cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN E-KTP TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KRAMATMULYA Ahtu Duriat; Regan Vaughan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2231

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan”. Pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus menempatkan jumlah dan kualitas staf/aparat yang ada sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan khusunya pelayanan pengurusan e-KTP dirasakan masih berbelit-belit, adanya ketidaktepatan waktu pelayanan, serta keramahan aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan dinilai masih kurang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan e-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kramatmulya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif survei dengan menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaruh kualitas pelayanan e-ktp di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang diukur melalui dimensi pelayanan yakni Bukti Langsung (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty) sebesar 70,6 % (tujuh puluh koma enam persen), hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan e-ktp mempunyai pengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
KINERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI Rustandi Rustandi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1653

Abstract

Saat ini tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh berbagai kalangan organisasi publik maupun bisnis semakin komplek, dinamis dan dihadapkan pada berbagai ketidakpastian lingkungan. Keadaan ini menuntut organisasi harus berkompetisi untuk bisa menang, melakukan inovasi yang beyond-disruption, menciptakan pasar baru tanpa perlu bersaing dengan yang sudah ada, tanpa harus mengalahkan siapapun. Mensikapi segala perubahan dan permasalahan yang terjadi saat ini memang tidak mudah, tetapi faktor determinannya adalah organisasi berusaha untuk membangun kinerja manajemen sumber daya manusia. Karena permasalahan kinerja manajemen sumber daya manusia merupakan permasalahan internal organisasi, hal ini memerlukan perubahan dan mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi terhadap perubahan yang dilakukan organisasi untuk berkompetisi serta berinovasi sehingga menuntut bersikap profesonal, cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kredibilitas organisasi diperlukan perspektif baru dalam mengelola kinerja sumber daya manusia, seperti organisasi menyelenggarakan diklat diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai yang memberikan pemahaman dan penguasaan kompeteni di bidang informasi teknologi, hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas SDM dimasa mendatang.
IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Industri Tekstil di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I) Asep Nugraha; Dani Rahmat
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2903

Abstract

This paper aims to illustrate the implementation of Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2012 and analyze what factors hinder or cause the failure of the implementation of policies regarding the data that must be included in the tax invoice document on textile industry taxpayers registered in the Regional Tax Office of West Java-I, and further intends to explain existing phenomena with relevant theories in administrative science so that they can describe the problem. The results of this study indicate that the implementation of the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2012 meets the criteria as a policy failure that is the implementation of an unsuccessful policy, which occurs due to unfavorable external conditions so that the policy does not succeed in realizing the desired impact or final outcome. Policies that include data that must be included in tax invoice documents for the purpose of increasing tax compliance can be assessed as having a risk of failure because the policy factors have bad luck because of factors such as: 1) the view of conflicts of interest between administrator actors and policy targets; 2) deemed contrary to the interests of the policy objectives; 3) triggering actions that can be categorized as fraud (fraud); and 4) prone to be misused by taxpayers unlawfully.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Muhammad Eko Atmojo
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1419

Abstract

Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural eselon II. Dengan adanya pembenahan system rekruitmen maka diharapkan pejabat struktural eselon II merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Dengan begitu maka akan tercipta pelayanan kepada masyarakat dengan baik karena penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan integritas masing-masing organisasi. Maka penggunaan metode merit system sangatlah tepat untuk proses rekuitmen pejabat struktural eselon II, sedangakan faktor yang bisa mempengaruhi penentuan pejabat struktural adalah faktor kompetensi, faktor prestasi kerja dan faktor penilaian secara objektif. Sedangkan untuk faktor kepentingan, faktor politik dan patronase tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan begitu menandakan bahwasannya pelaksnaan penentuan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah istimewaa Yogyakarta sudah menggunakan merit system sehingga pejabat yang terpilih merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk kepentingan public dan pelayanan public.
PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMUNGUT PBB PADA KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR Benyamin Harits
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2895

