cover
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR Tri Widya Kurniasari Kurniasari; Arif Rahman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9577

Abstract

Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital : marketplace melalui penetapan harga dan penguasaan pasar. Dalam konteks digital market yang terbentuk saat ini, pelaku usaha tidak lagi hanya berperan dalam proses jual beli tapi sampai pada upaya membangun reputasi yang baik hingga memiliki basis pembeli yang loyal dengan digital branding. Para pelaku usaha UMKM dapat memperoleh banyak keuntungan dengan platform digital. Persoalan muncul ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat akibat penyalahgunaan posisi dominan platform digital oleh pelaku usaha atas pelaku usaha lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kepastian hukum dalam perlindungan preventif dan represif.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah ada hak pelaku usaha dalam platform digital di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital : marketplace telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 hingga Pasal 8 dan Pasal 19 huruf b telah secara tegas melarang hal tersebut sebagai langkah preventif dan mengatur sanksi secara administrasi dan pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara perangkat hukum negara telah melindungi warga negaranya yang menjadi pelaku usaha. Hanya yang masih selalu terjadi adalah penegakkannya, baik pada proses persidangan maupun pelaksanaan sanksi oleh pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan KPPU.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman Sulaiman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9664

Abstract

Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia Pidie District Branch. Customer protection after the conversion of Conventional Banks to Indonesian Islamic Banks is very important. Aceh is a Muslim-majority area, making it easier to implement the Islamic banking system, especially after the birth of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.This legal research aims to identify and explain the regulation of conversion of conventional banks to Bank Syariah Indonesia, especially in Pidie District, Aceh. Then to find out and explain legal protection for customers after conversion from conventional banks to Bank Syariah Indonesia. This research is an empirical research with the type of qualitative research and the nature of descriptive research with data sources, namely primary data obtained by conducting field research (filed research), and secondary data obtained by conducting library research.The results of this study indicate that the Regulations concerning the Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks are regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, POJK Number 64/POJK.03/2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to Sharia Banks, Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, besides that, various related laws are also regulated, including; OJK Law and Bank Indonesia Law. The legal protection provided to customers of Bank Syariah Indonesia, the Pidie Regency Branch is still weak, in the sense that there are still many complaints from the public regarding its services, for example the system often has errors that prevent customers from transacting. However, the Indonesian Sharia Bank of Pidie Regency has made maximum efforts in providing protection to its customers both in terms of trust, fund management, and also distributing education to its customers.It is recommended for the Government to socialize the conversion of Conventional Banks to Bank Syariah Indonesia. Customer protection must be provided from the start, namely by providing informative information on the existence of Bank Syariah Indonesia
PERBANDINGAN KETATANEGARAAN INDONESIA DAN INGGRIS DARI BERBAGAI ASPEK (COMPARISON OF INDONESIAN AND ENGLAND CONSTITUTIONS FROM VARIOUS ASPECTS) Geofani Milthree Saragih
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10440

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to find out the differences in various aspects of state administration between Indonesia and England.Research methodology: The research methodology used in this study is normative juridical with a comparative law approach.Results: After comparing the Indonesian and England state administrations from various aspects briefly in this study, conclusions are obtained based on the compared aspects of various aspects, namely the legal system, form of state, form of government, system of government, form of constitution and legislative structure.Limitations: This research was only carried out through a literature study without directly seeing, feeling and conducting empirical studies between Indonesia and England in practice, so that the limitations of this research are clear in detail. Researchers hope that in the future a direct comparative study between the two countries will be carried out in order to produce more comprehensive research. Contribution: This research is expected to be a reference in constitutional law research in Indonesia, especially in this case is the comparison of constitutional law between Indonesia and England.
PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail Marzuki; A Malthuf Siroj
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10444

Abstract

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena praktek perkawinan paksa masih marak terjadi di masyarakat, baik atas nama tradisi maupun ajaran agama tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menelusuri dan menganalisa berbagai peraturan, teori dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian ini yakni pemaksaan perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT Saifun Nufus; Muhamad Yusar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10500

