cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYALAHGUNAAN INTERNET UNTUK PERBUATAN A SUSILA (Studi Kasus Aktivitas Cybersex Di Warung Internet Di Purwokerto) Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.10

Abstract

Perkembangan teknologi informasimengakibatkan modus operandi delik kesusilaanpun mengalami perkembangan. Kini berkembangfenomena cybersex, yaitu penyalahgunaan internetuntuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual.Cybersex telah menyerang nilai-nilai kesusilaandan menimbulkan banyak akibat negatif. Warnetmerupakan salah satu tempat pilihan bagi parapelakunya.Dengan menggunakan metode penelitiankualitatif yang menitik beratkan pada prosesprosessosial yang terjadi di masyarakat danmemahami aspirasi masyarakat yang menggunakanjasa warnet sebagai penyedia jasa rental internet,maka akan diperoleh kesimpulan tentang aktifitascybersex di warung internet di Purwokerto danmengetahui kebijakan hukum pidana yang ada diIndonesia untuk menanggulangi kejahatancybersex ini.Fenomena cybersex banyak dilakukan dibeberapa Warnet yang tersebar di kotaPurwokerto dengan berbagai cara, terutama dibeberapa warnet yang menyediakan bilik-bilikberpenyekat dan tidak adanya filtering softwaredalam sistem komputer yang disediakan olehpenyedia jasa warnet. Kegiatan ini biasanyadilakukan pada malam hari lewat tengah malam.Hukum Pidana Indonesia dapat digunakanuntuk menanggulangi fenomena Cybersex, tetapimengalami kendala, karena tidak ada ketentuankhusus tentang kualifikasi cybersex; perbuatannyabersifat abstrak/non fisik dan sangat individual.Cybersex memiliki kekhususan karena sarana yangdigunakan adalah internet yang sifatnya globalmelintasi batas teritorial negara, sementarayurisdiksi teritorial KUHP mempunyai kelemahanyaitu tidak bisa menjangkau pelaku cybersex diluar negeri. Untuk menjangkaunya diperlukanpenegakan hukum pidana yang optimal, melaluipenafsiran ekstensif, sosiologis dan teleologis.Kata Kunci: Penyalahgunaan internet, Cybersex,warung internet.ABUSE OF INTERNET FOR IMMORALACT (Case Study of Cybersex activities inInternet Cafe in Purwokerto)The development of information andtechnology has influenced the development ofmodus operandi in decency offense. Now weface cybersex phenomenon. It is about internetabuse to express the user’s sexuality or to getsexual satisfaction. Cybersex has changedmoral value of decency and caused manynegative effects. Internet cafe is one of placeby actors.With qualitative method a teaching pointto social process and to understand socialaspiration are using internet cafe service, canobtain the conclusion about cybersex activityin internet cafe in Purwokerto and do penalpolicy existing in Indonesia can be use to applyin cybersex cases or not.Cybersex phenomenon do it in someinternet cafe in Purwokerto with any method.Of course in some internet cafe that specialroom service and without software filtering oncomputer system that internet cafe services.This activity do in the middle of night in internetcafe.Positive criminal law in Indonesia canreach cybersex phenomenon, but it will facesome difficulties because there is no certaintyPenyalahgunaan Internet untuk Perbuatan Asusila (Studi Kasus Aktivitas Cybersexdi Warung Internet Di Purwokerto)that rules cybersex qualification specifically;the action is very illusory/abstract/non physicsand individual. Cybersex criminal hasspecification because the users use internet asmedia, that globally across the over territorialstate while territorial jurisdiction in CriminalCode and another positive criminal law policyin Indonesia cannot reach to cybersex offenderin another state. To reach criminal cybersexwe need maintenance of optimum criminal lawthrough extensive, sociology and teleologyinterpretation, and do internationalcooperation to cyber crime combat.Keyword: Abuse of internet, Cybersex,Internet cafe
Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i1.48

Abstract

The implementation of the mens rea element in cases of corruption in Indonesia is not uniform. Some law enforcers use it for proof, others don't use it. The concept of mens rea adopted from the common law legal system is still causing debate. Research that uses normative methods and refers to literature studies and studies of court decisions concluded that the application of the mens rea element is not always used by law enforcers. The development of the principle of error becomes the principle of no errors affecting decision making in every corruption case. Clarity of the elements of mens rea is needed in the law to create uniformity among law enforcers.Keyword: Mens Rea, Criminalization, Corruption
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Rusito Rusito; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.136

