cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Vidya Nur Rachmadini
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.70

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Konstruksi Hukum Terhadap Perjanjian Paket Wisata di Biro Perjalanan Wisata PT Bintang Wisata Tour Suryati Suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.110

Abstract

Article 1 paragraph 1 of Law No.10 Year 2009, tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions that are visited in a temporary period. Land travel agreements that use land vehicles in the form of buses are not known in Book III of the Civil Code or the Criminal Code. The purpose of this study is to determine the legal construction of the relationship held by PT Bintang Wisata Tour as a travel agency with tourist service users. This research method uses normative juridical, by synchronizing the principles of agreement law with the applicable laws and regulations in Indonesia. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion that the legal construction of the relationship held by PT Bintang Wisata Tour with passengers is included in the agreement to perform certain services, namely the tour package agreement where PT Bintang Wisata Tour is bound to perform services or transportation work, accommodation / food / drink, hotels, and enjoy tourist objects / attractions in the context of organizing tours, and passengers to pay for tourism / tour costs.Keywords: legal construction, agreements, tour packages Abstrak. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal  dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT  Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT  Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana PT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi  makan/minum, hotel, dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.Kata kunci: konstruksi hukum, perjanjian, paket wisata
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA YANG DEMOKRATIS Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v20i1.7

Abstract

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)yang diakui keabsahannya setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahum 1945, merupakan salah satuinstitusi kekuasaan kehakiman yang menarikuntuk dikaji dalam sistem tatanegaraanIndonesia menurut UUD 1945. Menariknya,karena MK berfungsi untuk menegakkankonstitusi dalam upaya mewujudkan negarahukum Indonesia yang demokratis. Fungsi initidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechtsidee)yang termuat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu cita membangun dan mewujudkansuatu tatanan masyarakat dan pemerintahanyang demokratis berdasarkan atas hukum, sertamewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.Sebagaimana telah menjadi kesepakatanbersama oleh para founding fathers sebagai thegoals of state (Muchsan, 2004:h.156).Cita hukum itu sendiri menurut Saleh(1995:h.15) adalah bagai penentu arahkehidupan rakyat yang teratur. Cita hukumbangsa dan negara Indonesia tersebut tidakterpisah dengan Undang-Undang Dasar, untukmembangun negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.Pemikiran yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar adalah merupakanpancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IVPembukaan UUD 1945), yang membentukcita-cita hukum (rechts idee) yang menguasaihukum dasar dalam bentuk peraturan hukumyang bersifat tertulis dan merupakan peraturanhukum yang mempunyai kedudukan tertinggidi dalam negara yang disebut sebagai hukumdasar.
The DisputeResolutionof Oil Pollutionby Tan/fer Ship In IndonesianLegal System Elly Kristiani Purwendah; Marsudi Triatmodjo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.39

Abstract

The choice of oil pollution dispute resolution by Tanker Ship in national marine law system is highly important to be analyzed in-depth concerning the choice of oil pollution dispute resolution by Tanker Ship in Indonesia is resolved in peaceful manner based on the principle of polluter pays principle. The dispute resolution choice in peace is amended by the internationalinstrument ofUNCLOS in article 279 which is, in Indonesianpositive law system, generated through several national legal  instruments. Furthermore, the  dispute resolution choice is such an important thing considering   the purposes of marine environment protection by the coastal states through the law enforcement of sovereign coastal  states.  The  consequence of  dispute resolutionchoice with the concept of ecocracy and sustainable environmental development, in  line with  the  reconstructive  purpose  of philosophical approach of environmental problem  settlement  through the concept  of ecocracy and the paradigm of deep ecology and green constitution, itis expected to be ableto be included in national legal system with~e...law  enforcers  who  understand  ecoliteracy(greenlaw enforcement).Keywords :  dispute resolution, polluter pays principle, state sovereignty, ecocracy
Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto) Suryati Suryati; Mohamad Solichin; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.141

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling food without a price tag in Angkringan Gor Satria Purwokerto according to Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. To achieve this goal, the approach method used is juridical empirical. The research specification is descriptive. Data collection methods: primary data is through observation and interviews. Meanwhile, secondary data collection is documentative. The data obtained from both library research and field research were analyzed descriptively qualitatively. Conclusion: the practice of buying and selling food at Angkringan GOR Satria Purwokerto is carried out by the way buyers come to Angkringan GOR Satria Purwokerto. Buyers immediately take the menu that is served. In a meeting between the seller and the buyer, a food buying and selling process takes place where the price of the food is only known by one party, namely the seller. Meanwhile, the buyer does not know the price and only estimates the price to be paid. Then the buyer hands over the money to the cashier. In this case, there is no prior agreement between the seller and the buyer because the transaction is carried out at the end when the buyer has finished eating. Therefore, in a sale and purchase agreement where the total price is not known, the sale and purchase agreement is invalid, because it may contain elements of fraud. Keyword : Effect Agreement, Buying and Selling, Without Price TagsAbstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor Satria Purwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melalui observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah secara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan: praktek  jual beli makanan di Angkringan GOR Satria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang ke Angkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembeli  menyerahkan  uang kepada petugas kasir.  Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanpa Label Harga
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERSEX DI INDONESIA (PENAL POLICY THROUGH CYBERSEX IN INDONESIA) Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.30