Abstract

This research based on main problem, that is the low of Employee Performance. These conditions predicted because of has not implemented yet of Coordination elements at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City. Approach in this research about Coordination and Employee Performance from Public Policy and Public Administration as master theory to develop science area of public administration. Research method is explanatory survey descriptive. This method used to explain social phenomenon which in this case used to check influence of Coordination (X) as independent variable to employee performance (Y) as dependent variable. This research use quantitative analysis usage Path Analysis Method meant to know value of influence Coordination variable to Employee Performance at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City either through simultan and also by parsial. Result of research indicate that by simultan, influence of Coordination (X) to Employee Performance (Y) equal to 60,48%. As for influence of other variable to Employee Performance (Y) equal to 39,52%. While by partial, influence of Coordination (X) which consist of six Coordination elements covering: element of Units (X1) have a non significance effect to Employee Performance (Y) equal to -0,31%, element of Sources (Potency) (X2) have a non significance effect to Employee Performance (Y) equal to 16,31%, element of Cohesion (X3) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 23,24%, element of Motion Activity (X4) have a non significance effect to Employee Performance (Y) equal to -5,51%, element of Harmony (X5) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 13,62% and element of Same Direction (Target) (X6) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 13,11%. From six Coordination elements that giving dominant influence by parsial to Employee Performance is element of Cohesion (X3) that have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 23,24%. Researcher can conclude that Coordination influentialy in positive and significance to Employee Performance at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City. That accross the board Coordination has been executed and implemented according to Employee Performance factors
PERBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI VIETNAM DAN INDONESIA Irfan Winaldi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2232

Abstract

Penelitian ini mengenai perbandingan reformasi birokrasi pelayanan publik negara berkembang, yaitu Vietnam dan Indonesia. Penelitian ini mengambil data dari world bank dalam easy of doing business dengan mengukur salah aspek penilaian yaitu starting a business. Di dalam starting a business terdapat kategori dalam penilainnya, yaitu: jumlah prosedur yang dibutuhkan; berapa hari yang dibutuhkan; dan berapa biaya yang digunakan dalam memulai suatu bisnis. Dalam rangking yang dikeluarkan world bank di website Easy of Doing Business yang dihitung berdasarkan secara global Vietnam berada di rangking 70 sedangkan Indonesia sendiri berada di bawahnya yaitu rangking 73. Dari salah satu aspek easy of doing business yaitu starting a business. Peringkat Vietnam yang dihitung berdasarkan kawasan asia tenggara dan pasifik berada di atas Indonesia yaitu rangking 14 dari 25 negara, sedangkan Indonesia sendiri rangking 18 dari 25 negara. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi komparatif. Oleh karena itu penulis ingin melihat pebedaan antara Vietnam dan Indonesia dari segi reformasi birokrasi pelayanan public.
MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI Lina Marliani; R. Didi Djadjuli
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1654

Abstract

Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, itulah trilogi kepemimpinan dari seorang guru Ki Hajar Dewantara yang saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para pemimpin di negeri ini. Pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya dan ia adalah ujung tombak organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Organisasi tanpa pemimpin ibarat tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, bingung, berjalan tanpa arah yang dituju. Pemimpin atau dengan sebutan lain kepala, ketua, manajer, bos, atau dengan sebutan lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi sebagian orang, dan berbagai cara pun ditempuh hanya untuk satu kata menjadi orang nomor satu alias pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, keahlian, keunggulan/kelebihan dan menjadi daya gerak bagi organisasi yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, membangkitkan semangat kepada orang yang dipimpinnya. Namun di era globalisasi dimana terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, membawa juga perubahan pada makna kepemimpinan sehingga terjadilah krisis kepemimpinan. Orang menjadi ragu, tidak percaya pada pemimpin, karena saat ini banyak pemimpin yang tidak lagi menjadikan dirinya sebagai teladan, pola anutan, pemimpin tidak lagi melayani, tidak visioner, bahkan tujuan pun sudah melenceng dari yang seharusnya, menjadi tujuan pribadi. Namun nama besar Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 265 juta jiwa, kiranya ada satu pemimpin yang benar-benar menjiwai trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara.
KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFId) Engkus Tyana; Fajar Trisakti; Asep Hidayat; Nanang Suparman; Unik Ludianingsih
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1420

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa sebagai perpusakaan rujukan bertaraf Internasional sekaligus instansi pemerintahan non profit, Dispusipda Jawa Barat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemustaka, dengan pelayanan yang berkualitas ditunjang oleh teknologi yang canggih. Tentunya teknologi yang dipilih yaitu Radio Frequency Identification (RFId), teknologi yang ramah dan tepat guna,mudah diterima dan mudah dioperasionalkan oleh masyarakat, dari berbagai lapisan umur dan pendidikan. Rincian permasalahanya: (1) lokasi perpustakaan yang tidak strategis, (2) SDM yang belum kompeten dengan sistem, (3) sistem RFId sering mengalami gangguan, (4) ruang pembuatan kartu anggota tidak proporsional, (5) faislitas peprustakaan terbatas untuk pemustaka disabilitas, dan (6) pengalokasian biaya keterlambatan buku yang tidak transfaransi.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perpustakaanberbasis RFId di Dispusipda Jawa barat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriftif dengan teknik wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan perpustakaan berbasis RFId berdasarkan lima dimensi (tangibles, reliability, responsiveness, ansurance, empathy).Menjawab tantangan tersebut, terhitung sejak tahun 2013, semua aktivitas pelayanan perpustakaan di Dispusipda Jawa Barat telah dilengkapi manajemen perpustakaan berbasis teknologi, yang dipadukan dengan perangkat keras pendukung pengelolaan perpustakaan, yaitu menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFId). Simpulan dari keenam permasalahan yang diteliti hanya dua permasalahan yang tidak diakui kebenarannya yaitu menyangkut lokasi yang tidak strategis, dan sistem yang sering mengalami gangguan, yang tiga hal telah dilakukan upaya sebagai alternatif untuk penanganan masalah tersebut.Sedangkan untuk keempat permasalahan lainnya masih dirasakan keberadaannya sampai saat ini oleh petugas atau pustakawan Dispusipda Jawa Barat.
SUATU KAJIAN MENGENAI KINERJA APARATUR YANG DIPENGARUHI OLEH KOMITMEN DAN BUDAYA KERJA SEBAGAI DAMPAK DARI KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR (SURVEY PADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA) Kristo Halley P; Firman Darajat; Aris Wibowo; Rani Nurullita; Eka Sunu Widiarto
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2896

Abstract

Penelitian ini berjudul “Suatu Kajian Mengenai Kinerja Aparatur Yang Dipengaruhi Oleh Komitmen Dan Budaya Kerja Sebagai Dampak Dari Kepemimpinan Kepala Kantor, Survey Pada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara ” Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data dan informasi, lalu mengolahnya sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai fungsi kemepimpinan, komitmen aparatur, budaya kerja serta Kinerja Aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis gambaran Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Kerja, Budaya Kerja dan Kinerja Aparatur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara serta pengaruhnya baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian deskriptif menunjukan skor rata-rata variabel Kinerja (Z) lebih rendah dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan skor rata-rata untuk variabel Komitmen (Y1) lebih tinggi dibandingkan variabel Budaya Kerja (Y2). Sedangkan hasil analisis verifikatif menunjukan bahwa total pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional (x) terhadap Komitmen Aparatur (Y1) sebesar 19,14% dan total pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional (x) terhadap Budaya Kerja (Y2) sebesar 20,6%. Komitmen Apatarur (Y1) mempunyai pengaruh total sebesar 50%. Variabel Budaya Kerja (Y2) total pengaruhnya terhadap kinerja sebesar 17,5%. Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam persentase mengambarkan besarnya kontribusi Komitmen Aparatur dan Budaya Kerja dalam menentukan variasi Kinerja(Z) adalah sebesar 67,5%. sedangkan sisanya (Ɛ) sebesar 3,25% merupakan variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi kinerja selain Komitmen Aparatur dan Budaya Kerja.
IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2233

Abstract

Kebijakan Otonomi Daerah yang pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan Pusat dan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam memperhatikan prinsip -prinsip pemberian dan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat diperkirakan prospek ke depan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang kita gunakan disini adalah aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu: Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah; Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah; dan Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.

Page 1 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019