cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI Lia Muliawaty
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1416

Abstract

Era dekade saat ini telah terjadi banyak perubahan mendasar pada berbagai sektor, antara lain ekonomi, teknologi, dan politik. Bahkan krisis ekonomi yang belakangan terjadi telah menekan banyak organisasi untuk memikirkan kembali prioritas -prioritas mereka. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk melakukan pembentukan kembali bisnis dan teknologinya. Terjadi perubahan besar dalam pekerjaan saat ini, yaitu dari peralihan dari sektor manufaktur dan pertanian menjadi industri jasa dan telekomunikasi. Faktor -faktor pendorongnya, antara lain kian menipisnya sumber daya alam dan bahkan beberapa negara tidak memilikinya. Sebaliknya, terdapat perkembangan pesat di sektor teknologi. Penemuan produk-produk teknologi baru telah menyebabkan produk teknologi lama menjadi usang, tidak terpakai lagi karena digantikan dengan yang baru tersebut. Contohnya personal computer (PC) digantikan dengan telepon pintar (smart phone). Selanjutnya telepon pintar digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pelayanan publik on line. Fenomena di atas adalah sebuah inovasi disruptif yang diciptakan oleh Clay Christensen pada tahun 1997. Inovasi disrupsi juga berdampak terhadap Sumber Daya Manusia dalam Manajemen (MSDM). Paradigma bar adalah sebuah pemimpinial yang berbasis teknologi modern, khususnya aplikasi komputer dan internet karena lebih praktis, efisien dan efektif. Disamping itu, penggunaan teknologi tersebut bertujuan untuk menghadapi kompetisi di sektor ketenagakerjaan di ASEAN, sebagai konsekuensi MEA, maupun menyongsong SDM di Abad ke-21. Saat ini peringkat SDM Indonesia berada pada urutan ke lima setelah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Melalui inovasi disrupsi diharapkan dapat menghadapi kedua tantangan tersebut. Selain itu, inovasi disrupsi merupakan sebuah tantangan karena memunculkan sebuah paradigma baru, yaitu MSDM yang berbasis teknologi dan inovatif serta pembentukan SDM yang kompeten di bidangnya.
ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS Ahmad Juliarso
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1417

Abstract

Implementasi e-government dalam pelayanan publik pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan penerapan prinsip -prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Ciamis, yang didasarkan pada evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia, analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis e-government, dan evaluasi implementasi e-government. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, kemajuan penerapan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah telah banyak menggunakan perangkat lunak aplikasi pada situs web www.ciamiskab.go.id dan sistem informasi lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas kantor maupun pelayanan kepada masyarakat. Adapun kelemahannya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan dan mengelola aplikasi tersebut. Maka dari itu, guna meningkatkan pengelolaan e-governemnt diberikan rekomendasi untuk dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi dan mengintegrasikan sistem informasi dalam pengelolaan e-government tersebut dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Muhammad Eko Atmojo
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1419

Abstract

Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural eselon II. Dengan adanya pembenahan system rekruitmen maka diharapkan pejabat struktural eselon II merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Dengan begitu maka akan tercipta pelayanan kepada masyarakat dengan baik karena penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan integritas masing-masing organisasi. Maka penggunaan metode merit system sangatlah tepat untuk proses rekuitmen pejabat struktural eselon II, sedangakan faktor yang bisa mempengaruhi penentuan pejabat struktural adalah faktor kompetensi, faktor prestasi kerja dan faktor penilaian secara objektif. Sedangkan untuk faktor kepentingan, faktor politik dan patronase tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan begitu menandakan bahwasannya pelaksnaan penentuan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah istimewaa Yogyakarta sudah menggunakan merit system sehingga pejabat yang terpilih merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk kepentingan public dan pelayanan public.
KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFId) Engkus Tyana; Fajar Trisakti; Asep Hidayat; Nanang Suparman; Unik Ludianingsih
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1420

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa sebagai perpusakaan rujukan bertaraf Internasional sekaligus instansi pemerintahan non profit, Dispusipda Jawa Barat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemustaka, dengan pelayanan yang berkualitas ditunjang oleh teknologi yang canggih. Tentunya teknologi yang dipilih yaitu Radio Frequency Identification (RFId), teknologi yang ramah dan tepat guna,mudah diterima dan mudah dioperasionalkan oleh masyarakat, dari berbagai lapisan umur dan pendidikan. Rincian permasalahanya: (1) lokasi perpustakaan yang tidak strategis, (2) SDM yang belum kompeten dengan sistem, (3) sistem RFId sering mengalami gangguan, (4) ruang pembuatan kartu anggota tidak proporsional, (5) faislitas peprustakaan terbatas untuk pemustaka disabilitas, dan (6) pengalokasian biaya keterlambatan buku yang tidak transfaransi.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perpustakaanberbasis RFId di Dispusipda Jawa barat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriftif dengan teknik wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan perpustakaan berbasis RFId berdasarkan lima dimensi (tangibles, reliability, responsiveness, ansurance, empathy).Menjawab tantangan tersebut, terhitung sejak tahun 2013, semua aktivitas pelayanan perpustakaan di Dispusipda Jawa Barat telah dilengkapi manajemen perpustakaan berbasis teknologi, yang dipadukan dengan perangkat keras pendukung pengelolaan perpustakaan, yaitu menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFId). Simpulan dari keenam permasalahan yang diteliti hanya dua permasalahan yang tidak diakui kebenarannya yaitu menyangkut lokasi yang tidak strategis, dan sistem yang sering mengalami gangguan, yang tiga hal telah dilakukan upaya sebagai alternatif untuk penanganan masalah tersebut.Sedangkan untuk keempat permasalahan lainnya masih dirasakan keberadaannya sampai saat ini oleh petugas atau pustakawan Dispusipda Jawa Barat.
STRATEGI KOMUNIKATOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM KOTA SUKABUMI Ike Rachmawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1421

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena di PDAM Kota Sukabumi yang berkaitan dengan keluhan pelanggan terhadap pelayanan pelanngan air minum yang dirasakan belum optimal. Penelitian yang dilakukan untuk menguji secara empirik fakta -fakta yang terjadi di lapangan serta menguji secara ilmiah variable penelitian strategi komunikator dan kualitas pelayanan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain kuantitatif dengan metode explanatory survey, yakni: menjelaskan dan menganalisis Strategi Strategi komunikator yang mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi, baik secara parsial maupun secara simultan. Pertimbangan mendasar penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif, karena: (1) ingin mencari pengaruh antar variabel X dengan variabel Y; (2) Variabel X (Peran Strategi komunikator) dan variabel Y (Kualitas Pelayanan) dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing dimensi dengan menggunakan statistik terapan; (3) Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam mengumpulkan data empiris atau verifikasi data di lapangan, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Sampel yang digunakan adalah masyarakan yang merupakan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah simple random sampling.
Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang Ade Irawan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1652

Abstract

Penelitian ini tentang strategi implementasi perizinan investasi dan badan perizinan terpadu Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Pihak BPMPT kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena yang masih belum memuaskan pengaduan masyarakat atas implementasi perizinan di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah observasi pendekatan studi kasus kualitatif yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau informan perilaku dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan diusulkan oleh grindle meskipun telah dilakukan pada aspek isi dan konteks implementasi kebijakan di BPMPT kabupaten Sumedang, terutama dalam budaya kerja.
KINERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI Rustandi Rustandi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1653

Abstract

Saat ini tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh berbagai kalangan organisasi publik maupun bisnis semakin komplek, dinamis dan dihadapkan pada berbagai ketidakpastian lingkungan. Keadaan ini menuntut organisasi harus berkompetisi untuk bisa menang, melakukan inovasi yang beyond-disruption, menciptakan pasar baru tanpa perlu bersaing dengan yang sudah ada, tanpa harus mengalahkan siapapun. Mensikapi segala perubahan dan permasalahan yang terjadi saat ini memang tidak mudah, tetapi faktor determinannya adalah organisasi berusaha untuk membangun kinerja manajemen sumber daya manusia. Karena permasalahan kinerja manajemen sumber daya manusia merupakan permasalahan internal organisasi, hal ini memerlukan perubahan dan mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi terhadap perubahan yang dilakukan organisasi untuk berkompetisi serta berinovasi sehingga menuntut bersikap profesonal, cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kredibilitas organisasi diperlukan perspektif baru dalam mengelola kinerja sumber daya manusia, seperti organisasi menyelenggarakan diklat diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai yang memberikan pemahaman dan penguasaan kompeteni di bidang informasi teknologi, hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas SDM dimasa mendatang.
MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI Lina Marliani; R. Didi Djadjuli
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1654

Abstract

Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, itulah trilogi kepemimpinan dari seorang guru Ki Hajar Dewantara yang saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para pemimpin di negeri ini. Pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya dan ia adalah ujung tombak organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Organisasi tanpa pemimpin ibarat tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, bingung, berjalan tanpa arah yang dituju. Pemimpin atau dengan sebutan lain kepala, ketua, manajer, bos, atau dengan sebutan lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi sebagian orang, dan berbagai cara pun ditempuh hanya untuk satu kata menjadi orang nomor satu alias pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, keahlian, keunggulan/kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, membangkitkan semangat kepada orang yang dipimpinnya. Namun di era globalisasi dimana terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, membawa juga perubahan pada makna kepemimpinan sehingga terjadilah krisis kepemimpinan. Orang menjadi ragu, tidak percaya pada pemimpin, karena saat ini banyak pemimpin yang tidak lagi menjadikan dirinya sebagai teladan, pola anutan, pemimpin tidak lagi melayani, tidak visioner, bahkan tujuan pun sudah melenceng dari yang seharusnya, menjadi tujuan pribadi. Namun nama besar Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 265 juta jiwa, kiranya ada satu pemimpin yang benar-benar menjiwai trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara.
MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE Iwan Satibi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1655

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.
ANALISIS DAMPAK PENGHENTIAN TUGAS KPA KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2016 Gerry Katon Mahendra
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1656

Abstract

Kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya. Namun disaat yang bersamaan, pemerintah pusat membubakaran beberapa Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak efektif. Melalui Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a ayat 1 pemerintah pusat resmi menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) per 31 Desember 2017. Hal ini tentu saja berimbas kepada KPA Daerah seluruh Indonesia, termasuk KPA Kota Yogyakarta. Disaat mereka giat dan gencar melakukan upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS hingga menorehkan prestasi. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS, diantaranya pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandang penanganan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM ASN dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, dan perubahan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019