Abstract

Perkembangan teknologi informasimengakibatkan modus operandi delik kesusilaanpun mengalami perkembangan. Kini berkembangfenomena cybersex, yaitu penyalahgunaan internetuntuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual.Cybersex telah menyerang nilai-nilai kesusilaandan menimbulkan banyak akibat negatif.Permasalahan yang dihadapi yaitu apakahkebijakan hukum pidana di Indonesia yang adasaat ini dapat digunakan untuk menjangkaucybersex dan bagaimana kebijakan hukum pidana(penal policy) di masa yang akan datang untukmengantisipasi cybersex di Indonesia.Metode Penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dan komparatif, yaitu denganmengkaji/menganalisis data sekunder yang berupabahan-bahan hukum primer dan sekunder sertakajian perbandingan terhadap peraturan hukumpidana di berbagai negara dan instrumeninternasional yang terkait. Spesifikasi Penelitianadalah penelitian kepustakaan (libraray research)dengan menggambarkan dan menganalisa masalahyang ada. Metode pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenlalu dianalisis dengan analisis normatif-kualitatif.
Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rumah Sakit Yang Berkeadilan Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.87

Abstract

Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasi dipandang tidak memuaskan. Penelitian dengan judul Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berkeadilan dengan tujuan menemukan realitas penggunaan mediasi  dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampel dilakukan secara purposive non random sampling. Narasumber adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien, pengacara, rumah sakit/dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitian dianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadi sengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitian mendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian, pengacara atau notaris.
IMPLIKASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS Wiyanto -
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i45.21

Abstract

Euforia reformasi yang menggulirkandinamika perubahan, dimana wacanademokratisasi dan transparansi terus tumbuh danberkembang secara cepat, ternyata ikutmenumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnyamasyarakat di daerah untuk menuntut hak dankewenangan Daerah, dan ikut serta dalampenyelenggaraan pemerintahan yang demokratisdan otonom.Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerahdilakukan dengan mendesentralisasikankewenangan-kewenangan yang selama initersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalamproses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusatdialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerahsebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeserankekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kotadiseluruh Indonesia ( Jimly Asshiddiqie, 2002 : 1 )Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan padatanggal 15 Oktober 2004 dan mulai berlaku padatanggal yang sama, merupakan landasan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 yang mengatur materi yang sama.Penggantian landasan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan daerah ini telahmemicu perubahan-perubahan penting dalam tataranpenyelenggaraan pemerintahan daerah, termasukdidalamnya penyelenggaraan pemerintahan desasebagai subsistem dari sistem penyelenggaraanpemerintahan Nasional.Pasal 1 angka 12 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwaDesa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat,yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia S. Suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.74

Abstract

. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto) melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selaku pemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29  Pasal 35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi seperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan, Fidusia, Pegadaian.
Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN) Di Indonesia Asianto Nugroho; sapto Hermawan
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.116

Abstract

The potential of radicalism distribution is quite alarming. This understanding of radicalism targets all elements of the nation, including the Government Officer (ASN). As part of the government, ASN which is exposed to radicalism is considered dangerous to the establishment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the ideology of Pancasila which is the basic norm for the establishment of the Republic of Indonesia. This article aims to find out (1) supervision of ASN in order to prevent radicalism if compared from the perspective of staffing regulations; and (2) legal sanctions that can be given to ASN who have been exposed to radicalism. This article was written using the normative legal research. Secondary data sourced from literature review which is then qualified and quarantined to answer the problem formulation. The results showed that the Government had conducted a movement involving 11 Ministries and State Institutions as a Joint Task Force to anticipate violations of the Government Officer radicalism. Based on the Joint Decree which contains 11 points to identify ASN as an online measurement benchmark supported by facts and reality in the ASN complaint portal, so as to create comfort for ASN extended family and improve Key Performance Indicators throughout ASN in Indonesia.Keywords: Radicalism, the Government Officer, Oversight and Sanctions. Abstrak. Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan. Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilai membahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi norma dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN guna mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi kepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber dari kajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11 Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin poin guna mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance Indicator seluruh ASN di Indonesia.Kata Kunci: Radikalisme, Aparat Sipil Negara, Pengawasan dan Sanksi

Page 4 of 12 | Total Record : 119

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue