiga) merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal REPUTASI, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (high qualified talent) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem eksyar melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal.Kata kunci : Dampak merger, Bank Syariah, Ekonomi Syariah
HARMON/SAS/ PElAKSANAAN DEKONSENTRASI DENGAN DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN "HARMONIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION WITH DECENTRALIZATION IN GOVERNANCE" Iskatrinah -
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.38

Abstract

Pelaksanaan   dekonsentrasi    di   tengah omi luas yang merupakan aktualisasi dari O:!Sentralisasi, clipandang oleh beberapa akan~dulkan  otonomi.      Daerab  terkesan aJefgi  terhadap  pelaksanaan   dekonsentrasi ag secara normatif sab karena diatur dalam•                        raturan    perundang-undangan      tentang pemerintahan daerah.   Dekonsentrasi sebagai :alat   pusat  dan desentralisasi   sebagai  alat daerah,   meskipun  berada  pada  lingkungan egara Kesatuan,  dalam praktek selalu  tarik-enarik hubungan antara keduanya.Tujuan   penelitian    ini    dalam   rangka mengharmonisasikan  hubungan  Pusat  dan daerah  (dekonsentrasi    dan   desentralisasi) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik!lndonesia.   Melalui pendekatan teori bentuk aegara, desentralisasi,  dan dekonsentrasi diolah  secara yuridis  kwalitatif ,  diharapkan dapat mengkonstruksi upaya harmonisasi pelaksanaan dekonsentrasi di tengah otonomi .uas (desentralisasi).Hasil penelitian menunjukkan babwa suatu negara  yang  menganut  asas  desentralisasitidak berarti negara tersebut tidak menganut asas   sentralisasi   dan   atau   dekonsentrasi, karena sesungguhnya daerah yang diberi desentralisasi adalah tetap merupakan bagian dari negara pemberi desentralisasi  tersebut, yang diberikan  hanya sebagian kewenangan pemerintaban dan bukan kedaulatan negara . Kata   Kunci  :    Harmonisasi, dekonsentrasi, desentralisasi 

Page 1 of 12 | Total Record : 113

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue