cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE Iwan Satibi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1655

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.
ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS Ahmad Juliarso
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1417

Abstract

Implementasi e-government dalam pelayanan publik pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan penerapan prinsip -prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Ciamis, yang didasarkan pada evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia, analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis e-government, dan evaluasi implementasi e-government. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, kemajuan penerapan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah telah banyak menggunakan perangkat lunak aplikasi pada situs web www.ciamiskab.go.id dan sistem informasi lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas kantor maupun pelayanan kepada masyarakat. Adapun kelemahannya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan dan mengelola aplikasi tersebut. Maka dari itu, guna meningkatkan pengelolaan e-governemnt diberikan rekomendasi untuk dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi dan mengintegrasikan sistem informasi dalam pengelolaan e-government tersebut dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
URGENSI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI Agusniar Rizka Luthfia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2897

Abstract

Penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakarat Indonesia. Mereka terbukti mampu berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah ikut menjalankan roda ekonomi terutama pada sektor informal. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Mereka mengalami berbagai kesukaran dalam masa pandemi hingga terpaksa harus kehilangan pekerjaan utamanya. Sementara itu, pemerintah sejauh ini belum menaruh perhatian serius berkenaan dengan penyandang disabilitas di masa pandemi. Padahal dalam kondisi darurat seperti pandemi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan berbagai perlindungan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial hingga pendampingan yang baik dari negara, atau dalam konteks ini pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan berkenaan dengan penyandang disabilitas. Apalagi mereka juga termasuk warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan tiga langkah utama untuk mengurangi beban penyandang disabilitas selama pandemi berlangsung. Pertama, merangkul semua organisasi yang terkait dengan penyandang disabilitas untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya penanganan dampak COVID-19. Kedua, memastikan semua kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dapat diberikan sesuai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Ketiga, mempersiapkan mereka untuk dapat bertahan dan melalui pandemi dengan baik melalui pemberdayaan masyarakat.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN GARUT Ikeu Kania; Aceng Ulumudin; Gugun Geusan Akbar
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2234

Abstract

Latar belakang penelitian ini diawali dari masalah yang dihadapi oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan desa di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan-informan kunci secara purposive seperti kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya mengelola administrasi keuangan desa.
ANALISIS DAMPAK PENGHENTIAN TUGAS KPA KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2016 Gerry Katon Mahendra
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1656

Abstract

Kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya. Namun disaat yang bersamaan, pemerintah pusat membubakaran beberapa Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak efektif. Melalui Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a ayat 1 pemerintah pusat resmi menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) per 31 Desember 2017. Hal ini tentu saja berimbas kepada KPA Daerah seluruh Indonesia, termasuk KPA Kota Yogyakarta. Disaat mereka giat dan gencar melakukan upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS hingga menorehkan prestasi. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS, diantaranya pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandang penanganan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM ASN dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, dan perubahan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.
STRATEGI KOMUNIKATOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM KOTA SUKABUMI Ike Rachmawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1421

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena di PDAM Kota Sukabumi yang berkaitan dengan keluhan pelanggan terhadap pelayanan pelanngan air minum yang dirasakan belum optimal. Penelitian yang dilakukan untuk menguji secara empirik fakta -fakta yang terjadi di lapangan serta menguji secara ilmiah variable penelitian strategi komunikator dan kualitas pelayanan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain kuantitatif dengan metode explanatory survey, yakni: menjelaskan dan menganalisis Strategi Strategi komunikator yang mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi, baik secara parsial maupun secara simultan. Pertimbangan mendasar penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif, karena: (1) ingin mencari pengaruh antar variabel X dengan variabel Y; (2) Variabel X (Peran Strategi komunikator) dan variabel Y (Kualitas Pelayanan) dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing dimensi dengan menggunakan statistik terapan; (3) Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam mengumpulkan data empiris atau verifikasi data di lapangan, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Sampel yang digunakan adalah masyarakan yang merupakan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah simple random sampling.
PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG) Lia Muliawaty; Shofwan Hendryawan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2898

Abstract

Konsep pemerintahan yang baik (good governance), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan good governance adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan dan kelemahan pemerintah dalam manajemen yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatur pemerintah. Secara sederhana, governance merupakan proses lembaga-lembaga publik dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Hakikat good governance yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan e-government system, yaitu: Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memposisikan sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah. Sumber daya dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan ketersediaan sumber daya teknologi yang merata. Kehadiran MPP di Sumedang diharapkan dapat mendorong kabupaten ini melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, pembentukan MPP juga sesuai dengan misi bupati Sumedang, yakni menata pemerintahan yang responsif. Saat ini, MPP Kabupaten Sumedang melayani 361 jenis layanan publik berupa perizinan dan non perizinan. Sebelum adanya MPP, masyarakat lebih mengenal pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal Pelayanan Publik dapat dikatakan sebagai peningkatan kualitas dari dua layanan terpadu tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA DAYEUHKOLOT Feny Irfany Muhammad; Yaya M Abdul Aziz
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2235

Abstract

Banjir merupakan bencana yang dianggap lumrah terjadi di Dayeuhkolot karena seringnya terjadi banjir pada daerah tersebut. Banjir disebabkan perkembangan metropolitan cekungan Bandung sangat pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin memadatnya bangunan dan meningkatkan area kedap air, pembuangan berbagai jenis limbah ke sungai yang mengakibatkan sedimentasi yang besar di sungai Citarum dan eksploitasi air tanah sehingga terjadi penurunan muka tanah dari tahun ke tahun. Hadirnya Perda Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2013 sebagai upaya dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemecahan masalah banjir di kabupaten Bandung. Namun demikian sejak Perda tersebut dilahirkan 6 Tahun lalu, bencana banjir masih kerap terjadi hingga kini. Hal tersebut terjadi karena komunikasi yang belum berjalan baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan serta sumberdaya yang ada belum memadai untuk meimplementasikan Perda tersebut. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kualitatif. Kerlinger (1973) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis. Berdasarkan hasil pembahasn, Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Ine - Mariane
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2230

Abstract

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian yang bertujuan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan oleh PT. Telkom, Indonesia Tbk di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang meliputi perwakilan perusahaan, masyarakat penerima program, dan aparat pemerintah lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan perannya dalam pelaksanaan CSR untuk pemberdayaan perempuan sehingga dari pelaksanaannya belum menunjukkan keberhasilan dan berdampak pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang tercermin pada empowerment index. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan agar pemerintah mewujudkan networking government.
Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang Ade Irawan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1652

Abstract

Penelitian ini tentang strategi implementasi perizinan investasi dan badan perizinan terpadu Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Pihak BPMPT kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena yang masih belum memuaskan pengaduan masyarakat atas implementasi perizinan di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah observasi pendekatan studi kasus kualitatif yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau informan perilaku dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan diusulkan oleh grindle meskipun telah dilakukan pada aspek isi dan konteks implementasi kebijakan di BPMPT kabupaten Sumedang, terutama dalam budaya kerja.

Page 2 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019