Abstract

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat. Permasalahan sengketa bermula dari selisih kepentingan akan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat, hak atas tanah secara umumnya menjadi perselisihan karena dalam proses peralihan milik dilakukan tanpa kelengkapan syarat yang memadai terutama dalam hal surat menyurat berupa akta jual beli, proses serta para saksi yang ketika permasalahan muncul sebagian besar sudah tidak ada/meninggal. Menjadi kebiasaan atau adat di desa juga bila terjadi perselisihan maka Kepala Desa dilibatkan untuk dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang desa ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya pengaturan tentang kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat ada pada Pasal 26 ayat (4) huruf k, namun setelahnya tidak ada pengaturan lainnya yang terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa masyarakat tersebut dilakukan. Karena itu dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa? dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa oleh Kepala Desa?. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang yang didukung bahan hukum sekunder serta pendapat para ahli hukum dalam bidangnya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran dan dasar yuridis Kepala Desa terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang kedudukan sebagai Kepala Desa yang dinyatakan pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Desa, adapun kekuatan hukum pada hasil mediasi pada perselisihan sengketa yang terjadi adalah kesepakatan yang terjadi dianggap sebagai ikatan hukum seperti berlakunya undang-undang bagi mereka yang melakukan kesepakatan. 
OPTIMALISASI PEMIDANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Rizki Zakariya
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10503

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 merupakan dasar hukum pelindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menjamin hak-hak PMI adalah melalui pidana. Akan tetapi, terdapat masalah dalam kriminalisasi perbuatan dalam UU PPMI dan kendala dalam penegakan hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis urgensi optimalisasi pidana dan pemidanaan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2017. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pidana dan pemidanaan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi optimalisasi pidana pemidanaan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2017 karena beberapa hal, yaitu Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi dilakukan upaya optimalisasi pidana dan pemidanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dilakukan karena beberapa hal, yakni praktik pelanggaran hak PMI yang terus terjadi setiap tahunnya, jaminan perlindungan dalam berbagai kovenan dan peraturan perundang-undangan, masalah kriminalisasi perbuatan, dan keterbatasan kapasitas dan kewenangan PPNS Kemnaker. Kemudian kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pidana dan pemidanaan pelindungan PMI dalam UU No. 18 tahun 2017 yakni melalui perubahan UU dengan perbaikan rumusan kriminalisasi perbuatan dan pemidanaan korporasi, memasukan mekanisme bantuan hukum timbal balik, dan penguatan kapasitas dan kewenangan PPNS Kemnaker.
Implementasi Pasal 111 Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Pajak (Studi Kasus di wilayah DKI Jakarta) Maysarah M
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10514

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk  mengetahui Implementasi dari pasal 111 Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahaan Nasional Republik Indonesia (KBPN) Nomor 16 Tahun 2021  yang merupakan perubahaan atas peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahaan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam upaya memahami  implimentasi pasal tersebut, penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah DKI Jakarta, dimana pemerinah DKI Jakarta meminta  kepada ahli waris untuk menyeto beaya perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) kedalam kas Daerah DKI Jakarta. Jelas apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan tentang Pajak yang dikenakan kepada ahli waris serta SEMA mengenai keputusan mengikat dan Final yang di terapkan untuk semua instansi Pemerintah di NKRI. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian  kualitatif. Dalam memilih sampel, penelitian menggunakan metode purposive dan bersifat snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah DKI Jakarta,  Bea perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai syarat untuk peralhan hak yang diwajibkan kepada Ahli Waris, disetorkan ke dalam kas Daerah DKI Jakarta. Praktek demikian jelas bertentangan ketentuan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahaan Nasional Republik Indonesia (KBPN) Nomor 16 Tahun 2021.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN SUATU PUTUSAN DI PERSIDANGAN Andi Hakim Lubis; Muazzul M
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10738

Abstract

Satu diantara aspek penting putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian normatif. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
HUBUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN ADAT DI ACEH mukhlis mukhlis
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.10804

Abstract

Pengakuan kembali keistimewaan Aceh, khusunya dalam penyelenggaraan adat, yang juga berimpilkasi terhadap pengakuan lembaga-lembaga adat di Aceh baik dari segi namanya maupun fungsi atau kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut juga tidak dapat dielakkan dimana ada fungsi dalam bidang adat yang akan bersinggungan juga dalam bidang pemerintahan.  Hubungan lembaga-lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh tidak disebutkan secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan, namun hubungan tersebut dapat ditafsirkan menjadi hubungan konsultatif, hubungan kemitraan dan hubungan koordinatif, dan  perlu diatur secara tegas dalam qanun kabupaten/kota.
EFEKTIFITAS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI MASA COVID-19 (Studi di Ombudsman Aceh) mukhlis mukhlis
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.10816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Ombudsman Aceh dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik di masa COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Aceh telah melakukan sejumlah upaya dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19, seperti memantau pelayanan publik yang terkait dengan COVID-19, memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dan instansi terkait, serta menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang bermasalah. Namun, masih terdapat kendala dalam efektivitas peran Ombudsman Aceh, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki, serta kurangnya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar Ombudsman Aceh meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait, meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan publik di masa COVID-19. Dengan demikian, Ombudsman Aceh dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19.

Page 10 of 11 | Total Record : 108