Abstract

Through this writing the writer conducts a critical analysis of the juridical basis of the criminal scope in Law no. 6 of 1983 as lastly amended by Law No. 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) which focuses on corporate criminal liability and criminal sanctions related to criminal offenses in the field of taxation. This writing begins with an explanation of criminal liability to corporations as a prerequisite for corporate punishment. The author analyzes criminal offenses in the field of taxation regulated in the KUP Law in terms of legal subjects covered by the KUP Law and criminal sanctions in the event of a violation of these crimes. The author concludes that there are inconsistencies in criminal liability against corporations and the criminal sanctions regulated in Articles 38, 39, and 39A of the KUP Law. The author finally provides some suggestions for improving this law in the aspect of criminal liability for corporations and their criminal sanctions.Keywords: corporate crime, inconsistency, criminal liability.Melalui penulisan ini penulis melakukan telaah secara kritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan. Penulisan ini diawali dengan pemaparan mengenai pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyarat pemidanaan korporasi. Penulis menganalisis tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yang dicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana tersebut. Penulis menyimpulkan adanya ketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP. Penulis akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikan undang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan sanksi pidananya.Kata Kunci: kejahatan korporasi, inkonsistensi, pertanggungjawaban pidana.
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG S. Suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v20i1.1

Abstract

Rahasia Dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang seperti yang dirumuskan dalam angka1 Pasal 1 adalah informasi yang tidak diketahuioleh umum di bidang teknologi dan / ataubisnis, mempunyai nilai ekonomi karenaberguna dalam kegiatan usaha, dan dijagakerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlahsesuatu yang baru, namun suatu pengakuanakan rahasia dagang sebagai bagian dari Hakatas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesiabaru dapat terealisasi pada penghujung tahun2000 dengan diundangkannya UU No. 30Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD).Undang-Undang ini dibuat dengantujuan untuk memajukan industri nasional yangnantinya diharapkan mampu bersaing dalamlingkup perdagangan internasional. Denganundang-undang ini diberikan suatuperlindungan hukum terhadap Rahasia Dagangsebagai bagian dari system Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI)1, yang diharapkan dapatmenciptakan iklim yang akan mendorongkreasi dan inovasi masyarakat. Ada dua aspekyang melatar-belakangi pembentukan UURDini, yang pertama adalah; Indonesia telah1meratifikasi persetujuan pembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia yangdidalamnya mencakup Agreement on TradeRelated Aspect of Intellectual Property Rightincluding Trade in Counterfeit Goods(Persetujuan TRIPs), melalui Undang-UndangNo. 7 Tahun 1994. Dan yang kedua adalah ;Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 TentangLarangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Adanya perlindungan HaKIdan khususnya Rahasia Dagang yang baikdiharapkan dapat mengurangi dampakterjadinya persaingan curang dan tidak sehat.2Berdasarkan hal tersebut diatas makadapat diartikan bahwa Indonesia telahmembuka pintu bagi masuknya globalisasiperdagangan yang diikuti dengan prosespemberadaban (civilization) aturan-aturanmain perekonomian dunia ke Indonesiatermasuk TRIPs, HaKI dan Rahasia Dagangyang diatur dalam lapangan hukum positif.
SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENURUT HUKUM KESEHATAN Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.33

Abstract

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945amandemen, UU No. 36 tahun 2009 serta UUNo. 40 th 2004, bahwa kesehatan merupakanhak asasi dari manusia. Oleh karenanyapemerintah mempunyai kewajiban untukmenjamin kesehatan warga negaranya, agarwarga negaranya / masyarakat dapatmemperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, dengan tercapainya derajatkesehatan yang setinggi - tingginya diharapkandapat menekan kematian serta dapatmeningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan. Agar supaya derajatkesehatan optimal terwujud perlu dukunganperan serta masyarakat. Sebagai ujudpertanggung jawaban pemerintah terhadapjaminan kesehatan, maka pemerintahmembuat suatu program mengenai SistemKesehatan Nasional yang mencakup semuasegi kehidupan jadi jangkauannya luas. Disamping itu juga diadakan program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) yangsaat ini masih ditujukan bagi masyarakatmiskin.Kata Kunci :Jamkesmas bagi masyarakatmiskin
Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di Polsek Wangon Anis Naufal Musthofa; Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.90

Abstract

Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan jual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di Polsek Wangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untuk menaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan: Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasus penipuan jual beli online dikarenakan belum tersedia alat bantu dan petugas kusus yang memangani kasus jual beli online, Di sisi lain Polsek Wangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalam penanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online yang dilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkan masyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasus penipuan jual beli online yang dihadapi dan kurang pahamannya masyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli online membutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajaran kepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.
BIRO MEDIASI TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT KONSUMEN ASURANSI Suryati -
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i44.24

Abstract

Setiap masyarakat mempunyai berbagaimacam cara untuk menyelesaikan sengketaatau konflik seperti konsultasi, negosiasi,mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan ajudikasi/pengadilan.1 Cara penyelesaian yang dipilihanggota masyarakat didasarkan pada berbagaifaktor seperti pemahaman anggota masyarakatatas cara dan bentuk penyelesaian sengketatersebut, keyakinan bahwa cara tersebut adalahcara terbaik dan paling menguntungkan, dilihatdari segi biaya, efektivitas, dan cepat lambatnyawaktu yang diperlukan untuk menyelesaikansengketa.Di dalam transaksi bisnis asuransi,penyelesaian sengketa dalam masyarakat yangsudah sadar akan pentingnya asuransi/insurance minded society lebih seringdiselesaikan melalui alternatif penyelesaiansengketa seperti arbitrase dan mediasi, karenaitu kontrak-kontrak polis asuransi di negaranegarayang penduduknya sudah sadar asuransiselalu memuat klausul penyelesaian sengketamelalui arbitrase.Dalam asuransi dikenal ada kontrak polisasuransi atau yang lebih dikenal dengan sebutan polis asuransi yang dijual olehperusahaan-perusahaan asuransi di Indonesiapada umumnya yang berasal dari negaraBelanda dan Inggris atau Amerika meskipunsekarang ini sudah banyak polis asuransi yangtelah dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia/DAI sebelum terbentuk asosiasi perasuransianseperti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/AAUI, Asosiasi Asuransi Jaminan SosialIndonesia /AAJSI.
Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum Failzal Malik
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.78

Abstract

Kepastian dalam tujuan hukum pada prinsipnya untuk melindungi warga negara sebagai subyek hukum atau pelaku hukum dalam negara. Kepastian hukum merupakan ideologi hukum yang menjadikan hukum bertujuan memberi kekuatan atau mendasari segala segi kehidupan berdasar pada hukum. Hukum adalah yang tertinggi. Hukum yang berorientasi pada kepastian ini merupakan kekuatan hukum yang bertujuan kepastian adalah pada nilai-nilai normatif tertulis. Kepastian hukum menginginkan segala tindakan manusia berdasar dan bertujuan pada bahasa normatif seperti hukum tertulis. Oleh karena, kepastian syarat akan unsur normatif, seringkali dianggap lawan dari keadilan, pada hal keadilan dan kepastian memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Rasionalitas kepastian memiliki hubungan pada hukum, yakni pada persoalan mendasar munculnya norma hukum adalah karena kebutuhan manusia guna melindungi hak dan kewajibannya.Kata kunci : terpidana mati, narkotika, kepastian hukum
Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.119

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation of the ideal legislative function as a mandate from the 1945 Constitution which is then further regulated by its organic law. The research method used in this study is to use a normative legal research method, with the result that after the change in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia there is a shift in the wider function of the Central legislative body (DPR) and the Regional legislative body (DPRD), especially in the Central legislative body there was a transfer of power to form a law, which was previously under the authority of the President to become the power of the DPR, as stated in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Republic of Indonesia State Constitution, namely the House of Representatives holds the power to form a law. The existence of community participation in the formation of laws is one form of community involvement in the life of the nation and state, because given the opportunity or space for people to participate in the formation of laws is a necessity in a democratic government system that establishes people as holders of sovereignty in the state. Because Indonesia as a country that adheres to a democratic system naturally opens up space for people to participate in politics, including participating in the formation of laws.Keywords: Function, Legislative, democracy  Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislatif yang ideal sebagai amanat dari UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang organiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pergeseran fungsi yang lebih luas pada lembaga legislatif Pusat (DPR) maupun lembaga legislatif Daerah (DPRD), terutama di Lembaga legislatif Pusat terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Adanya Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena diberikan kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Oleh karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi wajar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi politik, termasuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang.kata kunci : Fungsi, Legislatif, demokrasi
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.15

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makasegala masalah perkawinan dan akibatnya tundukpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian inidilakukan dengan metode yuridis normatif dengandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku,literatur dan pendapat para ahli serta peraturanperundang-undangan yang berlaku. DalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahmengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat1 dengan menyebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu.Pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat bagisahnya perkawinan, dan untuk mencatatperkawinan oleh pegawai pencatat tidakdisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukandihadapannya, tetapi bisa dilakukan di luarkesaksiannya asal ada bukti kesaksian yangotentik tentang telah dilangsungkannya perkawinanmenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Jika sahnya suatu perkawinan tidak didasarkanatas pencatatan di kantor Pencatat Perkawinanmaka konsekuensi yuridisnya bahwa “Setiapperkawinan yang dilakukan sepanjang dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dankepercayaan itu Pasal 2 ayat (1) haruslah dianggapsah menurut hukum. Adapun pencatatanperkawinan hanyalah merupakan tindakanadministratif saja.Kata Kunci : Hukum, Sahnya Perkawinan

Page 1 of 12 | Total Record : 119

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue